Jakarta -

Pengembang PT Delta Mitra Sejahtera (DMS) berencana mengembangkan perumahan Cikande Business Residence secara bertahap. Kawasan perumahan ini akan dibangun dengan total luas 28 hektare.

Direktur Utama DMS Daniel Djumali mengatakan, mengatakan, saat ini pihaknya tengah membangun perumahan tahap pertama seluas 12 hektare. Secara keseluruhan Perumahan CBR akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap 1 sebanyak 1.066 unit dan dilanjutkan dalam pengembangan tahap 2 sekitar 1.500 unit, disesuaikan kondisi pasar mendatang.

"Saat ini sudah terbangun sebanyak 51 unit rumah, sebagian sudah akad KPR FLPP dan sudah terhuni.
Targetnya dalam 3 tahun ke depan selesai dibangun dan diserahterimakan kepada semua calon konsumen," dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Untuk mempercepat penjualan, Daniel mengatakan, menerapkan strategi dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk menyediakan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik KPR Subsidi FLPP, KPR Komersil maupun KPR Ruko (tepat disisi jalan raya Cikande Koper).

"Kerja sama ini dirancang guna menyediakan kemudahan pembiayaan yang difasilitasi Bank Mandiri bagi masyarakat yang berniat membeli rumah di proyek yang sedang kami kembangkan di jalan raya Cikande Serang, Banten seluas 12 hektar untuk tahap 1. Total keseluruhan ketersediaan lahan hampir 28 hektare," papar Daniel.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Daniel Djumali, Direktur Utama PT. Delta Mitra Sejahtera dan I Gede Raka Arimbawa SVP Regional CEO Region & Dessy Wahyuni SVP Head Marketting - Consumer Loan, disaksikan Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri di Jakarta, Rabu, 18/12/2024.

Daniel menjelaskan bahwa Perumahan CBR yang berlokasi di Cikande - Serang, Banten, menjadi salah satu perumahan yang dikunjungi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis,12/12 lalu, dan telah memperoleh Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat UTAMA yang diserahkan langsung oleh Menteri PKP pada HUT APERSI ke-26 Rabu 11/12/2024.

"Bapak Menteri Ara mengucapkan terimakasih karena menurutnya Perumahan Cikande Business Residence adalah ini rumah subsidi terbaik dan bagus yang pernah Ia kunjungi. Menteri berpesan untuk terus menjaga kualitas dalam pembangunan, terutama fasilitas umum, jalan lingkungan, dan membangun gedung serbaguna dan ruang terbuka hijau untuk kegiatan sosial penghuni," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri menjelaskan bahwa kolaborasi bersama PT DMS selaras dengan komitmen Bank Mandiri, untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rakyat (KPR), baik subsidi maupun non-subsidi serta Ruko. Tanpa terkecuali pemenuhan kebutuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Millenials melalui penyaluran KPR FLPP.

"Hari ini ada 1.000 unit rumah komitmen untuk kita kerjasamakan. Ke depan harus lebih banyak lagi dan berkualitas," ujar Aquarius

(aqi/zlf)

Jakarta -

TNI Angkatan Laut (AL) menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis untuk pelajar di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebanyak 200 pelajar SD mengikuti uji coba itu dengan anggaran sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, jumlah anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai cukup untuk memenuhi gizi anak sekali makan. Hal ini menurutnya sudah dipantau langsung oleh perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dan ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10 ribu rupiah," kata Laksamana TNI Muhammad Ali kepada wartawan di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Dia menambahkan anggaran Rp 10 ribu per porsi dianggap mencukupi untuk seluruh daerah Indonesia, termasuk di Papua. Namun tentu ada kendala yang perlu diatasi.

"Bisa, ini kita udah coba bahkan di Papua tadi kita tanyakan 10 ribu bisa cuman dia kendalanya hanya di gas, gas aja, gasnya lebih mahal di sana, tapi untuk makanannya lauk-lauknya nggak ada masalah," kata dia.

Di sisi lain, dia mendengar ada satuannya di wilayah lain menggelar uji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 7.500. Namun menurutnya, angka Rp 10 ribu lebih ideal.

"Rp 7.500 bisa tapi mungkin tanpa susu misalnya jadi nanti kita lihat yang memenuhi gizi yang optimal seperti apa, kayaknya Rp 10 ribu itu yang paling pas saya rasa itu," jelasnya.

Dia berpendapat bahwa dengan anggaran sebesar Rp 10 ribu per porsi, setiap menu sudah memenuhi konsep 4 Sehat 5 Sempurna atau yang kini disebut Tri Guna. Dalam menu tersebut, setiap siswa mendapatkan susu, buah, nasi, dan telur.

"Karbonya ada protein, sayurnya sudah ada telurnya juga sudah ada, dan ini harapannya bisa membantu dari program dari pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia," kata dia.

Ali menyampaikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis akan dicanangkan melalui kolaborasi TNI AL berkolaborasi dan pemerintah daerah.

"Kalau perintah sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada kita mendukung program pemerintah ini untuk masalah anggaran kita bisa kerja samakan. Bisa anggarannya dari pemerintah daerah atau dari badan gizi nasional kemudian kita yang mengerjakan kita siapkan tenaga," ungkapnya.

Selanjutnya, TNI AL akan menyiapkan 96 titik untuk mendirikan dapur umum. Ali menambahkan bahwa lahan-lahan kosong akan dihidupkan kembali dan dimanfaatkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.

"Syukur-syukur nanti ke depan bisa nambah lagi kita manfaatkan semua lahan-lahan tidur yang ada nanti kita bangun untuk dapur-dapur lapangan maupun dapur-dapur umum," ucapnya.

"Oh ikan, ikan kita manfaatkan juga dari hasil budidaya dan ketahanan pangan dari TNI yang ada di masing-masing satuan, nelayan kita libatkan pasti. Karena kita ada binaan ya desa-desa binaan seperti kampung Bahari Nusantara itu juga kita manfaatkan mereka jadi saling menguntungkan kita beli lauk dari mereka atau dari hasil budidaya prajurit sendiri," imbuh dia.

(knv/knv)

Jakarta: Dosen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair), Mahmud Aditya Rifqi, menyebut pangan lokal bisa menjadi solusi program Makan Bergizi Gratis. Ini menyusul pemangkasan biaya makan sebesar Rp10.000 per porsi.

Mahmud mengatakan penggunaan bahan pangan lokal dapat menjawab keterbatasan dana yang ada untuk penyediaan makan bergizi gratis. Bahan pangan lokal dinilai lebih terjangkau namun kandungan gizinya tidak kalah dengan bahan pangan konvensional.

“Dalam penyediaan makanan yang bergizi dan berimbang kita perlu perhatikan porsi, zat gizi dan komposisi. Umumnya dalam satu piring yang paling mahal adalah protein. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan bahan pangan lokal contohnya seperti menggunakan protein dari ikan,” kata Mahmud dikutip dari laman unair.ac.id, Jumat, 20 Desember 2024.
Mahmud menyebut sumber protein berpotensi yaitu ikan air tawar, seprti nila, gurami, dan lele menjadi opsi bagus dengan melimpahnya komoditas tersebut di masyarakat, sehingga memiliki harga terjangkau serta mudah didapatkan. Kandungan protein ikan lele, gurami, dan nila juga tidak kalah dengan ayam maupun daging.

“Dari segi bahan nabati, penggunaan kacang-kacangan dapat menjadi opsi. Kacang hijau, kacang merah dan produk olahannya dapat menjadi contoh. Kedelai lokal kita dapat digunakan sebagai bahan tempe dan tahu. Selain itu di Indonesia sudah banyak dikembangkan kacang edamame. Keduanya memiliki kandungan protein yang baik,” tutur dia.

Mahmud menuturkan pertimbangan lain penggunaan bahan pangan lokal dapat dilihat dari kemudahan mendapatkannya. Selain itu, bahan pangan lokal juga minim perlakuan dan pengawetan sehingga lebih aman di konsumsi.

“Pertimbangan penggunaan bahan lokal dapat dilihat dari proses farm to table. Semakin panjang prosesnya maka butuh banyak perlakuan dan pengawetan. Sedangkan pangan lokal yang ada di sekitar kita masih segar dan tidak perlu banyak perlakuan dan pengawetan sehingga dapat meminimalisir penggunaan pengawet dan penurunan zat gizi,” papar dia.

Meski begitu, kata dia, dalam pengembangan bahan pangan lokal terdapat tantangan yaitu masyarakat masih awam terkait pangan lokal. Sehingga, perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam meningkatkan penggunaan bahan pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi dan terjangkau dengan promosi masif untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

“Sebagai akademisi, sudah cukup banyak penelitian terkait pangan lokal. Namun dalam proses hilirisasinya masih menjadi suatu permasalahan. Kelanjutan dari paper, artikel, dan jurnal ini perlu diperhatikan, tidak hanya menjadi tulisan belaka namun perlu direalisasikan untuk dapat menjadi suatu produk di masyarakat,” tutur dia.

(REN)

Jakarta -

Pemerintah tengah mendorong pembangunan 3 juta rumah per tahunnya. Target rumah yang akan dibangun ini, lebih besar dari program yang dijalankan Presiden Joko Widodo periode sebelumnya yakni sejuta rumah.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengungkapkan rata-rata rumah yang terbangun oleh pengembang setiap tahunnya antara 500-600 ribu unit. Dengan target baru 3 juta rumah, maka pengembang perlu membangun rumah 5 kali lipat dari capaian saat ini.

Melihat target pembangunan yang besar, Himperra meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan program ini dengan matang, salah satunya mengenai skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Yang susah untuk dikira itu adalah matchingnya, antara demand sama supply. Kita semua berusaha. Maka kalau usulan Himperra pada Pak Menteri, Pak Ara, tolong juga di-backup tentang programnya," kata Ari kepada awak media dalam acara Rakernas Himperra 2024, Kamis (19/12/2024).

Menurutnya tantangan saat ini adalah permintaan FLPP tidak sampai 3 juta rumah, melainkan hanya sekitar 2 kali lipat kuota FLPP saat ini.

"Karena kalau kita mengandalkan pada FLPP, orang yang suka FLPP ini, kayaknya nggak mungkin 5 kali lipat dari sekarang," imbuhnya.

Keterbatasan kuota ini juga dikarenakan tujuan dari FLPP ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang gajinya di bawah Rp 8 juta untuk memiliki rumah pertama. Sementara, masih banyak orang yang bergaji Rp 8 juta ke atas juga tidak bisa memiliki rumah.

"Himperra mengusulkan desil 8 ke atas sampai 10 itu, juga dikasih subsidi. Jadi kira-kira sampai harga rumah itu Rp 500 juta," ungkapnya.

(aqi/aqi)

DOMPU, KOMPAS.com - Bencana alam banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (19/12/2024) malam.

Akibatnya, permukiman warga di beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Woja dan Dompu terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Tajuddin HIR mengatakan, curah hujan tinggi yang terjadi sejak pukul 17.30 Wita, menyebabkan aliran sungai meluap ke permukiman.

Seperti halnya di Kecamatan Dompu, akibat meluapnya sungai Silo dan Laju, rumah warga di Kelurahan Potu, Bada, Karijawa dan Bali terendam banjir.

"Hujan dengan intensitas tinggi sejak pukul 17.30 Wita, sehingga mengakibatkan meluapnya banjir ke rumah-rumah warga," kata Tajuddin saat dikonfirmasi.

Tajuddin mengungkapkan, selain merendam permukiman di empat kelurahan tersebut, rumah warga Desa Dore Bara dan Mbawi di Kecamatan Dompu, juga terdampak bencana alam ini.

Sementara di Kecamatan Woja, lanjut dia, terpantau ada tiga wilayah terendam banjir, yakni Kelurahan Simpasai, Kandai II dan Desa Wawonduru.

"Mengingat hujan belum reda, kondisi saat ini air belum surut," ujarnya.

Tajuddin belum bisa memastikan berapa rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak, saat ini anggotanya sudah disebar ke lokasi untuk proses pendataan.

Selain itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan bantuan seperti makanan siap saji dan selimut.

"Untuk masyarakat di sepanjang jalur sungai kami imbau agar tetap waspada," kata Tajuddin.

DEPOK, KOMPAS.com - Penolakan pembangunan jembatan untuk menghubungkan area perumahan CGR di Cinere dan Pangkalan Jati, Kota Depok, oleh warga Perumahan CE, didasarkan pada alasan keamanan dan kepadatan lalu lintas.

Heru Kasidi, salah satu tergugat dalam sengketa ini menjelaskan kekhawatiran warga terkait dampak pembangunan tersebut.

"Kita berkeberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak, kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (terkait keamanan)," ujar Heru kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

Perumahan CGR direncanakan dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektare, yang terbagi menjadi dua area, yakni Cinere dan Pangkalan Jati.

Heru mengakui bahwa pengembang, PT M, memiliki 20 persen lahan di lingkungan Perumahan CE.

Namun, ia menilai pengembang tidak harus membangun jembatan untuk menghubungkan kedua area tersebut.

"Kalau mereka mau menggunakan jalan untuk yang 20 persen yang ada di wilayah kita sementara ini ya silakan, kita enggak ada masalah dan kita tidak minta kompensasi apa pun. Tapi mereka maunya yang 100 persen lewat sini semua (makanya bangun jembatan)," jelasnya.

Heru juga menyebutkan bahwa awalnya pengembang setuju untuk tidak membangun jembatan. Draf kesepakatan tersebut dibuat pada awal 2023, tetapi tidak mendapat tanggapan hingga pertengahan tahun.

"Baru bulan Juli atau Oktober mereka balas, dan mereka tidak bersedia membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan membuat jembatan," kata Heru.

Sebaliknya, pengembang berargumen bahwa keputusan pembangunan jembatan berada di tangan pemerintah, bukan warga.

Pengembang kemudian menggugat 10 warga, termasuk pengurus RT dan RW di Perumahan CE, ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pada 15 Oktober 2024, PN Depok menolak gugatan pengembang dan menghukum mereka untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000.

Namun, pengembang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024). PT Bandung memutuskan para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40,85 miliar kepada pengembang.

Dalam putusannya, PT Bandung mempertimbangkan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual. Pengembang juga mengklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan perselisihan ini.

"Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50," demikian kutipan putusan tersebut.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/KaBekraf), Teuku Riefky Harsya, berkomitmen penuh dalam mendukung Program Makan Bergizi Pemerintah, salah satunya melalui program Pelatihan Juru Masak yang berlangsung serentak di empat kota, yaitu Surakarta, Kupang, Balikpapan, dan Medan.

“Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, karena gizi yang baik adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Menekraf Riefky dalam keterangan pers yang diterima, Jumat.

Menekraf Riefky menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu Quick Win Kemenekraf yang juga sejalan dengan Asta Cita.

Ia mengatakan makan bergizi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi "hexahelix" antar pemerintah, media, akademisi, asosiasi, bisnis, dan lembaga keuangan, termasuk juru masak yang memiliki peran strategis dalam menyediakan makanan yang sehat, lezat, dan bergizi seimbang.

Pada Pelatihan Juru Masak, para peserta dilatih oleh empat chef yang ahli di bidang kuliner, yaitu Chef Norman Ismail di Surakarta, Chef Risa Andhitia di Kupang, Chef Steby Rafael di Balikpapan, dan Chef Setyo Widyarto di Medan.

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas juru masak dalam mendukung program makan bergizi. Kami berharap pelatihan ini akan memberikan wawasan baru, keterampilan praktis, dan inspirasi untuk menciptakan makanan bergizi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Menekraf Riefky.

Progam Pelatihan Juru Masak ini merupakan program kolaborasi Kemenekraf yang didukung oleh Penyelenggara Pengusaha Jasaboga (PPJI) dan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), serta dari bidang akademisi seperti SMKN 4 Surakarta, Politeknik Pariwisata Medan, SMKN 3 Kupang, dan SMKN 4 Balikpapan.

Turut hadir dalam kegiatan di Surakarta, yakni Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa; Sekretaris Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Siti Khotimah; Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah, Suratno; Kepala SMK N 4 Surakarta, Sri Ekowati, Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI), Tommy Bagus Mahendra.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan zona nilai tanah (ZNT) dapat membantu masyarakat mengetahui harga tanah pada masing-masing daerah. Sistem informasi ini dapat membantu masyarakat terhindar dari permainan harga dari makelar yang sering menjual tanah terlalu mahal.

"Tadi saya sampaikan ada sistem informasi pertanahan yang di dalamnya itu ada ZNT, zona nilai tanah. Kalau ZNT-nya diketahui oleh masyarakat itu, makelar pihak ketiga nggak bisa dancing, nggak bisa menari-nari, nggak bisa mempermainkan harga," kata Nusron kepada media seusai acara Rakernas Himperra 2024 di JW Marriot, Jakarta, Kamis (20/12/2024).

Harga tanah di setiap daerah itu berbeda-beda, penetapannya dari appraisal, maka tidak sembarangan ditentukan pemerintah atau pihak lain seperti makelar.

Ia meminta kepada masyarakat untuk sering mengecek situs bernama Bhumi yang terdapat informasi mengenai ZNT. Cara ini bisa menjadi patokan bagi masyarakat untuk menakar harga tanah pada suatu daerah.

"Ya patokan itu. Jadi kalau selebih itu berarti ada manipulasi harga. Ada harga yang tidak real, berarti bubble economy," imbuhnya.

Permainan harga yang dilakukan oleh makelar tanah ini kerap menciptakan persaingan harga yang tidak sehat. Selain itu, banyak juga masyarakat yang tertipu dan menjadi korban dalam permainan makelar tanah.

Jika sudah terjadi hal seperti ini, Kementerian ATR/BPN tidak memiliki wewenang untuk menghentikan transaksi antara makelar tanah dan korban. Namun, mereka bisa membantu korban dengan membawa kasus tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini memiliki tugas mengawasi pelaku usaha untuk tidak melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"Langkah pemerintah mengadukan ke KPPU. Kita nggak boleh menghentikan transaksi. Itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli," jelasnya.

Nusron menambahkan, saat ini data-data di ZNT masih belum sepenuhnya lengkap. Sebab, pemerintah membutuhkan waktu untuk mendata semua bidang tanah. Targetnya ZNT ini dapat rampung pada 2028 mendatang. Namun, ia menegaskan ZNT tetap bisa digunakan oleh masyarakat sebagai acuan melihat harga tanah terkini.

"Kalau semua (informasi) mungkin belum bisa. Sekarang yang terverifikasi baru 79%. Baru 55 juta hektare dari 70 juta hektare. Ngukur ini (tanah) nggak gampang lho," tuturnya.

(aqi/das)

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

DEPOK, KOMPAS.com- Sejumlah warga di Cinere, Kota Depok, divonis membayar sekitar Rp 40 miliar untuk pengembang perumahan berinisial M.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini muncul setelah terjadi polemik panjang terkait izin pembangunan jembatan yang menghubungkan dua lahan pembangunan perumahan.

Heru, salah satu tergugat, menjelaskan bahwa konflik ini bermula dari rencana M untuk membangun perumahan yang dikenal dengan nama CGR.

Lahan yang dipakai untuk proyek tersebut berada di dekat tempat tinggal Heru. Seluas 20 persen dari total lahan berada di wilayah RW mereka, sedangkan sisanya terletak di wilayah kelurahan Pangkalan Jati.

“Nah itu tanahnya sebagian ada di wilayah RW kami, di perumahan ini. Sebagian lagi ada di wilayah kelurahan lain, namanya Pangkalan Jati, namanya berbatasan,” ungkap Heru kepada Kompas.com pada Jumat (20/12/2024).

Di Pangkalan Jati, lahan yang dimiliki M untuk pembangunan perumahan disebutkan seluas 80 persen.

Heru menegaskan bahwa mereka bersedia mendukung pembangunan tersebut asalkan kedua lahan di Cinere dan Pangkalan Jati tidak dihubungkan dengan jembatan.

“Nah jadi kita bilang, kita enggak mau kalau kemudian dihubungkan karena nanti akan jadi ada jalan akses ke mana-mana (untuk umum). Karena jalan di kompleks kita itu kan yang kita pelihara sendiri sejak dulu, sejak dibikin, kita jaga sendiri,” jelas Heru.

Negosiasi antara warga dan pihak M yang dimulai sejak awal tahun 2023 ternyata tidak berjalan mulus.

Pihak M tetap bersikeras untuk membangun jembatan agar akses jalan dari kedua lahan dapat terhubung, yang memicu gugatan terhadap Heru dan sembilan warga lainnya, serta Badan Keuangan Daerah Depok, di Pengadilan Negeri Depok.

“(Mereka menggugat) dengan alasan bahwa dianggap para Ketua RT dan Ketua RW ini telah melawan hukum menghalangi mereka untuk membuat perumahan,” lanjut Heru.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat, M, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum Para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

JAKARTA, Investor.id - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Nurdin Halid mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang masuk asta cita atau delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. MBG merupakan upaua menuju Indonesia emas di tahun 2045. 

Menurut Nurdin, beberapa poin asta cita antara lain memperkokoh ideologi, memantapkan pertahanan, meningkatkan lapangan kerja, memperkuat sumber daya manusia (SDM), melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa, memperkuat reformasi, serta memperkuat lingkungan sangat didukung Dekopin. Alasannya, ini sejalan dengan cita-cita koperasi. 

"Asta cita sejalan dengan cita-cita koperasi. Semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi," ungkap Nurdin di sela  Munas Dekopin, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/12/2024). 

Dia menegaskan, Dekopin menyiapkan strategi sekaligus merancang program untuk mendukung MBG. Dia mencontohkan, Dekopin harus menyiapkan dapur-dapur di semua pesantren yang memiliki koperasi. Sekitar 100 dapur di beberapa titik akan dibuat. 

Dekopin, kata dia, juga akan menggerakkan para peternak ayam petelur dan pedaging untuk menjadi sumber utama penyokong program MBG di pesantren-pesantren.

Di sisi lain, Munas Dekopin mengusung tema 'Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045'. Dalam acara itu, Nurdin Halid ingin masyarakat lebih banyak menjadi anggota koperasi ketimbang mengembangkan jumlah koperasi yang telah ada.

Dengan mengusung rebranding, Nurdin ingin menggapai sebanyak mungkin partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam dunia perkoperasian. Saat ini, jumlah anggota koperasi mencapai 27 juta lebih. 

Nurdin ingin jumlah tersebut terus bertambah dan diarahkan menjadi anggota koperasi konsumen, simpan pinjam, maupun koperasi di sektor riil.

Dekopin, lanjut Nurdin Halid, juga menggandeng Kadin Indonesia untuk membentuk koperasi muda berkarya untuk merekrut kaum milenial dari desa. Pembentukan koperasi tersebut nantinya berfungsi untuk mendistribusikan pupuk maupun distribusi bahan pokok.

Nurdin menambahkan, DPR akan membahas UU Koperasi pada 2025. Disahkannya UU Koperasi yang baru sangat penting, mengingat UU yang berlaku saat ini sudah terlalu lama dan diimplementasikan sejak 1992. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News