JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sah digunakan untuk program tiga juta rumah rakyat, tanah sitaan koruptor harus melalui beragam tahapan agar legal secara hukum.

Tahapan-tahapan ini sempat disebut rumit karena membuat tanah sitaan tidak bisa digunakan begitu saja untuk program 3 juta rumah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, mula-mula harus ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah sitaan itu sudah milik negara.

Dari situ, proses di Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa dimulai.

"Jika sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada negara, maka Jaksa Agung dapat/harus menyerahkannya kepada Menteri Keuangan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tahapan berikutnya adalah penetapan tanah milik negara oleh Presiden maupun Menteri Keuangan yang digunakan untuk program tiga juta rumah.

"Presiden melalui Menkeu boleh atau berwenang menetapkan tanah-tanah yang sudah menjadi milik negara tersebut untuk program 3 juta rumah," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Fickar, semua tahapan ini harus dengan catatan dari DPR.

Catatan yang dimaksud adalah program tiga juta rumah rakyat ini sudah disetujui terlebih dulu oleh DPR.

"Dengan catatan program itu sudah disetujui DPR," ujarnya.

Sebelumnya, kerumitan pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kementerian Keuangan.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Harli mengatakan, instansi aparat penegak hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sah digunakan untuk program tiga juta rumah rakyat, tanah sitaan koruptor harus melalui beragam tahapan agar legal secara hukum.

Tahapan-tahapan ini sempat disebut rumit karena membuat tanah sitaan tidak bisa digunakan begitu saja untuk program 3 juta rumah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, mula-mula harus ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah sitaan itu sudah milik negara.

Dari situ, proses di Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa dimulai.

"Jika sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada negara, maka Jaksa Agung dapat/harus menyerahkannya kepada Menteri Keuangan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tahapan berikutnya adalah penetapan tanah milik negara oleh Presiden maupun Menteri Keuangan yang digunakan untuk program tiga juta rumah.

"Presiden melalui Menkeu boleh atau berwenang menetapkan tanah-tanah yang sudah menjadi milik negara tersebut untuk program 3 juta rumah," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Fickar, semua tahapan ini harus dengan catatan dari DPR.

Catatan yang dimaksud adalah program tiga juta rumah rakyat ini sudah disetujui terlebih dulu oleh DPR.

"Dengan catatan program itu sudah disetujui DPR," ujarnya.

Sebelumnya, kerumitan pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kementerian Keuangan.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Harli mengatakan, instansi aparat penegak hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul.

masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan kemudian dari beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," katanya.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari, sebuah tonggak awal yang menjadi sorotan publik. Pemerintahan ini mengusung visi besar untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. Dan, salah satu program andalan pemerintah Prabowo-Gibran adalah penyediaan akses makan bergizi khususnya bagi anak-anak. Namun, di balik program-program unggulan, pemerintahan juga dihadapkan pada isu serius, kasus pagar laut misterius.

Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono , Immanuel Ebenezer, Ray Rangkuti, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam berbagai capaian dan tantangan memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo-Giran.

Program 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat berbagai respons dari masyarakat. Di bidang pangan, banyak pihak mengapresiasi langkah pemerintah yang proaktif, meskipun tantangan masih ada, seperti distribusi pangan di daerah terpencil dan keberlanjutan program. Sementara itu, langkah tegas kasus pagar laut kian menuai kontra dari berbagai kalangan, terutama para nelayan dan masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Lantas, bagaimana para pakar membahas persoalan ini?



Simak terus perkembangan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Rakyat Bersuara "100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius" malam ini bersama para narasumber, Immanuel Ebenezer-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Astrio Feligent-Jubir Partai Gerindra, Saleh Daulay-Politisi PAN, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Iqbal Ramadhan- Aktivis, Yanuar Rizky-Pengamat Ekonomi, Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

Sleman -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut tengah mendorong produksi perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Nantinya, pemerintah bakal melakukan supply side policy atau kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan barang dan jasa.

Wakil Menteri (Wamen) PKP, Fahri Hamzah mengatakan, bahwa Kementerian PKP lahir karena pekerjaan rumah (PR) di pengadaan perumahan rakyat. Di mana hal tersebut memerlukan dorongan yang keras sekali.

"Di antaranya dari angka statistik yang dilaporkan kepada Bapak Presiden dan kepada Pemerintah bahwa sungguh banyak rakyat kita itu yang rumahnya tidak layak huni, dan memang belum punya rumah," katanya kepada wartawan usai membuka Amazing REI Property Expo 2025 di Sleman, DIY, Selasa (28/1/2025).

"Ini terutama yang pasar bawah, bukan pasar premium dan pasar menengah. Pasar bawah ini cukup banyak, makanya kita ingin fokus juga mengerahkan sumber daya yang kita punya untuk menuntaskan PR kita di perumahan rakyat yang paling bawah," lanjut Fahri.

Salah satunya dengan mengandalkan pengembang untuk membangun perumahan rakyat. Mengingat kehadiran pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Pemerintah akan mengambil jalan supply side policy di perumahan ini. Di mana kami akan mendorong produksi perumahannya dulu, karena itu pemerintah akan bantu soal pertanahan, perizinan, kita dorong swasta untuk membangun dengan dengan kemudahan yang ada tadi," ucapnya.

Setelah hal tersebut terwujud, barulah berlanjut dengan pemasaran perumahan rakyat bagi yang benar-benar membutuhkan. Bahkan, pemerintah nantinya juga akan merenovasi rumah masyarakat dan memberikan insentif.

"Setelah itu kita ciptakan pasar secara masif, yaitu di sektor 70% rakyat kelas menengah ke bawah yang masih sangat membutuhkan rumah," ujarnya.

"Itulah peran Kementerian baru ini, kita mau push di supply side, kita produksi, dan di demand sidenya (sisi penawaran) kita atur mekanismenya supaya bagi mereka yang tidak punya rumah atau yang rumahnya ingin direnovasi mendapatkan bantuan dan insentif dari pemerintah," imbuh Fahri.

Untuk diketahui, dilansir detikNews, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas pembangunan di sektor perumahan, Selasa (7/1). Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah selama lima tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan APBN 2025 mendukung target 3 juta rumah di Indonesia dengan jumlah Rp 35 triliun. Data soal dukungan APBN itu dipaparkan Sri Mulyani dalam unggahan pribadi di akun Instagram resmi @smindrawati, dilihat Rabu (8/1).

Pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun yang disebutkan Sri Mulyani mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, kemudian ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 980 miliar untuk 240.000 unit rumah.

Ada juga dukungan untuk program Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah, dan terakhir fasilitas perumahan oleh Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 juga meliputi alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kawasan yang dipimpin Maruarar Sirait sebesar Rp 5,27 triliun.

(rih/rih)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, dari hasil diskusinya dengan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.

Rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

Dalam diskudi dari pertemuan dengan Dewan Guru Besar UGM tersebut, dibahas kegiatan pengabdian Kampus UGM seperti Lembah Code Yogyakarta, sinergi Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

JAKARTA - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat kritikan. Kali ini, kritikan dari Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.

?Duh kenapa bikin pro kontra sih! Urusan variasi menu, nilai gizi, rasa, dan kualitas belum beres, sudah ngomongin serangga,? kata Irma kepada SindoNews, Selasa (28/1/2025).

Politikus Partai Nasdem ini pun bakal menegur Dadan Hindayana pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional nantinya. Irma menilai wacana yang dilempar Dadan bikin gaduh.



?Besok kalau RDP dengan Komisi 9 saya akan tegur beliau! Jika masih ada makanan bergizi lainnya ngapain pakai menu serangga! Yang begini ini bikin gaduh! Nggak bijak,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Kami harap dukungan akademisi termasuk dari UGM untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

GUNUNGKIDUL - Kuliner ekstrem belalang goreng di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi buruan para wisatawan saat libur panjang. Cara pembuatan belalang goreng dadakan ini pun terbilang mudah.

Belalang yang didapatkan dari pengepul dibersihkan dari segala kotoran untuk kemudian diberi bumbu-bumbu berupa bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, dan garam agar menambah cita rasa yang ada.

Bagi yang suka dengan rasa pedas, bisa ditambah sambal. Setelah semua bumbu tercampur, barulah belalang digoreng. Adapun harganya, Rp25.000 hingga Rp30.000 per toples kecil.





Sedangkan per kilogramnya Rp500.000. Sejumlah wisatawan pun mengaku baru pertama kali mencoba kuliner ekstrem belalang goreng tersebut. ?Rasanya mirip udang,? kata seorang siswa Alin Daffa Putri yang membeli belalang goreng bersama keluarganya di pinggir jalan daerah Gunungkidul, Selasa (28/1/2025).



Hal senada dikatakan seorang wisatawan asal Semarang Gumara Andi. ?Penasaran sama rasanya, baru pertama kali ini. Buat oleh-oleh cocok,? katanya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mengkritisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Ia pun meminta Dadan tak membuat polemik.

"Saya minta BGN jangan membuat statement-statement yang memancing polemik," kata Zainul saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

Politikus PKB ini pun meminta agar BGN fokus untuk memenuhi target pembuatan 5.000 dapur di seluruh daerah. Pasalnya, kata dia, mekanisme realisasi target itu masih belum jelas.



"Konsentrasi saja bagaimana merealisasikan 5.000 dapur yang menjadi target tahun ini. Sampai sejauh ini masih belum jelas, berapa persen dapur yang sudah beroperasi, di mana titiknya, skema apa yang dipakai untuk dapur-dapur yang sudah berjalan itu, siapa yang memasuk bahan baku ke dapur-dapur itu," ujar Zainul.

Ia juga meminta BGN untuk bisa memastikan pasokan pangan bisa diambil dari pelaku UMKM, bukan suplier besar. Menurutnya, hal itu jauh lebih penting ketimbang memasukkan serangga ke dalam daftar menu MBG.

"BGN memastikan pasokan pangan betul-betul mengambil dari UMKM lokal, atau jangan-jangan dari suplier besar, dan lain-lain. Itu jauh lebih penting daripada bikin kontroversi," pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Pegiat Media Sosial Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma mencari tahu profil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana . Dokter Tifa penasaran karena Dadan membuka wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG).

?Oh ternyata orang ini namanya Pak Dadan Hindayana ini beliau ini ternyata ahli serangga dari IPB, lalu S-2 nya juga serangga, lalu S-3 nya balik lagi ke IPB,? kata Dokter Tifa di Channel Youtube DRTF dikutip Selasa (28/1/2025).

Dia pun menyentil keputusan mengangkat Dadan menjadi Kepala BGN. Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.



Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional berdasarkan Keppres RI Nomor 94/P Tahun 2024. Dokter Tifa pun heran masalah gizi rakyat Indonesia diurusi oleh seorang ahli serangga.

?Terus yang lucu kan dia jadi Kepala Badan Gizi Nasional gitu, ahli serangga gitu, kayak enggak ada orang lain ya, seperti tidak ada puluhan atau ratusan ahli gizi yang sangat kompeten yang layak menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga 280 juta rakyat Indonesia itu diurusi gizinya oleh ahli serangga gitu ya,? ujarnya.

Dia pun mengkritik wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Adapun wacana tersebut dilontarkan oleh Dadan Hindayana.

?Anak Sekolah mau dikasih makan serangga? What??? Wacana Kepala Badan Gizi Nasional untuk memberikan Serangga sebagai sumber protein hewani pengganti ayam, daging, ikan, dan lauk yang tak terbeli dengan dana Rp 10,000 per anak, saya tanggapi dengan: Apakah semiskin itu negara Indonesia, sampai anak-anak sekolah mau diberi makan serangga?? kata Dokter Tifa di akun media sosial X

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.