Seekor buaya berukuran besar muncul di perumahan yang terendam banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Buaya tersebut langsung ditangkap.

"1 ji yang muncul, 1 ji juga yang ketangkap," ujar Kasi OPS Penyelamatan Dinas Damkar Makassar Idham Halid kepada detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Idham tidak memberikan keterangan lebih detail terkait kemunculan buaya tersebut. Buaya itu muncul di perumahan terendam banjir di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Makassar, Rabu (12/2) malam.

Dalam video beredar, tampak seekor buaya berenang di lorong perumahan yang terendam banjir. Warga yang melihat buaya tersebut meminta warga lainnya menjauh.

Tak berselang lama, sejumlah warga tampak mengepung buaya tersebut. Warga berusaha menangkap buaya tersebut menggunakan tali dan kayu.

Buaya itu tampak melawan membuat warga yang berusaha menangkapnya berlarian. Bahkan ada warga yang segera naik ke mobil truk yang parkir di lokasi.

Video: Ada Buaya di Tambak Bandeng, Agus di Sidoarjo Terancam Gagal Panen

Video: Ada Buaya di Tambak Bandeng, Agus di Sidoarjo Terancam Gagal Panen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirair atau Ara memastikan, efisiensi anggaran tak membuatnya patah semangat.

“Saya walaupun ada efisiensi, itu tidak membuat kita patah semangat,” ujarnya selepas acara Mandiri Summit 2025 di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ara mengklaim, buktinya dapat dilihat dari data penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi hampir 100.000 rumah dalam kurung kurang dari empat bulan.

Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, efisiensi itu justru membuat Kementerian PKP kreatif.

“Mungkin kalau dulu paradigmanya ada uang yang cukup dibangun sesuai dengan uangnya. Enggak, kita justru harus menjadi birokrat yang punya jiwa entrepreneur (pengusaha),” tutur Ara.

Namun, kembali lagi dengan menaati peraturan maupun hukum yang berkaku.

"Sekarang CSR sudah tiga yang menjalankan, mudah-mudahan tambah lagi. Jadi kesulitan itu tinggal dua, membuat orang jadi patah semangat, membuat orang frustasi, atau kreatif dan tidak menyerang,” sambungnya lagi.

Sebagai anak buah, Ara mengaku mengikuti arahan Prabowo agar optimistis walaupun adanya kebijakan perampingan anggaran.

Dia lagi-lagi menegaskan, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk menyurutkan semangat Kementerian PKP. Sebab, kebijakan ini dilakukan demi kepentingan rakyat.

“Yang dilakukan oleh Presiden Pramo adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mau ada efisiensi lagi, mau tetap, mau ada tambahan, kami siap. Dan kami akan tetap semangat bekerja, tidak ada perubahan,” tukas Ara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk mengakselerasi program 3 juta rumah melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan itu menandai ekspansi bisnis perusahaan ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C), dan ditandatangani oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," katanya.

Lebih lanjut, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan kerja sama dengan SIG membuat pihaknya semakin yakin untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak," kata dia.

Adapun sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, kedua perusahaan pelat merah itu siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki, sekaligus menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem pemasaran digital untuk memperkuat daya beli perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan ini menandai ekspansi bisnis SobatBangun ke segmen Business to Business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada Business to Customer (B2C).

TKPP adalah anak usaha PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di sektor perumahan dan properti.

Perusahaan ini mengembangkan aset non-operasional berupa properti dan perumahan di sejumlah daerah.

Corporate Secretary Semen Indonesia, Vita Mahreyni, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif Semen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan.

Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

“Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, Semen Indonesia siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan,” kata Vita dalam keterangan resmi, Rabu (12/2/2025).

Sementara itu, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Semen Indonesia membuat TKPP semakin optimistis untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

“Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama Semen Indonesia. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari Semen Indonesia yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak,” ucap Abdul.

Sebelumnya, Semen Indonesia bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang telah dimulai sejak September 2024.

Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, Semen Indonesia dan TKPP akan bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sekaligus dalam menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem digital marketing untuk memperkuat pemasaran perumahan yang dimiliki oleh TKPP.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri properti di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Real Estate Indonesia (REI) berharap penjualan perumahan di Jawa Barat (Jabar) bisa semakin membaik. Karena, tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi untuk perumahan mencapai Rp 80 triliun.

Ketua REI Jabar Norman Nurdjaman mengatakan, penurunan daya beli masyarakat akibat deflasi yang berkepanjangan menjadi salah satu faktor utama turunnya penjualan perumahan. Belum lagi, ditambah dengan isu pembatasan subsidi BBM, kondisi ini dikhawatirkan berujung pada stagflasi.

"Deflasi yang terjadi sepanjang 2024 berdampak besar pada sektor properti. Properti komersial mengalami penurunan penjualan hingga 30 persen. Sementara perumahan Failitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terhambat oleh keterbatasan kuota,” ujar Norman, pada acara pelatihan Coretax di Bandung, Rabu (12/2/2025).

Menurut dia, penjualan rumah terbantu oleh penjualan rumah subsidi. Namun, kuota perumahan subsidi di Jabar tahun lalu mencapai 220 ribu unit. Padahal jika kuota lebih besar, diperkirakan kebutuhan bisa mencapai 300 ribu unit. "Tahun ini ada kabar baik. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi perumahan sebesar Rp80 triliun, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya pembatasan kuota,” kata dia.

Kendati perumahan subsidi tanpa kuota, kata dia, kendala lain, yakni lamanya proses perizinan. Berdasarkan survei REI Jabar, rata-rata waktu yang dibutuhkan dari proses OSS hingga PBG atau IMB mencapai 11 bulan. Jika tidak ada percepatan, maka percepatan baru bisa terjadi pada 2026.

Norman mengatakan, REI Jabar mengadakan seminar dan pelatihan perpajakan, khususnya terkait sistem Coretax. Menurutnya, seminar ini menjadi langkah penting setelah hampir sembilan tahun tidak mengadakan pelatihan perpajakan.

Sistem Coretax, yang pertama kali diluncurkan pada 2018 dan diperbarui dalam setahun terakhir, masih menimbulkan berbagai kendala dalam implementasinya. "Kita mengadakan seminar ini untuk meningkatkan pemahaman anggota, terutama dalam perpajakan properti, khususnya Coretax. Banyak anggota yang masih belum memahami sistem ini sepenuhnya, sehingga pelatihan ini diharapkan bisa membantu mereka dalam mengaplikasikannya,” paparnya.

Sejumlah anak bermain bola di sekitar proyek pembangunan perumahan subsidi di Panorama Lido, Bogor, Jawa Barat (12/2/2025). PT Bank Tabungan Negara (BTN) mendukung Program 3 Juta Rumah untuk mewujudkan rumah impian bagi masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BTN terus menyalurkan KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menjangkau sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sopir ojek online, untuk memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Perumahan Bukit Baruga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Banjir di kawasan perumahan elite membuat warga mulai menjemput keluarganya di lokasi untuk dievakuasi ke tempat aman.

Banjir di perumahan yang terletak di Kecamatan Manggala itu terjadi pada Rabu (12/) pagi tadi. Banjir di kawasan tersebut turut memutus akses hingga menyulitkan kendaraan untuk melintas.

"Jalan di Bukit Baruga tidak bisa ditembus (kendaraan) sejak pagi sampai sekarang (sore). Barusan saya dari sana menjemput keluarga, yang terendam Bukit Baruga 2, air setinggi pinggang, tidak bisa dilewati kendaraan," ujar warga Nipa-nipa, Rahman Abdullah kepada detikSulsel, Rabu (12/2/2025).

Rahman mengatakan warga harus berjalan kaki untuk bisa menerobos banjir. Sejumlah kendaraan juga terendam banjir tanpa sempat dievakuasi.

"Terendam (rumah warga), banyak juga mobil dan motor warga terendam di dalam tadi," katanya.

Diketahui, jalan di kawasan Bukit Baruga kerap menjadi akses alternatif jalan alternatif saat jalan utama di Nipa-nipa, Manggala terputus. Sementara, Jalan Poros Nipa-nipa sudah terputus sejak Selasa (11/2) malam.

Pantauan detikSulsel, Rabu (12/2) sore, akses Jalan Nipa-nipa masih terputus dengan ketinggian sampai dada orang dewasa. Warga sekitar dan pengendara pasrah usai tidak bisa melintas.

Penjaga di gerbang Bukit Baruga 2 di Nipa-Nipa juga telah memperingatkan bahwa akses sudah tertutup menuju Makassar.

Sementara jalan poros Moncongloe Kabupaten Maros menuju Jalan Nipa-nipa Makassar diterjang banjir sejak Selasa (11/1). Ketinggian air di wilayah Moncongloe saja mencapai pinggang orang dewasa.

"Tinggi sekali, air terus naik sejak pagi kemarin sampai sekarang belum surut. Banyak kemarin motor mogok waktu siang kalau menerobos," kata warga setempat, Ridwan kepada wartawan.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Perumahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa. Banjir di kawasan perumahan elite itu membuat warga mulai menjemput keluarganya di lokasi untuk dievakuasi ke tempat aman.

Banjir di perumahan yang terletak di Kecamatan Manggala itu terjadi pada Rabu (12/1) pagi tadi. Banjir di kawasan tersebut turut memutus akses hingga menyulitkan kendaraan untuk melintas.

"Jalan di perumahan tidak bisa ditembus (kendaraan) sejak pagi sampai sekarang (sore). Barusan saya dari sana menjemput keluarga, yang terendam, air setinggi pinggang, tidak bisa dilewati kendaraan," ujar warga Nipa-nipa, Rahman Abdullah kepada detikSulsel, Rabu (12/2/2025).

Rahman mengatakan warga harus berjalan kaki untuk bisa menerobos banjir. Sejumlah kendaraan juga terendam banjir tanpa sempat dievakuasi.

"Terendam (rumah warga), banyak juga mobil dan motor warga terendam di dalam tadi," katanya.

Diketahui, jalan di kawasan di perumahan tersebut kerap menjadi akses jalan alternatif saat jalan utama di Nipa-nipa, Manggala terputus. Sementara, Jalan Poros Nipa-nipa sudah terputus sejak Selasa (11/2) malam.

Pantauan detikSulsel, Rabu (12/2) sore, akses Jalan Nipa-nipa masih terputus dengan ketinggian sampai dada orang dewasa. Warga sekitar dan pengendara pasrah usai tidak bisa melintas.

Penjaga di gerbang perumahan di Nipa-Nipa juga telah memperingatkan bahwa akses sudah tertutup menuju Makassar.

Sementara jalan poros Moncongloe Kabupaten Maros menuju Jalan Nipa-nipa Makassar diterjang banjir sejak Selasa (11/1). Ketinggian air di wilayah Moncongloe saja mencapai pinggang orang dewasa.

"Tinggi sekali, air terus naik sejak pagi kemarin sampai sekarang belum surut. Banyak kemarin motor mogok waktu siang kalau menerobos," kata warga setempat, Ridwan kepada wartawan.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar berharap pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terwujud dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang akan mendorong investasi dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk itu kami mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan memperluas dan mempermudah akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah," katanya saat membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (10/2).

Mahendra mengatakan dukungan perluasan akses KPR bagi MBR dilakukan dengan penilaian kualitas aset hanya berdasar satu pilar yakni ketepatan pembayaran.

Hal itu sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum di mana penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan tiga pilar yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Kemudian dukungan lainnya adalah KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum di mana kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR Kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya seperti kredit kepada korporasi.

Kemudian, OJK menegaskan bahwa tidak ada larangan pemberian kredit kepada debitur non lancar.

"Dalam rangka mempercepat penanganan proses pengaduan KPR bagi debitur terkait SLIK, OJK menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta para pemangku kepentingan di sektor yang lain," ujar Mahendra.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendukung program Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah di Indonesia.

Dalam pernyataan bersama Indonesia-Turki, Erdogan menyampaikan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana tersebut.

"Turki menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam rencana-rencana pembangunan Indonesia, khususnya atas inisiatif menyediakan 3 juta rumah terjangkau per tahun bagi keluarga berpenghasilan rendah," demikian pernyataan bersama Indonesia-Turki dalam laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rabu (12/2).

Turki menyatakan kontribusi itu akan melalui bisnis kontraktor Turki yang akan membantu terkait solusi perumahan yang efisien dan berkelanjutan.

Selain program 3 juta rumah, Erdogan turut menyatakan kesediaan untuk berkontribusi dalam sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Erdogan berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian tur tiga negara Asia, yang dimulai dari Malaysia dan diakhiri di Pakistan.

Erdogan akan berada di Indonesia selama dua hari sejak 11 sampai 12 Februari.

Selama di RI, Erdogan melakukan pertemuan Tête-à-tête dan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyepakati sejumlah perjanjian di antaranya mengenai pembuatan pabrik drone di Indonesia, kerja sama di bidang layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan, kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral, kerja sama di bidang pendidikan tinggi, kerja sama di bidang kesehatan dan ilmu kedokteran.

Kemudian kerja sama strategis di bidang industri pertahanan, kerja sama di bidang perdagangan, dan kerja sama di bidang pertanian.

Kedua negara juga membuat surat pernyataan kehendak tentang promosi dan fasilitasi investasi serta perjanjian pembentukan komite bersama untuk kerja sama industri.