Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) belum lama ini meluncurkan layanan seperti '911' khusus perumahan. Layanan bernama Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) ini bisa diakses gratis.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, layanan tersebut bisa digunakan secara gratis hingga permasalahan yang dilaporkan selesai. Fitrah mengatakan, sejak resmi diluncurkan sudah ada 25 kasus yang dilaporkan melalui BENAR-PKP.

"(Layanan) Gratis, gratis. (Sampai masalah selesai gratis?) Iya gratis," kata Fitrah saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diadukan masyarakat, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian ATR/BPN untuk masalah pertanahan, pihak perbankan untuk masalah pembiayaan, dan lainnya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan memerlukan waktu.

Untuk alur pelaporannya, masyarakat bisa menguhubungi WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

Sebagai informasi, layanan ini bisa diakses 24 jam. Namun, untuk pengaduan akan diproses pada jam kerja saja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia masih berada di angka 8,53 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Data tersebut menunjukkan banyak anak di Indonesia yang masih kurang asupan gizi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Selain itu, tantangan gizi anak di Indonesia juga semakin kompleks, dengan tingginya angka kekurangan zat gizi mikro yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas akibat pola makan yang tidak sehat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

“Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses keluarga miskin terhadap makanan dengan gizi seimbang," kata Dadan dalam keterangan pers, Kamis (27/3/2025) malam.

Dadan menyebutkan, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik. Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu.

"Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, kita berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045,” ucap Dadan.

Kerjasama dengan Kemendikdasmen

Dok. Kemdikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman memperkuat kerja sama dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program ini, dengan tujuan utama memastikan kerja sama yang lebih erat antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di lingkungan sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman memperkuat kerja sama dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program ini, dengan tujuan utama memastikan kerja sama yang lebih erat antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di lingkungan sekolah.

Diketahui, pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya nasional dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Alhamdulillah, kita bersyukur program-program Badan Gizi Nasional berjalan lebih cepat dan melampaui ekspektasi sebelumnya. Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mu'ti dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Mu’ti menambahkan bahwa Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai utama, seperti kebersamaan, tanggung jawab, serta kesantunan. Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” ujar Mu'ti.

Dadan menambahkan, bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, bertambah sekitar enam orang per menit atau tiga juta per tahun. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman ini mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan edukasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.

“Nota Kesepahaman ini telah melalui proses yang cukup panjang sejak Februari lalu dan akhirnya siap untuk ditandatangani hari ini. Komunikasi antara Kemendikdasmen dengan Badan Gizi Nasional sudah dijalin sejak September 2024. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi pemenuhan gizi peserta didik,” terang Suharti.

Dengan adanya sinergi ini, intervensi gizi diharapkan lebih tepat sasaran, tidak hanya mengatasi kekurangan gizi tetapi juga membentuk karakter dan mendukung gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

“Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

“Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan kriteria perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes) yang berhak mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.

Ini sejalan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, Budi menerima 42 ribu orang pendaftar.

"Kita lihat yang memenuhi syarat kan ini harus berpenghasilan rendah ya, Rp7 juta sebulan atau kalau sudah berkeluarga (penghasilannya per bulan) Rp8 juta," ujar Budi dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

Setelah diseleksi, Budi mencatat ada 37 ribu perawat, bidan, dan nakes yang memenuhi persyaratan. Sementara, pemerintah baru akan menyiapkan 30 ribu unit rumah.

Ini akan diberikan untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 nakes lainnya. Subsidi tersebut berupa dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Budi menegaskan 30 ribu orang yang berhak itu tidak terbatas pada pekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ia mengklaim yang bekerja di swasta pun berhak, asalkan sesuai syarat.

"Di semuanya (pekerja RS/faskes negeri maupun swasta) bisa (mendapatkan rumah subsidi), yang penting dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sekitar Rp7 juta (per bulan) kalau hidup sendiri atau Rp8 juta kalau dia hidup berkeluarga," jelas Budi.

"(Syarat) nomor dua yang penting, ini harus rumah pertama. Jadi, kalau yang punya suaminya dua, enggak boleh," sambungnya sambil berkelakar.

Budi mengaku berterima kasih dengan pemberian bantuan FLPP dari pemerintah untuk perawat, bidan, sampai nakes. Ia bahkan menghitung-hitung berapa banyak tanah dan biaya yang mesti dikeluarkan untuk merealisasikan ini.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk prosesi serah terima kunci pada 28 April 2025. Ara juga langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB dan meminta Menkes BGS mengosongkan jadwal.

Ara merinci tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci nanti, yakni Semarang, Magelang, atau Solo. Ia mengklaim ini sesuai rekomendasi Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, total pembangunan rumah subsidi untuk kelompok ini diminta harus ada di 8 titik.

Ara meminta dua tempat khusus, yakni di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang merupakan salah satu inisiator program ini. Lalu, satu lokasi spesial lain dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," rinci Ara.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tambahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) meneken nota kesepahaman (MoU) rumah subsidi untuk 30 ribu perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes).

Skema subsidi ini berbentuk dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Bantuan disalurkan kepada 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, dan 5.000 nakes lainnya.

"Tanggal 28 (April 2025) kita serah terima (kunci), tolong ya. (Serah terima kunci rumah) kepada bidan kita, perawat, tenaga kesehatan masyarakat," ujar Ara dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

"Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat," tegasnya.

Ara langsung menantang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk seremonial serah terima kunci pada 28 April 2025 mendatang. Bahkan, ia sudah langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB.

Tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci adalah Semarang, Magelang, atau Solo. Ini sesuai rekomendasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Secara total ia menginginkan rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar di 8 titik seluruh Indonesia. Uniknya, Ara menyiapkan dua tempat khusus, yaitu di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang menjadi salah satu inisiator program ini.

Sementara, satu lokasi spesial lainnya dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara. Ia bahkan meminta izin khusus kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk merealisasikan ini.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," bebernya.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tutup Ara.

Sementara itu, BGS mengatakan sebenarnya perawat, bidan, serta nakes yang sudah mendaftar tembus 42 ribu orang.

Ia dan tim langsung mengecek agar penerima rumah subsidi itu benar-benar sesuai syarat. Budi menyebut ada 37 ribu orang yang memenuhi kriteria.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," jelasnya.

Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama, menghadiri undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bertemu dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli.

Dalam keterangan pers yang diterima detikcom, disebutkan bahwa perusahaan berinteraksi dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta dengan baik dan kondusif. Perusahaan juga menampung masukkan-masukkan baru untuk menjadi bahan pertimbangan.

Pimpinan perusahaan melaporkan bahwa ada mekanisme konsumen menjual ke pasar atas unit inden yang belum terjadwal penyerahan dan mekanisme penukaran unit inden terhadap unit siap serah terima. Perusahaan mengaku selama ini sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut

Perusahaan juga melaporkan per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta uang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4,904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16,128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1,647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Perusahaan juga menegaskan bahwa selama ini ada mekanisme konsumen menjual ke pasar atas unit indent yang belum terjadwal penyerahan dan mekanisme penukaran unit indent terhadap unit siap serah terima. Menurut pihak Meikarta sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut.

Sebelumnya diberitakan konsumen Meikarta sempat menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.
"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

KOMPAS.com -Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi penerima terbanyak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (27/3/2025).

"Alhamdulillah, kita bersyukur program-program Badan Gizi Nasional berjalan lebih cepat dan melampaui ekspektasi sebelumnya," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis.

"Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter," lanjut dia.

Program MBG mulai dijalankan secara penuh pada Januari 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem kesehatan anak-anak di sekolah.

Mu’ti menjelaskan, bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi siswa, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter.

Seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Oleh karena itu, kata Mu'ti, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai utama, seperti kebersamaan, tanggung jawab, serta kesantunan," ujarnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah.

Melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

"Saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, bertambah sekitar enam orang per menit atau tiga juta per tahun. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak," tutur Dadan.

Adapun nota kesepahaman ini mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan edukasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Jawa Barat menjadi daerah dengan penyaluran rumah subsidi terbanyak se-Indonesia.

Ini disampaikan Ara saat bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

"Dan ini bagaimana memang kalau kita lihat dari pengalaman BP Tapera selama ini, paling banyak start-up-an di Jawa Barat ya," ungkap Ara.

Dengan jumlah penduduk mencapai 5 juta jiwa, artinya sekitar 18 persen hingga 19 persen penyaluran rumah subsidi di Indonesia terpusat di Jawa Barat.

Sejauh ini, Kementerian PKP membagi kuota Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan profesi.

Mulai dari masing-masing rumah subsidi bagi nelayan, buruh, petani. Lalu, pekerja ekonomi kreatif seperti kuliner sebanyak 3.000 rumah subsidi.

Kemudian, nantinya juga akan diberikan lagi bagi keluarga berencana (KB).

Adapun belum lama ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menyalurkan 20.000 rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

Skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

BOJONEGORO.INEWS.ID - Pemerintah kembali merubah nama atau istilah program makan yang diperuntukan untuk anak sekolah, sesuai janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto - Gibran Rakamuming Raka, dalam pilpres 2024.

Sejak awal program ini digagas saat kampanye bernama makan siang gratis. Lalu setelah Prabowo - Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, di awal kepemimpinannya program ini diganti bernama makan bergizi gratis MBG.

Lalu saat ini nama program tersebut kembali berubah, yaitu hanya makan bergizi alias gratisnya dihilangkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letko Czi Arief Rochman Hakim, saat menggelar silaturahmi bersama dengan sejumlah jurnalis di markas Kodim, Jalan HOS Cokroaminoto Kota Bojonegoro pada Kamis 27 Maret 2025.

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media terkait program MBG, bahwa saat ini bernama makan bergizi "G" nya dihapus jadi hanya MB," jelasnya.

Dandim menambahkan, jika dalam program Makan Bergizi di Bojonegoro, nantinya akan dibuka sebanyak 112 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau tempat untuk memasak untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Saat ini sudah ada 70 titik SPPG di Bojonegoro, tapi targetnya hingga 112," tambahnya.

Semua bahan baku untuk memasak, menurut Dandim harus berasal dari lokal Bojonegoro. Mulai dari sayuran, lauk pauk, buah-buahan beras dan lain-lain.

"Kalau di Bojonegoro tidak ada stoknya, baru bisa ambil dari luar daerah. Kita sudah sampaikan ini kepada semua mitra, masyarakat dan media bisa mengawasi," pungkas Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.

PeranTNIdalamprogrammakanbergizi

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Hariyanto menyatakan ada tiga aspek utama yang menjadi tugas TNI dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pertama, memfasilitasi logistik. 

"Mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Hariyanto. 

Aspek kedua, menyangkut operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). TNI melalui Kodim, Lantamal, Lanud, akan menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil. 

Ketiga, terkait urusan monitoring dan evaluasi. Personel TNI juga akan membantu memastikan agar program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar sesuai dengan target pemerintah.

Editor : Arika Hutama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.