Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan belum ada kelanjutan mengenai bantuan dari luar negeri terkait dengan dukungan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya sejauh ini, program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu masih dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Mengingat kebijakan itu merupakan inisiatif dari Kepala Negara.

“Belum, belum. Belum ada. Belum ada [bantuan] apapun. Kami tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa lho,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/12/2024).

Dadan menekankan bahwa sejauh ini memang belum ada hibah atau pinjaman yang masuk untuk mendukung program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

“Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa. [Hibah] itu juga belum,” tandas Dadan.

Menurut catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

Program makan bergizi gratis menjadi andalan Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita. Badan Gizi Nasional telah memproyeksikan pengeluaran harian untuk program MBG ini sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp800 miliar per hari dialokasikan untuk belanja produk pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber program MBG.

Besarnya pengeluaran tersebut membuat Prabowo pun bergerak untuk menjawab pertanyaan baru terkait dengan kecukupan stok pangan dalam negeri dan potensi pengeluaran yang membebani APBN yang lebih besar.

Sayangnya, hanya lawatan di Peru tak ada pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis, tetapi Prabowo kembali menggencarkan niatnya tersebut berada di Negara-negara lainnya.

Oleh-oleh pertama berasal dari China dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negeri Tirai Bambu yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping itu menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

Bahkan, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

Presiden Prabowo Subianto kembali membawa pulang komitmen untuk bantuan terhadap program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Apabila, sebelumnya komitmen ini diberikan oleh Presiden China XI Jinping, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyatakan komitmennya untuk membantu program prioritas Prabowo itu.

Hal ini disampaikan Biden dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

“Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku akan mempelajari Program Makan Gratis atau Free Meals yang diselenggarakan oleh pemerintah Brasil untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo ke pengusaha, asosiasi pengusaha serta sejumlah lembaga/institusi di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

Prabowo menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membicarakan program prioritas pemerintah tersebut pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak saat bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

Prabowo mengemukakan bahwa program andalannya itu mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

Pembahasan mengenai program makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan, anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Menurut Dadan, di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata dia.

Dadan kembali menegaskan, anggaran Rp10 ribu bukan anggaran batas bawah atau bottom price namun merupakan hasil uji coba selama 11 bulan. Pada Desember ini, akan ada uji coba serentak nasional mulai dari Aceh hingga Papua.

"Bukan, ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar dia.

Dadan menerangkan, dengan adanya uji coba serentak nasional ini akan didapatkan satuan indeks harga rata-rata untuk program makan bergizi gratis.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," katanya.

(Dhera Arizona)

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin meminta jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik provinsi maupun kabupaten/kota agar terlibat dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Saya minta TP PKK turut terlibat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Gorontalo yang akan dilaksanakan mulai tahun depan," kata Rudy di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, TP PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mendorong keberhasilan program-program pembangunan di daerah maupun nasional.

Hal itu disampaikan Rudy pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo.

"Pada tahun-tahun mendatang, akan ada program-program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, misalnya Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Ini harus kita kolaborasikan. PKK harus mengambil peran dalam program ini. Jadi, ini perlu kita siapkan dengan baik, sehingga sinergi ini bisa membuat program tersebut berhasil di Provinsi Gorontalo," kata Rudy.

Ia pun mengingatkan saat ini masih banyak anak usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang ternyata putus sekolah atau tidak sekolah.

"Hal ini yang harus diintervensi oleh pemerintah dan PKK, sehingga nanti hasilnya seimbang," ujarnya.

Menurut dia, fungsi PKK sampai ke satuan wilayah terkecil yang bisa membantu mulai dari aparat desa maupun kabupaten/kota hingga provinsi untuk mendorong program prioritas nasional.

"Ini juga menjadi program prioritas lima tahun ke depan, bahwa tingkat kemiskinan ekstrem harus ditekan. Kalau bisa kita mengintervensi melalui data, bagaimana kita memaksimalkan data regsosek untuk mengintervensi beberapa kegiatan sekaligus, meskipun dalam anggaran dan fiskal kita terbatas," katanya.

Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Djoewiati Kentjana Soebrata mengatakan rakor ini menjadi momentum untuk menyusun rencana induk dan strategi yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Rakor ini juga sebagai persiapan penyelenggaraan Rakornas 2025 yang akan membuat rencana strategis PKK sebagai dasar program selanjutnya.

Rapat koordinasi yang mengambil tema "Strategi PKK dalam aksi nyata melalui persiapan Rakernas X PKK untuk mendukung RPJMN 2024-2029" itu, diikuti oleh kepala Dinas Dukcapil-PMD, ketua PKK serta seluruh kader PKK se-Provinsi Gorontalo.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

(shc/kil)

Medan -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto masih dalam tahap uji coba. Rencananya program ini mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dikutip detikFinance, Senin (2/12/2024).

Dadan mengatakan anggaran pelaksanaan program MBG tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Dari uji coba yang akan dilakukan di Desember ini, barulah akan didapatkan harga per porsi makanan di tiap-tiap daerah untuk digunakan sebagai acuan. Ia juga menekankan, anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

(astj/astj)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

(fca/isa)

GAZA - Israel berencana untuk membangun empat pemukiman ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki selama masa jabatan kedua Presiden terpilih AS Donald Trump.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Hayom, rencana tersebut meliputi pembangunan permukiman Druze dan Haredim, mengubah permukiman strategis menjadi kota permukiman, memperluas kendali dewan regional hingga mencakup area terbuka di antara permukiman, meningkatkan infrastruktur di bidang transportasi dan energi, serta membentuk otoritas kota Arab untuk menggantikan Otoritas Palestina (PA).

Menurut surat kabar tersebut, proyek tersebut bertujuan untuk mencakup area seluas-luasnya dengan jumlah penduduk Palestina paling sedikit.

Rencana tersebut meliputi peningkatan infrastruktur; termasuk pembangkit listrik, jalan raya, dan rel kereta api, untuk menjadikan permukiman ilegal sebagai ?bagian integral? dari negara pendudukan.

Usulan tersebut meliputi pembangunan kota-kota baru di Tepi Barat dan mengubah permukiman seperti Kiryat Arba dan Efrat menjadi kota-kota dengan dukungan langsung pemerintah dan anggaran yang besar.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan situasi di Gaza 'mengerikan dan mengerikan'.

Antonio Guterres juga memperingatkan bahwa kondisi yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza dapat menjadi "kejahatan internasional yang paling serius".

Dalam sambutan yang dibacakan atas namanya di sebuah konferensi di Kairo yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, sekretaris jenderal PBB mendesak masyarakat internasional untuk "membangun fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan di seluruh Timur Tengah".

Guterres menyoroti dampak konflik yang menghancurkan dan kebutuhan mendesak akan tindakan internasional: "Malnutrisi merajalela ... Kelaparan sudah di depan mata. Sementara itu, sistem kesehatan telah runtuh," katanya.

Wilayah yang terkepung itu sekarang memiliki "jumlah anak yang diamputasi per kapita tertinggi di dunia", dengan "banyak yang kehilangan anggota tubuh dan menjalani operasi bahkan tanpa anestesi", tambah kepala PBB itu.

Guterres mengkritik pembatasan berat pada pengiriman bantuan, menyebut tingkat saat ini "sangat tidak mencukupi".

Blokade bantuan ?bukanlah krisis logistik? melainkan ?krisis kemauan politik dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional,? katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

"Setiap satuan layanan akan mengolah anggaran berkisar Rp7 hingga Rp10 miliar, tergantung pada wilayah," katanya.

Ia mengatakan, data geospasial sekolah yang statis dijadikan landasan awal untuk membangun sebanyak 30 ribu unit satuan layanan di seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya, kata Dadan, cakupan layanan akan diperluas untuk melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berdasarkan data real time di radius sekitar 6 kilometer dari lokasi layanan.

Dadan mengemukakan, sekitar 85 persen dari anggaran yang dikelola satuan layanan akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan yang nantinya diolah menjadi menu harian.

"Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan, katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," katanya.

Selain itu, 10,5 persen dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, seperti membayar tenaga kerja lokal, seperti ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan.

Target Badan Gizi Nasional adalah membentuk sekitar 30.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Pada tahap awal, kata Dadan, fokus akan diberikan pada anak sekolah, yang kemudian dilengkapi dengan kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan balita.

"Dari pengalaman uji coba kita yang selama 11 bulan, itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," ujarnya.

Dadan menambahkan, pendanaan untuk pembangunan satuan layanan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, kemitraan dengan kementerian atau lembaga lain, serta kolaborasi dengan pihak ketiga seperti koperasi, yayasan, dan UMKM.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa penentuan anggaran Program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintah melalui pengkajian secara matang atau tidak gegabah.

"Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk," kata Muhaimin kepada wartawan usai mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan pula bahwa pemerintah akan memastikan makanan yang diberikan melalui program tersebut terjamin nilai gizi dan kualitasnya.

“Makanan juga harus bergizi serta kualitas makanan juga harus terjamin,” kata dia.

Sebelumnya pada Sabtu (30/11), Muhaimin telah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata dia.

Meskipun dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutu makanan itu, kata Muhaimin melanjutkan, harus terjaga mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terus melakukan simulasi program makan siang bergizi gratis untuk pelajar sekolah dasar dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kali ini program makan siang bergizi gratis digelar di SDN Gintungkerta 1, Kecamatan Klari," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh, di Karawang, Senin.

Ia menyampaikan bahwa simulasi program makan siang bergizi gratis yang diikuti sekitar 300 pelajar kelas I-VI di SDN Gintungkerta 1 merupakan simulasi keempat yang digelar Pemkab Karawang.

Dalam simulasi itu Pemkab Karawang memprioritaskan untuk digelar di sekolah-sekolah dengan jumlah murid terbanyak, dan akan menyisir wilayah lainnya.

Bupati mengagendakan kalau dalam kurun waktu satu bulan ini, Pemkab Karawang akan menyisir sekolah-sekolah hingga ke wilayah pelosok Karawang untuk simulasi makan siang bergizi gratis.

"Jadi dengan simulasi yang terus dilakukan, kami berharap pemkab akan lebih siap lagi dalam melakukan program makan siang bergizi gratis pada tahun 2025," katanya.

Terkait dengan pengadaan menu makan siang bergizi gratis, Aep mengaku ke depannya akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di Karawang serta para pelaku UMKM, tentu dengan pembinaan terkait gizi, kehigienisan dan lain-lain.

Bupati mengakui kalau simulasi program makan siang bergizi gratis, pada tahun ini belum dialokasikan anggarannya di APBD Karawang.

Atas hal itulah, simulasi program tersebut digelar dengan menggunakan anggaran pribadi terlebih dahulu.