Duduk perkara ini dihimpun detikcom dari putusan pengadilan. Ada pula keterangan dari kuasa hukm dari pihak pengembang perumahan CGR (perusahaan PT Megapoitan Developments Tbk) yakni Maju Posko Simbolon.

Pengembang hendak membangun perumahan CGR. Calon pembeli sudah mulai menunjukkan minat. 75 Persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah sempat laku.

Pengacara pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon, mengatakan rencana pembangunan perumahan dimulai tahun 2021 di atas lahan 1,6 hektare. Karena lahannya terpisah oleh Kali Grogol, maka perlu cara agar perumahan itu dapat diakses melintasi kali. Jembatan itu dibangun karena jalan lainnya terlalu sempit.

Pengacara itu menjelaskan bahwa kliennya telah berkomunikasi lebih dulu dengan pihak tergugat untuk mendapatkan izin menggunakan jalan dalam proses pembangunan. Kliennya bersedia menyediakan pengembangan fasilitas umum, sosial, dan penawaran bantuan uang tunai, pengamanan, serta bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah pembangunan selesai. Namun pada Oktober 2023, para tergugat menyampaikan penolakan pembangunan jembatan.

Sebagai akses menuju perumahan baru itu, pengembang perlu membangun jembatan melintasi kali menuju perumahan. Pengembang perumahan CGR tidak bisa membangun jembatan akses ke perumahan yang hendak dibangunnya, sebabnya adalah sejumlah warga perumahan CE menolak pembangunan jembatan tersebut dengan alasan keamanan di perumahan CE. Adanya jembatan membuat lingkungan perumahan CE menjadi terbuka sehingga tidak aman dan rawan maling seperti dahulu kala.

Pengacara pengembang perumahan CGR menjelaskan bahwa pada 1 Desember 2023, warga dari perumahan CE menolak karyawan yang datang hendak membangun perumahan CGR. Akibatnya, pembangunan perumahan CGR urung terlaksana. Pengembang mengklaim dapat kerugian materiil dan immateriil.

Pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan hakim di PN Depok. Pengembang perumahan CGR melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Hasilnya, pengembang perumahan CGR menang. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Hakim di PT Bandung tidak bisa menerima alasan gangguan keamanan yang dikemukakan warga perumahan CE selaku tergugat. Menurut hakim, alasan itu berlebihan.

Warga perumahan CE dihukum bayar ganti rugi Rp 40 M

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga perumahan CE menjadi Rp 40 miliar lebih. Kuasa hukum pihak pengembang perumahan CGR menanggapi putusan ini.

"Bahwa oleh karena permasalahan hukum a quo telah masuk pada ranah pengadilan dan hingga saat ini masih terbuka upaya hukum, maka kami mengimbau agar menghormati proses hukum yang masih akan berjalan dan tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru baik secara pidana dan/atau perdata, karena klien kami akan mempergunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terhadap setiap tindakan-tindakan di kemudian hari yang berpotensi melanggar ketentuan hukum," kata kuasa hukum pengembang perumahan CGR, Maju Posko Simbolon dalam keterangannya.

Tonton juga Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

[Gambas:Video 20detik]

Halaman Selanjutnya

Halaman

12345

Daftar Halaman

Daftar Halaman

1

Duduk Perkara Pengembang Perumahan di Cinere Gugat Rp 40 M ke Warga

2

Duduk perkara

3

Warga yang digugat sampai sakit

4

Warga perumahan CE mau kasasi

5

Pengembang Perumahan di Cinere Tak Ngotot Minta Akses

Bisnis.com, MALANG—Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (UB), Prof Sandra Malin Sutan, menawarkan pemanfaatan sistem Intelligence Non-Destructive Evaluation (Indev) untuk memperhatikan mutu pangan makan siang gratis.

Indev adalah menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, citra digital dan spektroskop inframerah dekat. Tujuannya, untuk mengecek mutu produk pangan dengan lebih efisien, akurat dan real time, termasuk produk pangan untuk Program Makan Siang Bergizi Gratis.

“Evaluasi mutu hasil pertanian dan keamanan pangan sangat penting untuk mencegah gangguan kesehatan akibat makanan,” ujarnya, Rabu (18/12/2024).

Saat ini, evaluasi mutu buah atau sayur sering dilakukan dengan metode destruktif, sementara analisis mutu pangan umumnya membutuhkan pengiriman sampel ke laboratorium.

Salah satu metode yang dia tawarkan, yakni menggunakan sistem Intelligence Non-Destructive Evaluation (INDEV). Sistem ini menggunakan teknologi yang mampu mendeteksi dan memprediksi kerusakan serta kandungan pangan tanpa merusak sampel.

“Metode tradisional, seperti analisis destruktif, tidak hanya merusak produk tetapi juga seringkali tidak representatif untuk seluruh batch, sehingga meningkatkan risiko distribusi produk dengan kualitas tidak konsisten.

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengevaluasi bahan pangan secara non-destruktif, efisien, dan akurat”, jelasnya.

INDEV, imbuhnya, menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, citra digital dan spektroskop inframerah dekat.

“Sistem ini dirancang untuk melakukan pemeriksaan dan analisis kualitas produk pangan serta hasil pertanian, tanpa merusak fisik atau menyebabkan perubahan pada struktur internal produk, memungkinkan untuk menilai produk pangan dengan lebih efisien, akurat dan real time”, ujarnya.

Selain pada tanaman pangan, sistem ini, juga bisa digunakan dalam klasifikasi mutu pada tanaman perkebunan.

“Teknologi ini menjadi solusi strategis dalam mendukung pemantauan kualitas secara waktu nyata di industri pangan dan hasil pertanian, baik pada tahap pra-panen maupun pasca-panen. Salah satu keunggulan utama INDEV adalah kemampuannya untuk mengukur berbagai parameter secara simultan, yang tidak hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas produk tetapi juga mendukung efisiensi proses”, pungkas dosen Fakultas Teknologi Pertanian ini.

Menurutnya, penelitian tersebut didanai oleh swasta. Karena itulah, pemanfaatan teknologi tentu diperoleh institusi tersebut.

Jika pemerintah menginginkan teknologi yang sama, kata dia, maka bisa menjalin kerja sama dengan UB untuk melakukan penelitian teknologi.

“Penggunaannya gampang, dengan menggunakan gadget,” ucapnya.

Sandra dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Teknologi Pertanian UB, Kamis (19/12/2024). Dia merupakan profesor dalam bidang ilmu Teknik Pengolahan Pangan dan Pasca Panen. Ia merupakan profesor ke-24 dari Fakultas Teknologi Pertanian dan ke-394 dari seluruh profesor di Universitas Brawijaya. (K24)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut warga yang belum memiliki rumah termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Pengkategorian tersebut, kata Ara sapaan akrab Maruarar, tercetus usai dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Menurutnya, Bank Dunia juga memasukkan warga yang kekurangan konsumsi kalori harian dalam kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Dalam acara itu, ia juga mengusulkan agar tanah yang disita dari koruptor dijual murah kepada masyarakat kuran gmampu. Usulan itu juga, katanya, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dimasukkan dalam program strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya program itu direncanakan akan menyasar MBR di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya," imbuh Ara.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan ini merupakan imbas dari terbatasnya anggaran pemerintah.

Pemerintah menilai, dana Rp 10.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis untuk setiap porsi. Kebijakan ini tentu menuai ragam pro kontra, terutama dari para ahli.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) menyoroti pemangkasan ini.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ni merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah, namun juga perlu pertimbangan dari sisi rakyat.

“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujarnya dikutip pada Rabu (18/12/2024), dilansir dari laman Unair.

Pentingnya komunikasi kebijakan

Prof. Jusuf menilai komunikasi kebijakan merupakan aspek krusial bagi pemerintah, sehingga pejabat perlu berhati-hati dalam membuat janji kepada rakyat.

“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Menurutnya, hal serupa berpotensi terjadi pada program MBG apabila pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

“Program ini merupakan program andalan Presiden untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Program MBG harus terealisasi sesuai harapan rakyat

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu janji kampanye yang paling digadang-gadang oleh Presiden. Mengingat hal tersebut, Prof. Jusuf pun menekankan bahwa realisasi program ini harus sesuai dengan harapan rakyat.

“Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tambahnya.

Tak hanya itu, Prof. Jusuf juga mengingatkan pentingnya pasti dalam menjalankan program ini.

“Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Litbang Kompas mengungkap bahwa program makan bergizi gratis bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas Kementerian Sosial (Kemensos) di Banjarnegara, Jawa Tengah, membuat masyarakat setempat meraup keuntungan ekonomi.

Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto mengatakan bahwa penelitian dilakukan di salah satu kecamatan yang melaksanakan program Kementerian Sosial (Kemensos) dalam waktu satu bulan.

Program itu sudah berjalan selama setahun terakhir.

Litbang Kompas menemukan bahwa pihak Kemensos menyalurkan dana sebesar Rp 496 juta untuk biaya program makan gratis di kecamatan tersebut, yang menimbulkan multiplier effect.

Adapun penelitian ini dilakukan atas permintaan pihak Kemensos untuk mengukur efektivitas program tersebut.

"Ternyata adalah duit bergulir di kelompok masyarakat yang menyediakan makanan itu, kelompok masyarakat di situ yang dibentuk oleh Kementerian Sosial mendapatkan keuntungan," kata Kris saat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Sleman, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

"(Menjadi) sekitar dapat Rp 576-an juta," ujarnya.

Kris lantas mencontohkan bagaimana dana yang dikucurkan Kemensos menjadi keuntungan ekonomi yang berputar di masyarakat.

Dari Rp 1 yang disalurkan Kemensos untuk bantuan makan bergizi gratis, di masyarakat berputar dan berlipat menjadi Rp 1,01.

Padahal, seharusnya ketika Kemensos mengucurkan dana bantuan, hanya akan tercipta keuntungan Rp 0.

"Justru duit itu bergulir, membuat keuntungan ekonomi di situ menjadi lapangan pekerjaan sendiri di kelompok masyarakat di situ. Ini yang luar biasa contoh, dan ini memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat di situ," ujar Kris.

Ia mengatakan bahwa ketika program bantuan makan bergizi gratis bagi lansia dan disabilitas dihentikan akhir tahun ini, keuntungan ekonominya masih berputar dua hingga tiga kali lipat pada tahun depan.

Ketika program dilanjutkan, katanya, keuntungan ekonomi yang berputar di masyarakat akan lebih besar lagi.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa keuntungan itu bisa timbul karena program makan bergizi gratis ini dikerjakan atau memberdayakan masyarakat setempat.

"Nah, ini sukses sebenarnya. Suksesnya kenapa? Karena ini dijalankan oleh masyarakat lokal, lokal yang menyelenggarakan sehingga berputarnya di lokal," tutur Kris.

Peneliti itu mengatakan bahwa keuntungan tersebut baru hanya dari sisi ekonomi.

Sementara itu, dampak pada perkembangan sosial, kesehatan penerima bantuan, dan kesadaran gotong royong belum diukur.

Menurut Kris, jika pelaksanaan program Kemensos ini disalin dan diterapkan pada program makan siang gratis pemerintah Prabowo-Gibran juga bisa sukses.

"Kalau ini misalnya diadopsi untuk makan siang gratis, program pemerintah itu akan sukses karena ini sudah jalan lama, tinggal di-copy sebenarnya. Kalau dari temuan kami, ya," tutur Kris.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa hasil penelitian Litbang Kompas menjadi data yang penting bagi Kemensos.

Melalui survei itu, pihaknya akan bisa memperbaiki program terkait dalam waktu ke depan.

Sementara itu, program makan siang gratis yang akan direalisasikan pemerintah pusat secara konsep juga mirip dengan program Kemensos.

"Mirip-mirip, enggak terlalu jauh, dan tadi, di samping program ini untuk memenuhi kebutuhan para lansia, tapi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Ini yang ditemukan oleh Litbang Kompas," ujar Gus Ipul.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa penduduk yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ara mengaku, usulan itu tercetus setelah dirimya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Bahkan, Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia memiliki indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengaku, usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menerangkan program itu direncanakan akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya, imbuh Ara.

Pengembang perumahan di Cinere, Depok, ngotot meminta akses jalan berujung protes dari warga perumahan lain hingga dibawa ke pengadilan. Bagaimana duduk perkaranya?

Bermula dari pengembang perumahan CGR menggugat 10 warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. Yang jadi persoalan, warga perumahan CE tidak terima karena akses itu melintasi wilayah perumahan CE.

Singkatnya, PN Depok memutuskan gugatan perumahan CGR dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024.

Namun pihak pengembang perumahan CGR tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung.

Selain itu para tergugat dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE terutama Blok A memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Lihat juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Ribut-ribut akses antarperumahan di Cinere, Depok, berujung putusan yang menghukum warga membayar Rp 40 miliar lebih ke pengembang perumahan. Kok bisa?

Kehebohan bermula dari pengembang Perumahan CGR yang menggugat 10 warga Perumahan CE ke Pengadilan Negeri (PN) Depok. Pasalnya, warga Perumahan CE memprotes pengembang yang hendak meminta akses sekaligus jembatan penghubung melintasi Kali Grogol ke proyek Perumahan CGR yang melewati kawasan Perumahan CE.

Para warga Perumahan CE pun memprotes dengan alasan keamanan. Awalnya PN Depok mengamini alasan para warga Perumahan CE melalui putusan Putusan nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Dpk itu diketok pada 15 Oktober 2024 dengan menyatakan gugatan pihak Pengembang Perumahan CGR tidak dapat diterima.

Namun Pengembang Perumahan CGR melawan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Majelis banding PT Bandung yang diketuai Made Sutrisna dibantu 2 hakim anggota yaitu Jesayas Tarigan dan Mula Pangaribuan akhirnya membatalkan putusan PN Depok tersebut.

"Mengadili. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Depok tanggal 15 Oktober 2024," ucap majelis banding PT Bandung dalam putusan yang dikutip, Rabu (18/12/2024).

Para warga Perumahan CE menyampaikan argumen terkait keamanan karena apabila akses dan jembatan itu dibuka maka wilayah Perumahan CE akan terbuka. Penolakan warga Perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar. Namun majelis banding mengesampingkan argumen warga Perumahan CE.

Putusan itu juga menyatakan para warga Perumahan CE dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak Pengembang Perumahan CGR. Dari mana asal hitungan itu?

Mengutip putusan, diketahui Pengembang Perumahan CGR sudah memasarkan 100 unit rumah yang telah terjual 75 persen. Namun karena adanya persoalan ini maka para pembeli membatalkan transaksinya.

"Menimbang bahwa mengenai kerugian materiil yang dimohonkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu bukti P-43 yaitu bukti tentang pembatalan pembelian rumah sedangkan transaksi sudah dilakukan yaitu sebesar Rp 20.849.382.721,50," kata majelis banding.

Selain itu majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20 miliar. Maka total ganti rugi yang dibebankan ke warga menjadi Rp 40 miliar lebih.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Simak juga Video 'Viral Warga Jepara Bikin Jembatan Sendiri gegara Tak Miliki Akses Jalan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, produksi semen nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan program 3 juta rumah per tahun, meski terdapat moratorium pembangunan pabrik semen baru.

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan, untuk kebutuhan program 3 juta rumah, dengan kapasitas produksi industri semen nasional sebesar 120 juta ton masih sangat mencukupi.

"Industri semen saat ini utilisasinya baru 50%-60% dari total kapasitas 120 juta ton per tahun, utilisasinya baru setengah dari kapasitas total," kata Putu dalam Outlook Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Tahun 2025, dikutip Rabu (18/12/2024).

Terlebih, menurut dia, kebutuhan semen untuk proyek infrastruktur maupun properti hanya memakan porsi 30% dari total produksi, sementara sisanya diserap oleh ritel untuk kebutuhan masyarakat. Adapun, total produksi semen nasional saat ini berada dikisaran 65 juta ton per tahun.

"Jadi sebenarnya kemampuan produksi semen dengan kapasitas yang ada masih cukup untuk melaksanakan program pembangunan rumah," jelasnya.

Putu menerangkan, pihaknya masih dalam proses mengusulkan untuk revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29/021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya terkait pembangunan industri semen di dalam negeri. Pihaknya meminta agar industri semen hanya dapat dibangun di wilayah Maluku dan Papua saat ini.

Adapun, pertimbangan usulan tersebut yakni dikarenakan ongkos logistik ke dua wilayah itu masih tinggi, sementara untuk jasa angkutan sangat penting untuk distribusi semen ke berbagai wilayah.

"Saat ini di Maluku belum ada industri semen, kalau di Papua ada tapi terbatas dan di sana perlu ada pembangunan infrastruktur, properti dan sebagainya sehingga kami mengusulkan supaya pembangunan pabrik semen hanya dapat dilakukan di Maluku dan Papua," tuturnya.

Kapasitas produksi semen nasional saat ini mencapai 122 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan 2019 lalu sebanyak 112 juta ton. Kendati demikian, permintaan anjlok dari 70 juta pada 2019 menjadi 65 juta saat ini.

Terlebih, masih ada banyak pembangunan pabrik semen yang disebut akan menambah beban kondisi pasokan semen dalam negeri. Sementara itu, permintaan hanya bergerak di kisaran 60 juta - 65 juta ton.

Sebelumnya, Direktur PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG Donny Arsal mengatakan, saat ini kondisi antara kapasitas dan pertumbuhan permintaan masih ada gap yang cukup besar. Semen Indonesia secara kapasitas terpasang sebesar 54,2% telah merefleksikan 44,4% kapasitas dengan market share 49%. Artinya, pangsa pasar SIG lebih besar daripada kapasitas produksi.

Adapun, volume penjualan semen secara keseluruhan mengalami penurunan 4% menjadi 28.001 juta ton periode Januari-September 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 29.203 juta ton.

"Volume itu turun 4% dan pendapatan bruto turun 5% ini meskipun kita manage biaya operasi, tapi penurunan dari sisi volume dan harga yang menyebabkan kinerja keuangan jauh lebih rendah dibandingka periode yang sama tahun sebelumnya," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya ikut membidik potensi pasar dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan dapat mengangkat kinerja emiten semen plat merah itu yang terkontraksi pada September 2024.