Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan 12.331 hektare (Ha) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 10 kecamatan. Lahan yang berstatus LP2B tak bisa dipakai untuk mendirikan perumahan dan industri.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, mengatakan pemerintah akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk menyelamatkan 12.331 Ha lahan pertanian di 10 kecamatan Lombok Barat pada 2025.

"Kami Pemda Lombok Barat sudah menetapkan lahan pertanian 12.331 hektare. Itu lahan tidak boleh lagi dibangun perumahan. Jadi perumahan dibangun di luar lahan yang itu," ujar Najamuddin, Minggu (29/12/2024).

Sehingga, jelas Najamuddin, Pemkab Lombok Barat akan mempertahankan lahan persawahan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan swasembada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang juga kami akan cetak sawah baru. Data itu ada di pertanian. Lokasinya di wilayah selatan Lombok Barat," ujar Najamuddin.

Di samping menyelamatkan lahan pertanian, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi sebagai daerah penyangga Mataram.

"Harus kami siapkan. Untuk di lahan sawah kami kunci tidak boleh dibangun perumahan. Tersebar ada di Kecamatan Labuapi, Gerung Gunungsari, di 10 kecamatan di luar area persawahan," kata Najamuddin.

Oleh karena itu, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin mencetak 3 juta rumah subsidi di NTB tetap didukung. Namun, dukungan itu diberikan di luar lahan LP2B.

"Lombok Barat jadi daerah penyangga Kota Mataram tentu harus kami lihat titik lokasi pembangunan. Kami berikan izin. Pangan kami pertahankan. Program 3 juta rumah harus kita siapkan sehingga semuanya oke," jelas Najamuddin.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat dan Mataram, NTB, mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya, tetapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Menikmati Pesona Gili Meno dari Atas Perahu di Lombok

Sebanyak 500 rumah layak huni (RLH) untuk masyarakat yang membutuhkan mulai dibangun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan PT Berau Coal (BC).

"Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemkab tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta seperti PT Berau Coal yang memberikan kontribusinya dalam membangun perumahan untuk masyarakat, yang rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa titik," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan Fitrah Nur dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (29/12/2024).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur pada Jumat (27/12) lalu.

Fitrah berharap dukungan seperti yang dilakukan PT BC ini bisa terus berlanjut. Sebagai dukungan, Fitrah mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tujuan kemudahan perizinan tersebut agar masyarakat mudah ketika nanti mendapatkan rumah yang dibangun oleh PT Berau Coal. Saya optimis dalam menjadikan sektor properti atau sektor perumahan sebagai faktor yang mendorong efisiensi pembangunan dan juga CSR dari PT Berau Coal ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekeliling pertambangan," jelasnya.

Sementara itu, Dewan Komisaris PT Berau Coal Edy Santoso menegaskan bahwa perusahaan mengedepankan pengembalian manfaat kepada masyarakat. Pihaknya memfokuskan pembangunan di Kabupaten Berau karena Berau Coal berada di wilayah tersebut.

"Kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Dengan membangun 500 rumah di Kabupaten Berau melalui Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kami ingin berkontribusi nyata bagi masyarakat," kata Edy.

Pembangunan tersebut menggunakan dana CSR Berau COAL , lalu berkolaborasi dengan Kementerian PKP. Adapun rumah tersebar di Dusun Birang (7 rumah), dusun Gurimbang (47 rumah) dan dusun Lati (11 rumah).

Sementara untuk sisa lokasinya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Berau. Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 500 rumah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur garapan PT Berau Coal mulai dibangun pada Jumat (27/12/2024).

Peletakan batu pertama proyek tersebut dihadiri oleh Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Fitrah Nur.

Proyek ini merupakan dukungan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten tidak akan bisa melakukan program ini tanpa ikut serta dari swasta seperti PT Berau Coal yang memberikan kontribusinya dalam membangun perumahan untuk masyarakat, yang rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa titik," kata Fitrah di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur, dikutip dari keterangan resmi.

Sebagai dukungan, pemerintah juga sedang mengkaji revisi regulasi agar pemerintah daerah dapat lebih cepat memberikan izin dan berperan aktif dalam pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tujuan kemudahan perizinan tersebut agar masyarakat mudah ketika nanti mendapatkan rumah yang dibangun oleh PT Berau Coal," lanjut Fitrah.

Dewan Komisaris PT Berau Coal Edy Santoso menegaskan bahwa perusahaan memprioritaskan pengembalian manfaat kepada masyarakat.

"Dengan membangun 500 rumah di Kabupaten Berau melalui Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kami ingin berkontribusi nyata bagi masyarakat," tutur Edy.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bakal mengkaji usulan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN perihal mengerek harga rumah subsidi.

Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan.

“Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

Adapun, usulan mengenai kenaikan tarif pertama kali disampaikan oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yakni Nixon L. P. Napitupulu.

Dia menyebut, kenaikan sedikit harga rumah subsidi diperlukan untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi menjadi green building agar emisi karbon rumah tangga dapat dikurangi.

“Kita mulai ngomong ESG, supaya orang tidak setiap hari masang lampu siang-siang. Kalau jendelanya lebar kan terang. Kemudian kalau [ceilingnya] tinggi, gak selalu masang kipas atau AC, sehingga hemat energi. Saya cuma minta itu, nanti kita tambahin sedikit tambahan [anggaran],” jelas Nixon.

Namun demikian, Nixon mewanti-wanti pengembang agar apabila nantinya harga rumah subsidi resmi dikerek maka kualitas harus ditingkatkan. Salah satunya, rumah perlu telah dilengkapi dapur dan ceiling tinggi.

"Kalau ada sedikit tambahan di harga, mereka kita wajibkan menambah dapur dan ceilingnya bikin tinggi. Kenapa saya minta ceiling tinggi pak? Saya selalu ngotot ceiling tinggi, jendelanya lebar, supaya rumah rendah emisi,” tegasnya.

Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kesiapan rumah subsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan. Ia mengungkapkan ada 42 ribu unit rumah siap huni dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara pun memastikan langsung kesiapan rumah subsidi dengan mengunjungi beberapa perumahan. Ia mengunjungi tiga perumahan di Bogor, yakni Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan kuota FLPP untuk 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau itu kan udah APBN itu kurang lebih sekitar segitu lah 8 sampai 9 persen dari jumlah target 3 juta. Justru kita kan selalu saya katakan ada tiga peran. Operator itu ya anggarannya udah jelas kan segitu," ucapnya.

Ia juga mengaku senang dengan ada ekosistem yang bagus dari Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Bank Tabungan Negara (BTN), asosiasi pengembang, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selama dua bulan terakhir, pihaknya telah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Beberapa pungutan pajak sudah dihilangkan untuk pembelian dan pembangunan rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menghapus retribusi PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah MBR. Proses pengurusan PBG pun dipercepat dari maksimal 45 hari diubah menjadi 10 hari saja.

Kemudian, ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar.

"Jadi urusan rakyat ayo dipercepat dan dipermurah. Bahkan kalau bisa di-nol-in seperti tadi kita nolkan, sesuai arahan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaan program tersebut pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Penyusunan proses bisnis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh BGN untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/12/2024).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh

Rini menjelaskan bahwa dalam penyusunan proses bisnis, penting untuk memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling terhubung guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi, serta memetakan peran setiap aktor dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas serta memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait, diperlukan penyusunan proses bisnis tematik yang menekankan pada kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Dengan penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi akan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif ke dalam proses inti,” imbuh Rini.

Solusi konkret untuk akses makanan sehat

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ini dilakukan dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik dan berkualitas.

Menjelang pelaksanaan program tersebut pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.

“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa bekerja sendiri. Penyusunan proses bisnis merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh BGN untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/12/2024).

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh

Rini menjelaskan bahwa dalam penyusunan proses bisnis, penting untuk memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling terhubung guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi, serta memetakan peran setiap aktor dalam setiap tahapan proses.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas serta memperkuat sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait, diperlukan penyusunan proses bisnis tematik yang menekankan pada kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Dengan penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi akan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif ke dalam proses inti,” imbuh Rini.

Solusi konkret untuk akses makanan sehat

Pada kesempatan yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Jelang pelaksanaanya pada Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program.

"Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor," ungkapnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/12/2024).

Hal itu diungkap Rini dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PAN-RB, Jumat (27/12).

Rini menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektivitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

"Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

"Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional," tandasnya.

Simak Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]

IDX Channel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menegaskan, bahwa meningkatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP di 2025, merupakan pendorong awal dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Menteri PKP optimistis, dengan hadirnya kuota FLPP sebanyak 220.000 unit rumah di awal 2025 akan memberikan dampak yang baik dalam mengejar target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto akan mengucurkan dana sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, saat menghadiri acara di Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Pemerintah Prabowo keluarkan dana desa untuk infrastruktur Rp 70 triliun," ujar Fahri.

Selain dana untuk infrastruktur desa, Prabowo juga menganggarkan Rp 70 triliun untuk program makan siang bergizi. Langkah ini, kata Fahri, bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan gizi masyarakat.

"Dana makan bergizi juga akan dikeluarkan Rp 70 triliun. Urusan sandang kita selesai. Urusan pangan kita akan perkuat di makanan bergizi. Itu sudah dianggarkan," jelasnya.

Fahri menekankan bahwa program swasembada papan akan dimulai dari desa. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan rumah layak huni dan sanitasi dasar untuk masyarakat.

"Saya mendapatkan laporan, banyak orang rumahnya tidak ada sanitasi. Bagaimana mau sehat? Bagiamana masyarakat sehat? Membuang sampah manusia di tempat yang akhirnya menganggu kepentingan umum. Ini akan kita perbaiki," tegasnya.

Pemerintahan Prabowo, lanjut Fahri, baru berjalan selama dua bulan tujuh hari. Ia memastikan seluruh anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan masyarakat akan mengikuti ide-ide dari pemerintah daerah dan para kontraktor.

"Kalau jago punya ide gagasan yang baik, sampaikan ke kami. Ini uangnya ada, nggak usah khawatir. Kalau ide nggak ada, akhirnya bisnis biasanya ya bikin rumah di atas sawah. Ide harus mulai, kita ditinggalkan dari negara lain," ujarnya.

Fahri juga menyoroti pentingnya menjaga lahan pertanian. Menurutnya, mengalihfungsikan sawah menjadi perumahan dapat mengancam masa depan bangsa. Ia bahkan mengingatkan bahwa larangan makan nasi bisa memicu konflik serius.

"Perlu cari cara lain. Bikin rumah di gunung yang bagus," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa ada negara asing yang siap membantu Indonesia membangun tujuh juta rumah. Negara tersebut bahkan menyarankan agar standar rumah di Indonesia, yang biasanya bertipe 30 atau 36, diubah menjadi tipe 40 atau 50.

"Dia mau bantu, tapi ada ide nggak? Bikin inovasi yang hebat. Apalagi Mataram. Kalau nggak ada ide besar, orang nggak mau balik ke Mataram lagi. Lombok Barat sebagai penyangga Mataram harus punya ide yang maju. Ide adalah bisnis," ujar Fahri.

Eks politikus PKS ini juga meminta asosiasi pengembang perumahan di Lombok Barat dan Kota Mataram untuk berkolaborasi dengan lembaga riset dalam menata kawasan kumuh.

"Tolong riset, bikin inovasi. Tidak ada artinya Anda jadi pengembang kelas premium atau kelas naga. Itu tidak ada artinya. Harus ada ide. Untuk pemenuhan rumah masa depan bangsa Indonesia lebih rapi, tertata, lebih sehat, dan lebih manusiawi," tegasnya.

Fahri juga menantang para pengembang untuk menciptakan solusi kreatif. "Kalau nggak ada ide yang baik, ngapain saya layani yang begini-begini saja? Ngapain? Saya tantang ini pengembang buat ide yang baik. Duitnya ada," tandasnya.

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Video: Badan Gizi Buka Suara soal Peserta Makan Bergizi Gratis Diminta Bayar

Pemerintah berupaya memperluas penyerapan masyarakat yang bisa mendapatkan Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pihaknya memudahkan pekerja informal untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) sudah pernah memberikan KPR subsidi pada acara akad kredit massal di Serang pada Sabtu (9/12) lalu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pekerja tanpa slip gaji dapat membeli rumah.

"BTN waktu di Serang dua minggu lalu tidak punya slip gaji tuh Pak Nixon bisa kasih tukang bakso ya Pak Nixon, tukang sayur bisa dapat. Itu kan terobosan, dia nggak punya gaji tuh," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ia menyebutkan masyarakat yang tidak punya gaji sebagaimana pegawai negeri, TNI, POLRI, juga mempunyai harapan untuk memiliki rumah. Hal tersebut dilakukan perbankan melalui survei terhadap calon pembeli.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perbankan bisa menilai nasabah melalui perilaku menabung. Pola nasabah menabung selama periode tertentu akan diperhatikan untuk menentukan kelayakan mendapat KPR subsidi.

"Kita ngeliat nabung sih sekarang. Bagaimana perilaku menabungnya tiga sampai enam bulan. Nggak perlu harus (punya) slip gaji," kata Nixon.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP sedang menyusun skema pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji, seperti tukang bakso hingga ojek, namun memiliki kemampuan membayar angsuran KPR.

"Saya berharap ada masukan dari PT SMF dan semua pihak terkait perumahan untuk memikirkan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji," ujar Ara saat melakukan diskusi dengan Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogodi Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Menurut Ara, diperlukan terobosan agar semua pihak bisa berkontribusi dan bersinergi dalam Program 3 Juta Rumah. Terlebih dengan keterbatasan anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apalagi saat ini di lapangan kebutuhan rumah masyarakat terus meningkat dan adanya skema pembiayaan alternatif selain KPR FLPP yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Ia menuturkan, masyarakat yang bekerja di sektor informal mampu membayar angsuran tapi terkendala saat masuk ke dalam sistem perbankan. Hal itu karena mereka tidak adanya slip gaji.

"Banyak tukang bakso, ojek, PKL (pedagang kaki lima), pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR. Saya terharu setelah kemarin ada ibu-ibu penjual sayuran bisa memiliki rumah subsidi dengan KPR, apalagi dana APBN untuk perumahan terbatas sehingga diperlukan terobosan agar pembiayaan perumahan bisa diakses semua pihak," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang