Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menjadi ketua komite tabungan perumahan rakyat (Tapera). Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Keputusan tersebut dibuat untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Berikut ini merupakan informasi mengenai keanggotaan komite Tapera terbaru.

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua dan anggota
• Menteri Keuangan sebagai anggota
• Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota
• Dr. Frederica Widyasari Dewi S.E., M.B.A., Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota
• Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai anggota.

Melalui keputusan ini juga disebutkan bahwa Vincentius Sonny Loho, MPM., diberhentikan dengan hormat dari anggota komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, terhitung mulai 14 Juni 2023. Masa jabatan anggota komite Tapera dari unsur profesional akan melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023, Komite Tapera adalah pejabat yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tabungan perumahan rakyat. Komite Tapera terdiri dari ketua, anggota, dan profesional.

Dilansir dari situs resmi Badan Pengelola Tapera, komite Tapera berfungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tapera. Berikut ini tugas dari komite Tapera.

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
• Melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.
• Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden.
• Sebelumnya, ketua komite Tapera dipegang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki Hadimuljono.

(abr/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjadi Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketetapan itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tapera yang ditandatangani Prabowo pada 17 Januari 2025.

“Menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Keanggotaan KomiteTapera, masing-masing pertama Menteri PKP sebagai Ketua merangkap anggota,” demikian bunyi keputusan tersebut, dikutip Senin (24/2/2025).

Selain itu, keputusan tersebut juga menetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite Tapera dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota.

Kemudian, adapula nama Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota serta Eko Djoeli Heripoerwanto dari unsur profesional sebagai anggota.

Sebelumnya, Ara memang diketahui sempat bersurat kepada Presiden Prabowo untuk dapat bergabung ke dalam Komite Tapera.

Pada beberapa kesempatan sebelumnya, Ara diketahui menyampaikan pesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Kemudian, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan para murid yang tak berpuasa selama Bulan Ramadan tetap bisa menikmati program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Dadan, mereka bisa secara sembunyi-sembunyi makan di sekolah atau dibawa pulang ke rumah masing-masing.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,'' kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

Dadan memastikan program MBG tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Namun, mekanismenya makan bergizi bagi siswa yang berpuasa untuk dibawa pulang.

Ia mengatakan menu makan bergizi gratis untuk bulan puasa di antaranya susu, telur rebus, kurma, buah hingga kue kering.

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," ujarnya.

Dadan mengatakan para siswa akan diberikan sebuah kantong untuk membungkus makanan yang didapat dari sekolah untuk dibawa pulang ke rumah. Kantong tersebut, lanjutnya, harus dibawa kembali ke sekolah untuk diisi makanan lagi keesokan harinya.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari. Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," kata dia.

Puasa Ramadan bagi umat Islam diperkirakan bakal dimulai pada awal Maret 2025.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah resmi menjadi Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Komite Tapera sendiri memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan.

Sebelum mengetahui tugas dari komite Tapera, ketahui dulu apa itu komite Tapera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2023, komite Tapera merupakan sebuah komite yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Apa saja tugas dari komite Tapera?

Melansir dari website resmi Badan Pengelola Tapera, komite Tapera memiliki beberapa tugas, yaitu:

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
• Melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.
• Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden.

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Menteri PKP menjadi ketua dan anggota komite Tapera. Keputusan tersebut ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan itu dibuat untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Berikut ini merupakan informasi mengenai keanggotaan komite Tapera terbaru.

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua dan anggota
• Menteri Keuangan sebagai anggota
• Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota
• Dr. Frederica Widyasari Dewi S.E., M.B.A., Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota
• Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai anggota.

Melalui keputusan ini juga disebutkan bahwa Vincentius Sonny Loho, MPM., diberhentikan dengan hormat dari anggota komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, terhitung mulai 14 Juni 2023. Masa jabatan anggota komite Tapera dari unsur profesional akan melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

(abr/das)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Setidaknya ada tiga topik yang akan dibahas.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan setidaknya ada 3 hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Wamen Fahri dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2025.

Dikatakan Wamen Fahri, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," kata Fahri.

Menurutnya, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi Program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," jelas Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap ada selama bulan Ramadhan. Hanya saja mekanismenya diubah.

Menurut Dadan, makanan yang dibagikan bisa dibawa pulang selama bulan puasa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi, kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dengan demikian, Dadan mengatakan, siswa-siswi yang sedang berpuasa dapat menikmati menu makan bergizi gratis di waktu berbuka puasa.

Sementara itu, menurut Dadan, siswa-siswi yang tidak puasa dapat menikmatinya di sekolah atau di rumah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ujarnya.

Dadan juga mengatakan, menu makanan selama bulan Ramadhan akan disesuaikan agar tidak cepat basi.

Hanya saja, menu yang akan disajikan tetap akan memiliki komposisi gizi yang sama seperti hari biasa.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," katanya.

Dadan mengungkapkan, memang ada usulan agar makan bergizi gratis tetap berjalan seperti biasa di daerah yang mayoritas dihuni non-muslim.

Namun, dikarenakan ada siswa-siswi yang puasa, maka mekanisme akan disamakan dengan wilayah lain.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," ujar Dadan.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu, apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," katanya lagi.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan program makan bergizi gratis tetap dilakukan saat bulan Ramadan. Dadan menjelaskan ada sedikit perubahan pada mekanisme makan bergizi gratis.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana (saat Ramadan) kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," imbuhnya.

Selain itu, makan bergizi gratis saat bulan Ramadan pun disiapkan untuk dapat bertahan lebih lama. Namun, makanan yang tidak segera dimakan itu bukan berarti bakal berkurang nilai gizinya.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Pembungkus makan bergizi gratis saat Ramadan pun menggunakan kantong kertas atau paperbag. Kantong ini harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang berisi sehingga tidak menimbulkan sampah.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," sebut Dadan.

Lima hari awal Ramadan, para siswa-siswi akan libur dan belajar di rumah. Setelah masa sekolah masuk, Dadan menegaskan pihaknya siap menggelar makan bergizi gratis.

"Begitu masuk kita langsung memberikan pelayanan makan bergizi sampai kemudian hari menjelang Idul Fitri," imbuhnya.

(rfs/dnu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyatakan, murid sekolah yang tidak berpuasa dapat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di rumah atau di sekolah secara diam-diam.

"Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan memastikan, program MBG tetap digelar selama bulan Ramadhan.

Bedanya, paket MBG kini didesain untuk dapat dibawa pulang, tidak dimakan di sekolah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka," kata dia.

Menurut Dadan, ada usulan agar sekolah yang ada di daerah dengan mayoritas penduduk nonmuslim tetap melaksanakan MBG seperti biasa, yakni tidak dibawa pulang.

Akan tetapi, pemerintah tetap memutuskan menggunakan mekanisme MBG dibawa pulang selama Ramadhan karena mempertimbangkan di daerah tersebut tetap ada pelajar yang nonmuslim.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," ucap dia.

Dadan mengatakan menu makan bergizi gratis juga dibuat tahan lama agar pelajar yang berpuasa bisa makan saat waktu buka puasa.

Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan

Meski begitu, Dadan mengaku mekanisme tersebut akan dievaluasi setelah berjalan satu minggu.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan 1 minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujar dia.

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan. Para siswa yang tengah menjalankan ibadah puasa tetap mendapatkan jatah MBG, dan dapat dibawa pulang ke rumah untuk disantap setelah berbuka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, para siswa yang beragama Islam tetap mendapatkan MBG, berbeda dengan hari biasanya, selama Ramadan makanan tersebut diberikan untuk dibawa pulang. 

Sementara bagi siswa yang beragama non-muslim, dapat mengonsumsi MBG secara tertutup di sekolah atau dapat pula dibawa pulang ke rumah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ucap Dadan.

Terkait menu MBG saat bulan puasa, Dadan memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyiapkan makanan yang juga tahan lama sehingga bisa di bawa pulang ke rumah oleh para siswa.

Dia mencotohkan, telur rebus, kurma, kue kering, buah, hingga susu merupakan beberapa menu bergizi yang akan disuguhkan kepada para siswa di bulan puasa. Dia juga menambahkan, ada beberapa takjil yang akan disediakan SPPG untuk para siswa selama Ramadan. 

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," papar Dadan.

Sementara itu, Dadan mengungkapkan bahwa wadah MBG pada saat Ramadan akan berbeda pada bulan-bulan biasanya. Mengingat MBG akan dibawa pulang siswa, makanan nantinya dibawa menggunakan wadah paperbag yang bisa ditukar setiap harinya.

Hal ini berbeda dengan wadah sebelumnya yang berbahan stainless steel. Meski demikian, Dadan memastikan bahwa penyaluran MBG pada saat Ramadan tetap akan memperhatikan aspek kebersihan lingkungan. Penggunaan paperbag ini sudah melalui uji coba pada 2024 lalu.

"Jadi ada uji coba di Sukabumi, anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah. Kemudian, besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," jelasnya. 

Dadan menambahkan, daerah yang mayoritas non-muslim akan mendapatkan penyaluran MBG yang sama. Namun, dia tak menutup kemungkinan jika ada perubahan cara penyaluran di daerah yang mayoritas non-muslim.

"Jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," pungkas Dadan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News