JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA - Semua calon yang berlaga di Subang, Majelengka, dan Sumedamg (SMS), khususnya di Subang diuntungkan karena diusung oleh Gerindra. Hal itu diduga akibat pindahnya politikus PDIP Maruarar Sirait ke Partai Gerindra.

?Approval rating di SMS di atas 70%. Bahkan di Subang itu sampai 80%,? kata Koordinator relawan Sahabat Yoshua, Yoshua Sirait saat survei Polling Institute atas pilkada di wilayah daerah pemilihan (Dapil) Jabar IX, yang meliputi Sumedang, Majalengka, Subang (SMS), Jumat (22/11/2024).

Menurut Yoshua, bagi calon pendukung yang puas dengan Prabowo Subianto maka akan memilih pilihan Prabowo. ?Pak Jimat sudah Kader Gerindra dan masyarakat juga bisa melihat survei Gubernur Jabar, Pak Dedi Mulyadi paling tinggi itu juga kader Gerindra. Jadi mudah komunikasi dan menjalankan program program di daerah tersebut,? ungkap Yoshua.

Anak dari Maruarar Sirait ini juga menyebut, adanya keterbelahan suara PDIP di wilayah SMS ini, karena pengaruh Maruarar Sirait yang menjadi anggota DPR tiga periode dari dapil SMS ini pindah dari PDIP ke Gerindra.

?Mungkin ada basis-basis PDIP di wilayah ini yang ikut sama Pak Ara (Maruarar). Mereka memilih bupati-bupati di wilayah ini ikut Pak Ara juga. Jadi basis PDIP pindah ke Gerindra juga,? ungkap Yoshua.

Selain faktor tersebut, hal yang membuat dukungan calon pilkada bergeser ke parpol yang didukung Gerindra dan KIM Plus di wilayah SMS, menurut Yoshua, juga karena Jimat yang juga pindah dari PDIP ke Gerindra. ?Jimat bawa puluhan ribu orang. Termasuk Sekretaris DPC PDIP Nico yang keluar dari PDIP,? kata Yoshua.

Dalam survei Polling Institute ditemukan calon kepala daerah yang diusung Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Olus di Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang unggul atas calon yang diusung PDIP. Sebelum nya, di wilayah tersebut dikenal sebagai kandang Banteng Jawa Barat.

Peneliti utama Poling Institute, Kennedy Muslim, mengatakan, survei di Subang dan Sumedang dilakukan pada 6-12 November 2024. Sedangkan untuk survei di Majalengka pada 11-15 November 2024.

Metodologi yang digunakan adalah Multi Stage random sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 400 orang di masing-masing kabupaten, dengan margin error sekitar kurang lebih 5% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Berdasar survei ini, untuk Pilkada Subang calon bupati Ruhimat atau Kang Jimat-Aceng ini berada di posisi teratas dengan 55,5%. Diikuti Reynaldi Putra Andita Budi Raymi dengan 26,9% dan Aset Rohman dengan 12,7%. Sedang yang tidak tahu/rahasia sebesar 5%.

Di Kabupaten Majalengka sebaliknya, calon bupati yang diusung Gerindra, Eman Suherman mengalahkan kandidat petahana Karna Sobahi yang didukung PDIP.

Sementara di Sumedang, situasinya mirip dengan Kabupaten Subang. Pasangan kandidat bupati petahana yang diusung Gerindra, Dony Ahmad Munir mengalahkan 3 kandidat penantang lainnya. Dony-Fajar Aldila 64,7%, Eni Sumarni-Ridwan Solichin 18,8%, Irwansyah-GRA Mustikaningrat 7,1% dan Hendrik-Radya Anom 2,4%.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 514 lokasi di lahan milik TNI Angkatan Darat (AD).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada Jumat (22/11/2024).

"TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD. Sebanyak 84 lokasi sudah dibangun untuk program tersebut, dan akan dibangun 100 lokasi sampai dengan akhir Desember," ungkap Hariyanto.

Kemudian, TNI juga bakal melakukan peluncuran 100 lokasi makan bergizi gratis yang rencana digelar pada 2 Januari 2025.

Kapuspen juga menjelaskan bahwa TNI telah melakukan perekrutan dan pelatihan terhadap 2.000 personel di Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), yang akan berfungsi sebagai kepala unit pelayanan di setiap lokasi makan bergizi gratis.

Selain itu, TNI juga akan merekrut karyawan di setiap lokasi tersebut.

Uji coba program ini, lanjutnya, sudah dilaksanakan di Hambalang selama kurang lebih dua bulan.

"Selanjutnya, (akan) dilaksanakan nota kesepahaman/MoU antara TNI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan untuk kerja sama dilakukan pada level Angkatan berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ungkap Hariyanto.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan, program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Dadan menyebutkan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya TNI.

"Jadi (2 Januari 2025). TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Dadan menuturkan, TNI sebagai mitra operasional bakal dilibatkan mengingat institusi itu memiliki struktur hingga ke lapisan bawah.

Pelibatan TNI ini pun juga tercermin usai Prabowo melantik Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, kemarin.

"Sementara yang lain juga akan banyak terlibat terutama koperasi, BUMDes, dan pihak ketiga lainnya," kata Dadan.

Dadan bilang, penerima program bakal diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia, basis pemilih PDIP merupakan paling solid dalam pendukung pasangan calon (paslon) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta sesuai pilihan partai.

Dari survei yang dilakukan pada 30 Oktober hingga 8 November itu, sebanyak 81,6 persen pemilih PDIP mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno dari basis data 18,9 persen.

"Basis partai yang paling solid mengikuti keputusan elite-nya adalah basis PDIP," kata Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Buhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, berdasarkan temuan survei tersebut, Pramono-Rano juga berhasil mengambil basis pemilih dari Partai Gerindra sebanyak 32,5 persen, PKS 34,8 persen, Partai Demokrat 41,6 persen, dan Partai Golkar 33,2 persen. Hal itu menjadi alasan Pramono-Rano tetap kompetitif meski didukung hanya satu partai.

Diketahui, penarikan sampel survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1.600 orang. Survei itu memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ± 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Diketahui survei itu dilakukan pada 30 Oktober hingga 8 November 2024.

Sementara itu, politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai, komposisi itu akan berubah setelah Anies Baswedan memberikan dukungan secara terbuka kepada Pramono-Rano. Menurut dia, dukungan Anies kepada Pramono-Rano akan mengikis suara pendukung PDIP untuk mereka.

"Ini PDIP ini kan sekarang 80-an persen yang mendukung Pramono, menurut saya ini akan turun. Turun, karena sekarang Pramono didukung oleh Anies. Jadi saya yakin akan turun," ujar Ara --sapaan Maruarar Sirait.

Ia mencontohkan, ketika Ridwan Kamil dipasangkan dengan politisi PKS, Suswono, banyak warga dari kalangan non-Muslim beralih mendukung Pramono-Rano. Namun, setelah Anies bersikap untuk mendukung Pramono-Rano, ia meyakini basis pemilih non-Muslim akan kembali mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Bangunkan Macan Tidur

Ara menambahkan, turunnya Anies di kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta dengan mendukung Pramono-Rano juga akan membangunkan "macan tidur". Macan tidur itu tak lain adalah Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto.

Ia menilai, Pramono selama ini selalu mengesankan dirinya dekat dengan semua pihak, termasuk Jokowi dan Prabowo. Namun, adanya Anies di sisi Pramono akan membuat Jokowi dan Prabowo tidak tinggal diam.

"Dengan adanya Anies, macan tidurnya itu yang selama tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya," kata dia.

Karena itu, Ara merasa perlu berterima kasih kepada mas Anies yang sudah mendukung Pramono-Rano di Pilgub Jakarta. Pasalnya, langkah itu tentu akan membangunkan "macan tidur" yang akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kendala besar dalam proses serah terima fasos dan fasum, sehingga masyarakat dapat segera menikmati fasilitas yang memadai di lingkungan perumahan mereka,” ujarnya.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) berkoordinasi terkait percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, sebagai komitmen menyediakan permukiman yang layak, nyaman, dan terintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas tata ruang di Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jumat, mengatakan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan, menjadi hal yang krusial untuk memastikan kenyamanan warga.

“Fasos dan fasum ini wajib diserahkan kepada pemerintah, sesuai aturan yang berlaku, termasuk alokasi 2 persen untuk lahan pemakaman. Namun, proses ini sering terkendala berbagai hal, baik dari sisi pemerintah maupun developer. Jadi kita mencari solusi agar percepatan penyerahan fasos dan fasum dapat diwujudkan,” jelasnya.

Syarifah mengatakan, pemerintah sedang menyusun peraturan wali kota (perwali) turunan dari peraturan daerah (perda) terkait penyerahan PSU, untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses serah terima tersebut.

“Kami berharap para developer dapat memberikan masukan terkait regulasi yang sedang disusun, sehingga peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan pihaknya mengidentifikasi kendala dalam proses serah terima PSU sekaligus menyosialisasikan rancangan regulasi baru.

Dalam kegiatan ini, Disperumkim Kota Bogor melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Bagian Hukum dan Ham Kota Bogor, dan Badan Pertahanan Nasional Kota Bogor untuk memaparkan materi mengenai tata cara serah terima PSU perumahan berdasarkan perda dan perwali.

---

“Kami ingin memahami masalah-masalah yang dihadapi para developer agar output yang dihasilkan dari kegiatan ini yang berupa masukan dapat memperkuat perda dan perwali yang sedang disusun, termasuk aturan teknis serah terima PSU yang lebih detail,” ucap Esti.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintahan, developer, dan masyarakat untuk memastikan percepatan penyerahan PSU yang sesuai standar.

Jakarta -

Pemerintah sedang mematangkan program makan bergizi gratis di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Provinsi Papua Tengah. Sejak awal November, program ini mulai dilaksanakan dengan sasaran murid dan guru tingkat pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar.

Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua Tengah Yosina Anwar Damanik mengungkapkan pada program ini mencapai 2.706 anak dari 3.300 paket yang disediakan selama 31 hari.

"Program Sarapan Sehat Bergizi tidak saja ke anak didik tetapi juga menyasar para guru. Dari 19 sekolah yang menjadi uji program ini, ada 15 Taman Kanak-kanak dan PAUD berikut empat Sekolah Dasar," tutur Yosina di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Yosina menuturkan program yang diluncurkan pada 4 November setiap harinya memberikan susu, air mineral, dua jenis kue terbuat dari roti dan olahan pangan lokal, bubur kacang hijau dan telur rebus secara bergantian.

Program ini turut melibatkan tim ahli gizi dari Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten Nabire sebagai penasihat sekaligus pengawas penyediaan dan pendistribusian sarapan sehat bergizi.

Dia mengakui dengan keterbatasan saat ini, belum semua sekolah di wilayah Provinsi Papua Tengah dapat dilayani sehingga dikhusukan untuk beberapa sekolah dalam kota Nabire baik negeri maupun sekolah di bawah organisasi Persit, Bhayangkari dan Kejaksaan.

"Ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan distribusi paket program Sarapan Sehat Bergizi dan disesuaikan dengan dana yang seluruhnya berasal dari dana APBD Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024," lanjutnya.

Program Sarapan Sehat Bergizi yang dilakukan TP-PKK Papua Tengah mendapatkan perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang langsung melakukan kunjungan beberapa hari lalu ke TK/PAUD dan SD Filadelfia Nabire.

Dalam kunjungan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk berpesan tentang multi player effect dari program ini sehingga dapat memberikan efek yang luas bagi masyarakat melalui pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra pemasok dan tentu saja penggunaan makanan yang berbahan lokal.

"Beliau mengharapkan program ini dapat dilanjutkan oleh program nasional tahun depan sehingga mendorong terciptanya generasi emas khususnya anak-anak Papua di Papua Tengah," tuturnya.

Simak juga video: Aiptu Abang Ajarkan Anak-anak di Papua Baca Tulis Lewat Program Gabus

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rir)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mempertanyakan kejelasan sertifikat rumah yang diberikan kepada warga korban gempa Cianjur. Ia meminta kepastian dan komitmen dari pihak pemerintah daerah Cianjur agar dapat memberikan sertifikat tersebut setelah 10 tahun.

"Apa jaminannya rakyat bakal dapat sertifikat? Udah ada nggak tertulis bahwa pada tahun ke-10 rakyat akan dapat tanah ini?" tanya Ara kepada Plt Bupati Cianjur Tubagus Mulyana Syahrudin saat hadir di acara peninjauan pembangunan Hunian Tetap (Hutap) tahap III, Kamis (21/11/2024).

Ara kembali bertanya waktu 10 tahun itu dimulai sejak kapan. Tubagus menjawab sejak awal warga menempati Hutap tahap III yang mana pada Februari 2024 lalu. "Jadi, 10 tahun lagi, tahun berapa? 2034," sebutnya.

Politisi Golkar itu kembali menanyakan apa jaminan bahwa 2034 warga korban Cianjur akan mendapat sertifikat tanah. Tubagus menyebut sudah ada SK (Surat Keputusan) dari Bupati Cianjur yang mengatur hal itu.

"SK-nya dikasih nggak sama mereka? Kenapa nggak dikasih? Gini, Pak. Bapak sebagai pemerintah kasih kepastian kepada rakyat. Pak BPK tolong dikoreksi. Kalau memang itu sesuai aturan, ya. Kalau nggak, bapak jangan asal ngomong," ucap Ara.

"Ya, ini tanah sekarang berarti masih tanah Pemda. Apa dasar hukumnya 10 tahun lagi itu akan dikasih kepada rakyat sesuai omongan bapak?" tambahnya.

Plt Bupati Cianjur, tidak lagi menjawab pertanyaan tersebut. Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto bantu meluruskan alasan sertifikat rumah baru diberikan setelah 10 tahun.

"Tanah yang diberikan adalah tanah pemda. Kesepakatan kami waktu itu dengan Kementerian yakni kami memberi HPL di atas tanah karena kalau langsung khawatir diperjualbelikan kembali makanya kita kesepakan dengan BPN waktu itu, kita komunal dulu sampai 10 tahun. Tapi setelah 10 tahun, baru kita jadikan hak milik masing-masing," jelasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ara kembali menekankan kepada Pemda Cianjur agar benar-benar menyerahkan sertifikat rumah tersebut setelah 10 tahun menetap.

"Jadi, setuju, ya. Jadi, 10 tahun menjadi hak milik," tegas Ara.

Ada pun, Hutap tahap III yang berada di Desa Babakan Karet, Cianjur. Terdapat 190 unit hunian tipe 36 yang tersebar di 6 blok di sana dari A hingga G.

Luas lahan milik Pemda Cianjur untuk pembangunan Hutap Tahap III adalah 47.482 meter persegi. Pembangunan yang menelan anggaran Rp 70 miliar telah selesai dibangun sejak 2 Oktober 2023.

(aqi/das)

Jakarta: Bantul adalah salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Selain pariwisatanya yang mendominasi, ekonomi Bantul didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil.

Transportasi di Kabupaten Bantul berkembang dengan baik dan meliputi berbagai moda transportasi, baik darat maupun udara. Hal ini membuat Kabupaten Bantul menjadi sasaran developer untuk mengembangkan rumah.

Jika kamu mencari rumah di Bantul, di bawah ini ada beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan. Berikut adalah rekomendasi rumah murah di Kabupaten Bantul dengan harga mulai Rp150 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Bantul

Perumahan subsidi di Bantul. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bukit Tentrem Triwidadi

Berlokasi di Triwidadi, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Paradua Bangun Nusantara, ada 73 unit rumah yang tersedia.
Rumah dengan harga Rp150 juta ini memiliki luas bangunan 27 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding bata hebel, dan keramik lantai dalam serta batu kali.

2. Griya Asri Sendangsari

Perumahan ini berada di Sendangsari, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Biva Karya Jaya, ada 102 unit rumah tersisa dengan Harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 31 meter persegi serta luas lahan 62 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap kayu glugu, dinding bata merah, dan lantai keramik serta batu kali.

3. Griya Asha Pulosari

Rumah ini berlokasi di Sendangsari, Pajangan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Sudibyo Timbul, ada 130 unit rumah tersisa dengan harga Rp180 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi yang diberikan ialah atap baja ringan, dinding bata ringan, dan lantai keramik serta pondasi batu belah putih.

4. Perumahan De Bali Garden

Perumahan subsidi selanjutnya berada di Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Wira Nusa Temata, ada 110 unit rumah tersisa

Rumah dengan harga Rp166 juta ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 63 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

5. Nawa Village Pleret

Perumahan ini berada di Segoroyoso, Pleret, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun oleh Maro Anugrah Jaya, ada 101 unit rumah tersisa dengan harga Rp160 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, terdapat 2 kamar tidur dan 1 ruang untuk kamar mandi.

Spesifikasi teknis ialah atap rangka baja, dinding batako, lantai keramik, serta batu kali.

(KIE)

Jakarta -

Inggris membuka peluang kerjasama untuk mendukung program makan bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto. Inggris menyadari pentingnya pemberian nutrisi yang tepat untuk mendukung pendidikan anak.

Hal tersebut termasuk ke dalam pernyataan bersama usai pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang diunggah melalui website gov.uk.

"Terkait hal ini, Presiden memaparkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang memungkinkan, termasuk melalui berbagi praktik terbaik dan pembelajaran di bidang ini," demikian isi pernyataan bersama yang dilihat, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, kedua negara sepakat tentang pentingnya rantai pasokan yang kuat dan beragam, termasuk untuk mineral penting dan ketahanan pangan. Keduanya sepakat tentang perlunya memanfaatkan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi risiko lingkungan, dan sepakat untuk memperdalam kolaborasi tentang produktivitas pertanian, teknologi pertanian, dan tentang pengelolaan hutan dan lahan.

Berbagi pandangan bahwa pendidikan, kesehatan, serta penelitian dan inovasi dinilai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Untuk itu, RI dan Inggris sepakat mempromosikan kolaborasi di bidang-bidang tersebut.

"Kami menyadari perlunya kolaborasi yang lebih erat tentang kecerdasan buatan dan inovasi digital terkait. Kami menyambut baik pendirian universitas Inggris pertama di Indonesia tahun ini," jelasnya.

"Kami sepakat untuk memperdalam kerja sama kami di bidang perawatan kesehatan dengan mendukung inisiatif yang meningkatkan pendidikan kesehatan, keahlian klinis spesialis, serta penelitian dan inovasi," sambungnya.

Untuk diketahui, pernyataan bersama tersebut berisikan tentang Kemitraan Strategis baru antara RI dan Inggris. Pernyataan bersama menandai 75 tahun hubungan bilateral kedua negara.

Secara keseluruhan, terdapat tiga bidang kemitraan strategis Inggris-Indonesia yang baru yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan, pertahanan dan kebijakan luar negeri, serta perubahan Iklim, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan.

(taa/taa)

Jakarta -

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam Madani. Dalam pertemuan ini, RK mendengarkan langsung persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam, warga yang berasal dari kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok.

Di sela-sela diskusi, RK mengaku sempat mendengar rumor berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Bayam Madani. Dia mengaku mendapat rumor bahwa pertandingan FIFA internasional tidak bisa digelar jika arenanya berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagaimana diketahui, hunian yang dijanjikan bagi warga Kampung Bayam Madani yakni Kampung Susun Bayam bersebelahan langsung dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang biasa dijadikan tempat pertandingan FIFA internasional.

"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya. Ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu, Bang, internasional, ini sih katanya. Saya akan cek dulu," ungkap RK saat berbincang dengan warga Kampung Bayam Madani di Hunian Sementara, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

Dia lantas menegaskan jika memang rumor ini benar adanya maka akan tetap disiapkan solusinya bagi warga Kampung Bayam Madani. Dia menyebut tidak akan membiarkan ada satu gelaran acara yang justru malah merugikan warganya.

"Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan, kan ibaratnya, ya mending enggak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," terang RK.

"Nah, jadi intinya, bapak-ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar yang bisa saya komitmen kan adalah, saya akan mengecek rumor itu, apakah benar atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK turut menjanjikan persoalan hunian bagi warga Kampung Bayam Madani selesai pada 100 hari kerja jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK menyebut penyelesaian berupa penyerahan kunci hunian bagi warga menjadi atensi.

"Saya komit 100 hari pertama mau jadi Gubernur, ini, masalah ini, harus beres secepatnya. Ini jadi atensi utama agar masuk (hunian). Jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin, pasti. Saya orangnya cari solusi," ungkap RK di kawasan hunian sementara Kampung Bayam Madani, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

RK menjelaskan sudah memahami persoalan yang dialami warga Kampung Bayam Madani. Dia mengatakan akar masalahnya berada pada gubernur yang mau atau tidak untuk memutuskan bahwa warga Kampung Bayam Madani berhak menghuni rumah susun yang telah dibangun.

"Kayak gini nggak boleh di lama-lama, apalagi kewenangannya. Tinggal mau apa nggak mau dari political will, dari pemimpin kan, saya kira itu, bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan," jelas RK.

RK mengatakan telah mendengar cerita warga soal awal mula bisa dipindahkan. Dia menyebut semula warga sudah difasilitasi saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Namun, kata dia, setelah itu komitmen di Peraturan Gubernur memiliki ada kendala sehingga tidak dilaksanakan oleh Pj Gubernur.

"Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan Pj tidak melaksanakannya, sehingga itu akan saya teliti dulu. Karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan persetujuan yang sudah disetujui," ungkap RK.

"Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai, dari Jakpronya, dari alasan Pj-nya, (balik) ke sini. Supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu dalam bayangan saya, cuma saya harus tabayun. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif-perspektif dari yang lain," pungkasnya.

(dnu/dnu)