Jakarta: Kota Tasikmalaya yang terletak di Jawa Barat memiliki potensi pariwisata, seperti destinasi wisata alam, kerajinan, wisata belanja, wisata religi, seni, budaya, hingga UMKM. Hal ini yang menarik pengembang membangun rumah di kota ini.

Tasikmalaya yang berada di Jawa Barat dijuluki Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Bandung dengan Surabaya.

Jika kamu ingin tinggal di Tasikmalaya, berikut ini lima rekomendasi rumah murah harga mulai dari Rp130 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tasikmalaya

Perumahan subsidi di Tasikmalaya. Foto: SiKumbang PUPR

1. Margamulya Indah Regency

Perumahan ini terletak di Cikunir, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan dibangun oleh Griya Bintang Pesona. Perumahan ini menawarkan 16 unit rumah subsidi dengan harga Rp140 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan rangka baja ringan dan genteng plat beton, dinding bata merah di aci dan di cat. Lantai keramik polos 40x40 dan pondasi batu belah/kali.

2. Asri Residence Cintaraja

Perumahanini terletak di Cintaraja, Singaparna, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun oleh Pulau Mas Pembangunan. Perumahan ini memiliki 18 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding bata, lantai keramik, serta pondasi cakar ayam.

3. Perumahan Duta Karang Residence Tahap 2

Perumahan subsidi terletak di Karangnunggal, Karangnunggal, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dibangun oleh Rimax Property Indo. Perumahan ini memiliki 57 unit tipe subsidi dengan harga Rp147,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Melati Mas Residence 3

Perumahan ini berlokasi di Rajapolah, Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Kharisma Mataram Raya. Saat ini ada sebanyak 11 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah yang dibanderol seharga Rp140 juta memiliki luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahannya 72 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali serta sloof.

5. Puteran Regency

Hunian ini dikembangkan oleh Widia Asriguna di Puteran, Pagerageung, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada 8 unit rumah tipe subsidi yang tersedia, setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Dengan harga Rp140 juta, kamu sudah mendapatkan total luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 72 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap konstruksi baja ringan, dinding bata merah diplester aci dan dicat, lantai keramik putih polos 40x40, dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku akan menambah kuota rumah subsidi untuk profesi wartawan. Tadinya, kuota rumah subsidi untuk dibeli wartawan 1.000 unit dan akan ditambah menjadi 3.000 unit.

Hal ini diungkapkan dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Awalnya, ketika Ara meninjau rumah subsidi di sana, ia mengatakan akan memberikan tambahan 1.000 unit rumah subsidi untuk dibeli oleh wartawan. Namun ketika melakukan sambutan acara, Ara mengungkapkan akan menambah kuota rumah subsidi untuk wartawan menjadi 3.000 unit.

"Bu hari ini tadi saya bilang 1.000 tambah 1.000, 2.000. Kalau sanggup saya naikin jadi 3.000 buat wartawan," katanya dalam acara tersebut, Selasa (6/5/2025).

Walau demikian, Ara menegaskan pemberian kuota rumah subsidi ini bukanlah suatu bentuk pembungkaman. Ia tetap meminta wartawan untuk menuliskan berita yang faktual.

"Tapi saya minta tugasnya satu. Walaupun diberikan (kuota) rumah subsidi, ini bukan penyogokan. Ini bukan penyogokan. Tetapi tolong beritakan yang benar, bukan yang enak didengar," ujarnya.

Di sisi lain, Ara berharap para wartawan akan mewartakan jika ada kendala di perumahan tempat tinggalnya. Misalnya, pengembangnya bertanggung jawab atau tidak, infrastruktur perumahannya baik atau tidak, dan sebagainya.

"Saya berharap justru Ibu (Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid), nanti di seluruh Indonesia wartawan, di ribuan perumahan, mereka akan menyuarakan apa yang terjadi di situ. Karena pengembangnya terus terang, tidak semua bertanggung jawab dan bagus," tuturnya.

Ditemui usai acara, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid mengatakan wartawan bisa tetap menyuarakan kritikan yang membangun kepada pemerintah walaupun diberikan kuota tambahan rumah subsidi.

"(Kuota) 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga menguasai di perumahan masing-masing. Kalau memang ada masukkan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan, terbuka untuk memberikan kritikan konstruktif dan masukan," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara baru saja melakukan serah terima kunci rumah subsidi untuk wartawan. Hingga saat ini sudah ada sekitar 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

Dalam acara yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri media di Palembang, 10 pekerja industri media di Makassar, 10 pekerja industri media di Yogyakarta, 10 pekerja industri media di Medan, dan 10 pekerja industri media di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

(abr/das)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak diluncurkan secara bertahap pada Januari 2025.

Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025, Kepala Negara menekankan bahwa program ini bukan hanya soal makanan, tetapi merupakan wujud nyata investasi negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas.

“Sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari seribu titik, 1.286. Yang total penerima makan berizi sekarang sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta. Di akhir Juni akan mencapai 6 juta dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa skala dan kompleksitas logistik program ini sangat besar. Walaupun tingkat keberhasilan program MBG menurut Presiden mencapai angka 99 persen, tetapi Ia mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak cepat puas.

“Di mana ada usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun kalau 99,99 persen keberhasilan oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti, Desember 2025,” paparnya.

Meski demikian, Presiden tetap menekankan pentingnya upaya menuju nol kesalahan. Ia pun menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta seluruh jajaran atas komitmennya terhadap standar tinggi dalam pelaksanaan program MBG.

“Makan bergizi digelar yang orang tidak mengira, banyak yang tidak mengira, banyak yang nyinyir, banyak yang mengatakan impossible. Nah itulah, kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dengan menggunakan rumus-rumus yang benar,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menyebut bahwa keberhasilan program ini membanggakan dan menarik perhatian dunia. Menurut Presiden, salah satu tokoh global Bill Gates dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 7 Mei 2025 mendatang untuk menyampaikan dukungan dan penghargaan terhadap pelaksanaan MBG.

“Saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan, jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil Insyaallah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat,” kata Presiden.

Di hadapan seluruh jajaran kabinet, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa keberhasilan sesungguhnya akan terukur di akhir 2025. Program ini akan menjadi investasi bagi anak-anak dan diyakini dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

“Saya katakan bahwa kita diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, kita laksanakan ini karena kita yakin bahwa ini benar dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita,” tandasnya. Dok. BPMI Setpres

(WWD)

Bisnis.com, CIBITUNG — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk menambah unit rumah subsidi bagi pekerja industri media atau jurnalis.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan akan ada 2.000 rumah tambahan dari program awal hanya berjumlah 1.000 unit. Sehingga, total ada 3.000 rumah subsidi bagi jurnalis.

“Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau. Harapannya tentu wartawan itu juga mengawasi di perumahan masing-masing,” kata Meutya dalam penyerahan kunci rumah kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Selasa (6/5/2025).

Meutya menyampaikan bahwa saat ini tercatat sekitar 70.000 wartawan belum memiliki rumah yang layak.Dengan adanya program ini, sambungnya, pemerintah ingin memastikan kehidupan para jurnalis lebih sejahtera.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan Program rumah subsidi untuk pekerja media bukan hanya tentang tempat tinggal, melainkan juga penguatan peran media dalam demokrasi.

“Dengan hidup yang lebih sejahtera, insan pers diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, menjaga independensi, dan terus menjadi pilar penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” ujarnya.

Selain di Cibitung, penyerahan kunci dan proses pemberkasan kredit pemilikan rumah juga berlangsung di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.

Bagian dalam rumah subsidi bagi jurnalis di di Perumahan Gran Harmoni Cibitung / BISNIS - Lukman Nur Hakim

Program itu merupakan realisasi dari komitmen pemerintah untuk mencapai target tiga juta rumah sebagai program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, karyawan industri media yang memenuhi syarat akan mendapatkan kesempatan memiliki rumah dengan skema pembiayaan terjangkau, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberpihakan negara tidak boleh hanya menjadi slogan.

Dirinya menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan 350.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan terus berupaya memberikan keringanan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Hari ini kita buktikan, negara bukan hanya hadir, tapi benar-benar berpihak,” ucap Sirait.

Menilik spesifikasinya, rumah bersubsidi bagi wartawan bertipe 27 dan luas tanah sebesar 60 meter persegi. Rumah tersebut memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan halaman atau carport.

Bisnis.com, JAKARTA — Program perumahan terutama 3 juta rumah diyakini dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

"Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Seasa (6/5/2025).

Pihaknya bersama dengan Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota)," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tantangan pemerintah cukup banyak. Namun demikian Kementerian PKP siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Program 3 Juta Rumah optimis mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pihaknya terus mendorong MBR memiliki rumah. Salah satunya yakni pkerja media untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas.

"Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab. Saya memberi nilai 80 dari 100," ucapnya.

Adapun pemerintah melakukan akad dan menyerahkan rumah subsidi di Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk pekerja media.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta menuturkan pihaknya mendukung penuh program penyediaan rumah bagi karyawan industri media, yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pihaknya siap menyukseskan program ini sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau khususnya bagi karyawan sektor media yang membutuhkan hunian layak dan strategis.

"Komitmen kami sebagai developer yang berpengalaman untuk membantu kebutuhan akan hunian yang layak dan berkualitas. Hadir menjawab kebutuhan perumahan di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Serang," tuturnya

Dia menilai pertumbuhan sektor media yang pesat di kawasan Jabodetabek telah menciptakan peluang besar dalam pasar perumahan, khususnya bagi karyawan industri media yang mencari hunian strategis dan terjangkau.

"Dengan program ini, kami berharap karyawan industri media dapat kemudahan beli hunian yang layak. Bagi karyawan media yang mobilitasnya sangat tinggi, maka akses transportasi yang baik menjadi faktor krusial dalam memilih hunian. Dan proyek-proyek Vista Land memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi umum," terangnya.

Gran Harmoni Cibitung akan menyediakan hunian untuk lebih dari 5.000 kepala keluarga. Kawasan tersebut juga memiliki hunian komersial dan dilengkapi area ruko komersial. Saat ini, telah memiliki 2 klaster yaitu Lunaria dan Azalea, dan akan segera menyusul klaster baru Celesta.

Dengan konsep hunian yang terintegrasi dan visi menjangkau masyarakat luas, Vista Land Group menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pengembang, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi berbagai kalangan, termasuk karyawan industri media.

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

(dwr/eva)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan. Penyerahan simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Lokasi perumahan tersebut sekitar 10 menit dari pintu keluar Gerbang Tol Gabus dan sekitar 24 menit dari Stasiun Cibitung. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan tersebut tak tampak adanya angkutan umum.

Walau demikian, jalanannya sudah halus diaspal. Jalanannya tak terlalu lebar, cukup untuk dua buah mobil. Di samping kanan-kiri jalan tak ada pohon besar, hanya ada tanaman tinggi, tanah lapang serta sebagian kecil sawah sehingga terasa agak panas dan gersang.

Pria yang akrab disapa Ara ini datang sekitar pukul 16.00 WIB mengenakan baju tugasnya berwarna cokelat susu. Ia datang bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Ghafar hingga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Saat datang, mereka langsung meninjau rumah subsidi yang akan diserahkan hari ini. Mereka tiba diantar menggunakan golf car.

"Saya sudah lihat dari ukurannya, temboknya ini double dinding dan tingginya 3 meter, airnya dari PAM," katanya di lokasi, dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media.

Hari ini rencananya akan diserahkan 5 kunci rumah subsidi secara simbolis. Sementara itu, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga saat ini sudah ada 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

"Yang serah terima simbolis ada 5, (yang daftar) 124," ujar Heru kepada wartawan.

Setelah berkeliling melihat rumah, mereka pun kembali ke lokasi serah terima kunci untuk wartawan dan memulai acara.

Dalam paparannya, Heru mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri di Palembang, 10 pekerja industri di Makassar, 10 pekerja industri di Yogyakarta, 10 pekerja industri di Medan, dan 10 pekerja industri di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Ara dalam paparannya meminta pengembang untuk membangun rumah subsidi dalam keadaan baik. Sebab, tidak semua pengembang bertanggung jawab.

"Kita udah posting kok, mana cukup banyak pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu pada bulan Mei.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

(abr/zlf)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak untuk para mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nakal. Hal ini menyusul serangkaian kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir, termasuk keracunan.

Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung mengatakan, pihaknya akan memberikan peringatan awal kepada SPPG terkait masalah tersebut, di antaranya yang terseret kasus keracunan di Cianjur. Apabila kembali terulang di kemudian hari, pihaknya tidak segan-segan menerapkan sanksi berupa pemutusan kontrak terhadap mitra tersebut.

"Masalah sanksi, sanksi kepada SPPG yang tidak benar ya memang kalau dia kejadian pertama kaya umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," kata Lodewyk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Lodewyk menjelaskan, penerapan sanksi ini telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran, berkoordinasi dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN. Inspektur Utama BGN juga telah menurunkan tim untuk memantau langsung.

"Inspektur utama sudah menurunkan tim untuk memantau di wilayah-wilayah itu, terutama yang kita anggap agak-agak rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Pihaknya juga menerima masukan untuk pengawasan berlapis terhadap distribusi makanan yang keluar dari dapur menuju ke sekolah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Di perjalanan juga dia harus diawasi. Kemudian pada saat pembagian, kita harus kontrol juga karena takut juga kadang-kadang setelah dibagikan itu ada aja tangan-tangan jahil yang bisa mungkin merusak nama baik BGN," kata dia.

Selain sanksi, BGN juga akan merevisi besaran insentif untuk SPPG dengan kategori unggul. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, akan dibuat pemeringkatan SPPG dalam bentuk akreditasi yang ditetapkan melalui proses sertifikasi.

Rencananya, proses pemeringkatan ini mulai dilangsungkan segera setelah target pembangunan 1.994 unit SPPG tercapai. Targetnya, jumlah tersebut bisa terwujud pada akhir Mei 2025 ini.

"Kami sekarang sedang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi, sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi apakah masuk dalam kategori unggul, atau kategori baik sekali, atau kategori baik, dan itu yang akan menentukan juga berapa inisiatif yang layak diterima," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, saat ini BGN memukul rata besaran insentif yang diberikan untuk para SPPG dalam rangka memberikan dorongan agar para mitra meningkatkan kualitas dan fasilitasnya.

(shc/ara)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

Jakarta -

Bendahara Umum Partai Demokrat Irwan Fecho menyambut baik rencana kedatangan pendiri Microsoft, Bill Gates, ke Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai kedatangan Bill Gates bukti program tersebut jadi perhatian dunia.

"Informasi rencana kedatangan Bill Gates untuk bertemu dengan Presiden Prabowo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah berita baik bahwa program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo mendapat perhatian dunia internasional," kata Irwan saat dihubungi, Selasa (6/5/2025).

Irwan menyebut Bill Gates beserta mantan istrinya, Mellinda Ann Grench, merupakan tokoh filantropis terkemuka yang mendirikan Yayasan Bill & Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) yang berfokus pada kesehatan global, pembangunan global, dan pendidikan. Ia menyinggung Bill Gates bahkan sudah mendonasikan lebih dari US $100 milyar (Rp 1.600 triliun) untuk programnya tersebut.

"Cita-cita mulia dua tokoh dunia, Presiden Prabowo dan Bill Gates dalam memerangi kemiskinan sekaligus meningkatkan mutu gizi anak-anak, patut diapresiasi, karena asupan gizi pada saat usia anak-anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembang mereka yang di masa depan adalah generasi penerus suatu bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Irwan juga menyinggung efek domin dari program MBG. Selain untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, ia menyebut program tersebut juga menjadi stimulus untuk ekonomi tingkat bawah.

"Efek domino adanya gelontoran dana MBG diharapkan menjadi stimulus perputaran ekonomi tingkat bawah, di mana banyak pihak produsen makanan, pengolah, distributor hingga beragam pelaku usaha terlibat, akan memberi efek bola salju perputaran ekonomi secara faktual di masyarakat. Apresiasi atas kegigihan Presiden Prabowo dalam menginisiasi dan menjalankan program ini, Sukses program MBG adalah sukses Bangsa Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pendiri Microsoft, Bill Gates, akan datang ke Indonesia lusa. Prabowo menyebut Bill Gates ingin bertemu dengan dirinya untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menyebut program MBG ini cukup membanggakan bagi dirinya. Dia menyebut banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut.

"Makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan, banyak pimpinan negara datang ke Indonesia yang dibahas antara lain makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo lantas mengungkap Bill Gates akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5) lusa. Bill Gates ingin memberikan dukungan dan penghargaan atas program MBG.

"Tanggal 7 yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya, sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November minta ketemu, antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," ujarnya.

Lihat Video 'Prabowo Sebut Bill Gates Akan ke RI Lusa, Beri Penghargaan MBG':

(maa/gbr)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Pasalnya, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran hingga awal Mei baru mencapai Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk belanja pegawai, serapan masih sangat rendah di angka 0,01 persen atau sebesar Rp386,8 juta.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Sementara, untuk pegawai struktural, pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah.

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan proses pencairan gaji pegawai struktural BGN masih menunggu perpres yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Oh, struktural menunggu perpres. Yang perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu perpres selesai," katanya.

Dadan menyebut dirinya dilantik sejak Agustus 2024 dan sampai saat ini perpres yang menjadi dasar pencairan hak keuangan belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa yang belum dibayarkan adalah tukin (tunjangan kinerja), yang juga termasuk dalam komponen hak keuangan pegawai struktural.

"Hak keuangan dan tukin itu kan dikeluarkan lewat perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf. Enggak apa-apa, itu kan dirapel," imbuhnya.

Dadan kemudian menerangkan sebagian pegawai BGN yang merupakan pindahan dari instansi lain seperti Kementerian Keuangan atau IPB tetap menerima gaji pokok. Namun, hak keuangan tambahan seperti tukin belum bisa diberikan karena masih menunggu regulasi resmi.

Dengan perpres yang kini disebutnya sudah masuk tahap paraf dan berada di meja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dadan berharap proses pencairan gaji dan tukin pegawai struktural dapat segera terealisasi.

"Masing-masing kan ada yang pindah dari (Kementerian) Keuangan, dari IPB (Institut Pertanian Bogor) kan terima gaji. Tapi tukinnya kan hak keuangannya harus dirumuskan dalam perpres," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan jumlah penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari 3,5 juta menjadi 82,9 juta orang, lebih rendah dari usulan sebelumnya.

Dari hasil simulasi, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target itu hanya sebesar Rp 50 triliun, dari usulan sebelumnya mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

"Ya ini sebetulnya kebijakan Pak Presiden, sudah diskusi, dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan, terkait dengan tambahannya. Kan tambahannya Rp 100 triliun ya, tapi dari simulasi kami sih, mungkin kami hanya membutuhkan tambahan Rp 50 triliun saja," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, tambahan anggaran ini bakal digunakan ketika pagu Rp 71 triliun tahun berjalan hampir habis.

Sedangkan saat ini, realisasi anggaran BGN untuk program MBG masih minim. Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Yang sekarang saja Rp 71 (triliun) baru 3 persen kan. Jadi nanti kalau sudah mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan," beber Dadan.

Dadan menuturkan, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dapur dan jumlah penerima yang baru menyasar 3,5 juta orang.

Pihaknya masih mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 30.000 SPPI baru akan menyelesaikan pelatihan dari Universitas Pertahanan pada Juli dan siap menjadi Kepala SPPG pada Agustus 2025.

"Penyerapan anggaran di Badan Gizi ini kan identik dengan penerima manfaat. Jadi semakin besar penerima manfaat, maka penyerapan anggaran akan semakin besar," ungkap dia.

Dadan menjelaskan, jumlah penerima program MBG akan bertambah setiap bulannya.

Seiring dengan itu, penyerapan pagu direncanakan mencapai Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

Kemudian, Rp 60 triliun pada Oktober 2025, Rp 88 triliun pada November, dan Rp 116 triliun pada akhir tahun nanti.

"Untuk 3 bulan pertama kan 3 juta (penerima). Tiga bulan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," jelas Dadan.