Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Gunung Putri merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor. Wilayah dataran rendah tersebut diapit oleh Sungai Cikeas di sebelah barat dan Sungai Cileungsi di sebelah timur.

Pertumbuhan rumah subsidi di Bogor juga tidak terlepas dari kebutuhan perumahan di sekitar Jabodetabek. Ada berbagai pilihan subsidi dan komersil yang disediakan oleh developer.

Jika kamu ingin tinggal di Gunung Putri, berikut ini limarekomendasi rumah murahmulai dari Rp158 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Putri

Perumahan subsidi di Gunung Putri. Foto: SiKumbang PUPR

1. Royal Cikeas Residence

Rumah ini berlokasi di Cicadas, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Karya Graha Andara dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 11 unit.

Rumah dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester cat, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Griya Bukit Jaya 2

Perumahanini berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Grahacipta Langgengutama. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 11 unit.

Rumah subsidi mulai dari Rp341 juta dengan luas bangunan 42 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata merah plester aci + cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Apartemen Podomoro Gold View Tower Dahoma

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 24 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen DAHOMA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

4. Apartemen Podomoro Golf View

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 645 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen BALSA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

5. Cibubur Country

Berlokasi di Cikeas Udik, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Cibubur Country dengan jumlah unit tersedia sebanyak 5 unit.

Rumah dengan harga Rp260 Juta dengan luas bangunan 46 meter persegi serta luas lahan 126 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai ex roman 40x40, serta pondasi cakar ayam.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com -Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan di sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, menargetkan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo.

Skeptisisme muncul terkait ketersediaan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang.

Sejumlah pengamat menilai target ini terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan tekanan pada kualitas pembangunan dan penyerapan anggaran.

Terlebih, sejumlah pernyataan dan langkahnya memicu polemik. Salah satu isu utama adalah tudingan terhadap pengembang perumahan, khususnya rumah subsidi, disebut "nakal" karena dianggap tidak bertanggung jawab atas kualitas pembangunan.

Selain itu, wacana rumah gratis dan rencana penurunan harga rumah subsidi memicu keresahan di kalangan pengembang, yang merasa kebijakan ini mengancam keberlanjutan bisnis mereka.

Kontroversi lain muncul terkait keterlibatan investor asing dalam pembangunan perumahan, terutama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan investor Qatar untuk pembangunan 1 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meskipun investasi asing dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pendanaan, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam sektor strategis seperti perumahan, serta potensi dominasi asing dan kurangnya keberpihakan pada pengembang lokal.

Ketidakjelasan peta jalan Program 3 Juta Rumah hingga April 2025 ini juga memperburuk situasi, dengan asosiasi pengembang menyatakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan mereka.

Penetapan batas maksimal gaji untuk penerima rumah subsidi juga menjadi perdebatan. Meskipun penyesuaian batas penghasilan hingga Rp 12 juta-14 juta di wilayah Jabodetabek dianggap langkah positif untuk memperluas jangkauan program, sebagian kalangan menilai batas ini masih terlalu tinggi.

Hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di atas batas yang juga kesulitan memiliki rumah.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika lima asosiasi pengembang yakni REI, Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, menggelar konferensi pers bersama pada 18 Februari 2025 di Jakarta.

Mereka menyatakan kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Maruarar yang dinilai kontraproduktif dan merusak ekosistem perumahan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Selain itu, gaya komunikasi dan pernyataan Menteri Ara yang cenderung optimistis dan penuh semangat terkadang dianggap kurang realistis oleh sebagian pelaku industri dan pengamat.

Pernyataan-pernyataan yang bombastis tanpa diikuti dengan detail implementasi yang jelas dapat menimbulkan ekspektasi yang berlebihan dan berujung pada kekecewaan jika target tidak tercapai.

Potensi konflik kepentingan juga menjadi sorotan, mengingat latar belakang politik Maruarar Sirait sebagai politisi senior dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.

Meskipun tidak ada indikasi pelanggaran yang jelas, pengawasan dan transparansi dalam setiap kebijakan dan penunjukan di sektor perumahan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Ara.

Kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025), Joko menyatakan bahwa tudingan "pengembang nakal" dari Kementerian PKP membuat pengembang merasa tersudut dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak pernah mengomunikasikan isu ini dengan asosiasi sebelum menyampaikannya ke publik, sehingga menciptakan stigma negatif terhadap pengembang.

"Kami mendapat stigma, berada di kondisi bahwa pengembang harus salah," ujar Joko.

Ia menegaskan, pengembang perumahan telah berkontribusi besar dengan menyediakan hunian bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membayar pajak.

Namun, tanpa bimbingan yang memadai dari pemerintah, pengembang merasa dibiarkan berjuang sendiri.

Joko juga mengkritik fokus Ara pada isu-isu seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketimbang mempercepat Program 3 Juta Rumah.

"Setelah tiga bulan mendukung euforia Kementerian PKP, kami justru mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif," tambahnya.

Joko menyoroti kebijakan seperti wacana rumah gratis, keterlibatan investor asing, dan penurunan harga rumah telah mengguncang industri.

Ia menyebut bahwa pengembang, khususnya yang bergerak di segmen rumah subsidi, mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap kebijakan yang tidak ramah.

Meski demikian, Joko mengakui adanya pengembang dengan kinerja buruk, namun ia menekankan perlunya pendekatan yang konstruktif, bukan tudingan sepihak.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan definisi "nakal" yang digunakan Ara, dengan menyebut bahwa masalah seperti rumah retak atau genangan air adalah isu teknis yang dapat diselesaikan, bukan pelanggaran fatal seperti penipuan konsumen.

"Menurut kami, konotasi nakal adalah melakukan tindak pidana. Misalnya, menipu konsumen," kata Junaidi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perumahan tidak hanya ada pada pengembang, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengawasan.

Junaidi juga menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dari Kementerian PKP memperburuk situasi.

"Kalau menemukan ada developer nakal, pemerintah bisa melakukan pembinaan dan melibatkan asosiasi. Kalau bandel, mungkin perlu mekanisme sewajarnya," usulnya.

Junaidi juga menyatakan pesimisme terhadap realisasi Program 3 Juta Rumah jika gaya kepemimpinan Ara tidak berubah.

"Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan," tegasnya.

Meski begitu, Junaidi menegaskan komitmen Apersi untuk mendukung program pemerintah, dengan catatan adanya kejelasan regulasi dan sinergi yang lebih baik.

Tanggapan Ara

Ara sendiri menanggapi kritik dari asosiasi pengembang dengan nada yang relatif terbuka, meski tetap menegaskan komitmennya pada Program 3 Juta Rumah.

Kepada Kompas.com, Ara menegaskan, "Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah".

Sebelumnya, dalam audiensi dengan Apersi pada 6 Desember 2024, Ara mengajak pengembang untuk berkolaborasi dan memberikan masukan guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, seraya menyatakan kesiapannya menerima saran terkait tantangan di sektor perumahan.

Terkait tudingan "pengembang nakal," Ara tidak secara langsung menarik pernyataannya, tetapi fokus pada upaya memperbaiki ekosistem perumahan.

Ia menekankan pentingnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mendorong pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada Januari 2025, Ara menyampaikan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah masih dalam tahap penyusunan, menunjukkan bahwa kementeriannya sedang berupaya merumuskan langkah konkret.

Maruarar juga menanggapi kegaduhan yang ditimbulkan dengan menegaskan bahwa sektor perumahan harus berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam acara HUT ke-26 Apersi pada 11 Desember 2024, ia menyatakan bahwa sektor perumahan untuk MBR akan diusulkan sebagai PSN untuk mempermudah akses hunian yang layak.

"Saya dan beberapa menteri diarahkan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata Ara.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengaku Ooredoo Group tertarik berinvestasi program 3 Juta Rumah karena telah mengetahui proses bisnis di Indonesia.

"Kenapa dengan Ooredoo? Karena Ooredoo sudah pernah investasi di sini. Jadi, dia udah ngerti bagaimana proses bisnis di sini," kata dia usai bertemu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara pun berharap Ooredoo Group segera datang ke Indonesia untuk melaksanakan survei tanah.

"Karena kemarin, sebenarnya malam itu dia undang makan malam, tapi saya enggak bisa, saya udah janji dengan malamnya di Kedutaan (Indonesia di Qatar). Sebenarnya, malam itu dia mau undang kami makan malam, karena mereka sangat tertarik," tambah Ara.

Adapun sebelumnya, Ara menawarkan sejumlah lahan di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan investor asal Qatar tersebut untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari siaran pers, Senin (14/4/2025).

Ini disampaikan Ara saat mengadakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025), waktu setempat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Ini terutama saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 15 April 2025.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Cara: CEO Forum RI-Qatar Dorong Investasi Perumahan bagi MBR

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata dia.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujar dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata Ara.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP meyakini Ooredoo Qatar tertarik pada Program 3 juta Rumah

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Ara menegaskan rumah bagi eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero). Ia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya.

Ara meminta agar BUMN yang membangun perumahan tersebut bisa melakukan perbaikan. Kemudian, BUMN tersebut juga perlu menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur, di mana Presiden Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek fondasinya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman fondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman fondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal. Hal ini menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding.

Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik. Hal itu dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks pejuang Tim-tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP dan akan memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks Pejuang Tim-tim," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP laporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," imbuh dia.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan.

"Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

Pertemuan itu, kata Ara akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun, yakni unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.