Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan layanan pengaduan perumahan mirip 911 bertajuk Kanal Pengaduan 888 Perumahan-Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol di layar videotron oleh Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, dan masih banyak lagi.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Ara mengatakan, layanan ini merupakan tanggung jawab Fitrah Nur dan timnya agar bisa bekerja dengan hati dan profesional.

“Tapi selama ini baru pertama kali kita membuat layanan seperti ini, sangat ironis sebenarnya, tapi tidak ada kata terlambat,” ungkap Ara dalam sambutannya pada seremonial tersebut.

Menurutnya, begitu banyak masalah di bidang perumahan yang terkonfirmasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Ara pun mengeklaim, Kementerian PKP pun juga sudah sering turun ke bawah dan menemukan begitu banyak masalah perumahan.

“Begitu banyak hak rakyat yang dizolimi. Saya takutnya dibuka kanal itu, enggak datang mungkin sudah hopeless (putis harapan) kali sebagian banyak sekali (masyarakat). Mungkin sudah merasa enggak ada gunanya lagi mengadu,” tutur dia.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai satu pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah efisiensi pengolahan data, meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi.

Selanjutnya, akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah bersubsisi siap huni di berbagai wilayah oleh para guru di Indonesia.

Penyediaan rumah siap huni merupakan bagian dari Program Rumah untuk Guru di Indonesia hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” ungkap Mu'ti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Menurut Mu’ti, kunci untuk membangun sumber daya manusia ada pada para guru. Ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” ujar Mu'ti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebutkan ada 20.000 unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Sebanyak 250 guru di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura telah menerima kunci rumah secara simbolis.

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Ara.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni.

“Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS
• KPR Tapera untuk guru PNS. Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

2. Syarat dan Ketentuan

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan
• setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih. Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara peluncuran tersebut di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dijelaskan, sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, lanjut dia, menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Program rumah subsidi untuk guru ini dilakukan melalui sinergi antara BTN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Kami berharap program ini terus berjalan karena program ini yang paling disukai dan masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar,” kata Nixon dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Nixon menargetkan, sebanyak 20.000 unit rumah subsidi dapat disalurkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia pada 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun.

Adapun, sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya, untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” ujar Nixon.

Bagian dari Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa penyaluran 20.000 rumah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kita sudah mengalokasikan 20.000 unit untuk guru. Lalu para pahlawan devisa kita, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak perempuan tangguh di antara mereka, kami alokasikan 20.000 unit juga,” ujar Ara.

Pasalnya, hingga saat ini jumlah guru yang dilaporkan belum memiliki hunian mencapai 438.816 orang. Sehingga, hal itu dipandang menjadi market yang baik untuk menyalurkan program 3 juta rumah.

Adapun, penyaluran 20.000 unit rumah guru ini tersebar di beberapa kota mulai dari Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

Tak hanya guru, nantinya pemerintah juga bakal mengalokasikan rumah subsidi khusus bidang, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, buruh, dan nelayan.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadi BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

BENAR-PKP merupakan singkatan dari Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan yang tidak hanya melayani pengaduan masyarakat terkait perumahan juga akan digunakan untuk edukasi. Nantinya, kanal pengaduan ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Tentu banyak hal yang masih belum sempurna, tentu ini merupakan akan terus secara terus-menerus kita selesaikan dan kita sempurnakan agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat perumahan tentu akan lebih baik," tuturnya.

Kanal pengaduan ini tidak hanya untuk konsumen rumah subsidi, bagi konsumer rumah komersial juga menggunakannya.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

(abr/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

"Saya berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan. Sekali lagi saya tegaskan, tegakkan hukum dan kebenaran tanpa pandang bulu, sebagaimana amanat Presiden Prabowo untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat Peluncuran BENAR PKP di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu.

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

Ara mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi bagian konsolidasi untuk membela kepentingan rakyat.

"Silahkan hubungi BENAR PKP di Nomor HP 081288888911 dan kami siap menindaklanjuti pengaduan dari yang mengirimkan pengaduan bidang perumahan di BENAR-PKP," katanya.

Sebagai informasi, pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan diantaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kkepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Adapun tim satgas pengaduan konsumen dibentuk untuk memudahkan koordinasi upaya penyelesaian pengaduan perumahan, yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang bertujuan untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, program ini menawarkan skema pembiayaan yang terjangkau bagi para guru.

"Kami berikan karpet merah untuk rakyat, khususnya guru dan tenaga pendidik, agar punya rumah. Jadi Pemerintah tidak hanya kasih karpet merah buat investor, juga guru," ujar Ara, kepada Kompas.com, Selasa (25/3/20250.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS.
• KPR Tapera untuk guru PNS.
• Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor.
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah.
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun.
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

2. Syarat dan Ketentuan

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen.
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN.
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program.
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan.
• Setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN.

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih.

Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Rabu, 26 Maret 2025.

Syarat guru dapat rumah subsidi

Sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah melalui lima kementerian-lembaga termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) wujudkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus serah terima kunci rumah bersubsidi.

Program Rumah untuk Guru Indonesia menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Nantinya rumah-rumah subsidi ini akan dibangun serentak di 8 provinsi Indonesia.

Provinsi tersebut dari Aceh, Medan, Bogor, Bengkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan apresiasi kepada mitra kerjanya dalam program ini yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Karena program ini bisa direalisasi dalam waktu dekat dan cepat. Sebagai kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia dan sesuai Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, guru memang patut diperhatikan kesejahteraannya.

Dengan begitu ia berharap, program rumah subsidi bisa bermanfaat bagi para guru yang diiringi dengan memberikan layanan pendidikan lebih baik.

"Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik," kata Mu'ti dikutip dari rilis yang diterima detikEdu ditulis Rabu (26/3/2025).

20 Ribu Unit Rumah Subsidi Siap Dihuni Guru

Tidak sendiri, Kemendikdasmen dibantu empat kementerian-lembaga lain dalam program ini. Mereka adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik.

Menteri PKP, Maruarar Sirait membeberkan ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Namun, baru 250 unit rumah yang diserahkan kuncinya secara simbolis.

Penyediaan 20 ribu unit rumah subsidi ini dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kendati demikian, tujuan utamanya agar lokasi tempat tinggal guru tak jauh dari tempat mengajar atau sekolah.

Sehingga ke depannya, guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya tanpa harus menempuh jarak jauh.

"Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik," ujar menteri yang disapa Ara ini.

Keinginan agar guru bisa lebih berkonsentrasi mengajar karena telah punya rumah yang layak huni juga disampaikan Direktur Utama BTN, Nixon L P Napitupulu. Menurutnya program ini akan paling disukai masyarakat karena menjadi bagian dalam proses mengentaskan kemiskinan.

Untuk menetapkan siapa penerima bantuan program, pemerintah mengandalkan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bangga bisa ikut berperan dalam pembangunan bangsa.

Ia percaya data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif. Termasuk dalam program Rumah untuk Guru Indonesia dan Penghargaan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

"Kami percaya bahwa data yang baik akan menjadi fondasi utama dalam membangun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Termasuk dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi para guru sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif," ucapnya.

(det/nwy)

KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan serah terima 250 kunci rumah subsidi untuk para guru melalui Program Rumah untuk Guru Indonesia di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari keterangan tertulis, Selasa.

Serahkan secara simbolis 250 unit rumah

Maruarar mengatakan, sebenarnya ada 20.000 unit rumah yang siap dihuni untuk para guru, namun penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Menurut pria yang akrab di sapa Ara ini, program penyediaan rumah subsidi merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

"Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, mengapresiasi kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

“Awalnya kita hanya MoU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” kata Mu'ti.

Mu'ti melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto memang berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Menurut Mu'ti, kunci pembangunan manusia yakni lewat para guru yang merupakan pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” pungkas Mu'ti.

KOMPAS.com - Lima asosiasi pengembang REI, Apersi, Himperra, Asprumnas, dan Appernas Jaya menuding Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah berbohong dan hanya omong-omong belaka (omdo).

Menurut mereka, apa yang dilakukan Ara (sapaan akrab Maruarar) hanya kosmetika yang tak menyentuh persoalan substantif perumahan.

Sebut saja langkah Ara yang menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan subsidi. Menurutnya para pengembang ini harus diaudit karena rumah subsidi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahkan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, insentif perumahan yang diberikan pemerintah adalah kebohongan.

Seperti soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis hingga pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya membutuhkan waktu 1 jam.

"Di mana-mana beliau menyampaikan, BPHTB gratis, urus PBG 1 jam, itu bohong semua," ujar Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan ,pada Rabu (19/03/2025).

Menanggapi hal ini, Ara menegaskan, rakyat yang menilai kinerjanya.

"Rakyat yang nilai," ucapnya menjawab Kompas.com, saat serah terima kunci rumah untuk guru secara simbolis di Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Bogor, Selasa (25/3/2025).

Sementara mengenai BPHTB gratis dan pengurusan PBG hanya satu jam, bergantung pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum.

Saat ini, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru sebanyak 185 daerah yang telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

"Karena itu dasar hukumnya perkada. Perkada itulah sebagai payung hukum untuk supaya PBG-nya bisa gratis, BPHTB-nya gratis. Tapi itu kan kebijakan pusat, sudah dilakukan ya berapa bulan lalu, turunannya adalah kepala-kepala daerah. Kepala daerah kan baru dilantik sebulan lalu," tutur Ara.

Merangkul pengembang

Lepas dari respons dinamis pengembang atas gebrakannya, Ara tetap akan merangkul pengembang.

Sejumlah pengembang yang beriktikad baik dan telah menjalankan kewajibannya membangun rumah berkualitas merupakan anggota asosiasi yang mengkritik dan menudingnya telah berbohong.

"Ini buktinya, pengembang yang membangun Pesona Kahuripan 1-11 yang merupakan anggota Apersi. Hari ini saya resmikan menjadi hunian untuk guru. Tidak ada dinding retak, jalan lingkungannya lebar, dicor beton, dan tidak banjir," imbuh Ara.

Dia menegaskan bahwa pengembang perumahan memiliki tanggung jawab penuh untuk membangun rumah yang berkualitas dan layak huni.

"Kami ingin pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab. Pengembang yang tidak menyebabkan banjir, yang jalan PSU-nya bagus, yang tidak retak-retak. Itu artinya mereka bertanggung jawab," tegas Ara.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan perumahan melibatkan banyak pihak, termasuk asosiasi pengembang, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan pengembang itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

"Kami akan terus merangkul pengembang, tetapi kami juga ingin mereka bertanggung jawab. Kami ingin jalan bagus, rumah bagus. Itu artinya pengembang harus bertanggung jawab," tambahnya.

Sanksi Tegas bagi Pengembang Nakal

Di sisi lain, dia tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, pemblokiran akses terhadap program pemerintah (blacklist) jika terbukti melakukan penggelapan dana konsumen.

"Kami tidak akan mentolerir pengembang yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas bangunan dan fasilitas. Rumah subsidi kan uang APBN, jadi ya harus diaudit BPK," tegas Ara.

Pemerintah berharap pengembang yang membangun rumah-rumah, khususnya untuk guru, adalah pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas.

Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pengembang untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mendukung langkah Ara.

Nixon diketahui telah mengungkapkan data 4.000 pengembang nakal di seluruh Indonesia tahun 2024 lalu. Menurutnya, saknsi yang diberikan adalah pemblokiran akses kredit.

"Blokir ini akan dibuka sampai pengembang-pengembang tersebut menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya, membangun hunian yang sudah dibeli konsumen sekaligus memberikan sertifikatnya," tuntas Nixon.