PKS tengah santer diisukan bakal menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang disebut sebagai KIM 'plus' di Pilgub Jakarta. Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebut potensi bergabung PKS ke dalam KIM menjelang Pilkada 2024 perlu direfleksikan.

"Ya itu perlu refleksi yang agak serius, karena pada akhirnya kan mengideologisasi massa yang agak menciptakan suasana pemilu yang terlalu keras dan tajam seolah-olah tidak ada kompromi akhirnya," ujar Fahri Hamzah di media center Partai Gelora, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Mantan kader PKS itu mengatakan munculnya wacana ini seolah membantah segala pernyataan yang dikeluarkan PKS pada saat pilpres. Fahri mengklaim Gelora menjadi salah satu partai yang menjadi korban dari kerasnya klaim keumatan dari PKS.

"Terutama dan wabil khusus ketika klaim keumatan itu secara berlebihan dipakai untuk menyerang lawan. Nah sehingga saya kira ini perlu refleksi lah ya, karena kita di Gelora seperti jadi korban juga," kata Fahri.

"Karena terlalu kerasnya dan derasnya klaim keumatan selama ini yang menyebabkan kita sendiri jadi agak berkurang keumatan kita gitu loh. Nah saya bilang ini perlu introspeksi lah, perlu refleksi," imbuhnya.

Seperti diketahui, PKS belum mengumumkan terkait keputusan akhir sikapnya dalam Pilgub Jakarta 2024. PKS kini berbicara soal dua opsi yang masih dipertimbangkan perihal posisinya pada kontestasi tersebut.

Hal itu disampaikan jubir PKS Muhammad Kholid dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Dia menyatakan masa pikir-pikir untuk duet mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan kader PKS Sohibul Iman (AMAN) sudah melewati tenggat waktu.

"Jadi keputusan DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana pertama adalah mengusung bapak Anies-Sohibul Iman dan kerangka kerja kita itu berlangsung sejak deklarasi 25 Juni sampai 4 Agustus kemarin," kata Kholid kepada wartawan Sabtu (10/8).

"Karena sampai 4 agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi 22 kursi belum terpenuhi. Bahwa kita DPP PKS memiliki itjtihad opsi-opsi lainnya," tambah dia.

Kholid menyebut PKS mulai mengambil ancang-ancang opsi kedua untuk bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Komunikasi dengan KIM, kata dia, pun tengah didalami.

"Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan, mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar, karena kekurangan kursi. Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," ucapnya.

Simak juga Video 'PKS: Duet AMAN Lewat Tenggat Waktu, Kini Bahas Opsi dengan KIM':

[Gambas:Video 20detik]

Kebutuhan perumahan di Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumsel, keluarga yang tidak memiliki rumah atau backlog mencapai 340.256 KK (Kepala Keluarga) atau sekitar 17% dari jumlah 2.014.081 KK di Sumsel.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumsel, Novian Aswardani mengatakan jumlah keluarga yang tak memiliki rumah terbanyak ada di Kota Palembang dengan persentase sekitar 30% atau sebanyak 105.226 KK.

"Backlog perumahan di Sumsel sebanyak 340.256 KK. Jumlahnya tersebar di 17 kabupaten/kota, terbanyak ada di Kota Palembang," ujar Novian, Senin (10/6/2024).

Novian mengatakan, jika pertumbuhan penduduk terus bertambah tanpa dibarengi kemampuan ekonomi yang memadai maka backlog akan semakin tinggi. Pemerintah terus mengupayakan untuk mengurangi backlog di Sumatera Selatan. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

"Potensi pengembangan perumahan yang di daerah akan dipantau oleh kabupaten/kota masing-masing, sedangkan provinsi itu hanya memonitor sekaligus mengawasi proses berjalannya backlog," jelasnya.

Adapun rincian data yang menunjukkan persebaran backlog perumahan yang ada di provinsi Sumatera Selatan yakni:

• OKU 18.149 KK
• OKI 23.723 KK
• Muara Enim 18.733 KK
• Lahat 18.634 KK
• Musi Rawas 9.254 KK
• Musi Banyuasin 20.985 KK
• Banyuasin 22.482 KK
• OKU Timur 12.185 KK
• OKU Selatan 19.785 KK
• Ogan Ilir 14.251 KK
• Empat Lawang 14.569 KK
• PALI 6.216 KK
• Musi Rawas Utara 8.281 KK
• Palembang 105.226 KK
• Pagaralam 9.363 KK
• Lubuklinggau 10.969 KK
• Prabumulih 7.450 KK.

Artikel ini ditulis oleh Zindi Marcella, peserta program magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video Kadivpas Sumsel Bantah Warga Binaan Pesta Narkoba: Hanya Musik Remix

Video Kadivpas Sumsel Bantah Warga Binaan Pesta Narkoba: Hanya Musik Remix

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Fahri, kesalahan pada Tapera adalah disebut tabungan, tapi kesannya memaksa.

"Makanya kesalahannya disebut tabungan, tapi maksa. Kalau maksa kenapa nggak dibilang pajak saja sekaligus. Ini kan masalahnya maksanya itu lho," kata Fahri dalam talkshow d'Rooftalk detikcom dengan tema 'IKN, Tapera, dan Polemik Politik Menuju Masa Transisi', Rabu (5/6/2024).

Fahri kemudian menyinggung soal keinginan masyarakat untuk punya rumah. Menurutnya, setiap orang ingin punya rumah, tapi cara mendapatkannya harus dipikirkan.

"Pasti masyarakat ingin punya rumah, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara punya rumah. Semua fasilitas yang dimiliki oleh rakyat itu pada dasarnya negara punya hak atau kewajiban sekaligus untuk melakukan subsidi," katanya.

Fahri mengatakan dalam hitungan bulan Indonesia akan berganti pemerintahan. Program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata dia menjamin masalah pangan dalam janji kampanyenya, hal serupa akan diberikan jaminan soal masalah papan.

"Kalau kita lihat, ini kita bicara masa depan, karena 4 bulan lagi kita punya presiden baru yang bahkan makan bergizi pun dijamin oleh beliau oleh semua orang dalam janji kampanyenya. Jadi kalau pangan paling mendasar itu dijamin, ini ada soal papan juga mau dijamin, kalau pakaian nggak perlu disubsidi kali ya," kata dia.

Fahri menambahkan, bukan hanya kelas pekerja yang diberi jaminan kepastian untuk memiliki rumah. Akan tetapi, kata dia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Fahri meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan efek terhadap rakyat.

"Saya kira kalau ada keberanian dari awal melakukan modernisasi perumahan rakyat ini harus dipertimbangkan secara masif, jadi bukan cuma kelas pekerja diberikan jaminan kepastian tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup dalam suasana yang sangat tidak layak, misalnya 50% hampir rumah di seluruh Indonesia ini nggak punya sanitasi, orang masih buang air di tengah hutan, di sungai dan di laut, hal-hal seperti ini harus di-address dari bawah," katanya.

"Isu kelas pekerja ini relatif orang yang punya kepastian gaji tiap bulan, tapi kita tengok kepada yang tidak punya gaji setiap bulan itu. Jadi saya kira melihatnya seperti itu, mana kebijakan yang punya efek lebih masif kepada rakyat itu yang kita ambil sekarang ini," pungkasnya.