JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, ancaman-ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) yang akan membakar sekolah dan menolak program makan bergizi gratis tidak bisa ditoleransi.

Sebab, dia mengatakan, makan bergizi gratis merupakan niat baik Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan dan memberikan gizi untuk anak-anak sekolah di masa pertumbuhan.

"Ancaman-ancaman seperti itu tidak bisa ditolerir dan itu menurut saya adalah pembangkangan terhadap Republik Indonesia (RI) dan jangan coba-coba mengancam," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Dia pun menyebut bahwa pemerintah pasti akan bertindak tegas atas ancaman tersebut.

Terlebih, Presiden Prabowo ingin program makan bergizi menjangkau semua anak-anak Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bahkan, pemerintah berencana menambah anggaran untuk program unggulan tersebut.

"Kita jangan coba-coba diteror dan kita akan bertindak tegas apabila kemudian hal itu dilakukan," kata Dasco.

Sebelumnya diberitakan, muncul ancaman dari TPNBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis.

Mereka menilai, program makan bergizi gratis adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Merespons ancaman tersebut, Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," ujar Hariyanto lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memantau pemberian makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 30 Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (7/2/2025).

Dilansir dari akun resmi Instagram-nya, @gibran_rakabuming, kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut antusias siswa dan siswi SMPN 30 Bekasi.

"Ubur-ubur ikan lele, cek MBG lagi Le… Kali ini di SMPN 30 Bekasi. Doakan segera agar Makan Bergizi Gratis semakin luas jangkauannya ya," tulis Gibran, dalam unggahan video kegiatan MBG di sekolah tersebut.

Dalam video ini, siswi-siswi SMPN 30 tampak senang dengan kehadiran Gibran.

Bahkan, ada siswi yang menyebut Wapres berparas tampan.

"Ubur-ubur ikan lele, Gibran ganteng leee," kata salah satu siswi di video tersebut.

"Semoga ketularan jadi Wakil Presiden," kata siswi lainnya.

Video ini pun memperlihatkan Gibran mengecek satu per satu kelas yang sedang menggelar makan siang bersama.

Dalam video ini, ada siswa yang mengeluhkan porsi MBG tersebut.

"Nasinya kurang Pak," kata salah seorang siswa.

Selain bercakap-cakap dengan siswa-siswi SMPN 30 Bekasi, Wapres juga menerima permintaan foto bareng atau selfie.

Bahkan, ada guru yang ikut foto bersama.

"Akunya enggak keliatan," kata siswi tersebut.

Gibran pun menggeser posisi kamera ponsel siswa tersebut supaya bisa foto bersama.

Kunjungan Gibran di SMPN 30 Bekasi ini pun diakhiri dengan foto bersama di sebuah lapangan sekolah tersebut.

Hingga Jumat pukul 13.14 WIB, video yang diunggah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu telah disukai 64.800 kali dan mendapatkan 1.439 komentar.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kebutuhan beras untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,5 juta ton. Untuk itu peningkatan produksi dibutuhkan agar tidak perlu impor.

Kebutuhan beras itu untuk memenuhi MBG bagi 82 juta masyarakat yang masuk kategori program tersebut. Program MBG telah dimulai serentak di beberapa provinsi pada 6 Januari 2025.

"Itu kan program pokok, bayangkan kalau 82 juta (penerima manfaaat), beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Itu baru beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar," kata Zulhas dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

Selain kebutuhan beras, program ketahanan pangan juga akan digenjot untuk meningkatkan produksi bahan pokok lainnya. Zulhas menyebut utamanya pada sayuran dan protein.

Saat ini pemerintah tengah menggenjot beberapa komoditas terlebih dahulu, seperti beras dan jagung. Sementara garam dan gula konsumsi diputuskan untuk tidak impor, guna mendukung produksi dalam negeri

"Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya. (Akan menggenjot kebutuhan) Ikan, ayam, susu, daging," jelasnya.

Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut anggaran untuk MBG rencananya akan ditambah. Meski rencana itu harus melihat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Terkait produksi padi, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton. Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

(ada/eds)

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya semakin semangat dan kreatif, meskipun anggaran telah dipangkas menjadi Rp 1,61 triliun.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan walaupun pagu anggaran Kementerian PKP dipangkas, kementeriannya berhasil mengeluarkan tiga terobosan kebijakan pembangunan rumah untuk rakyat secara gratis.

Ara menyebutkan tiga terobosan kebijakan tersebut belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Terobosan pertama, Kementerian PKP berhasil menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor satu, memberikan bagi rakyat MBR, BPHTB itu 0%. Saya pikir sebelumnya belum pernah terjadi,” ucap Ara di kompleks parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan, terobosan kedua yaitu ditiadakannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam arti menjadi gratis.

“Yang kedua, PBG, dulu IMB, Persetujuan Bangunan Gedung itu gratis. Yang ketiga adalah PPN di bawah Rp 2 miliar sampai Juni ini 0%,” terang Ara.

Lebih lanjut, Ara mengatakan, adanya tiga terobosan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi rakyat untuk mau membangun rumah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu konsumtif, melainkan supaya mengalokasikan uangnya di saat negara tidak lagi menarik biaya perizinannya.

“Karena harga tanah kan juga meningkat. Harga bahan bangunan juga relatif pada akhirnya dengan inflasi meningkat. Jadi dengan kemudahan yang kita lakukan, yang menurut saya sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan,” ujar Ara.

Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun

Diketahui, pagu anggaran awal Kementerian PKP untuk tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp 5,27 triliun, kini dipangkas Rp 3,66 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Ara mengatakan keputusan pemangkasan anggaran itu justru membuat Kementerian yang diampunya lebih bersemangat. Selain memaksimalkan anggaran yang tersedia, ia mengatakan Kementerian PKP akan semakin kreatif kedepannya.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Ara.

Ara menjelaskan, sisi kreatif ini dilancarkan guna melaksanakan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo, baik yang baru dibangun maupun yang akan direnovasi.

Akan tetapi, Ara mengatakan bahwa masih terdapat program yang bermanfaat bagi masyarakat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk tetap dilanjutkan.

“Tapi kami berpikir ya misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS, kami juga udah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat ya sama masyarakat,” ungkap Ara.

Di sisi lain, Ara menuturkan pihaknya juga masih berfokus pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kemudian juga soal FLPP paling nggak 220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi, mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi setidaknya kita punya titik awal itu,” jelas Ara. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI --Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berkunjung ke SDN Pasrkaliki Mandiri 2 di Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis (6/2/2025). Ia mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan, Panglima TNI bersama rombongan disambut Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar dan para siswa yang berbaris rapi di pinggir jalan menuju sekolah mereka sembari memegang bendera putih.

Jenderal TNI Agus Subiyanto kemudian memasuki ruang kelas untuk melihat langsung para siswa yang menikmati menu makan siang gratis. Di ruang kelas itu, Panglima berbincang dengan siswa kelas 3. Ia menanyakan apa saja menu makanan hingga rasanya kepada para siswa.

"Gimana makanannya, enak?," tanya Jenderal TNI Agus Subiyanto saat berbincang dengan salah seorang siswa yang duduk di barisan depan.

Kemudian Panglima TNI yang berasal dari Kota Cimahi itu maju perlahan menyapa siswa lainnya yang dengan lahap mengonsumsi menu makan bergizi gratis. "Menu favoritnya apa? Lahap sekali dek makannya. Suka buahnya," kata Agus pada siswa lainnya.

Pada menu makan bergizi gratis hari ini, siswa mengonsumsi ikan goreng tepung, sayur wortel, buah naga, kemudian sebotol susu segar. Siswa kelas 1 sampai kelas 6 melahap menu makan yang disediakan.

Momen unik terjadi saat Panglima TNI Agus Subiyanto menanyakan nama pada seorang siswa. Siswa kelas 3B itu menyebutkan namanya yakni Gibran, nama yang sama dengan Wakil Presiden RI. Sontak hal itu mengundak gelak tawa pendamping panglima.

Muhammad Gibran Amrullah, siswa kelas 3 yang sempat ditanya Panglima TNI Agus Subiyanto, mengatakan ia suka dengan menu makan bergizi gratis yang dibagikan setiap hari. "Suka, enak makanannya. Hari ini menunya ikan, terus ada buah naga, sama susu," kata Gibran.

Sementara itu Pj Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar mengatakan kehadiran Panglima TNI ke Kota Cimahi untuk memastikan program makan siang bergizi gratis ini berjalan dengan lancar.

"Jadi beliau sangat concern sekali terhadap bagaimana pelaksanaan atau implementasi di lapangan. Makanya hari ini beliau meninjau dengan melihat apa saja sih kekurangan-kekurangannya yang akan dibahas nanti mungkin di rapat pimpinan di tingkat pusat," kata Benny.

Denpasar -

Aksi Kamisan Bali ke-850 digelar di pintu masuk Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Kamis (6/2/2025). Para peserta aksi mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak memprioritaskan kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan.

Dalam diskusi yang digelar, peserta menyoroti efisiensi anggaran di berbagai sektor, khususnya pendidikan. Mereka menilai program bantuan beras sebagai pengganti subsidi pendidikan merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat atas pendidikan yang layak.

"Pemberian makan sebagai ganti pendidikan adalah penghinaan. Kami butuh pendidikan yang bermutu, bukan sekadar makanan bergizi gratis yang efektivitasnya belum jelas," ujar salah seorang peserta aksi.

Mereka mengacu pada pernyataan Bank Dunia dan IMF yang menyebut rakyat Indonesia membutuhkan subsidi pangan untuk memperlancar situasi kapital dan impor-ekspor pangan. Menurut mereka, Indonesia sebenarnya memiliki surplus pangan, tetapi pemerintah terus mengandalkan impor meski Prabowo menyatakan pentingnya pemberdayaan pangan.

"Pada akhirnya kebijakan pemberdayaan pangan yang digaungkan pemerintah justru mencaplok tanah rakyat kecil di Kalimantan, Lampung, Sulawesi, bahkan Bali," kata Ketua Komite Aksi Kamisan Bali Tommy Priatna.

Selain isu pangan dan pendidikan, aksi ini juga membahas ketimpangan akses terhadap ekowisata di Bali melalui tema "Bali Punya Siapa?". Para peserta menilai kebijakan wisata lebih menguntungkan pihak tertentu dibanding masyarakat setempat.

Masalah transportasi umum juga menjadi perhatian, terutama setelah dihentikannya operasional Trans Metro Dewata. Kebijakan ini dinilai memperburuk aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau.

"Kami ingin mendekatkan masyarakat dengan penderitaan rakyat, membangkitkan simpati dan empati terhadap mereka yang terkena dampak kebijakan pemerintah," ujar salah satu peserta aksi.

Aksi yang berlangsung sejak 2007 ini berakhir di tengah hujan deras. Meski demikian, para peserta tetap melanjutkan diskusi mereka di bawah guyuran hujan dengan berlindung di bawah payung hitam.

(dpw/dpw)

Jakarta: Energi bersih semakin berperan dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) memasok gas bumi sebanyak 2.000-3.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme Compressed Natural Gas (CNG) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Boyolali.

Setiap hari SPPG Gagaksipat menyiapkan 6.000 porsi makanan bergizi untuk 34 sekolah dengan menggunakan energi bersih yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

"PGN sebagai Subholding Gas Pertamina berkomitmen untuk mendukung program MBG melalui penyediaan jaringan gas baik dengan moda pipeline maupun beyond pipeline," ujar Direktur Utama PGN Arief S. Handoko dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Februari 2025.

Gas bumi buat operasional dapur lebih efisien

Sebagai bahan bakar utama di dapur SPPG, penggunaan CNG menjadi solusi wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

Dengan sistem ini, dapur SPPG dapat beroperasi tanpa henti dari pukul 20.00 WIB hingga 10.00 WIB setiap hari. Itu mendukung kelancaran proses memasak dalam skala besar tanpa gangguan.

"PGN Gagas menyediakan jaringan gas bumi menggunakan metode beyond pipeline melalui CNG untuk SPPG yang belum terdapat jaringan gas pipa," kata Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan.

Keunggulan gas bumi untuk dapur skala besar

Gas bumi dikenal lebih praktis dan efisien dibandingkan bahan bakar konvensional. Selain lebih bersih dibandingkan bahan bakar berbasis fosil lainnya, gas bumi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan emisi karbon yang lebih rendah.

(ANN)

Jakarta: Ribuan paket makanan bergizi disebar ke 25 lokasi di 15 kabupaten dan kota. Sebanyak 25 lokasi itu tersebar di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Lampung.

"Melalui inisiatif ini, kami ingin berkontribusi dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam perbaikan gizi anak-anak dan ibu hamil," kata Presiden Direktur TBIG Herman Setya Budi, dalam keterangan yang dilansir Kamis, 6 Februari 2025.

Distribusi makanan bergizi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional (HGN), oleh TBIG. Chief Business Support Officer TBIG Lie Si An menegaskan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Utamanya, di bidang sosial.

“Penanggulangan masalah sosial membutuhkan kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha," kata dia.

Menurut Lie, program ini tak hanya dalam rangka memperingati hari gizi. Program tersebut, kata dia, akan berlanjut sepanjang tahun, di berbagai wilayah.

"Hari Gizi Nasional tahun ini menjadi langkah awal untuk meluncurkan program berkelanjutan ini," kata dia.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan, status gizi balita di Indonesia masih memprihatinkan. Yakni, dengan prevalensi stunting mencapai 21,5% dan 16,9% ibu hamil menghadapi risiko kekurangan energi kronis (KEK). Kondisi ini membutuhkan perhatian kolektif untuk diatasi.

(ADN)

...MBG adalah program dengan visi jangka panjang, sehingga seharusnya kerangka regulasinya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun demikian, katanya, PP perlu berdasarkan Undang-Undang, dan hal tersebut membutuhkan waktu lama untuk membuatnya

Jakarta (ANTARA) - CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih mengatakan, terdapat tiga rekomendasi guna meningkatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meliputi pembuatan regulasi, peningkatan kualitas perencanaan, serta memastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan.

Dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, (6/2) Diah Satyani Saminarsih mengatakan, MBG adalah program dengan visi jangka panjang, sehingga seharusnya kerangka regulasi nya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun demikian, katanya, PP perlu berdasarkan Undang-Undang, dan hal tersebut membutuhkan waktu lama untuk membuatnya.

"Maka dalam waktu singkat sebenarnya bisa dikeluarkan Perpres untuk MBG. Jadi jangan Perpres untuk BGN saja, tapi Perpres untuk MBG sebagai midpoint, sebelum sama-sama tujuannya adalah mengeluarkan PP," kata Diah.

Beberapa hal lainnya yang perlu diatur, menurut Diah adalah koordinasi dan peran pemerintah daerah serta pendayagunaan masyarakat sipil, contohnya kader kesehatan, ibu-ibu PKK, dalam program ini. Menurutnya, hal ini perlu dimasukkan ke Peraturan Presiden guna memperjelas pengertian serta memitigasi konflik kepentingan.

"Rekomendasi kedua adalah memperkuat kualitas perencanaan atau menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berjenjang dalam program MBG," dia melanjutkan.

Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan dengan membuka forum konsultasi publik. Dia mencontohkan, dengan kanal laporan daring, orang dapat melaporkan berbagai temuan, mulai dari yang sederhana seperti pujian atau komplain soal rasa menu, hingga hal kompleks seperti pelanggaran prosedur.

Diah menilai, hal itu akan membuat publik merasa turut memiliki andil dalam program itu.

Hal lain yang dapat dilakukan, katanya, adalah membentuk komite pemantauan yang berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi, agar komunitas juga dapat memantau.

"Rekomendasi ketiga adalah memastikan pemenuhan gizi dan keamanan pangan. Ini yang amat sangat penting," katanya.

Berdasarkan survei CISDI, dari 29 menu MBG yang dipantau lewat media pada 6-17 Januari 2025, hanya 5 menu atau 17 persen yang memenuhi target 30-35 persen angka kecukupan gizi (AKG) yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 28 tahun 2019.

"Dan 45 persen sampel menu menambahkan makanan ultraprocessed food, jadi yang berupa produk susu kemasan berperisa yang tinggi gula," katanya.

Petunjuk teknis MBG, katanya, juga belum memasukkan batasan-batasan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan dalam menu.

Selain itu, selama periode yang sama, ada dua kasus keracunan yakni di Sukoharjo dan Nunukan. Dia pun menyoroti pentingnya penerapan sistem manajemen keamanan pangan serta panduan yang komprehensif mengenai standar gizi dan tata kelola.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Pemerintah memastikan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, yang diperkirakan dimulai pada 1 Maret 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program ini akan menyesuaikan skema pelaksanaannya agar tetap efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah.

“Anak-anak tetap masuk sekolah, lalu pulang bawa makanan untuk disantap saat buka puasa bagi yang muslim. Untuk yang tidak puasa, tetap menerima tapi dianjurkan mengonsumsinya di rumah guna menghormati temannya yang sedang berpuasa,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sementara itu, Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan, Diah Dwi Utami mengatakan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka.

“Program ini sangat penting untuk membangun generasi muda yang sehat dan cerdas. Akses terhadap gizi yang cukup dapat meningkatkan prestasi akademik dan produktivitas di masa depan,” ujar Diah.

Menurutnya, masalah gizi masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk triple burden of malnutrition yang mencakup gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi gizi mikro. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk mendukung keberlanjutan program MBG. Sebanyak Rp 51,5 triliun dialokasikan untuk bahan makanan, sementara sisanya digunakan untuk belanja operasional dan teknis.

“Alokasi anggaran ini memastikan keberlanjutan program dan menciptakan dampak nyata dalam mengatasi masalah gizi. Presiden menargetkan seluruh anak Indonesia dapat mengakses makan bergizi gratis pada akhir 2025,” tambahnya.

Masukan dan Evaluasi

Di sisi lain, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka secara aktif memantau pelaksanaan program MBG, yang salah satunya di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok, Jawa Barat. Wapres menyatakan bahwa program MBG berjalan dengan baik dan diterima dengan antusias oleh siswa.

“Tadi saya lihat anak-anak cukup lahap menyantap menu hari ini. Jika ada evaluasi, silakan disampaikan. Tim BGN juga sudah siap menindaklanjuti,” ujar Wapres Gibran.

Dengan tetap berjalannya program MBG selama Ramadan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang mereka.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Program MBG juga melibatkan berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat seperti TNI, Polri, BIN, NU, dan Muhammadiyah.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

...Beliau (Panglima TNI) sangat concern terhadap pelaksanaan program ini, sehingga turun langsung untuk melihat apa saja yang perlu dievaluasi. Nanti hasil tinjauan ini akan dibahas di tingkat pusat, ujar Benny Bachtiar

Cimahi (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau langsung pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SDN Pasirkaliki 2 Cimahi, Jawa Barat, pada Kamis, (6/2).

Peninjauan pemberian MBG yang dilakukan Panglima TNI dengan didampingi oleh Penjabat Wali Kota Cimahi dimulai di sekitar pukul 11.40 WIB.

Agus menyambangi salah satu ruang kelas untuk membagikan paket makanan kepada para siswa sembari berinteraksi dengan mereka.

Adapun menu yang disajikan dalam satu porsi paket makanan untuk siswa SDN Pasirkaliki 2 yakni nasi, daging ayam, sayur, buah naga dan susu.

Saat para siswa SDN Pasirkaliki 2 sedang menyantap makanan yang dibagikan, Agus kemudian melanjutkan dengan memberikan seluruh siswa di SD tersebut berupa paket makanan ringan.

Pj Wali Kota Cimahi Benny Bachtiar menyatakan bahwa program MBG ini diawasi langsung oleh TNI untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik.

“Beliau (Panglima TNI) sangat concern terhadap pelaksanaan program ini, sehingga turun langsung untuk melihat apa saja yang perlu dievaluasi. Nanti hasil tinjauan ini akan dibahas di tingkat pusat,” ujar Benny.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan program ini, sementara anggaran sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Kami siap mendukung, misalnya dalam memastikan standar kesehatan program ini. Tapi untuk pembiayaan, semua dari pusat, tidak ada anggaran dari APBD,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi kabar yang menyebut mitra program makan bergizi gratis (MBG) di Tasikmalaya mundur karena tidak dibayar.

Dadan menegaskan tidak ada mitra yang telah bekerja sama dengan BGN yang mengundurkan diri.

"Sampai sejauh ini, yang sudah menjadi mitra Badan Gizi tidak ada yang mundur," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

"Yang mundur itu yang mendaftar, ketika diverifikasi tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang mundur. Jadi, enggak ada yang sudah berjalan itu mundur, enggak ada," imbuhnya.

Ia mengatakan proses pembayaran berjalan sesuai prosedur. "Kami semua proses pembayarannya, ya," kata Dadan.

Isu mengenai mitra MBG yang mundur karena tidak menerima pembayaran sempat menjadi perbincangan publik setelah viral di media sosial.

Sejumlah unggahan menyebutkan bahwa beberapa dapur di Tasikmalaya memilih menghentikan kerja sama karena masalah pembayaran.

Sebelumnya, pembayaran kepada para mitra MBG sempat menggunakan sistem reimburse. Artinya, pengelola dapur harus menyediakan modal terlebih dulu, baru kemudian pemerintah mengganti uang tersebut.

Pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo 1 dan 2, Puspo Wardoyo, mengungkapkan biaya operasional dapurnya mencapai Rp250 juta per hari untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Dia pun sempat mengeluhkan soal sistem pembayaran reimburse.

Namun, pada Sabtu (25/1), Dadan mengatakan pemerintah berupaya agar mitra program MBG tak lagi dibayar menggunakan sistem reimburse mulai Februari 2025. Menurutnya, pemerintah ingin membayar langsung biaya penyelenggaraan MBG ke rekening mitra-mitra BGN.