Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin memastikan bahan baku pangan yang disiapkan untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkualitas dan memenuhi standar gizi nasional.

"Bahan baku pangan hingga makanan yang disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tentunya dipantau serta diawasi secara ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta dipastikan menu makanan yang hendak dibagikan kepada pelajar telah memenuhi standar gizi yang ditentukan," katanya di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Maka dari, setiap menu makanan yang disediakan untuk pelajar sebagai penerima manfaat harus berkualitas dan bergizi. Program yang menjadi prioritas pemerintah pusat ini merupakan salah satu langkah upaya untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia.

Untuk itu bahan baku pangan harus benar-benar berkualitas dan nilai gizi dalam setiap menu harus tercukupi. Ke depan Program MBG ini juga menyasar bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak dan ibu hamil.

"Setiap melakukan sosialisasi Program MBG ke masyarakat saya selalu menggandeng BGN untuk menjelaskan tentang masalah gizi dengan tujuan mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap, dimulai dengan pemberian MBG," katanya.

Zainul mengatakan dengan gizi yang tercukupi pada anak-anak dan ibu hamil akan menghasilkan SDM berkualitas, sehingga visi Indonesia Emas 2045 tercapai.

Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan keberadaan BGN memberikan respon positif dari masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, BGN tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berperan dalam menciptakan SDM berkualitas dan unggul di masa depan.*

KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan 20.000 rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025 dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 3,4 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, dan guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

Skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, tenor pinjaman maksimal 20 tahun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

Sebagai tahap awal, BTN menggelar akad kredit serentak untuk 300 debitur di 8 wilayah, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat.

"Program ini akan diterapkan secara nasional," ujar Nixon, di Bogor, Selasa (25/3/2025).

Ke-8 wilayah dimaksud adalah Medan, Bogor, Pontianak, Bangkalan, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

BTN juga menargetkan perluasan program ini pada tahun-tahun mendatang dengan melibatkan lebih banyak guru, termasuk guru dari sekolah swasta dan lembaga pendidikan lainnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

483.816 Guru Belum Punya Rumah

Untuk diketahui, program rumah untuk guru ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Program ini diinisiasi dari pertemuan antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan Kementerian Dikdasmen pada 7 Februari 2025 yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru.

BPS kemudian turut mendukung dengan menyediakan data yang akurat dan terungkap bahwa ada sebanyak 483.816 guru yang belum memiliki rumah.

Sinergi ini pun kemudian menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam program ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan "karpet merah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru.

Pemerintah juga menyiapkan alokasi rumah subsidi untuk MBR dari berbagai profesi lainnya, seperti TKI, bidan, perawat, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.

Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup guru sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk mendukung realisasi program ini.

Data administrasi guru dari Dikdasmen dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program tepat sasaran.

Jakarta: Bank Tabungan Negara (BTN) mencatat ada 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015. Dari , lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR.

Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau task force di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dikutip Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Untuk itu, dirinya meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

Menurutnya, BTN menjadi motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat). Dirinya meminta pilih pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah akan menyiapkan rumah layak huni yang terjangkau untuk para guru di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, akan ada 20.000 unit dengan total pembiayaan Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, program ini bisa dinikmati oleh para guru yang memenuhi syarat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut ini persyaratannya.

- Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Guru Honorer
- Guru Swasta
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
- Memiliki masa kerja minimal dua tahun
- Penghasilan tidak lebih dari Rp 7 juta (belum menikah) atau Rp 8 juta (sudah menikah).

Nixon menambahkan, implementasi awal program tersebut ditandai dengan akad KPR secara serentak sebanyak 300 debitur yang tersebar di 8 lokasi. Salah satu lokasi akad KPR berada di Peson Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tuturnya dalam acara serah terima kunci rumah untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Di sisi lain, Nixon mengatakan pihaknya telah merealisasikan 114.000 unit rumah subsidi dan 30.000 unit rumah non-subsidi sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan gender, 33% adalah perempuan serta 76,7% yang melakukan akad di BTN adalah generasi milenial dan generasi z.

Spesifikasi Rumah

Pesona Kahuripan 10 menjadi salah satu perumahan yang menjadi tempat akad KPR serentak untuk rumah guru. Di sana ada sekitar 59 debitur yang membeli rumah di sana.

Kamar tidur di salah satu rumah contoh. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Untuk rumah yang didapatkan memiliki ukuran 30/60 yang berisi satu ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Untuk bangunannya, bagian dinding sudah double dinding

Di dekat perumahan tersebut sudah ada berbagai fasilitas umum, seperti sekolah maupun rumah sakit. Untuk kendaraan, tak jauh dari sana ada terminal serta pintu tol Cimanggis-Nagrak.

(abr/zlf)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal membangun 20 ribu rumah subsidi untuk guru di 2025. Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian bekerja sama dengan beberapa pihak.

Menindaklanjuti rencana tersebut, Kementerian PKP melakukan serah terima kunci yang jadi bagian dari akad massal dilakukan serentak di 8 lokasi di Indonesia, seperti Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Pihaknya kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengalokasikan rumah subsidi secara bertahap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa, 25 Maret 2025.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” ujar dia.

(KIE)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan terus memperjuangkan perubahan nasib guru.

“Bapak Ibu masih ingat bagaimana pada saat hari guru Presiden RI datang saat Hari Pendidikan. Beliau menitipkan salam, perjuangkan dan prioritaskan. Saya akan terus perjuangkan, kata beliau, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan guru, sehingga ada perubahan nasib guru ke depan,” ucap Ara dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekitar 10 hari yang lalu, dia disebut bertemu dengan Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melaporkan beberapa rencana kegiatan. Salah satu isu yang dibahas ialah rumah subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk para guru.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

“Beliau (Presiden Prabowo) sangat senang karena beliau sangat menghargai guru. Makanya Seskab datang hari ini (yang ditugaskan Presiden hadir),” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Ara: Presiden akan terus perjuangkan perubahan nasib guru

mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur menyatakan kawasan perumahan menjadi salah satu titik lokasi rawan tindak kejahatan selama berlangsungnya tradisi mudik yang berlanjut ke masa libur Idul Fitri.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin di balai kota setempat, Selasa, mengatakan pengamanan yang diterapkan oleh petugas gabungan tidak hanya fokus di pusat keramaian, tetapi juga ke lingkungan perumahan.

"Salah satu titik rawan ada di perumahan, kami kan sudah ada patroli rutin selama mudik dan libur Lebaran yang dilakukan oleh petugas gabungan," kata Ali.

Masuknya kawasan perumahan ke dalam titik rawan tindak kriminal saat Lebaran dikarenakan lokasi tersebut acap kali ditinggalkan oleh penghuninya yang mudik atau pulang ke kampung halaman.

Selain itu, beberapa warga perumahan melakukan perjalanan liburan saat Hari Raya Idul Fitri.

Kondisi tersebut diakui oleh Ali memang membutuhkan atensi khusus, sehingga masyarakat bisa tetap tenang ketika akan melakukan mudik maupun berlibur.

"Makanya (patroli) akan dilakukan lebih ketat," ujarnya.

Beberapa kerawanan yang sering muncul, kata dia, yakni tindak kriminal berupa pencurian dan perampokan.

"Kerawanannya tentu tingkat kejahatan yang ada dan paling rawan terjadi pencurian sama perampokan rumah yang kosong" ucap dia.

Tak hanya tentang tindak kriminal, pemkot setempat menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya kebakaran, khususnya di rumah yang dalam kondisi kosong karena ditinggal pemiliknya mudik.

Petugas dari UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang untuk bergabung ke dalam regu patroli sekaligus bersiaga melakukan penanganan terhadap setiap laporan peristiwa kebakaran yang terjadi.

"Kami menyiapkan petugas pemadam kebakaran sehingga bisa terus bersiaga," katanya.

Dia menambahkan pihaknya mencegah peredaran uang palsu yang bisa muncul ketika momen tertentu.

"Kami antisipasi soal uang palsu itu, supaya masyarakat tidak ada yang kena," kata Ali.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa era Presiden RI Prabowo memberikan karpet merah kepada wong cilik.

“Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wongcilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wongcilik,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, rakyat kecil yang tergolong kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu juga termasuk guru.

Berdasarkan catatan pemerintah, 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Ara menganggap seharusnya politik anggaran menunjukkan keberpihakan kepada guru sebagai bukti negara menghargai pendidikan.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20 ribu unit rumah untuk para pekerja migran yang kebanyakan di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Program subsidi rumah dialokasikan pula untuk bidan dengan total 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit.

“Kami sudah alokasikan buat petani kita, buat nelayan kita, buat buruh kita. Dengan begitu, dengan bantuan BPS, supaya sasarannya betul-betul tepat sasaran, supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional,” ungkap Menteri PKP.

“Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas,” ucap Ara.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekan tombol simbolis saat meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Program ini merupakan kolaborasi strategis antara Kementerian PKP, Kementerian Dikdasmen, BPS, BP Tapera, dan BTN sebagai bank pelaksana, yang menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Pemerintah bagi seluruh segmen masyarakat tidak hanya guru tapi juga tenaga kerja Indonesia, tenaga kesehatan masyarakat, petani, nelayan, dan buruh.

Jakarta -

Pemerintah menargetkan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai kepada penerima di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mengentaskan kemiskinan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan untuk mendorong daerah 3T memiliki vendor, sebaiknya diberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Keterangan ini disampaikan usai melakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Jadi pelayanannya maksimal," kata dia dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Program MBG dipastikan akan melibatkan pelaku usaha sekitar atau daerah. "BP Taskin akan mencoba mengembangkan para entrepreneur baru ini agar menjadi pengusaha yang handal," ujar Budiman.

BP Taskin mencatat terdapat 1.542 titik kemiskinan yang membutuhkan program MBG yang akan dibagi menjadi 1.000 dapur besar dan 542 dapur yang kecil-kecil. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah miskin tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengakui perlu adanya pelayanan dan distribusi yang berbeda untuk daerah 3T, utamanya terkait dengan harga dan biaya produksi makanan di sana.

"Sebenarnya, di setiap daerah, kita mempunyai treatment yang berbeda. Contoh, HPP nya bisa berubah-ubah mengikuti harga dan kondisi setempat," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan bahwa untuk daerah 3T, pihaknya akan menggunakan APBN. Dia berharap bahwa BP Taskin bisa membantu dari sisi suplai di daerah 3T.

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Ada wacana program makan bergizi gratis diproteksi oleh asuransi. Saat ini, wacana ini baru sebatas diskusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan perusahaan asuransi.

Djonieri, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK mengatakan untuk skema asuransi makan bergizi gratis memang belum dibicarakan lebih jauh, namun dari sisi peluang menurutnya ada.

"Sampai saat ini belum ada skemanya untuk asuransi masuk. Kita usul asuransi penting punya peran di situ, tapi belum ada. Terkait makanan bergizi gratis kalau makanannya menyebabkan risiko bagi yang makan," kata Djonieri saat ditemui usai soft launching Peta Jalan AAUI Asuransi Pertanian di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Meski belum ada keputusan final terkait asuransi program makan bergizi gratis, Djonieri mengatakan bahwa diskusi yang berkembang tentang asuransi ini sudah sangat baik.

Djonieri memberikan gambaran sekaligus usulan mekanisme pembayaran premi dalam asuransi makan bergizi gratis. Dia mencontohkan misalnya satu box menu makan bergizi gratis diberikan alokasi anggaran Rp10.000 sampai Rp15.000, maka Rp1.000 bisa digunakan sebagai biaya preminya.

"Apakah mau misalnya, ini diskusi, pemerintah untuk membayar premi itu disisihkan Rp1.000 per box. Itu kalikan saja berapa box satu hari. Misalnya. Itungan simpelnya gitu. Kalau siapa yang bayar, kalau dari sisi penerima kan tidak mungkin, para siswa. Kemungkinan ya dari yang sudah dialokasikan pemerintah itu dipotong asuransi," ujarnya.

Saat disinggung soal skema tersebut akan memberatkan APBN, Djonieri menegaskan hal tersebut masih sebatan usulan. Besaran preminya juga menurutnya bisa diperkecil.

"Ini kan usulan. Yang ditanggung APBN misal Rp10.000 sampai Rp15.000 Itu bisa dialokasikan untuk asuransi Rp500 perak misalnya, tapi tidak membebani APBN. Tapi deliverable makanan itu terlindungi," pungkasnya.

Sementara itu, Group Head Asuransi Program Pemerintah, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Setiadi Imansyah juga mengatakan program makan bergizi gratis pemerintah dapat menjadi peluang asuransi masuk terlibat.

Tidak sebatas pada proteksi di makanannya, Setiadi melihat potensi asuransi mendukung program makan bergizi gratis bisa pada proteksi properti pada dapur-dapur yang dibangun pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami diskusi MBG [makan bergizi gratis] dengan Badan Gizi Nasional bahwa kami lihat potensinya besar untuk dilakukan program inisiasi. Kami diskusi, artinya dalam program MBG ada kantong-kantorng dapur, dan itu cukip banyak sekitar 30.000 dapur bertahap," ujar Setiadi.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah membutuhkan sekitar 30.000 mitra untuk memenuhi pasokan makanan bagi program makan bergizi gratis. Sampai Januari 2025 lalu, setidaknya baru ada sekitar 13.000 mitra bergabung dan aktif menyuplai makanan program makan bergizi gratis.

"Tadi seperti yang Pak Djonieri bilang, ini potensi bisnis asuransi bisa jadi terhadap propertinya, keracunan makanan, atau penyaluran makanannya ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program MBG," pungkasnya.