Otoritas Israel memberikan pengakuan terhadap 13 area permukiman Yahudi yang baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pengakuan ini menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf -- kami mengibarkan bendera, membangun dan menetap," kata Smotrich.

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Smotrich memuji keputusan itu sebagai "langkah penting" bagi permukiman Israel di Tepi Barat. Smotrich dikenal sebagai tokoh terkemuka yang menyerukan Israel untuk secara resmi menganeksasi Tepi Barat, seperti yang telah dilakukan terhadap Yerusalem Timur -- langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Kecaman juga datang dari kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Hamas menyebut langkah Israel itu menjadi bukti bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan "proyek penggantian rasis".

Disebutkan juga oleh Hamas bahwa langkah Tel Aviv itu menjadi "upaya putus asa untuk memaksakan kenyataan di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina".

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa realokasi anggaran ke program makan bergizi gratis membuat perekonomian lesu.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto dampak dari efisien anggaran—sesuai amanat Inpres No. 1/2025—ke perekonomian nasional.

Salah satu tujuan efisiensi itu sendiri untuk merealokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) lain ke pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG). Awalnya, program MBG hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp100 triliun namun kini ditambah menjadi Rp171 triliun.

"Tetapi roll out [implementasi] dari MBG-nya, karena kalau enggak salah baru ratusan miliar [yang dibelanjakan] dari Rp171 triliun, itu secara makrosiklikal itu agak berbahaya, karena spending [belanja] pemerintah itu akan lag [lambat]," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Padahal, sambungnya, belanja pemerintah berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, MBG harus diimplementasikan secara bertahap

Bahkan, percepatan implementasi MBG—agar belanja pemerintah tidak melambat—sangat sulit. Arief mencontohkan, implementasi MBG sangat tergantung kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Oleh sebab itu, DEN khawatir pemerintah sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun ini.

"Concern [kekhawatiran] ini sudah kita sampaikan ke presiden, 'Ini ada bahaya seperti ini.' Kita belum tahu solusi persisnya seperti apa, tapi untuk berhati-hati, karena [implementasi] MBG ini akan lebih pelan daripada uang yang sudah dialokasikan [ke K/L lain], sehingga dampaknya akan membuat ekonomi jadi lesu," ucap Arief.

Lebih lanjut, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu juga telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program MBG.

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

Oleh sebab itu, Arief menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Bahwa sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah juga harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," kata Arief.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat rata-rata masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mendukung keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat desa.

"Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan semakin meluas, karena gizi yang baik adalah fondasi dari kesehatan yang prima," ucapnya seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga masyarakat, dalam mendukung kesuksesan Program MBG.

"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Pemerintah harus terus memberikan dukungan penuh, sementara sektor swasta bisa berkontribusi dalam penyediaan bahan bergizi. Masyarakat juga harus berperan aktif agar hasilnya maksimal," katanya.

Hal tersebut pun disampaikan Alifudin dalam kegiatan sosialisasi Program MBG yang digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 22-23 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut Alifudin juga memberikan apresiasi terhadap peran BGN dalam menjalankan Program MBG. Ia mendorong lembaga tersebut untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi guna memastikan program itu tetap relevan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi antara lain kesehatan, Alifudin juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap program-program kesehatan masyarakat, termasuk Program BMG.

Menurutnya, pengawasan yang efektif akan memastikan anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke desa-desa lain, seperti di Kalimantan Barat, agar lebih banyak warga dapat merasakan manfaatnya.

Alifudin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pola makan sehat dan bergizi demi menciptakan generasi yang lebih kuat dan berkualitas.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional mengakui bahwa program makan bergizi gratis tidak akan berdampak secara signifikan ke pertumbuhan ekonomi pada 2025.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis Input-Output melalui dua skenario yaitu financing (pembiayaan) dan provision (penyediaan) terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

"Hasilnya bagaimana? Pertama mungkin yang menurut saya expectedly [sesuai dugaan] adalah karena sifatnya yang reallocative financing structure-nya [pembiayaannya melalui realokasi anggaran], itu dampak ke PDB itu nggak akan besar," ujar Arief dalam diskusi publik Doctrine UK secara daring, dikutip Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa program MBG hanya akan menambah sekitar 0,01% sampai dengan 0,26% pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Alasannya, ada pertukaran yang terjadi karena pembiayaan program MBG berasal dari realokasi anggaran seperti yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 1/2025.

Misalnya, agrikultur akan menjadi sektor tumbuh signifikan akibat program MBG. Sebaliknya, sektor lain seperti jasa kemungkinan akan mengalami kontraksi pertumbuhan.

"Sifatnya yang realokatif ini membuat ekonomi growth impact-nya [dampak pertumbuhan ekonominya] tidak besar. Menurut saya perlu di kalangan pemerintah harus lebih diedukasikan dan MBG itu jangan terlalu dibebani berbagai macam target," jelas Arief.

Oleh sebab itu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran itu menyatakan seharusnya fokus program MBG bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun sebagai investasi sumber daya manusia agar menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, Arief mengungkapkan hasil analisis DEN menunjukkan bahwa dalam jangka pendek program MBG bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja dari 900 ribu sampai dengan 1,9 juta.

Sejalan dengan itu, program MBG diyakini akan memperkecil ketimpangan pendapatan. Menurutnya, program MBG akan meningkat pendapatan masyarakat miskin hingga 8%—10% sementara pendapatan orang kaya hampir tidak terdampak sama sekali.

Salah satu alasannya, sambung Arief, karena sektor yang paling terdampak secara positif dari program MBG adalah agrikultur—yang merupakan sektor tempat kebanyakan masyarakat miskin bekerja.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau misalkan hasilnya itu lumayan. Misalkan kemiskinan itu bisa sampai turun menjadi 5,8% dari yang awalnya 9%.

Lalu ketimpangan juga bisa berkurang sampai 3,8%, itu relatif besar karena ketimpangan itu jarang bergerak," ungkapnya.

Sebagai perbandingan, hasil perhitungan DEN tersebut berbeda dengan hasil perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan akan ada penambahan anggaran MBG yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun pada 2025.

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% (sementara perhitungan DEN hanya sekitar 0,01%—0,26%) terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

"Saya berharap bahwa ini [program MBG] akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

BLITAR - Pemerintah terus memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi MBG yang digelar di MTs. Ma’arif Bakung, Jl. Kh. Zaid 37, Bakung Udanawu, Blitar, pada Minggu (23/3/2025). 

Acara yang dihadiri oleh 300 peserta, termasuk tokoh masyarakat setempat, ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Program MBG, yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN), diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak-anak, serta memberdayakan petani dan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan. 

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

“Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Dengan ini, kita bisa memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Nurhadi.

Nurhadi juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kepuh, Tulungagung, sebelum bulan puasa. Ia memastikan bahwa proses produksi hingga distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran. 

“Kabupaten Tulungagung sudah memiliki 3 SPPG yang beroperasi dan telah memberikan manfaat kepada sekitar 9.000 penerima. Kami berharap program ini bisa diperluas ke daerah lain, termasuk Blitar,” tambahnya.

Tenaga Ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerja Sama BGN, Kolonel Andy Charman, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pemda, dan masyarakat untuk keberhasilan program MBG. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar membutuhkan 102 dapur gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.

“Kecamatan Ponggok memerlukan 8 dapur, Kecamatan Kanigoro 6 dapur, dan setiap kecamatan lainnya akan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan jumlah siswa. Saat ini, Kecamatan Ponggok dan Srengat telah mendaftar, dan dalam waktu dekat BGN akan membangun 3 dapur di Kabupaten Blitar,” jelas Kolonel Andy Charman.

Program MBG juga melibatkan pondok pesantren sebagai mitra strategis, dengan harapan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan tinggi sesuai prinsip Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program ini menyasar empat kelompok utama, yaitu pelajar (PAUD hingga SMA/sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG, yang pertama kali diluncurkan di Indonesia ini, mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. 

Menurut Menteri Keuangan, anggaran tersebut akan ditambah Rp 100 triliun, sehingga total menjadi Rp 171 triliun. Dengan tambahan anggaran ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Dengan dukungan anggaran yang besar, kami yakin program ini akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kasus stunting dan mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing,” ujar Nurhadi.

Editor : Ali Masduki

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ditiadakan saat anak-anak libur Lebaran.

"Jadi makan bergizi untuk anak sekolah mengikuti hari anak sekolah. Jadi kalau sekolah libur, ya libur," kata Dadan di Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

"Kenapa? Karena kalau kita memberikan makan bergizi, itu effort-nya kan besar ya. Tidak semua anak itu (rumahnya) dekat dengan sekolah. Jadi ada yang harus jalan kaki 2 km ada yang melewati hutan," sambungnya.

Program MBG ini akan diliburkan mulai 21 Maret hingga 8 April 2025, seiring dengan jadwal libur sekolah Idulfitri.

Meski pelayanan MBG anak sekolah libur, program ini masih berjalan untuk para ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam radius layanan sekitar 4 km.

"Pelayanan masih akan diberikan kepada ibu hamil, menyusui, dan anak balita," katanya.

"Libur ini juga dimanfaatkan untuk menyiapkan menu, infrastruktur, serta aspek pendukung lainnya, sehingga saat sekolah kembali aktif, makanan bergizi sudah siap untuk didistribusikan," pungkasnya.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah yang layak buat masyarakat. Pengembang yang bertanggung jawab dinilai dapat membangun rumah yang berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan kunjungan ke dua perumahan subsidi di Karawang pada Sabtu (22/3). Ia memastikan rumah yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas.

Lokasi pertama ada di perumahan Eternal Village, Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berbincang dengan sejumlah warga dan mendapati tidak ada keluhan soal bangunan maupun lingkungan perumahan. Ia menanyakan terkait banjir, kebocoran bangunan, aliran air hingga pengelolaan sampah.

"Ternyata rumah subsidi juga bisa berkualitas. Hal itu sangat tergantung kepada pengembangnya, kalau dia tanggung jawab, profesional, bisa seperti Bapak dan Ibu mendapatkan tempat yang bertanggung jawab dan bagus dan layak huni seperti ini," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat dan negara sangat membutuhkan pengembang yang bertanggung jawab. Ara berharap pengembang dapat meningkatkan pembangunan rumah yang berkualitas agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya senang menemukan pengembang-pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat bisa memiliki rumah yang berkualitas dan bagus. Coba bayangkan jika pembelian rumah pertama dan masa cicilannya sampai belasan tahun, tapi rumah yang didapatkan tidak berkualitas. Bayangkan bagaimana perasaan pembeli hunian," katanya.

Kemudian, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat. Ia berbicara langsung dengan warga dan menanyakan keluhan mereka.

"Kita ajak ngobrol sebagai pengembang juga bertanggung jawab dengerin warga keluhannya," imbuhnya.

Ara menyampaikan sudah ada anggaran untuk menyalurkan 220 ribu rumah subsidi tahun ini. Untuk itu, pihaknya pun ingin memastikan masyarakat mendapat kualitas rumah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Ara menemukan warga yang bekerja di bidang informal. Mesti tak punya slip gaji, ada warga yang dapat membeli rumah komersial seharga Rp 450 juta dengan cicilan Rp 3,5 juta per bulan.

"Di sini ada rumah komersial dan subsidi yang fasilitasnya bisa dinikmati semua. Ini ada penghuni, yang satu pedagang batagor yang satu buka usaha warkop dan rental PS. Mereka tidak punya slip gaji, tapi bisa membeli rumah. Pak Prabowo sangat mengedepankan perumahan. Inilah contoh bagaimana kita melihat developer yang bertanggung jawab dengan apa yang dijual," ujar Menteri Ara.

Di samping itu, salah satu penghuni Eternal Village Muhammad Azzam (31) merasa puas dengan rumah yang sudah ditempati selama empat tahun. Ia yakin untuk membeli rumah tersebut lantaran kawasannya tidak terkena banjir ketika melakukan survei.

"Alhamdulillah ngga kebayang dan ngga kepikiran dengan DP Rp 3 juta udah bisa punya rumah tipe 30/60, bangunannya bagus, jalannya rapi sudah dicor, saluran airnya aman dan lokasinya juga strategis," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Pegunungan dilaksanakan lima kali dalam seminggu.

Program MBG diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya beberapa waktu lalu.

Ketua Kelompok Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Wahyu Adi Pratama di Wamena, Minggu, membenarkan bahwa program MBG akan diberikan lima kali dalam seminggu, kecuali hari libur.

“Selama lima hari mulai Senin-Jumat, siswa, guru, ibu hamil, ibu menyusui, balita akan memperoleh MBG yang telah kami mulai di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,” katanya.

Menurut Wahyu, dalam komposisi MBG ada kue, susu, daging sapi, ayam, telur, sayur, nasi, dan umbi-umbian.

“Kami pastikan setiap pemberian MBG ini nilai gizi yang sajikan terpenuhi dan seimbang, sehingga penerima manfaat dapat terpenuhi asupan gizinya,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengoperasian dapur umum untuk menyediakan MBG saat ini terdapat dua tempat, yakni di Jalan Bhayangkara Wamena, namun masih satu yang beroperasi.

“Sementara baru satu dapur yang beroperasi, karena yang satu lagi pengelolanya ada kedukaan, sehingga baru berjalan setelah Lebaran,” katanya.

Dia menambahkan satu dapur per harinya mampu menyiapkan 3.500 porsi MBG bagi penerima manfaat.

“Seandainya dua dapur sudah beroperasi maka setiap harinya mampu menyiapkan 7.000 porsi bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Dia menyebut yang terlibat dalam proses memasak setiap dapurnya ada 47 orang, dan ditambah tiga orang dari Badan Gizi Nasional (kepala SPPG-BGN, ahli gizi dan akuntan).

“Karyawan atau untuk yang masak campuran, ada putra daerah (OAP) hampir sebagian besar itu mewakili dari unsur pemuda, adat dan gereja,” katanya.

Dia menyampaikan program MBG ini juga membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi orang asli Papua (OAP) Pegunungan.

“Tujuannya ayo sama-sama, pemuda dan masyarakat asli di sini memberikan MBG, kerja dengan tulus, ikhlas bagi generasi muda ke depannya,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), yang telah berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis.

"Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tetapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri," kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara "Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa" sekaligus meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (22/3).

Sama ketika pandemi COVID-19, Ibas mengapresiasi para prajurit TNI yang telah berperan aktif dalam menjalankan operasi militer selain perang guna mendukung program-program pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG.

Dia juga mengapresiasi peran Komando Distrik Militer (Kodim) Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

Ibas pun mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

"Karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut tanah air ini, ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Pastikan anak-anak kita dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP merasakan dengan kualitas yang baik dan sehat,” ujarnya.

Ibas menambahkan, "Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program makan bergizi, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran."

Di sisi lain, Ibas menyinggung soal supremasi sipil dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang menjadi isu aktual saat ini.

"Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di tanah air. Setuju? Dan saya yakin, Presiden Prabowo juga mengerti tentang hal itu," katanya.

Dalam memastikan supremasi sipil, ujarnya lagi, RUU TNI memberikan pembatasan dan penyempurnaan terhadap tugas yang diembannya.

"Agar TNI yang hari ini tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI, juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa DPR RI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan TNI dan Polri beserta keluarganya.

"Memastikan tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu," katanya.

Di akhir sambutannya, Ibas mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tanah air.

"Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Acara dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

"Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro. Hal ini sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak. Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan," kata Priyadi seperti dalam rilis yang diterima detikKalimantan, Minggu (23/3/2025).

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Untuk itu, melalui groundbreaking yang dihadiri oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR, yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan, yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m², dan dengan luas bangunan sebesar 36 m² yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional.

Rumah-rumah itu akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya.

Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Sebanyak 500 rumah gratis bagi MBR akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro, dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025. Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Groundbreaking ditutup dengan syukuran di Masjid At-Thohir Desa Warukin, yang diisi dengan kegiatan Buka Puasa Bersama 225 anak yatim dan pesantren di sekitar wilayah Tabalong, serta dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabalong.

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terealisasinya kegiatan seremoni groundbreaking, juga untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah operasional Adaro.

Video: Ambulans Tabrakan Banteng dengan Truk di Mantewe Kalsel

Video: Ambulans Tabrakan Banteng dengan Truk di Mantewe Kalsel

KOTA JAMBI, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan forum RT se-Kota Jambi terkait masalah banjir di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Jambi dan DPRD.

Camat Kota Baru, Jauharul, menjelaskan bahwa banjir yang melanda kawasan tersebut disebabkan drainase yang tidak mampu menampung air hujan.

"Dari drainase yang berada di Kelurahan Kenali Asam, air menyeberang ke jalan dan permukiman," ujarnya saat ditemui di lokasi unjuk rasa pada Minggu (23/3/2025).

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menegaskan bahwa masalah drainase telah menjadi persoalan yang tidak kunjung teratasi selama puluhan tahun.

"Sudah puluhan tahun tidak bisa diselesaikan sampai saat ini. Sudah berapa kali pergantian kepala daerah, kami sudah meminta agar anggaran ini fokus dalam penyelesaian banjir," ungkapnya.

Yasir juga meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana-Diza, memasukkan penyelesaian masalah banjir ke dalam program kerja 100 hari mereka.

Ia menambahkan, masalah ini telah berulang kali dibahas dalam diskusi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pihak balai, namun hingga kini belum ada solusi konkret.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penanganan masalah banjir yang telah berlangsung lama di daerah tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia mengaitkannya dengan permasalahan gizi anak di Indonesia.

Mulanya, Dadan bicara tentang penduduk Indonesia yang terus bertumbuh, khususnya di kelas masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu.

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.