JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi membebaskan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan itu dikeluarkan menyusul adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu akan dimasukkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Awalnya kebijakan ini akan dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE), tetapi berdasarkan masukan kepala daerah, kami mengubahnya menjadi Peraturan Kepala Daerah," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Tito menekankan program ini hanya berlaku untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dia pun mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak ada permainan dalam program tersebut.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemdanya, dinolkan saja pura-pura. Tahu-tahu dijual ke kelas menengah. Itu akan ada sanksi teguran atau lapor polisi," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan ini akan berlaku bulan depan.

Dia bilang program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas Maruarar.

"Ini bukan kebijakan biasa-biasa saja. Ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat kecil," sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah selama setahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Bahkan, pemerintah melalui Satgas Perumahan menyatakan pihaknya menargetkan ada 15 juta rumah yang akan dibangun selama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis target itu bisa dicapai dengan pembangunan rumah yang setiap tahunnya ditargetkan bisa mencapai 3 juta rumah.

"Jadi bukan 3 juta rumah sekian tahun, tetapi akan terus bertambah menjadi 15 juta rumah, sehingga harusnya 3 juta rumah itu tertekan setiap tahun. Jika dalam satu periode (kepemimpinan Prabowo) bisa 15 juta rumah, jika dia dua periode bisa 30 juta rumah, dan kita harus benar-benar ambisius,” ujar Hashim dalam dialog Propertinomic di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bangga atas disepakatinya surat keputusan bersama (SKB) Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait kebijakan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kebijakan ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar pro rakyat.

"Saya betul-betul sedih, tapi juga bangga kita mampu ternyata mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat pada saat baru 40 hari pemerintah ini berjalan," kata Maruarar dalam paparannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menandatangani SKB tersebut, Senin (25/11/2024).

Ia pun berharap, ke depannya pemerintahan ini semakin banyak melahirkan kebijakan yang pro rakyat.

Dia mengingatkan bahwa visi misi Presiden Prabowo adalah gotong royong untuk rakyat. Visi misi itu, jelas Ara, harus dilakukan dengan baik dan kompak oleh seluruh menteri Presiden.

"Karena visi misi beliau adalah Gotong Royong untuk rakyat, dan juga kompak menjadi super tim membangun bangsa Indonesia," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Maruarar juga menyampaikan bahwa kebijakan tiga juta rumah ini adalah hasil kerja tim dan bukan kerja orang per orang.

Dalam kesempatan ini, ia turut menyampaikan kesediaan Kementerian PKP untuk membantu membuatkan rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN) pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian PU, apabila diperlukan.

"Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," ujar Ara disambut tepuk tangan meriah seluruh peserta dari ASN Kemendagri maupun Kementerian PU.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah," tambahnya.

Ia menyatakan kembali kesiapan jajaran PKP untuk membantu hal tersebut. Dengan begitu, menurutnya, Kementerian PKP pun merasa bahagia karena bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Jakarta -

Pemerintah telah resmi menghapus retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu disebut mulai berlaku bulan depan.

Awalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanyakan kapan aturan tersebut bisa berlaku. Ia bertanya apakah aturan tersebut sudah bisa berlaku pada Januari 2025 kepada Menteri Dalam Negri Tito Karnavian.

Kemudian, Tito menjawab aturan tersebut bisa berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

(abr/das)

Jakarta -

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi dilakukan. Ada kriteria rumah MBR agar bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Untuk rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Ada juga kriteria MBR dalam hal penghasilan. Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Sebagai infotmasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

(abr/zlf)

Jakarta -

Pemerintah menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut akan dilakukan hari ini.

Penandatanganan SE tersebut akan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penandatanganan akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

Pantauan detikcom di lokasi Menteri PKP datang sekitar pukul 10.22 WIB dengan menggunakan pakaian dinas berwarna putih. Pria yang akrab disapa Ara ini kemudian memasuki aula untuk menandatangani SE tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah ada di lokasi karena sebelumnya sedang melakukan rapat koordinasi mengenai inflasi.

"Ini sudah hadir Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Kita masih nunggu Menteri PU Dody Hanggodo kira-kira 5-10 menit lagi hadir," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (25/11/2024).

Tak lama setelah itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo datang menggunakan batik. Selanjutnya Tito mulai memaparkan hal-hal terkait penghapusan PBG dan BPHTB untuk MBR.

Sementara itu, Ara menambahkan bahwa hari ini pihaknya bersama dengan Kementerian PU dan Kemendagri akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," paparnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyampaikan informasi terkait penandatanganan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini khusus untuk MBR dan Kementerian PKP sudah memiliki daftar pengembang untuk program tersebut.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Tito juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

(abr/zlf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait tak bosan-bosannya menyindir dukungan Anies Baswedan ke cagub Jakarta Pramono Anung. Kali ini ia mempertanyakan mengapa akar rumput Anies yang berbeda bisa menyatu ke PDIP.

"Ya, biar nanti rakyat memilih, Anies kan selama ini grassroot-nya dan PDI P berbeda. Sekarang disatukan, biar rakyat Indonesia dan Jakarta bisa menilai. Tapi sekarang bisa bersatu. Kenapa? Ya, pikir sendiri," katanya, Sabtu (24/11/2024).

Menurut Maruarar berdasarkan hasil survei yang ia terima suara Ridwan Kamil meningkat setelah Anies memberi dukungan kepada Pramono Anung.

"Dan sesudah Anies mendukung, Pramono Anung malah menurun. Menurut saya, grassroot-grassroot pendukungnya itu mulai berubah," katanya.

Menurutnya, perubahan ini menunjukkan bahwa sebagian besar grassroot pendukung Anies kini lebih memilih mengikuti tokoh-tokoh seperti Jokowi dan Prabowo daripada tetap mendukung Anies.

"Secara survei juga head-to-head terus, posisi antara satu dan tiga, kemarin saya dapat undangan di indikator, itu hasilnya trennya, menurut hitungan Ridwan Kamil, meningkat," katanya.

Ia juga mengungkapkan calon gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil lebih berpengalaman dibandingkan calon gubernur nomor urut 3 Pramono. Menurutnya itu karena RK sapaan pernah menjabat sebagai wali kota hingga gubernur.

Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung dan Rano Karno, Chico Hakim menyayangkan pernyataan Menteri Perumahan Maruarar Sirait, bicara hal sensitif suku agama dan ras (SARA) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Menurutnya, di tengah-tengah masa kampanye, di mana pasangan calon (paslon) sangat menghindari dan mengingatkan pada pendukung untuk menjauhkan hal-hal yang bisa menyinggung SARA. Namun, tindakan tercela itu justru dilakukan Maruarar Sirait.

“Sayang sekali pejabat negara membawa politik identitas di Pilkada Jakarta. Ini sangat kami sayangkan,” kata Chico Hakim kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).

Chico mengatakan, pada saat semua unsur kekuatan peserta Pilkada Jakarta 2024 berkampanye tanpa membeda-bedakan antara suku agama ras, tetapi pernyataan SARA justru datang dari seorang pejabat negara.

“Harapan kami pernyataan pejabat ini tidak mengganggu keharmonisan antar umat beragama, baik mayoritas maupun minoritas. Sehingga kampanye dan pemilu ini bisa berlangsung damai sampai akhir tanpa ada polarisasi,” ujarnya.

Selain menyayangkan pernyataan SARA yang dilontarkan Maruarar Sirait, Chico juga mengimbau kepada semua pihak siapa pun itu, termasuk para pejabat negara khususnya, untuk menghindari hal-hal yang bisa memecah belah bangsa.

“Kami juga berharap Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung juga jujur dan adil. Harapan ini juga kami tujukan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintahan agar dapat bersikap netral, tidak memihak pada siapa pun juga calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta,” pungkas Chico Hakim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara sempat menyinggung hubungan antara Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Ia menceritakan bagaimana kedua tokoh tersebut akhirnya berdamai demi bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Ara ketika sambutan di acara kampanye terbuka terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono di lapangan banteng, Sabtu (23/11/2024).

"Kita mau jujur dalam politik? Kalau saya tanya jawab jujur. 2014 pendukung Jokowi angkat tangan, 2014 pendukung Prabowo angkat tangan," tanya Ara kepada simpatisan nomor urut 1 tersebut.

"2019 pendukung Jokowi angkat tangan, 2019 pendukung Prabowo angkat tangan. 2019 yang menang Jokowi atau Prabowo, siapa yang menang? Siapa?," lanjutnya.

Selanjutnya, Ara mengatakan kalau Jokowi sempat menceritakan padanya ingin mengajak Prabowo ke kabinet. Ia mengatakan saat itu sebagian pendukung Jokowi tidak menyetujui hal tersebut.

"Tapi Jokowi cerita sama saya, mas Ara saya mau ajak Prabowo dalam pemerintahan saya. Ingin negara ini rukun negara ini bersatu walaupun pendukung saya sebagian tidak setuju tapi demi bangsa dan negara saya lakukan kerukunan di atas segala galanya," katanya.

Ia pun juga menceritakan bagaimana Prabowo dianggap pengkhianat oleh sebagian pendukungnya. Namun, ia mengatakan Prabowo merasa rela melakukan itu demi bangsa dan negara.

"Saya ketemu dengan Prabowo. Prabowo sampaikan, mas Ara sebagian pendukung saya menganggap saya penghianat mengapa mau bergabung dengan Jokowi. Tapi demi bangsa dan negara saya mau bersatu dengan Jokowi untuk memimpin dan mengelola Indonesia yang kita cintai dengan baik," katanya.

Ia mengatakan kedua tokoh tersebut, Jokowi dan Prabowo, secara nyata telah menjalankan kerukunan bernegara. .

"Kalau yang lain omon omon aja, tapi ini bukan contoh buat Indonesia saja tapi contoh untuk Dunia bahwa pernah melawan tapi menurunkan egonya untuk kerukunan. Tepuk tangan buat Jokowi dan Prabowo," katanya.

Selain itu, Ara menanyakan kepada para simpatisan hingga masyarakat soal sosok yang didukung Prabowo, Jokowi hingga Gibran di pilkada Jakarta.

"Prabowo dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Gibran dukung siapa?," katanya.

"Ridwan Kamil," jawab para simpatisan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai dukungan mantan gubernur DKI Anies Baswedan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono-Rano tak membuatnya gentar. Menurutnya, hal tersebut malah membuat tambah semangat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ara sapaan akrabnya ketika sambutan di acara kampanye Akbar Paslon 01 di lapangan banteng, Sabtu (23/11/2024). "Saya dengar mas Anies dukung pramono anung? Betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul?," katanya.

Ia juga mengatakan untuk melihat siapa nantinya yang lebih kuat antara calon yang didukung Anies atau didukung Prabowo dan Jokowi. "Kita lihat lebih kuat PDIP atau Anies atau RK yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo, Kita liat biar jelas, setuju?," katanya.

Menurutnya jika Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur, aliran anggaran dana untuk Jakarta bisa bertambah banyak. Ia mengatakan itulah salah satu alasan dirinya mendukung pasangan calon nomor urut satu tersebut.

"Kalau presidennya Prabowo gubernur nya, dari KIM partai yang solid, kompak gak? bagus ga warga Jakarta? Anggaran dari pusat bisa makin banyak ga ke Jakarta?," katanya.

"Buat pendidikan buat kesehatan, buat kebersihan lebih banyak ga? Jadi jelas ga? kenapa kita harus dukung RK," katanya.

Pihaknya sekali lagi menegaskan dengan adanya dukungan Anies di Paslon nomor urut 3 tak membuat gerbong RK gentar. Ia juga menyayangkan kalau dukungan Anies tersebut tak dimulai sejak awal.

"Jadi kalau mas anies ada di sana itu bukan buat kita grogi tp itu membuat kita tambah semangat. Harusnya mas Anies dukungnya dari dulu," katanya.

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait mengatakan bahwa partai politik (parpol) pengusung Cagub-Cawagub Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) lebih kuat dari PDIP maupun Anies Baswedan. Hal itu diungkap pria yang akrab disapa Ara untuk merespons dukungan Anies Baswedan kepada Cagub-Cawagub Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Ara menegaskan, dukungan yang diberikan Anies kepada Pramono-Rano Karno tidak membuat pihaknya hilang semangat untuk memenangkan pasangan RIDO. Justru, kata Ara, partai pendukung pasangan RIDO yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus lebih kuat dan solid.

"Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak?" kata Ara di Kampanye Akbar RIDO di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

"Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas, setuju?" sambungnya.

Ara menjelaskan, Jakarta akan semakin baik jika dipimpin Ridwan Kamil. Terlebih, Ridwan Kamil satu koalisi dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga anggaran dari pemerintah pusat akan lebih mudah.

"Kalau presidennya Prabowo, gubernurnya Ridwan Kamil dari KIM, partai yang solid, kompak nggak? Bagus nggak warga Jakarta? Anggaran-anggaran dari pusat bisa makin banyak nggak ke Jakarta? Buat pendidikan, buat kesehatan, buat kebersihan lebih banyak nggak? Jadi jelas kenapa kita mesti dukung Ridwan Kamil? Jelas?" katanya .



Jadi, kata Ara, kalau Anies ada di kubu Pramono-Rano, hal itu tidak membuat RIDO grogi. "Tapi itu membuat kita tambah semangat. Harusnya Mas Anies dukungnya dari dulu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Politkus Gerindra Maruarar Sirait menyinggung PDI Perjuangan (PDIP) dan Anies Baswedan saat memberikan sambutan di kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil – Suswono (RIDO).

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan hanya RIDO yang didukung penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Dia lantas membandingkan Pramono Anung – Rano Karno yang didukung PDIP dan Anies Baswedan.

“Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies, atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas, setuju?” ujarnya dalam kampanye akbar RIDO di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini juga mengaku tidak ambil pusing bila calon lain mendapat dukungan dari beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Anies Baswedan. Sebab, kata Ara, RIDO turut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh selain Jokowi, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia tak luput menjanjikan bahwa jika RIDO terpilih sebagai nakhoda provinsi DKI Jakarta, maka anggaran dari pemerintah pusat diklaim bakal melimpah.

“Kalau presidennya Pak Prabowo, gubernurnya Ridwan Kamil, partai koalisinya solid, akan bagus untuk warga Jakarta. Anggaran dari pusat bisa semakin banyak,” ucapnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dukungan dari para tokoh, partai politik, relawan, organisasi masyarakat, dan masyarakat Jakarta sudah sangat jelas.

Dalam hari terakhir kampanye, Ridwan Kamil atau biasa disapa RK kembali mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih dan mencoblos paslon nomor urut 01. Dia pun berjanji bakal menghadirkan Jakarta sebagai kota yang menjunjung keadilan, serta memastikan seluruh masyarakat hidup bahagia dan sejahtera.

“Jangan lupa, tanggal 27 nanti, coblos nomor satu, coblos yang ada monasnya. Enggak usah lihat yang lain,” ucap Ridwan Kamil.

Kampanye akbar merupakan agenda politik terakhir dari masing-masing pasangan calon (paslon) yang bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Selepas kampanye akbar, masa tenang akan diberlakukan pada 24 hingga 26 November dan waktu pemilihan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

Politisi Gerindra Maruarar Sirait ingin membuktikan siapa yang lebih kuat antara kekuatan politik PDIP dan Anies Baswedan di kubu Pramono Anung-Rano Karno dengan Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto di pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Ia memamerkan dukungan dari Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke RK.

"Kita lihat lebih kuat PDIP atau Anies atau RK yang didukung Jokowi dan Prabowo," kata Ara di kampanye akbar RIDO, Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11).

Ia pun menyatakan tak gentar menghadapi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengambil posisi mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.

Ara yang mendukung RK-Suswono itu justru mengatakan seharusnya Anies sudah dari dulu mengambil posisi demikian.

Ara mengaku justru tambah semangat berhadapan dengan Anies yang berada di posisi berseberangan.

"Jadi kalau Mas Anies ada di sana itu bukan buat kita grogi. Tapi itu membuat kita tambah semangat. Harusnya Mas Anies dukungnya dari dulu," ucapnya.

RK-Suswono jadi salah satu kontestan di Pilkada Jakarta 2024. Mereka diusung koalisi besar mulai dari Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, hingga PKB.

Mereka menghadapi Pramono Anung-Rano Karno yang didukung PDIP dan Hanura serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur perseorangan atau independen.

Pada hari ini, RK-Suswono menggelar kampanye akbar pamungkas di Lapangan Banteng, Jakarta pada hari terakhir masa kampanye Pilkada serentak 2024.