PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menyatakan kesiapan untuk mendukung target besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta hunian per tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya dalam acara Public Expose WIKA 2024. Mahendra mengatakan, WIKA siap mendukung melalui berbagai lini bisnisnya.

"Jika pemerintah membutuhkan kontribusi WIKA dalam program tersebut, kemudian WIKA sebagai agen yang diperlukan juga dari pemerintah, kita siap untuk bisa mendukung program tersebut," kata Mahendra, lewat saluran telekonferensi, Kamis (28/11/2024).

Mahendra mengatakan, pihaknya siap untuk mendukung program Asta Cita Prabowo. Dengan kompetensi WIKA saat ini, pihaknya juga siap untuk menunjang program-program pemerintah seperti swasembada dengan menguatkan ketahanan pangan, energi, hingga sumber daya air (SDA).

"WIKA siap untuk menunjang program-program pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan SDA melalui kompetensi-kompetensi WIKA pada beberapa proyek-proyek yang memang sudah dijalankan," ujarnya.

Diharapkan, outlook perusahaan pada 2025 mendatang akan banyak proyek-proyek yang sejalan dengan program Asta Cita seperti peningkatan fasilitasi hilirisasi, peningkatan proyek-proyek untuk mendukung sumber daya air, dan sebagainya.

Mahendra menambahkan, pada tahun depan WIKA juga akan tetap berfokus kepada proyek-proyek infrastruktur, kemudian proyek-proyek penunjangan program-program pemerintah sekaligus yang menjadi fokus utama.

Di sisi lain, saat ditanya tentang rencana pemerintah dalam membatasi anggaran infrastruktur dan dampaknya terhadap perusahaan, Mahendra masih menunggu finalisasinya. Ia menambahkan, WIKA juga punya kompetensi di bidang lainnya.

"Kompetensi di bidang Engineering, Procurement, Construction, dan Commissioning (EPCC) yaitu banyak pengerjaan proyek-proyek diutilisasi seperti industrial plant, proyek-proyek pembangkit listrik, smelter, processing plant, dan sebagainya, yang ini diharapkan juga akan menjadi target-target pasar WIKA di 2025 dan ke depan, selain daripada proyek-proyek infrastruktur," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20, kini dipandang sebagai negara dengan ekonomi berkembang yang memiliki prospek menjanjikan.

Namun di balik pencapaian tersebut, ada kenyataan kontras yang hingga kini masih membayangi, yakni sekitar 25 persen anak Indonesia tidak memiliki akses terhadap makanan.

"Apa gunanya Indonesia menjadi anggota G20, jika 25 persen anak-anak di negara ini tidak punya cukup makanan?," ujar Presiden Prabowo Subianto saat hadir di Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, pada 17 November lalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, populasi anak usia 0--19 tahun di Indonesia mencapai sekitar 88,7 juta jiwa. Artinya, lebih dari 22 juta anak hidup dalam kondisi ketidakcukupan pangan.

Situasi itu pun menempatkan Indonesia di urutan ke-77 dari total 127 negara di dunia dengan tingkat kerawanan pangan berkategori 'sedang' versi laporan terbaru Indeks Kelaparan Global yang diumumkan via laman Global Hunger Index.

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh organisasi nonpemerintah dari Jerman, Welthungerhilfe, itu menempatkan Indonesia di posisi yang cukup serius dibandingkan anggota G20 lainnya.

Berdasarkan data tersebut, 7,2 persen populasi Indonesia kekurangan gizi, 26,8 persen anak mengalami stunting, 10 persen balita kekurangan gizi, dan 2,1 persen angka kematian balita dengan akumulasi skor 16,9.

Sebagai perbandingan, Afrika Selatan justru berada di posisi lebih baik dari Indonesia, menduduki peringkat ke-60 dengan skor 12,5. India berstatus tingkat kelaparan serius dengan skor 27,3, menduduki peringkat ke-105.

Belajar dari Brasil dan India

Pada kesempatan G20 di Brasil, Presiden menyatakan ketertarikannya mengadopsi pendekatan program pemberian makan gratis di Brasil untuk anak-anak sekolah di Indonesia.

Brasil dikenal menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Fome Zero atau Tanpa Kelaparan jadi program prioritas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang terpilih pada 2003, untuk menjamin setiap warga Brasil bisa makan tiga kali sehari.

Meski awalnya menghadapi tantangan birokrasi dan kritik, Lula tetap mendorong implementasinya dengan menunjuk pakar pertanian, José Graziano da Silva, untuk memimpin program tersebut.

Pemerintah setempat memproduksi pangan sehat sendiri, mendukung petani lokal untuk memproduksi nasi, telur, daging, sayuran, hingga buah, serta memastikan akses kredit serta bantuan teknis permodalan.

Hasilnya, angka kelaparan di Brasil menurun drastis. Pada tahun 2003, 12 persen populasi Brasil atau setara 22 juta orang mengalami kelaparan, tetapi angka itu menurun lebih dari setengahnya menjadi hanya 10 juta pada akhir masa jabatan Lula.

Program ini juga meningkatkan partisipasi anak-anak di sekolah karena mereka mendapat makanan bergizi, dengan porsi makanan tergantung pada kondisi ekonomi daerah.

Keberhasilan Lula diakui secara global. Pada 2010, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Pemberantasan Kelaparan oleh Badan Pangan PBB (WFP). Program Fome Zero menjadi model yang diadopsi di negara lain, terutama di Afrika, untuk mengatasi kelaparan dunia.

Laporan terbaru berdasarkan survei Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI ke Kota Rio de Janeiro, Brasil, pada 23 Juli, anggaran program makan siang ini melibatkan dana pusat dan negara bagian, dengan biaya per siswa sekitar BRL1,5 atau sekitar Rp4.400.

Sejumlah restoran dilibatkan untuk memproduksi 1.800 hingga 3.000 porsi makanan gratis untuk masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Kemudian, untuk masyarakat umum lainnya dikenai biaya yang sangat terjangkau untuk satu porsi makanan.

Selain mengadopsi skema Brasil, Indonesia juga mempelajari program makan siang di sekolah di India, dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme, yang diluncurkan untuk mengatasi kekurangan gizi, mendukung pendidikan, dan mengurangi kelaparan di kalangan anak-anak.

Dimulai pada 1925 di Chennai, skema ini berkembang menjadi program nasional bernama PM Poshan Shakti Nirman (PM Poshan), yang menyediakan makan siang gratis di sekolah-sekolah negeri dan bantuan pemerintah.

Sejak 1995, program ini secara resmi diperluas melalui Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar, bertujuan meningkatkan partisipasi, kehadiran, dan status gizi anak-anak.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah permukiman di Jakarta, yang sering kali dihadapkan pada ketimpangan antara kawasan elite dan pemukiman padat penduduk, menjadi isu utama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

Tiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta baik nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suwono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno telah menawarkan konsep penataannya.

Harapan dan tujuannya tidak lain agar Jakarta yang lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarkat.

Ridwan Kamil, menata dengan pendekatan manusiawi

Dalam kunjungannya ke permukiman padat di Jalan Bojong Kavling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil menyampaikan tekadnya untuk menata ulang sejumlah wilayah padat penduduk dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

“Saya sudah amati beberapa wilayah yang padat ini nanti ditata ulang dengan keilmuan arsitektur. Mudah-mudahan akan lebih manusiawi. Saya kira masyarakatnya kooperatif,” ujar Ridwan

Bagi Ridwan, penataan ini bukan berarti memindahkan warga ke rumah susun, melainkan lebih pada perbaikan dan renovasi lingkungan sekitar.

Meski demikian, eks Gubernur Jawa Barat ini menegaskan, teknis pelaksanaannya baru akan disempurnakan lebih lanjut jika terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

“Belum tentu (relokasi) kan harus rapat dulu. Saya kan ada anggaran renovasi juga,” ungkap Ridwan.

Dharma Pongrekun: menata dengan memberikan modal

Saat melakukan blusukan di Kampung Gembrong, Cipinang, Jakarta Timur, Dharma Pongrekun berjanji untuk menata permukiman kumuh di Jakarta agar lebih nyaman dan layak huni.

"Ini harus rapi, Jakarta loh ini. Sementara Jakarta yang dibilang maju tetapi begini (kurang rapi)," ujar Dharma.

Dharma sempat terkejut melihat kondisi Kampung Gembrong yang menurutnya jauh dari kata tertata.

Bagi Dharma, sebagai ibu kota negara metropolitan, seluruh wilayah Jakarta seharusnya menunjukkan wajah yang rapi dan teratur.

Dalam momen itu, Dharma juga sempat berdialog dengan warga Kampung Gembrong. Di antaranya, ia menanyakan status kepemilikan rumah warga.

Pramono Anung: menyediakan hunian yang terjangkau

Pramono sebelumnya mengungkapkan, wajah Jakarta tidak hanya terlihat di kawasan elit seperti SCBD, Sudirman, dan Menteng.

Banyak wilayah di Jakarta yang kondisinya jauh dari memadai, bahkan terbilang memprihatinkan karena tingkat kekumuhannya.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, atau Gatot Subroto saja. Selama hampir dua setengah bulan saya dan Bang Doel berkeliling di Jakarta, kami mendapatkan ada 445 RW kampung kumuh. Di sinilah yang menampakkan perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta," ujar Pramono.

Pramono memberikan contoh konkret di wilayah seperti Tanah Tinggi, Kampung Bayam, dan Kampung Apung, yang menurutnya memperlihatkan ketimpangan sosial yang signifikan.

"Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang tidur satu hari dalam satu rumah dibagi menjadi tiga shift, dan kemudian juga banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari," kata Pramono, menggambarkan kondisi yang dialami banyak warga Jakarta.

Menanggapi hal ini, Pramono berkomitmen untuk menata ulang perkampungan yang ada di Jakarta. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga.

"Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau milik pemerintah Jakarta," tegas Pramono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak katering dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang bakal diimplementasi tahun depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, sejatinya, pihaknya akan membangun satuan pelayanan untuk pengadaan menu makan bergizi yang seluruhnya dikelola badan gizi, dengan masyarakat lokal sebagai pekerjanya.

Namun, ia mempersilakan pihak katering yang terbuka untuk bekerja sama, untuk turut ambil bagian.

"Seluruhnya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, jadi nanti kalau ada catering yang bersedia dan siap jadi bagian makan bergizi gratis, kita gunakan catering itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Kendati begitu, pihaknya akan menempatkan pegawai BGN dalam perusahaan catering tersebut untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas menu.

Dadan menuturkan, menu makan bergizi gratis merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Ahli gizi ini bakal ditempatkan di satuan pelayanan seluruh Indonesia.

"Jadi menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi, gizi nasional," ucap dia.

Menunya, kata Dadan, disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing.

Adapun bahan pangan yang menjadi perhatian, antara lain beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, dan ikan.

"Atau bahan pangan lain misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi makanan sehat," ucap dia.

Sementara itu, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Dadan menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Untuk tahap pertama, program makan bergizi gratis bakal menyadari 3 juta anak terlebih dahulu.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," jelasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Pengembang menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menyatakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Surat tersebut dibuat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono mengatakan para pengembang yang tergabung dalam Himperra di seluruh Indonesia turut bergembira atas kabar tersebut. Ia pun meminta agar kebijakan tersebut disosialisasikan ke pemerintah daerah.

"Pada kesempatan tersebut kami sampaikan bahwa Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB 3 menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah," ujar Ari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Hal itu diungkapkannya seusai audiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran di kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Untuk diketahui, SKB yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PKP, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo. SKB itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program 3 Juta Rumah. Hal tersebut antara lain pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Menurut Ari, kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri tersebut merupakan kado istimewa untuk MBR. Kebijakan ini akan sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk ketiga menteri tersebut dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung Bulan Desember 2024 nanti. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada membuat gebrakan cepat dan berpihak ke masyarakat, sehingga memudahkan dalam memiliki rumah.

Selain keluarnya SKB, Himperra mengimbau agar ada SKB lainnya dengan berbagai kementrian yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 Juta Rumah. Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan berbagai hal terkait Pensertifikatan.

Kemudian, SKB dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol), Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal mengenai UPL & UKL. Lalu, Kementerian ESDM soal pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

"Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami dipanggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi," tambah CEO Riscon Group itu.

Selanjutnya, kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

"Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin.

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin.

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Program makan bergizi gratis akan menyasar sebanyak 3 juta anak pada tiga bulan pertama 2025. Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Januari mungkin 3 juta anak untuk tiga bulan pertama, tiga bulan berikutnya kami tambah," kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024) dilansir dari detikNews.

Dadan mengatakan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per anak. Namun, anggaran tersebut fleksibel, tergantung nilai bahan pokok di tiap daerah.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu, tetapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing. Kami kan tidak beli paket makan, kami beli bahan baku yang akan dimasak," jelas Dadan.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak mengatur terkait menu makanan. Menu akan ditentukan para ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan di wilayah, tetapi Badan Gizi Nasional menentukan komposisi nutrisi gizi nasional.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan," ujar Dadan.

Badan Gizi Nasional akan mempekerjakan masyarakat lokal untuk memasak dalam program makan bergizi gratis. Dadan tidak menutup kesempatan bagi usaha katering yang siap bekerja sama, tetapi tetap di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional untuk menjamin kualitas makanannya.

"Sistemnya itu kami akan membangun satuan pelayanan yang seluruhnya dikelola Badan Gizi (Nasional), tetapi yang kerja adalah masyarakat lokal," ujar Dadan.

"Kalau ada katering yang bersedia dan siap hadir bagian Badan Gizi Nasional, kami gunakan catering itu, tetapi kami akan tempatkan personel Badan Gizi (Nasional) untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas," imbuh Dadan.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal menyasar 3 juta anak pada tiga bulan pertama usai diimplementasikan pada awal tahun depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, nantinya, jumlah anak yang menjadi sasaran program ini akan meningkat dua kali lipat setelah tiga bulan pertama.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Dadan menuturkan, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Ia menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Menunya pun akan disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," tuturnya.

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Dadan menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Menunya pun akan disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing. Adapun untuk tahap pertama, program makan bergizi gratis bakal menyasar 3 juta anak terlebih dahulu.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," jelasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Terbaru, pemerintah memiliki opsi untuk mengganti susu kemasan menjadi susu cair sebagai alternatif pengganti dalam menu program makan bergizi gratis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan, alternatif ini mempertimbangkan susu yang menjadi salah satu komponen menu paling mahal dalam program itu.

Pertimbangan ini pun menjadi salah satu catatan usai uji coba program makan bergizi gratis dilakukan selama berbulan-bulan di beberapa kota.

"Jadi, kita perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu. Mungkin dengan menggunakan susu cair," kata Prasetyo di Akademi Militer Magelang, Minggu (27/10/2024).