Makassar (ANTARA) - Pagi itu, dimulai Program Makan Gratis Bergiziserentak pada 10 sekolah terpilih di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, sejumlah anak-anak SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, berbaris rapi mengikut upacara bendera. Terlihat pula beberapa guru sibuk mengatur bangku kelas untuk menyambut makanan yang dibawa penyedia Makan Gratis Bergizi (MBG), program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Seusai upacara, anak-anak diarahkan masuk ke beberapa kelas dan diberikan pengarahan, selanjutnya menyantap makanan bergizi yang disiapkan oleh penyedia. Pada wadah itu ada nasi, telur, ayam, sayur, tahu, tempe, dan susu. "Makanannya enak, saya suka," ucap Dewi Sastri, siswi SMP Negeri setempat, ketika berbincang dengan ANTARA.

Makan Gratis Bergizi perdana tersebut tidak hanya di SMP Negeri 1 Makassar, tapi berlangsung serentak pada 10 sekolah terpilih, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta didik di Sulsel.

Ajaran Islam

Peluncuran program MBG oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka pada November 2024, dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp71 triliun, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator pelaksana program di 26 provinsi tersebut bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki kepada sesama, karena itu menjadi nilai ibadah.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Kemenag Sulsel sangat mendukung penuh program ini, karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, termasuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik, pada saat makan.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Masakan khas

Guna mendukung program MBG, Pelaksana tugas (Plh) Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba telah meminta penyedia agar menyuguhkan makanan khas daerah untuk mengangkat nilai kearifan lokal, mengingat Kota Makassar telah menyandang sebagai "Kota Makan Enak".

Dengan demikian, sesekali menunya ikan atau coto yang berbahan dasar daging, sehingga anak-anak tertarik untuk mengonsumsinya. Selain itu, ada juga Pallumara dan Pallucella.

Program MBG juga mendapat dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel melalui APBD Pokok 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menyebutkan dukungan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp78 miliar dialokasikan tahun ini.

Untuk itu, seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota juga perlu mengalokasikan dukungan anggaran untuk MBG ini.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tersebar lebih merata.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa hampir separuh warga ingin program tersebut diberikan ke seluruh anak di Indonesia

"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%)," ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).

Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas MBG yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

“Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," imbuhnya.

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," pungkas Burhanuddin.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari lalu.

Kekurangan itu mulai dari waktu pengantaran makanan, rasa yang belum pas hingga menu kurang banyak. Dia pun meminta penerima program MBG dapat memberitahukan mereka melalui media sosial.

"Ada masih kekurangan di sana-sini, contohnya delivery yang tidak tepat waktu, terutama di hari-hari awal, Kemudian rasa yang belum pas, Kemudian menu yang kurang banyak," kata Dadan dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

Meski demikian, ia mengatakan secara umum pelaksanaan program itu berjalan lancar. Dadan menyebut setiap hari, BGN mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

"Setiap hari, sore hari jam 4 kami pasti kumpul melakukan evaluasi setiap hari melalui zoom dan itu membicarakan semua keluhan-keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia mencontohkan ketika ada laporan ada anak yang tidak mau makan di Palembang. Setelah dicek, anak yang tidak mau makan bukan karena menu, namun karena telah makan sebelumnya.

"Kemudian ada berita lagi keracunan di Nunukan, karema ditemukan ulat di protein hewaninya, kami cek ternyata itu hoaks saja. Itu tidak terjadi. Jadi yang kayak gitu-gitu kami cek. Kemudian ketika muncul foto menu yang kurang, kami cek ke Kepala SPPG, terus kami sampaikan mohon ini ditambah, mohon ini dikurangi, mohon ini disesuaikan," katanya.

Dia mengatakan BGN menerima semua masukan dari masyarakat. Dia berharap penerima program itu juga untuk mengunggah foto makanan di medsos sebagai bahan evaluasi bagi BGN.

"Kami mengharapkan bahwa semua orang yang menerima makanan itu memfoto makanannya dan meng-upload ke media sosial. Kami cermati semua untuk bahan evaluasi setiap hari," ujar Dadan.

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari, sebuah tonggak awal yang menjadi sorotan publik. Pemerintahan ini mengusung visi besar untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. Dan, salah satu program andalan pemerintah Prabowo-Gibran adalah penyediaan akses makan bergizi khususnya bagi anak-anak. Namun, di balik program-program unggulan, pemerintahan juga dihadapkan pada isu serius, kasus pagar laut misterius.

Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono , Immanuel Ebenezer, Ray Rangkuti, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam berbagai capaian dan tantangan memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo-Giran.

Program 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat berbagai respons dari masyarakat. Di bidang pangan, banyak pihak mengapresiasi langkah pemerintah yang proaktif, meskipun tantangan masih ada, seperti distribusi pangan di daerah terpencil dan keberlanjutan program. Sementara itu, langkah tegas kasus pagar laut kian menuai kontra dari berbagai kalangan, terutama para nelayan dan masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Lantas, bagaimana para pakar membahas persoalan ini?



Simak terus perkembangan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Rakyat Bersuara "100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius" malam ini bersama para narasumber, Immanuel Ebenezer-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Astrio Feligent-Jubir Partai Gerindra, Saleh Daulay-Politisi PAN, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Iqbal Ramadhan- Aktivis, Yanuar Rizky-Pengamat Ekonomi, Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

Indonesia bakal mendatangkan dua juta sapi dari Brazil dalam lima tahun ke depan untuk mendukung Indonesia menuju swasembada daging dan susu serta memenuhi kebutuhan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Dari tahun lalu, ya saya jadi Wamen di periode Pak Jokowi, kita sudah mencanangkan dan insya Allah ya, ini peraturan pemerintahan sudah diteken oleh Presiden, maka kita akan mendatangkan sapi hidup," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

"Pemerintah dalam lima tahun ke depan, sudah dicanangkan, akan mendatangkan sapi hidup totalnya 2 juta," imbuh dia.

Ia menjelaskan dua juta sapi itu terdiri dari 1,2 juta sapi perah dan 800 ribu sapi pedaging.

"Dengan begitu, maka kita insya Allah swasembada daging, swasembada susu dan bisa memenuhi kebutuhan untuk makan bergizi gratis," kata Sudaryono.

Ia mengatakan pemerintah akan mendatangkan sapi ke Indonesia tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sudaryono mengatakan pemerintah membuka kesempatan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Maksudnya bukan APBN kemudian kita impor, pemerintah impor, bukan. Tapi kita membuka ruang investasi yang besar kepada siapapun. Entitas private sector, baik itu di dalam maupun luar negeri, kooperasi, perorangan," ujarnya.

Ia mengatakan sudah ada lebih dari 160 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Komitmennya sudah ada 160 sekian perusahaan. Dari pemerintah fasilitasi lahannya kita siapkan, kemudian nanti komitmen dengan makan bergizi gratisnya kita siapkan, sehingga investor itu mendatangkan sapi hidup itu juga ada jaminan pembelian daging maupun susunya," katanya.

Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan saat bulan Ramadan. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut akan ada penyesuaian pemberian MBG saat Ramadan. (astj/astj)

Yogyakarta, Kompas.com - Serangga, khususnya belalang, berpotensi menjadi bagian dari menu protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pengolahan belalang harus dilakukan dengan baik dan matang agar aman untuk dikonsumsi.

Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, menekankan pentingnya proses memasak yang benar. "Proses memasak serangga seperti belalang harus baik dan benar-benar matang," ujarnya saat dihubungi pada Senin (27/01/2025).

Toto menjelaskan bahwa pengolahan belalang perlu dilakukan dengan hati-hati karena serangga ini dapat mengandung bakteri Salmonella Typhosa serta histamin yang tinggi, yang dapat menyebabkan alergi.

"Pengolahannya harus matang sekali. Dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional sehingga aman untuk dikonsumsi," tambahnya.

Belalang dan ulat sagu, menurut Toto, dapat menjadi alternatif protein dalam program MBG, terutama di daerah yang sudah terbiasa mengonsumsinya, seperti Kabupaten Gunungkidul.

"Jadi tidak mengada-ada, misalnya Jakarta dikirim belalang. Tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumi itu," jelasnya.

Toto juga mengungkapkan bahwa memasak belalang dengan cara digoreng hingga kering dapat menghilangkan histamin penyebab alergi.

"Kalau digoreng kering, itu ada kelebihan dalam kalsium karena tulang belalang bisa langsung dikonsumsi. Dalam belalang saat dimasak dengan digoreng, yang jelas ada kandungan lemak," ucapnya.

Belalang, lanjut Toto, termasuk dalam kategori protein hewani yang memiliki fungsi sebagai hormon pertumbuhan. "Kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa belalang juga berfungsi sebagai "alat angkut" untuk mineral tertentu dalam tubuh, membantu mencegah kekurangan zat gizi, seperti anemia dan kekurangan vitamin A.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyatakan bahwa serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program MBG.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Dadan.

Meski demikian, Dadan menekankan bahwa penerapan menu protein tersebut harus disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak di masing-masing daerah.

JAKARTA - Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat kritikan. Kali ini, kritikan dari Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.

?Duh kenapa bikin pro kontra sih! Urusan variasi menu, nilai gizi, rasa, dan kualitas belum beres, sudah ngomongin serangga,? kata Irma kepada SindoNews, Selasa (28/1/2025).

Politikus Partai Nasdem ini pun bakal menegur Dadan Hindayana pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional nantinya. Irma menilai wacana yang dilempar Dadan bikin gaduh.



?Besok kalau RDP dengan Komisi 9 saya akan tegur beliau! Jika masih ada makanan bergizi lainnya ngapain pakai menu serangga! Yang begini ini bikin gaduh! Nggak bijak,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

GUNUNGKIDUL - Kuliner ekstrem belalang goreng di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi buruan para wisatawan saat libur panjang. Cara pembuatan belalang goreng dadakan ini pun terbilang mudah.

Belalang yang didapatkan dari pengepul dibersihkan dari segala kotoran untuk kemudian diberi bumbu-bumbu berupa bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, dan garam agar menambah cita rasa yang ada.

Bagi yang suka dengan rasa pedas, bisa ditambah sambal. Setelah semua bumbu tercampur, barulah belalang digoreng. Adapun harganya, Rp25.000 hingga Rp30.000 per toples kecil.





Sedangkan per kilogramnya Rp500.000. Sejumlah wisatawan pun mengaku baru pertama kali mencoba kuliner ekstrem belalang goreng tersebut. ?Rasanya mirip udang,? kata seorang siswa Alin Daffa Putri yang membeli belalang goreng bersama keluarganya di pinggir jalan daerah Gunungkidul, Selasa (28/1/2025).



Hal senada dikatakan seorang wisatawan asal Semarang Gumara Andi. ?Penasaran sama rasanya, baru pertama kali ini. Buat oleh-oleh cocok,? katanya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin mengkritisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Ia pun meminta Dadan tak membuat polemik.

"Saya minta BGN jangan membuat statement-statement yang memancing polemik," kata Zainul saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

Politikus PKB ini pun meminta agar BGN fokus untuk memenuhi target pembuatan 5.000 dapur di seluruh daerah. Pasalnya, kata dia, mekanisme realisasi target itu masih belum jelas.



"Konsentrasi saja bagaimana merealisasikan 5.000 dapur yang menjadi target tahun ini. Sampai sejauh ini masih belum jelas, berapa persen dapur yang sudah beroperasi, di mana titiknya, skema apa yang dipakai untuk dapur-dapur yang sudah berjalan itu, siapa yang memasuk bahan baku ke dapur-dapur itu," ujar Zainul.

Ia juga meminta BGN untuk bisa memastikan pasokan pangan bisa diambil dari pelaku UMKM, bukan suplier besar. Menurutnya, hal itu jauh lebih penting ketimbang memasukkan serangga ke dalam daftar menu MBG.

"BGN memastikan pasokan pangan betul-betul mengambil dari UMKM lokal, atau jangan-jangan dari suplier besar, dan lain-lain. Itu jauh lebih penting daripada bikin kontroversi," pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.