Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, program pembangunan perumahan rakyat dengan target membangun 3 juta rumah tiap tahunnya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah.

Pasalnya, dia mengatakan, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat.

Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

“Apa yang kita akan lakukan? 3 juta rumah itu dari mana?” katanya.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar memang mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Bahkan, dia menyebut bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 29 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menyiapkan pembiayaan dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah pembiayaan program 3 juta rumah dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan berbagai pihak swasta.

"Dan berbagai macam metode, tadi saya katakan anggaran saya saja turun dari Rp 14 triliun tahun ini menjadi Rp 5 triliun tahun depan. Itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimistis," kata dia dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Ia menambahkan, sebelum menjalankan inisiatif tersebut, pihaknya terus memetakan permasalahan yang ada, termasuk yang terjadi di industri pengembang properti.

"Ini bagian dari belanja masalah. Saya juga punya prinsip bukan hanya belanja masalah tetapi belanja dukungan dan belanja peluang. Jadi kita lakukan tiga belanja dalam tiga minggu ini," imbuh dia.

Pria yang karib disapa Ara itu bilang, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk, di antaranya, memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, Maruarar bilang, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapatkan mandat khusus, yaitu membangun 3 juta unit rumah.

Langkah ini diambil untuk mengurangi backlog perumahan yang tercatat sebesar 12,7 juta unit.

Namun demikian, hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dalam rangka "merumahkan" rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diutarakan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Kami berharap dari Kementerian Keuangan, boleh PPN dan PPh, kalau memang kita mau hadir buat rakyat kecil, harusnya mereka jangan dipajakin lagi," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut dia, pembebasan PPN dan PPh diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa lebih mudah memiliki rumah.

"(Pembebasan PPN dan PPh) Bukan buat orang kaya, bukan buat developer yang besar-besar, bukan buat perumahan real estat," pungkas Menteri PKP.

Dalam kesempatan berbeda, Ara mengaku telah berkunjung ke Kementerian Keuangan bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu, dan bertemu Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Responnya Pak Suhasil bagus," katanya usai acara "Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024), dikutip dari Tribunnews.

Kendati demikian, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan tetap dihormati.

"Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial," pungkas Ara.

(Tribunnews - Penulis: Endrapta Pramudhiaz | Editor: Choirul Arifin)

Kementerian PKP dan BUMN, kita bisa bekerja sinergis, fokus untuk melakukan terobosan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk memetakan seluruh aset BUMN dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, dimana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga dimana yang memang perumahan menengah nantinya," ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut dia, Kementerian BUMN memiliki komitmen yang sama dengan Kementerian PKP untuk bagaimana menyukseskan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Terobosan Pak Ara (Maruarar) luar biasa sangat menolong kami juga ke depannya, dan kami punya komitmen yang sama bagaimana menyukseskan program Bapak Presiden yakni Program 3 juta rumah serta kita punya komitmen yang sama serta insya Allah kita dukung dari kerja-kerja berat Pak Menteri PKP," katanya pula.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara menyampaikan apresiasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria atas bantuan yang luar biasa dari jajaran Kementerian BUMN.

"Kementerian PKP dan BUMN, kita bisa bekerja sinergis, fokus untuk melakukan terobosan. Ada Perumnas, Semen Indonesia, BTN, kita bangun rumah dengan harga murah kepada rakyat," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait terus mengampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Menurut dia, anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kementerian PKP ingin mendorong semangat dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak, baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, yang akan memanfaatkan aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Program 3 Juta Rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyebut pihaknya sangat mendukung rencana Menteri PKP untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan BLBI.

Dia memaparkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri PKP terkait rencana tersebut. Rio mengatakan dirinya akan bertemu dengan Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam waktu dekat untuk membahas rencana penggunaan aset sitaan BLBI.

"Pak Ara sudah telepon saya, saya lagi nunggu saja," kata Rio dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Seiring dengan rencana Kementerian PKP, dia mengatakan Kemenkeu akan menyiapkan daftar aset-aset BLBI yang dapat digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang telah dimasukkan ke dalam daftar titik potensial untuk pembangunan perumahan. Meski demikian, Rio tidak memperinci daerah-daerah yang dimaksud.

Dia melanjutkan, daftar aset tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut oleh Menteri PKP. Kajian lebih lanjut diperlukan karena pembangunan sebuah perumahan juga bergantung pada minat masyarakat terhadap sebuah daerah tertentu.

"Nanti kita akan siapkan daftarnya. Kemudian, tempatnya Pak Ara yang akan melihat mana dari daftar tanah yang diminati (untuk pembangunan rumah)," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengungkapkan rencana penggunaan lahan sitaan BLBI ketika menjelaskan satrategi untuk memperoleh lahan secara gratis. Salah satu kandidat lahan yang diincar untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu adalah aset rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Adapun bekas politikus PDIP itu mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum.

"Ujungnya harga rumahnya kepada konsumen yaitu rakyat bisa jadi lebih murah. Apalagi konsep kita sedapat mungkin tanahnya itu gratis. Apakah tanah negara, swasta, tapi sedapat mungkin ya tekad kami gratis, maka kami punya ide tanah dari tanah tanah hasil korupsi," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan memetakan aset-aset BUMN yang tak terpakai untuk dipakai dalam membangun proyek 3 juta rumah murah pemerintah.

Hal itu menjadi komitmen Kementerian BUMN untuk membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyukseskan program rumah murah besutan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan. Di mana memang untuk perumahan rakyat,” ujar Erick saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama antarkementerian.

Dengan kolaborasi bersama Kementerian BUMN, dia berharap, bukan hanya bisa membantu skema pembiayaan dalam mendapatkan rumah murah saja yang bisa dinikmati masyarakat. Namun, proyek pembangunan rumah murah itu akan memanfaatkan aset-aset miliki perusahaan BUMN yang sudah tidak terpakai lagi.

Penggunaan aset-aset milik BUMN itu dinilai bisa menekan biaya produksi dalam pembuatan rumah.

“Rumah itu kan ada tanah, ada bantuan, ada izin dan pajak kalau misalnya satu variabel itu tidak ada lagi berarti bisa lebih murah. Kalau variable biayanya berkurang, harusnya harga rumahnya berkurang enggak? Maka dari itu, tolong doakan ya semoga itu bisa jalan,” kata Ara.

Tak hanya aset BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga berencana akan menggunakan aset sitaan Kejagung untuk proyek pembangunan itu.

Menteri PKP Ara pun sudah mendatangi Kejagung di hari pertama kerjanya untuk membahas rencana itu.

Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” ujarnya usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan Kemenkeu mendukung pemanfaatan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) untuk menunjang program tiga juta rumah.

“Terkait dengan program tiga juta rumah ya, jadi memang dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membicarakan mengenai hal tersebut. Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kami akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian dari Pak Ara,” kata Rionald kepada wartawan, di sela press tour di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Rionald menuturkan pihaknya akan menyiapkan daftar aset-aset untuk dilihat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mendukung program tiga juta rumah.

“Kami akan menyiapkan list dari pada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah itu. Jadi nanti kami akan siapkan listnya, nanti tempatnya Pak Ara yang melihat mana list dari tanah itu yang diminati,” ujarnya pula.

Kemenkeu terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung realisasi program tiga juta rumah.

“Aku punya list di beberapa daerah ya. Nanti kita lihat saja milihnya di mana saja gitu. Intinya kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera,” kata Rionald.

Sementara itu, terkait status Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ke depan, Rionald enggan berkomentar.

"Saya tidak bisa comment dulu soal itu, jadi artinya kita akan meneruskan sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang jadi berupa satgas, mengenai bentuknya nanti kita lihat saja perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Rionald menjelaskan masa aktif kerja Satgas BLBI berlaku sampai 31 Desember 2024. Untuk selanjutnya, diusulkan pembentukan komite tetap untuk menagih hak negara dari kasus BLBI.

Namun, Rionald menyatakan rencana pembentukan komite ini masih dalam tahap pembicaraan.

Selanjutnya, anggaran juga akan digunakan untuk melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan tiga juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan (back log) rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan dua juta unit rumah di perdesaan dan satu juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengklaim banyak investor asing yang tertarik dengan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

Maka dari itu, kata dia, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema investasi yang menarik untuk ditawarkan kepada investor dalam rangka membangun rumah-rumah baru di Indonesia.

"Secara prinsip, sejak rencana pembangunan 3 juta rumah diumumkan, maka permintaan (investasi) dari berbagai negara di dunia baik swasta maupun pemerintah sangat besar. Oleh karena itu, menjadi tugas kita untuk menyiapkan diri bagi investasi yang akan menguntungkan rakyat ini," kata Fahri Hamzah melalui pesan singkat kepada IDXChannel, Kamis (7/11/2024).

Fahri Hamzah mengakui hingga saat ini paling tidak ada tiga calon investor asing yang siap mendanai program 3 juta rumah, seperti Qatar, China, dan Dubai. Namun, dia masih enggan untuk menyebutkan investasi itu berasal dari perusahaan apa, serta berapa komitmen nilai investasi yang akan dilakukan.

"Ada banyak negara dan swasta (siap berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto mengatakan, calon investor dari ketiga negara tersebut siap melaksanakan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Jadi kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, tampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada China, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Ada rencana untuk meneken MoU, tetapi kami ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi kemudian beban negara dan rakyat di kemudian hari," katanya.

(Dhera Arizona)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Program prestisius pengadaan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto disebut mendapat perhatian khusus dari sejumlah perusahaan asing.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Rabu (7/11/2024) malam.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," tuturnya.

Di samping itu, Iwan juga menegaskan bahwa saat ini Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah melakukan kunjungan kerja ke China, salah satunya membahas potensi kerja sama untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Kemudian, Presiden Prabowo juga disebut bakal mulai melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri. Di mana, isu perumahan akan menjadi satu yang dibahasnya dalam beberapa pertemuan tersebut.

“Jadi ini kebetulan pak Wamen sedang ke China. Kemudian Pak Presiden juga akan melakukan kunjungan ke beberapa negara," pungkasnya.