Program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025. Target awal, program tersebut akan menyasar 3 juta anak di tiga bulan pertama.

"Januari mungkin 3 juta anak untuk 3 bulan pertama, 3 bukan berikutnya kita tambah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan mengatakan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per anak. Namun, anggaran tersebut fleksibel tergantung nilai bahan pokok di tiap daerah.

"Begini hitungan APBN itu adalah Rp 15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah, mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing. Kami kan tidak beli paket makan, kami beli bahan baku yang akan dimasak," katanya.

Terkait menu, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak mengatur hal tersebut. Menu akan ditentukan para ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan di wilayah.

"Menu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi gizi nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan," ujarnya.

Dadan menyebut pihaknya akan memperkerjakan masyarakat lokal untuk memasak. Ia tidak menutup kesempatan bagi usaha katering yang siap bekerja sama, tapi tetap di bawah pengawasan Badan Gizi untuk menjamin kualitas makanannya.

"Sistemnya itu kita akan membangun satuan pelayanan yang seluruhnya dikelola badan gizi tapi yang kerja adalah masyarakat lokal," ujarnya.

"Kalau ada katering yang bersedia dan siap hadir bagian Badan Gizi Nasional, kita gunakan catering itu tapi kita akan tempatkan personel Badan Gizi untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas," ujarnya.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

Ada pepatah, the devil is in the details. Setiap elemen, sekecil apa pun, harus dikelola dengan teliti dan cermat.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya penyusunan data baseline atau informasi dasar sebelum pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Untuk keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini, data baseline sangat penting. Dengan adanya data tersebut, efektivitas program makan bergizi dapat diukur dan berjalan sesuai harapan,” ujar Mardani, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Mardani, penyusunan data baseline merupakan langkah krusial untuk memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis dapat diukur secara akurat. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya program menyediakan makanan, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam sumber daya manusia.

Data baseline merupakan informasi dasar yang dikumpulkan sebelum suatu program atau kegiatan dimulai. Data itu digunakan sebagai pembanding untuk memperkirakan dampak program, merencanakan, dan memantau kemajuan program.

Hal tersebut pun telah disampaikan setelah menghadiri BKSAP Day di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mengusung tema Memperkuat Diplomasi Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Gizi pada Senin (25/11).

Berikutnya, Mardani juga menyoroti pentingnya diplomasi jalur kedua, yakni kegiatan diplomasi yang melibatkan para aktor nonpemerintah, mulai dari kelas masyarakat tinggi hingga kelas akar rumput, untuk mendukung langkah pemerintah dalam program besar itu.

Mardani meyakini program Makan Bergizi Gratis yang mencakup hingga 81 juta penduduk tidak hanya meningkatkan kesehatan dan gizi, tetapi juga membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat.

“Program ini sangat besar, dengan anggaran hingga Rp450 triliun untuk menjangkau 81 juta jiwa. Ini hampir dua setengah kali jumlah penduduk Malaysia atau Singapura. Dengan skala sebesar ini, pendekatan berbasis riset dan data akurat sangat penting untuk memastikan keberhasilannya,” kata dia.

Ia juga mengingatkan bahwa kesuksesan program pada dasarnya bergantung pada detail yang sering kali diabaikan.

“Ada pepatah, the devil is in the details. Setiap elemen, sekecil apa pun, harus dikelola dengan teliti dan cermat,” kata dia.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap nasib harga rumah subsidi tahun depan usai pemerintah resmi memangkas pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dia menyebut, dirinya bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan menteri keuangan membahas kemungkinan merevisi harga rumah subsidi.

“Kita kan di Indonesia itu kan punya masing-masing keundangan, makanya kita perlu koordinasi. Nanti saya koordinasi sama menteri keuangan,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (26/11/2024).

Ara menegaskan, koordinasi tersebut penting dilakukan guna memastikan ketersediaan anggaran agar lebih terukur.

Untuk diketahui, saat ini harga rumah subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.60 Tahun 2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Berdasarkan catatan Bisnis, harga rumah subsidi terakhir mengalami kenaikan pada 2023. Kenaikannya mencapai 8% dari semula di kisaran Rp150,5 juta - Rp219 juta menjadi Rp162 juta - Rp234 juta.

Tak sampai di sana, kenaikan harga rumah murah ini juga akan kembali disesuaikan pada 2024 dengan harga dimulai dari Rp166 juta - Rp240 juta sesuai dengan zona wilayah.

Secara terperinci, berikut batas harga jual rumah subsidi 2023 - 2024 di seluruh wilayah Indonesia:

1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024

3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024

4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024

5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal secara resmi dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Dadan mengungkapkan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024. Kemudian, menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujarnya.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Dadan mengatakan bahwa bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis di setiap daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Oleh karena itu, dia menyakini bahwa program makan bergizi gratis bakal menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberklampok dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satap 1 Gerokgak Kabupaten Buleleng pada Senin (25/11/2024).

Dalam uji coba pertama, siswa disajikan menu makanan yang sudah berdasarkan rekomendasi dari ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Berdasarkan rekomendasi, kebutuhan energi anak SD adalah 659,6 kkal, sedangkan anak SMP membutuhkan 822,8 kkal.

Adapun, kebutuhan anak SMA mencapai 841,9 kkal. Kebutuhan ini dipenuhi dari makanan bergizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah, dan susu.

Untuk itu anggaran makanan per porsi disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Untuk anak SD sebesar Rp16.000, SMP Rp18.250, dan SMA Rp23.000.

Pelaksanaan uji coba ini didukung pembiayaannya oleh Bank BPD Bali. Menu yang akan diberikan mencakup Jumlah siswa di SDN 2 Sumberklampok yang mengikuti uji coba makan siang gratis sebanyak 160 siswa, sedangkan di SMPN Satap 1 Gerokgak sebanyak 115 siswa. Uji coba juga dilakukan di SDN 1 Sumberklampok dengan jumlah siswa sebanyak 81 orang.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan kepada awak media bahwa program makan bergizi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.

“Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh dengan baik. Kognitif dan motoriknya akan meningkat, sehingga mereka makin mudah menerima pelajaran. Harapannya tentu mereka akan menjadi SDM yang unggul, penerus masa depan kita,” jelas Mahendra dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

Mahendra Jaya menambahkan bahwa makanan yang disiapkan ibu-ibu PKK tidak kalah enaknya dibandingkan katering, dengan keunggulan lebih segar dan dekat dengan lokasi sekolah.

“Kami akan terus menguji beberapa model sebelum penerapan penuh pada 2025. Model ibu-ibu PKK ini sangat bagus dan bisa menjadi salah satu pilihan utama,” imbuhnya.

Beberapa model lain yang sedang disiapkan Pemprov Bali diantaranya seperti menggandeng komite sekolah atau pihak ketiga. Model-model ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Bali sebelum program ini diterapkan. Selain di Buleleng, Pemprov Bali rencana mengadakan uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah di Bangli, Gianyar dan Denpasar dalam waktu dekat.

Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja

Jakarta (ANTARA) - Ahli Peneliti Madya dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agung Dwi Laksono menekankan pentingnya memastikan bahwa kandungan mikronutrien yang direkomendasikan terdapat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Apa yang sedang diupayakan pemerintah bisa memberi dampak untuk menekan angka stunting. Yang harus diperhatikan adalah kandungan zat gizinya. Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja,” kata Agung saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Mikronutrien atau zat gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting untuk fungsi tubuh, seperti mendukung produksi hormon, pertumbuhan dan perkembangan, kekebalan tubuh, serta perkembangan otak. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral, seperti vitamin A, zat besi, asam folat, vitamin C dan vitamin D.

Ia menuturkan Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu menekan angka stunting jika diimplementasikan dengan tepat, dengan memperhatikan kandungan mikronutrien yang dibutuhkan pada sasaran penerima program tersebut termasuk untuk tumbuh kembang anak.

“Kalau meleset, jatuhnya melebar, menjadi gemuk, yang stunting tidak menjadi lebih tinggi, tetapi melebar,” ujarnya.

Menurut beberapa penelitian, mikronutrien bisa berasal dari protein hewani seperti vitamin C, asam folat, dan zat besi. Hati ayam mengandung zat besi, vitamin C dan asam amino.

“Yang mikronutrien tadi harus ada. Bisa cukup dengan keanekaragaman makanan saja. Kalau tidak cukup beragam, bisa ditambah dengan tambahan suplemen,” kata Agung.

Daging ayam mengandung mikronutrien antara lain zat besi, vitamin B6, magnesium, dan fosfor. Ikan berlemak mengandung antara lain zat besi, vitamin C, asam lemak omega-3, vitamin B12.

Daging merah mengandung zat besi. Zat besi, vitamin C dan asam folat juga ditemukan antara lain pada brokoli, bayam, dan edamame.

“Apa yang dirumuskan oleh para ahli gizi kita turut di pemerintahan sudah cukup baik. Tinggal bagaimana eksekusinya untuk menjadi sesuai track yang direkomendasikan,” tuturnya.

Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis harus sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Keberagaman makanan pada Program Makan Bergizi Gratis juga harus diperhatikan dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pangan lokal yang kaya nutrisi.

“Harapannya sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Untuk anggaran yang terbatas bisa disiasati dengan pangan lokal. Meski mungkin setiap daerah bisa sangat berbeda makanan spesifik lokalnya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyasar 82,9 juta jiwa.

Sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersiap merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. 

Program ini menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, Pemkab Magetan telah mencadangkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. 

“Kita sudah mengalokasikan Rp 6 miliar di Dinas Sosial. Tinggal menunggu nanti arah kebijakan Badan Gizi Nasional,” kata Ketua DPRD Magetan, Suratno, usai rapat paripurna, Senin (25/11/2024).

Suratno menilai program ini penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu, nanti dalam waktu dekat setelah APBD ditetapkan tanggal 29 November, pasti dengan komisi terkait dan pemerintah akan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Pemkab disebut juga akan menyiapkan Dapur Umum sebagai salah satu sarana pendukung program MBG. Pun pihaknya mendorong pemanfaatan potensi lokal dan pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.

"Harus, nanti pasti ada juknisnya. Apalagi Magetan potensi sayur mayurnya luar biasa, produksi gabah juga sangat melimpah. Itu yang kami dorong untuk bersama-sama handarbeni program itu," tegas Suratno. (ST)

Editor : Asfi Manar

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menunggu keputusan menteri terkait program makan bergizi gratis. Termasuk soal sumber pembiayaannya.

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) tengah menyiapkan sejumlah hal untuk program yang rencananya dijalankan pada 2025 mendatang itu.

"Kalau makan gratis, programnya masih sambil nunggu dari kementerian. Sistem di sekolah sudah ada role modelnya. Harapannya semua terlibat," kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).

"Anak diberi edukasi tentang tanggung jawab distribusi, kebersihan, mengingatkan untuk teman cuci tangan, baca doa. Itu sudah (diberikan)," tambahnya.

Selain itu, kata Yusuf, pihaknya tengah menunggu hasil pembahasan anggaran program tersebut di DPRD Surabaya. Rencananya memakan biaya Rp1,1 triliun dari dana APBD.

"Anggaran (makan bergizi gratis) masih menunggu. Cuma kita prediksi saja dengan ukuran kemarin uji coba sama CSR Rp15 ribu. Kalau dihitung dalam 1 tahun, ya Rp1,1 triliun itu," jelasnya.

Kemudian, Dispendik akan mengajak pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan makanan dekat sekolah. Hal tersebut untuk menjaga kualitasnya.

"UMKM dekat itu jadi pertimbangan transportasi, karena tingkat basi jadi pertimbangan. Koordinasi juga bersama dinas-dinas lain, termasuk Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, setuju program pemerintah pusat, yakni makan bergizi gratis, pendanaannya menggunakan sebagian pendapatan dari APBD.

"Kalau dulu menggunakan APBN, tapi ternyata kemarin persiapan untuk menggunakan APBD. Saya juga belum tahu, tapi informasinya seperti itu," kata Eri saat ditemui di Surabaya, Jumat (22/11/2024).

Akan tetapi, kata Eri, nantinya program tersebut hanya bisa dirasakan oleh warganya saja.

Karena, dana APBD tersebut memang hanya diperuntukkan untuk masyarakat Surabaya.

"Jadi ketika ada makan gratis tapi daerah lain membutuhkan dana, (karena) tidak kuat, dan Surabaya harus menggunakan dana kita, dan itu untuk warga Surabaya, itu saya tidak apa," jelasnya.

"Kecuali kalau untuk makan gratis diberikan ke murid (daerah) lain, enggak. Kalau untuk wong Suroboyo (orang Surabaya), ya buat Suroboyo," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujar dia.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," tuturnya.

Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dari 10 perumahan di wilayah Kabupaten Bandung.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh para pengembang perumahan kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, di Rumah Dinas Bupati Bandung, pada Senin (25/11/2024) sore.

Selain dihadiri oleh perwakilan pengembang, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pertamanan Kabupaten Bandung, Wahyudin; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Asep Kusumah; serta para tokoh masyarakat dari perumahan-perumahan tersebut.

Dalam acara serah terima tersebut, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan apresiasi kepada para pengembang yang telah bersedia menyerahkan PSU perumahan mereka kepada Pemkab Bandung.

“Alhamdulillah, hari ini kita dapat menerima PSU dari 10 perumahan. Artinya, mulai hari ini perumahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kelurahan, serta Pemkab Bandung,” ujar Bupati Dadang Supriatna saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU dan Komitmen Bersama Perumahan.

Bupati Dadang Supriatna menjelaskan bahwa penyerahan PSU atau fasos fasum perumahan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut kini bisa merasa lebih lega, karena berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, taman, dan fasilitas lainnya akan segera dibangun oleh Pemkab Bandung.

Dengan penyerahan PSU ini, Pemkab Bandung kini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan fasilitas di perumahan-perumahan tersebut.

“Pemkab Bandung berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran APBD guna membangun PSU dari 10 perumahan yang telah diserahkan kepada kami. Insya Allah, saya akan berpihak kepada perumahan yang sudah diserahkan, termasuk yang 10 ini. Kami akan segera membangun fasilitas yang diperlukan untuk warga perumahan,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Kang DS juga menambahkan, penyerahan PSU ini merupakan bentuk itikad baik dari Pemkab Bandung untuk hadir dalam pembangunan kawasan perumahan.

Ia menyebutkan bahwa seringkali pengembang perumahan sudah tidak ada lagi, sehingga pemkab mengambil inisiatif untuk segera menerima PSU guna memastikan pembangunan fasilitas perumahan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terkait dengan permasalahan perumahan, Bupati Dadang Supriatna melakukan terobosan besar dengan mendorong percepatan serah terima PSU perumahan melalui perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur proses serah terima PSU.

Sebelumnya, selama lebih dari 20 tahun, hanya beberapa perumahan yang berhasil diserahkan ke Pemkab Bandung, karena terhambat oleh regulasi yang dianggap rumit dan memberatkan para pengembang.

“Dampaknya adalah warga perumahan yang jadi korban. Mereka tidak bisa menikmati pembangunan fasilitas karena PSU perumahan mereka belum diserahkan ke pemda. Padahal, kami sejak awal sudah ingin membangun fasilitas seperti jalan dan taman untuk perumahan mereka. Maka, kami ubah Perbup-nya,” ungkap Kang DS.

Upaya tersebut membuahkan hasil luar biasa. Dalam setahun terakhir, puluhan perumahan telah berhasil menyerahkan PSU mereka kepada Pemkab Bandung, dan warga perumahan kini mulai merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Kang DS selama menjabat Bupati Bandung.

Adapun 10 perumahan yang PSU-nya diserahkan kepada Pemkab Bandung adalah:

1. Bumi Priangan Persada (Desa Baros, Arjasari)
2. Teras Pelangi (Baros, Arjasari)
3. Bojong Badak Endah (Cikancung)
4. Cibiuk Indah (Pasawahan, Dayeuhkolot)
5. Margahayu Kencana (Margahayu)
6. Taman Bukit Lagadar (Margaasih)
7. Rancaekek Permai (Rancaekek)
8. Bukit Nata Endah (Sindangpanon, Banjaran)
9. Halimun Foresta (Katapang)
10. Bumi Sukagalih Permai (Katapang).

Editor : Zhafran Pramoedya

Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, menggelar uji coba Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok dan SMPN SATAP Gerokgak, Kecamatan Gerokgak sebagai upaya menyukseskan program pemerintah pusat.

"Uji coba ini akan dilakukan beberapa kali ke depan untuk menemukan skema yang tepat," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sumberklampok, Senin.

Ia menjelaskan, program pemberian Makan Bergizi Gratis melibatkan anggota Tim Penggerak (TP) PKK desa setempat sebagai upaya pelibatan peran serta masyarakat.

"Anggaran besar yang akan digulirkan untuk program ini membutuhkan pikiran dan strategi ekstra untuk kesuksesan pelaksanaannya," kata dia.

Menurut dia, skema mendistribusikan makanan dari satu kantin sentral ke seluruh sekolah perlu dipikirkan ulang melalui uji coba yang komprehensif. Ini diperlukan mengingat instrumen distribusi yang dimiliki Indonesia tidak seperti di India. Selain itu, makanan adalah barang mudah rusak.

“Jika katering sentral di Denpasar lalu dibawa ke sini, makanan sangat mungkin akan rusak. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menggerakkan dan memberdayakan TP PKK. Saya kira semua TP PKK pasti pintar masak," kata Lihadnyana.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di sela-sela pemantauan memberikan apresiasi atas uji coba makan bergizi gratis.

Dari pantauannya menu makanan yang disajikan disukai anak-anak. Demikian juga dengan pelibatan anggota TP PKK dalam pembuatan makanan sehingga menu makan yang disajikan pasti lebih higienis dan dimasak dengan penuh kasih sayang.

"Sehingga benar-benar makanan yang disiapkan ini punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa. Astungkara ya Pak Bupati idenya bagus. Yang menyiapkan juga bukan katering tetapi ibu-ibu PKK," ujar dia.

Adapun program Makan Bergizi Gratis diuji coba di dua sekolah yakni SD Negeri 1 Sumberklampok dan SMPN 1 SATAP Gerokgak Kecamatan Gerokgak, Senin.

Dalam kegiatan tersebut dibagikan sebanyak 159 paket makan dan susu kepada siswa SD dan 115 paket yang sama kepada siswa SMP setempat.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis ini guna mendukung program pemerintah pusat dalam rangka memberikan makanan bergizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

"Sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin.

Sinergi dua kementerian ditandai dengan penandatanganan dokumen Kesepahaman Bersama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor KKP, Jakarta.

Trenggono menyampaikan bahwa dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti MBG dan swasembada pangan, hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah-daerah penghasil produk kelautan dan perikanan.

Ia mengungkapkan, dengan adanya kerjasama, maka pengelolaan desa-desa yang menghasilkan produk kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal.

Dia menuturkan bahwa sebelumnya, KKP telah menjalankan sendiri program kampung perikanan budi daya dan kampung nelayan maju untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang dijalankan oleh masyarakat pembudidaya maupun nelayan di berbagai daerah Indonesia.

“Kita bisa berakselerasi lebih cepat, karena Kemendes juga menyambut dengan baik karena ini bisa langsung kerja sama. Sehingga desa-desa perikanan seperti desa lele, patin, ikan mas, gurame bisa tumbuh dengan baik,” ujar Menteri Trenggono usai penandatanganan nota kesepahaman bersama.

Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi sinergi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

Kemudian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi desa di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Menurutnya, melalui pengelolaan bersama, daerah-daerah penghasil perikanan akan semakin produktif dan hasilnya dapat menyokong kebutuhan bahan baku produksi Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.

Dengan demikian, lanjut Trenggono, nelayan dan pembudidaya di desa setempat bisa ikut merasakan manfaat ekonomi dari program unggulan pemerintah tersebut.

“Ini untuk menyokong bahan baku di dapur-dapur tempat memasak makan bergizi gratis itu tersedia, salah satunya melalui produk perikanan,” kata Trenggono.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengungkapkan terdapat lebih dari 75 ribu desa di Indonesia dengan potensinya masing-masing, termasuk potensi di bidang kelautan dan perikanan.

Kolaborasi dengan KKP untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi di desa bisa terus meningkat. Selain itu, kolaborasi ini untuk menyokong program swasembada pangan dan makan bergizi gratis melalui produktivitas masyarakat desa.

Pihaknya bahkan mengalokasikan 20 persen dari dana desa sebesar Rp71 triliun khusus untuk mendukung program ketahanan pangan melalui BUMDes. Sehingga anggaran yang disiapkan tidak sekali habis, melainkan dikembangkan untuk kegiatan ekonomi.

“Kita menumbuhkan kembangkan potensi desa-desa perikanan untuk menunjang ketahanan pangan, khususnya dari protein. Ini juga kita sambungkan dengan makan bergizi gratis. Jadi jangan sampai desa itu cuma menjadi penonton. Misal desa di Banten, tapi bahan bakunya diambil dari Bogor, atau Cianjur, kan di Serang bisa dimaksimalkan ikannya, mungkin rempahnya,” kata Yandri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024