Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan kementerian terkait lainnya.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.

"Untuk perumahan, kemarin kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada," ujar Erick di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, Kementerian BUMN dan BUMN fokus terhadap pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal. Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi.

Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris. Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi.

"Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi," katanya.

Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82 persen dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan regulasi prorakyat dan skema pembiayaan berkelanjutan menjadi aspek penting untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting," ujar AHY di Jakarta, Selasa.

Program 3 Juta Rumah merupakan sebuah proyek atau program yang luar biasa yakni 3 Juta Rumah di seluruh Indonesia, baik di desa maupun di kota. Dengan perencanaan yang baik pertama, harus diketahui lahannya dimana saja kemudian dipetakan, harus disesuaikan dengan tata ruang wilayah yang juga harus responsif terhadap kebutuhan perumahan yang dibangun secara masif di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, dan juga lebih banyak lagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni. Program 3 Juta Rumah merupakan semangat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan dan juga kebutuhan akan rumah.

"Kalau pangan jelas, kita ingin mencapai swasembada pangan. Tapi juga papan, rumah, hunian, ini juga sangat mendasar. Jadi kalau kita ingin lihat keluarga kita, anak-anak kita, generasi penuh kita, hidupnya baik dan berkualitas dimulai dari perumahannya juga. Kawasannya yang sehat, yang terjangkau juga harganya. Inilah kami, terutama kementerian di bidang perumahan dan kawasan permukiman terus mencari alternatif atau solusi pembiayaan yang juga baik dan bisa akhirnya mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia," kata AHY.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Rencana penandatanganan komitmen untuk 1 juta rumah dari UEA tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain UEA, Hashim juga menyampaikan bahwa Turki dan Singapura siap berinvestasi untuk membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Satgas Perumahan itu mengatakan bahwa komitmen yang dari Qatar untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah ditandatangani yakni 1 juta unit hunian dan itu nantinya berupa apartemen.

Selanjutnya dari pemerintah Qatar juga sudah menyatakan secara resmi siap membantu 3-5 juta hunian.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16 triliun-Rp 18 triliun untuk program rumah gratis.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, pembangunan rumah gratis tersebut akan dibangun di perdesaan.

"APBN (dana), sekarang itu kurang lebih Rp 16 triliun-Rp 18 triliun," jelas Hashim usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan secara cuma-cuma demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," lanjut Hashim.

Adpaun sebelumnya, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16 triliun-Rp 18 triliun untuk program rumah gratis.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, pembangunan rumah gratis tersebut akan dibangun di perdesaan.

"APBN (dana), sekarang itu kurang lebih Rp 16 triliun-Rp 18 triliun," jelas Hashim usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan secara cuma-cuma demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," lanjut Hashim.

Adpaun sebelumnya, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025) dini hari.

Insiden ini mengakibatkan 543 rumah penduduk hangus.

"Kerugian 543 unit rumah terbakar. Kerugian belum dapat ditaksir," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes (Pol) Susatyo Condro dalam keterangannya, Selasa.

Susatyo menerangkan, api muncul pertama kali sekitar pukul 01.00 WIB dari lantai dua salah satu rumah warga.

"Api cepat menyebar ke rumah warga yang terbuat dari kayu dan triplek," ungkap Susatyo.

Api yang diduga berasal dari korsleting ini terus menjalar ke rumah lain.

Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 150 personel pun diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Pukul 05.30 WIB, secara keseluruhan api berhasil dipadamkan. Pukul 05.40 WIB dimulai proses pendinginan oleh petugas damkar," tutur Susatyo.

Proses pemadaman baru dinyatakan selesai sekitar pukul 06.00 WIB.

Sementara, warga yang terdampak mengungsi di sepanjang Jalan Kemayoran Gempol dan Jalan Kemayoran Ketapang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025) dini hari.

Insiden ini mengakibatkan 543 rumah penduduk hangus.

"Kerugian 543 unit rumah terbakar. Kerugian belum dapat ditaksir," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes (Pol) Susatyo Condro dalam keterangannya, Selasa.

Susatyo menerangkan, api muncul pertama kali sekitar pukul 01.00 WIB dari lantai dua salah satu rumah warga.

"Api cepat menyebar ke rumah warga yang terbuat dari kayu dan triplek," ungkap Susatyo.

Api yang diduga berasal dari korsleting ini terus menjalar ke rumah lain.

Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 150 personel pun diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Pukul 05.30 WIB, secara keseluruhan api berhasil dipadamkan. Pukul 05.40 WIB dimulai proses pendinginan oleh petugas damkar," tutur Susatyo.

Proses pemadaman baru dinyatakan selesai sekitar pukul 06.00 WIB.

Sementara, warga yang terdampak mengungsi di sepanjang Jalan Kemayoran Gempol dan Jalan Kemayoran Ketapang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Qatar, Uni Emirat Arab (UEA) juga berkomitmen dalam investasi membangun 1 juta rumah.

Disusul kemudian oleh Turki, dan Singapura yang ikut andil dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, masing-masing dari dua negara tersebut membangun 50.000 unit dan 100.000 unit.

Hashim mengutarakan hal ini selepas menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Dari Turki ada investor 50.000-an unit, dari Singapura ada 100.000 (unit). Saya kira ini cepat, dalam tiga bulan kita sudah dapat komitmen untuk 7 juta lebih (rumah),” tegas Hashim.

Diketahui, Qatar berencana menambah investasi 3 juta-5 juta rumah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, tambahan ini berasal dari investasi Pemerintah, bukan seperti sebelumnya yang bersumber dari pribadi.

“Dari Qatar yang sudah di tanda tangan itu 1 juta unit penghunian berupa apartemen, terus dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi 3-5 juta rumah dan apartemen,” ungkap Hashim.

Apabila ditambah dengan 1 juta unit hunian sebelumnya, maka investasi Qatar mencapai 4 juta hingga 6 juta unit hunian.

Pemkot Malang berencana menyiapkan aset lahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Namun jika ditemukan keterbatasan lahan, maka rumah susun akan ditawarkan sebagai solusinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Dandung Djulhardjanto menyampaikan adanya dukungan penuh Pemkot Malang terhadap program 3 juta perumahan yang digagas oleh pemerintah pusat.

Meskipun konsep perumahan yang akan dibangun masih perlu dikaji lebih lanjut lagi. Karena menurut Dandung, lahan yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak tetapi jarang dengan area yang bisa digunakan sebagai perumahan.

"Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir tidak ada, kita juga harus cari," ujarnya kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Dandung mengaku dengan menggunakan lahan aset Pemkot Malang sendiri, maka tidak diperlukan adanya pembebasan lahan.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan milik Pemkot Malang sehingga tak perlu dilakukan pembebasan.

Di luar itu, Dandung mengungkapkan bahwa pihaknya juga menyiapkan langkah alternatif, apabila pembangunan perumahan terkendala keberadaan lahan.

Yakni dengan membangun rumah susun atau bangunan vertikal sebagai solusinya. Hal ini juga sesuai dengan usulan DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," tegasnya.

Selain itu, lanjut Dandung, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya.

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," terangnya.

Dandung mengaku, pihaknya akan menjalankan program pemerintah tersebut semaksimalkan mungkin, untuk mewujudkan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat," pungkasnya.

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuktikan cepatnya proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik.

Hal tersebut turut disaksikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait, saat meninjau kemudahan layanan PBG di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta.

"Seluruh jenis PBG dapat diproses lebih cepat. Untuk rumah tinggal maksimal dua lantai, pengurusan PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pemohon. Bahkan hari ini, kita bisa selesaikan dalam waktu 17 hingga 30 menit," ujar Teguh, Senin (20/1/2025).

Teknologi terkini, lanjut dia, membantu mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung, seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengapresiasi Pemprov DKI yang telah mampu mempercepat penerbitan PBG dalam waktu singkat.

"Di Jakarta sudah bisa 30 menit untuk penerbitan PBG. Ini luar biasa. Ini menandakan SDM di Mal Pelayanan Publik melayani dengan hati dan profesional. Terima kasih Pj Gubernur dan Mendagri Tito yang telah membantu kami dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar.

Hal senada juga disampaikan Mendagri Tito Karnavian yang memberikan apresiasi terhadap cepatnya penerbitan PBG yang dilaksanakan hari ini.

"Percepatan PBG yang dilalukan Pemprov Jakarta dapat memacu dan memotivasi daerah-daerah lain untuk melakukan percepatan penerbitan PBG," ucap Tito.

(NIA DEVIYANA)

Hujan lebat menyebabkan Sungai Welang meluap. Luapan sungai menyebabkan permukiman banjir.

Banjir melanda berapa lokasi di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, sejak Senin (20/1/2025) pukul 19.00 WIB. Banjir merendam ratusan rumah.

Berdasarkan data sementara, banjir melanda Desa Sukorejo, Desa Sidogiri dan Tambakrejo di wilayah Kabupaten Pasuruan serta Kelurahan Karangketug di Kota Pasuruan.

Di Desa Sukorejo, Kecamatan Pohjentrek, banjir mulai masuk pemukiman sejak pukul 19.00 WIB. Ketinggian air mencapai 40 - 70 sentimeter.

"Banjir parah karena ada plengsengan yang jebol 20 meter dua minggu lalu," kata Zainuri, warga Dusun Rujaksente, Des Sukorejo, Selasa (21/1/2025) dini hari.

Sementara di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, luapan Sungai Welang mulai masuk permukiman pukul 20.00 WIB. Banjir merendam puluhan rumah di kelurahan ini.

"Banjir sejak pukul 20.00 WIB. Rumah saya terendam," kata M Iqbal, warga Dusun Rujakgadung, Kelurahan Karangketug.

Desa-desa dan kelurahan di atas merupakan lokasi langganan banjir. Warga sudah jengah dengan bencana yang berulang setiap tahun.

"Kalau musim hujan ini sudah lima kali banjir," ungkapnya.

Video Banjir Kembali Rendam Belasan Desa di Pasuruan

Video Banjir Kembali Rendam Belasan Desa di Pasuruan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperbaiki rumah-rumah warga yang tidak layak huni agar layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin, mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu warga agar dapat memiliki rumah layak huni.

Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. "Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik," kata Teguh.

Teguh juga berharap koordinasi lintas kementerian dan sektoral yang telah dibangun ini dapat tetap terjalin agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin menambahkan, penataan kawasan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal di Kecamatan Johar Baru telah disosialisasikan bersama camat, lurah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian PKP juga terus membuka dialog bersama warga agar hunian yang dibangun kelak dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Menurut dia, partisipasi Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program tersebut dapat memicu yayasan lain agar turut bersinergi membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama seminggu ke depan bagi warga untuk memberikan usulan mereka. Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, warga dapat tinggal di hunian sewa secara gratis.

Dia mengatakan, sudah disepakati bahwa selama pengerjaan perbaikan, warga akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. "Silakan Bapak/Ibu pertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut,” kata Maruarar.

Penyediaan hunian layak merupakan program prioritas dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah yang memenuhi standar hunian layak dan kelayakan fungsi bangunan dengan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperbaiki rumah-rumah warga yang tidak layak huni agar layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin, mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu warga agar dapat memiliki rumah layak huni.

Ini adalah contoh nyata dalam bahu-membahu membantu warga Jakarta dengan memberikan hunian yang layak tinggal. "Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik," kata Teguh.

Teguh juga berharap koordinasi lintas kementerian dan sektoral yang telah dibangun ini dapat tetap terjalin agar terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin menambahkan, penataan kawasan melalui pembangunan konsolidasi tanah vertikal di Kecamatan Johar Baru telah disosialisasikan bersama camat, lurah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian PKP juga terus membuka dialog bersama warga agar hunian yang dibangun kelak dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Menurut dia, partisipasi Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program tersebut dapat memicu yayasan lain agar turut bersinergi membangun Kota Jakarta menjadi lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu selama seminggu ke depan bagi warga untuk memberikan usulan mereka. Pada proses pengerjaan perbaikan rumah, warga dapat tinggal di hunian sewa secara gratis.

Dia mengatakan, sudah disepakati bahwa selama pengerjaan perbaikan, warga akan sementara tinggal di kontrakan dan itu gratis selama enam bulan. "Silakan Bapak/Ibu pertimbangkan usulan dan keinginan masing-masing dengan melihat sisi jangka panjang hunian tersebut,” kata Maruarar.

Penyediaan hunian layak merupakan program prioritas dalam aspek peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menjalankan program perbaikan rumah di sejumlah wilayah yang memenuhi standar hunian layak dan kelayakan fungsi bangunan dengan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025