KOMPAS.com - JLL Indonesia mencatat bahwa tingkat penjualan rumah tapak di Jabodetabek mencapai 87 persen pada semester kedua tahun 2024.

Dari tingkat penjualan itu, rumah tapak dengan harga Rp 600 juta-Rp 1,3 miliar menjadi yang paling laris, tercatat sebanyak 43 persen.

Kemudian diikuti rumah tapak seharga Rp 1,3 miliar-Rp 2 miliar sebanyak 19 persen; kurang dari Rp 600 juta sebanyak 15 persen; lebih dari Rp 3 miliar sebanyak 14 persen; serta Rp 2 miliar-Rp 3 miliar sebanyak 9 persen.

Head of Advisory JLL Indonesia, Vivin Harsanto mengatakan, pasar perumahan tapak di Jabodetabek semester II-2024 terpantau tetap stabil dan sehat.

"Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah perpanjangan insentif pembebasan pajak 100 persen hingga Desember 2024, yang semula dijadwalkan berakhir pada Juni 2024," ujar Vivin dalam keterangannya dikutip pada Jumat (7/2/2025).

Adapun jumlah unit yang diluncurkan pada semester kedua tahun 2024 tercatat sekitar 6.000 unit.

"Peluncuran unit juga meningkat 18 persen lebih banyak dibandingkan dengan semester I-2024 dan didominasi oleh produk dengan harga di bawah Rp 2 miliar," ucapnya.

Rumah Berkelanjutan Masih Jadi Tren

Menurut Vivin, tren keberlanjutan semakin menguat di sektor rumah tapak. Ditandai dengan meningkatnya peluncuran produk baru bersertifikasi hijau pada skala proyek yang beragam.

Pengembangan kota baru oleh pengembang terkemuka tetap terlihat, terutama di wilayah Tangerang.

"Faktor-faktor yang tetap menjadi daya tarik utama bagi calon pembeli meliputi harga yang terjangkau, lokasi strategis, kemudahan akses ke jalan tol dan transportasi umum, reputasi pengembang, serta program pembayaran yang menarik dan kerja sama antara pengembang dengan institusi perbankan, kelengkapan fasilitas kawasan seperti pendidikan, kesehatan, dan komersial dan teknologi smart home," tukasnya.

Jakarta -

Perusahaan swasta turut menyumbang dalam membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Salah satunya, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO) akan mulai membangun perumahan MBR di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Boy Thohir selaku Presiden Direktur Utama Adaro akan melakukan groundbreaking pada Maret 2025 mendatang. Hal itu disampaikannya usai menghadiri forum diskusi di Menara Kadin Indonesia.

"Ya, rencananya bulan depan Boy Thohir (groundbreaking di Kalsel)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ia menyebut ini Boy Thohir ingin membantu memberikan sumbangan. Adapun untuk jumlah rumah yang akan dibangun oleh Adaro belum diketahui.

Di samping itu, Ara menyarankan agar pengembang untuk melakukan efisiensi dalam membangun perumahan. Hal itu dengan menjalankan konsep central purchasing, yakni membeli material secara masif untuk mendapat harga lebih terjangkau.

"Misalnya satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semen yang bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa. Belum lagi cat, besi, kaca, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menyebut cara tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengembang lantaran bisa mendapatkan potongan harga. Dengan begitu keuntungan perusahaan akan meningkat.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk Program 3 Juta Rumah pada Desember 2024 lalu. Proyek hunian ini akan dilakukan di dua daerah, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024) lalu.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Namun, rencana tersebut sempat mundur, Ara menyampaikan Adaro akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," tutur Ara.

Hal itu dikatakannya dalam acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

DPRKP segera mendata dan memetakan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum

Jakarta (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta memiliki tunggakan sejak tahun 2010.

Data menyebutkan warga rusun yang paling banyak menunggak ada di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara yaitu untuk masyarakat terprogram sebanyak 1.552 unit dengan besaran tunggakan Rp10,8 miliar dan masyarakat umum sebanyak 773 unit dengan besaran tunggakan Rp8,8 miliar.

"Tunggakan penghuni rusunawa terhitung sejak tahun 2010, dimana terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa rusunawa," kata Kepala DPRKP, Kelik Indriyanto di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut Kelik mengatakan DPRKP segera mendata dan memetakan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum.

"Selanjutnya akan diterbitkan sanksi administrasi berupa surat teguran, surat peringatan, hingga penyegelan kepada penghuni dengan jangka waktu sesuai ketentuan," jelas Kelik.

Bila penghuni rusun yang menunggak itu masih melakukan pelanggaran dan tunggakan, Kelik mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyegelan dan sanksi administrasi.

Sebelumnya, DPRKP DKI Jakarta mencatat jumlah tunggakan pembayaran sewa rumah susun (rusunawa) mencapai Rp95,5 miliar.

Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti merinci, angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp40,5 miliar.

Meli mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan bahkan lebih. DPRKP terkait hal itu sudah menerapkan sanksi administratif, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

"Jadi semua UPRS (unit pengelola rumah susun) akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," kata Meli.

Di sisi lain, Meli mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama adalah sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum.

Warga terprogram seringkali beralasan bahwa mereka terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

“Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya.

Dilanjutkan dia, mengenai reshuffle ini seyogyanya merupakan kewenangan penuh alias hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

“Dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.

Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa mengikis ketimpangan antara kebutuhan rumah dan penyediaan rumah masyarakat di Sulawesi Selatan (Sulsel) secara bertahap.

Saat ini kebutuhan rumah di Provinsi Sulsel terus tumbuh dan tercatat sudah mencapai sekitar 100.000 unit per tahun. Akan tetapi kemampuan penyediaan hunian hanya 25% saja, atau sekitar 25.000 unit per tahun.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman memaparkan bahwa berdasarkan data Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untuk kepemilikan rumah tinggal di Sulsel per Oktober 2024, penyaluran rumah subsidi mencapai Rp25,39 triliun untuk 159.857 rekening, atau tumbuh 15,27% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Permohonan kredit kepemilikan rumah tinggal tipe 22 sampai tipe 70 menjadi yang terbesar dan mencapai Rp20,17 triliun, tumbuh 16,86% dibanding periode Oktober 2023.

Jika dibandingkan dengan penyaluran kredit untuk sektor konstruksi yang sebagian merupakan pengajuan pembangunan perumahan, penyaluran per Oktober 2024 hanya Rp5,69 triliun. Bahkan angkanya turun 7,10% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan kredit sektor ini sangat mempengaruhi kinerja sektor produktif yang pada periode tersebut hanya tumbuh 4,19%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 2023 yang mencapai 17,60%.

"Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar yang harus diatasi. Melalui program 3 juta rumah ini, kami berharap dapat meningkatkan kemampuan sektor perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Sulsel," ujar Darwisman ketika dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).

Dia menambahkan, program 3 juta rumah diproyeksi bisa menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama di sektor perumahan.

Darwisman menilai program ini bukan hanya peluang besar tetapi juga tantangan yang memerlukan kerja sama lintas sektor.

"OJK akan memainkan peran strategis dalam mendukung realisasi misi tersebut melalui regulasi, pengawasan, dan penguatan sektor jasa keuangan," tuturnya.

Jakarta -

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menyebut bahwa tunggakan penghuni rumah susun (rusun) di Jakarta ada sejak tahun 2010. Warga rusun yang paling banyak menunggak ada di Rusun Marunda, Jakarta Utara.

"Tunggakan penghuni rusunawa terhitung sejak tahun 2010, di mana terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa rusunawa," kata Kelik saat dihubungi detikcom, Jumat (7/2/2025).

"Untuk data penghuni rusunawa yang paling banyak melakukan penunggakan adalah di Rusunawa Marunda yaitu untuk masyarakat terprogram sebanyak 1.552 unit dengan besaran tunggakan Rp 10,8 M dan masyarakat umum sebanyak 773 unit dengan besaran tunggakan Rp 8,8 M," lanjutnya.

Kelik mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan dan pemetaan lebih lanjut soal pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset dan jumlah jiwa penghuni rusunawa yang menunggak, terutama masyarakat umum.

"Selanjutnya akan diterbitkan kembali sanksi administrasi berupa surat teguran, penyegelan, dan surat peringatan kepada penghuni dengan jangka waktu sesuai ketentuan," ungkapnya.

Dia mengungkapkan bila penghuni rusun yang menunggak itu masih melakukan pelanggaran dan tunggakan, pihaknya akan melakukan penyegelan dan sanksi administrasi. Sanksinya bermacam-macam.

"Bila sanksi administrasi tidak diindahkan maka UPRS akan melakukan penertiban atas penghuniannya," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatatkan tunggakan pembayaran sewa rumah susun (rusunawa) mencapai Rp95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

"Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp40,5 miliar," kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti saat dikonfirmasi, Kamis (6/2).

Ia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Meski begitu, data tunggakan ini terus terlaporkan, meskipun sanksi administrasi telah diterapkan, termasuk surat teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

"Jadi semua UPRS akan melihat yang umum ini yang dia punya pekerjaan formal siapa. Segera lakukan eksekusi, sampai harus dikosongkan," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tunggakan lama adalah sulitnya membedakan antara penghuni warga terprogram dan warga umum. Warga terprogram seringkali beralasan bahwa mereka terpaksa tinggal di rusunawa, sementara penghuni warga umum juga menghadapi kesulitan ekonomi.

"Meskipun ada penghasilan tetap, beberapa penghuni tetap menunggak karena penghasilan yang terbatas," ungkapnya.

Tunggakan ini kata Meli, dinilai mengganggu kelancaran pengelolaan rusunawa, sementara ketersediaan unit untuk penghuni baru semakin terbatas. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menindak penghuni yang menunggak, terutama dari kalangan masyarakat umum.

Eksekusi ini akan dilakukan setelah masa tahun politik berlalu, sesuai arahan dari Kepala Dinas Perumahan. Pemprov DKI akan mengklusterkan penghuni berdasarkan status pekerjaan mereka, dengan prioritas pada penghuni dengan pekerjaan formal yang memiliki penghasilan tetap. Jika mereka masih menunggak, penindakan akan dilakukan secara tegas.

(bel/zap)

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengunjungi Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 yang berlokasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Perumahan ini viral karena akan digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang.

Nusron sampai di lokasi pukul 09.00 WIB dengan mengenakan pakaian putih. Ia langsung menemui warga yang tempat usahanya digusur. Warga yang propertinya telah digusur PN Cikarang adalah Asmawati (69) pemilik Alfamart, Yaldi pemilik bengkel mobil (56), Siti Mulhijah (44) pemilik rumah, dan Mursiti (60) pemilik warteg, dan masih ada satu warga yang belum datang. Mereka membeli sertifikat hak miliki (SHM) nomor 706 dari anak Kayat dan Unan.

Nusron kemudian mengecek SHM warga dan pergi menuju lokasi ruko tempat usaha warga yang jaraknya 500 meter dari perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2. Di depan lokasi lahan yang sudah digusur tersebut, Nusron menyatakan lahan warga tidak termasuk yang dieksekusi.

"Ini di mata BPN masih sah, meskipun ada keputusan MA karena di dalam keputusan MA dan pengadilan tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Harusnya Mimi Jamilah kalau menang, langkah pertama datang kepada pengadilan minta keputusan ini supaya BPN dari pengadilan untuk membatalkan," jelas Nusron kepada awak media di Bekasi, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2 seluas 3.290 meter persegi. Tanah tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Penghuni perumahan dan pemilik ruko yang tinggal di sana dianggap bukan pemilik yang sah.

Dari luas 3.290 meter persegi, terdapat terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Saksikan Live DetikSore:

(aqi/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan bagi masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Lingkup kerja samanya mendukung kegiatan penyediaan kredit pemilikan elalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini di mix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit, " ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," katanya.

Ara menjelaskan, pihaknya siap untuk melakukan groundbreaking antara tanggal 20 atau 21 Februari 2025.

"Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyaksikan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengela Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang pembangunan rumah bersubsidi untuk Prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI AD serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi.

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara.

Pewarta: Jakarta
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Baleendah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Jaraknya sekitar 17 km di sebelah timur laut ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang.

Ekonomi Kabupaten Bandung didominasi oleh sektor pertanian, dengan tanaman utama seperti teh, kopi, dan sayuran. Selain itu, industri tekstil dan pariwisata juga berperan penting dalam perekonomian daerah ini.

Hal ini membuat Bandung jadi sasaran pengembang untuk mengembangkan rumah dengan berbagai tipe dan harga yang bervariasi. Jika kamu mencari rumah di Banung, di bawah ini ada beberapa pilihan yang bisa menjadi pertimbangan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Baleendah, berikut adalah lima rekomendasi rumah murah mulai dari Rp88 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Baleendah

Perumahan subsidi di Baleendah. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Bojong Malaka Indah

Berlokasi di Bojongmalaka, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Marga Tirta Kencana dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 41 unit.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka kayu atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

2. Bukit Griya Kencana

Rumah ini berlokasi di Wargamekar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Gentala Kencana Paramarta dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 25 unit seharga Rp88 juta hingga Rp162 juta.

Rumah dengan harga Rp88 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik 30x30 cm, serta pondasi batu kali.

3. Lembur Tauhid Madani

Berlokasi di Wargamekar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Baani Barru dengan jumlah unit tersedia 38 unit hunian.

Rumah dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta. Salah satu tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik putih 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Bukit Neglasari Indah

Perumahan ini berlokasi di Manggahang, Baleendah, Kab Bandung ini dibangun oleh PT Usaharama Budisejahtera. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi sebanyak 106 unit dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp150,5 juta.

Dengan harga tersebut, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap yang menggunakan baja ringan, dinding batako, serta lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

5. The Topaz Residence

Rumah ini berlokasi di Rancamanyar, Baleendah, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Anugrah Cahaya Sentosa dengan jumlah unit komersil yang tersedia di lokasi ini adalah sebanyak 142 unit.

Rumah dengan harga Rp300 juta dengan luas bangunan 40 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap konstruksi baja ringan, tutup atap genteng beton. Dinding pasangan bata merah, plester, dan aci. Lantai keramik 40x40 cm dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

“Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujar dia dikutip dari Antara, Jumat, 7 januari 2025.

Terkait skema baru FLPP, Maruarar menyatakan kini pihaknya tengah mempersiapkan hal tersebut bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BP Tapera, serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF).

Melalui skema baru tersebut, ia berharap dengan alokasi APBN yang tetap, pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi rumah pada lebih banyak masyarakat.

“Kami sudah rapat 9 kali (terkait skema baru FLPP dengan para mitra). Tujuannya cuma satu, bisa tidak dengan dana yang ada, kami buat formula yang baru, supaya penerima manfaatnya, yaitu penerima rumah subsidi, makin banyak,” ungkap Ara.

Maruarar menargetkan agar skema baru tersebut dapat diluncurkan pada bulan depan.

“Saya berusaha paling lama bulan depan, (sekarang) kami (tengah) mencari titik temu yang supaya program ini bisa kami luncurkan,” kata dia.

Selain pelaksanaan program FLPP, ia memastikan bahwa implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan terus berjalan meskipun anggaran Kementerian PKP terdampak efisiensi APBN dengan pemangkasan sebesar Rp3,66 triliun.

Maruarar mengatakan bahwa program tersebut tetap dipertahankan karena berdampak langsung dalam membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Pihaknya pun telah melakukan peninjauan di sejumlah lokasi untuk pelaksanaan program BSPS.

“Jadi, saya melihat program BSPS itu saya sudah tinjau, sangat baik, sangat bermanfaat ya, untuk bedah rumah,” ujarnya.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa realisasi penyaluran subsidi perumahan yang dilakukan oleh pemerintahan baru tercatat sebanyak 93.484 unit sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

“(Penyaluran subsidi) 93.484 unit sampai 5 Februari (2025) dari pelantikan Bapak Presiden Prabowo (pada Oktober 2024),” kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 32.130 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, ia menuturkan bahwa BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.306 unit, dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.100 unit, BNI 2.172 unit, BRI 1.935 unit, serta bank-bank lainnya sebanyak 10.088 unit.

Maruarar menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilaksanakan secara efisien.

Ia menuturkan bahwa upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta bantuan perumahan tersebut agar jangan sampai tidak tepat sasaran.

“Saya juga minta Bappenas dan BPS sebagai lembaga yang punya jaringan dan ditugaskan oleh presiden untuk menyiapkan data, sehingga kriteria MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu apa, kemudian juga siapa yang berhak mendapatkan itu,” ujarnya.

Sementara terkait pencapaian tahun lalu, Maruarar menuturkan bahwa Program Perumahan yang saat itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah berhasil merealisasikan pembangunan 138.566 unit rumah atau 99,34 persen dari target 139.489 unit.

“Untuk Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31,11 triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan sebesar Rp30,97 triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit atau 99,31 persen," imbuhnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah salurkan subsidi bagi 93.484 rumah sejak Oktober 2024