Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pemerintah tengah gencar menjalankan program 3 juta rumah per tahun. Salah satu caranya dengan menyediakan rumah gratis yang dibangun dari dana CSR perusahaan swasta.

Namun, hal itu justru mendapat protes dari para pengembang karena banyak masyarakat yang membatalkan booking pembelian rumah. Mereka menyebut bahwa masyarakat banyak yang mengira akan mendapat rumah gratis.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, program tersebut disambut baik oleh masyarakat yang membutuhkan rumah. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang membuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Jadi menurut saya harus bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkretkan rencana kerja kami di bidang perumahan di tengah keterbatasan anggaran, misalnya melakukan efisiensi. Harus dilakukan dengan misalnya perbelanjaan-belanja terpusat," kata Ara di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurutnya sudah ada beberapa kebijakan yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan rumah rumah murah, seperti menggunakan lahan kosong bekas koruptor, dari CSR perusahaan swasta, penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Tentu dalam pikiran saya sebagai Menteri, bagaimana industri bisa jalan, tapi bagi rakyat kecil yang dulu tidak punya mimpi punya rumah, mudah-mudahan dengan kebijakan Pak Mendagri, Pak Menteri PU, kami, sekarang punya harapan," ujar Ara.

"Jadi di pikiran kita itu harus bagaimana mempermudah rakyat. Mempermudah rakyat dan prorakyat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya bahkan telah mengalami laporan penurunan calon konsumen yang ingin booking beli rumah. Diperkirakan, terjadi penurunan booking rumah sekitar 30%.

"Sudah banyak, sudah banyak (yang batal booking). Dari 10 yang membatalkan itu ada 1-3. (berarti 30%?) iya, kamu yang hitung," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya berlaku pada anggotanya saja, tetapi pelaku industri properti juga. Tak hanya itu, masyarakat juga bertanya-tanya mengenai rumah gratis tersebut.

"Kondisi sekarang itu bukan hanya pada REI saja, semuanya pelaku itu bingung dan bingung. Karena real-nya masyarakat juga bertanya dan mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya dan mempertanyakan," tuturnya.

"Artinya ini kan kondisi mental menjadi jadi ada tadi menjadi dispute (diperdebatkan)," tambahnya.

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

Video: Maruarar Sebut Jokowi-Prabowo Contoh Nyata Kerukunan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional mengerahkan sekitar 30.000 satuan pelayanan untuk program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, jumlah itu ditentukan berdasarkan data-data geospasial sekolah yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Sehingga kami sudah bisa menentukan 30.000 satuan pelayanan,” kata Dadan dalam sambutannya pada acara Simposium Pangan Nasional di Indofood Tower Jakarta, Senin (25/11/2024).

Pada dasarnya, sebut Dadan, satu satuan pelayanan akan melayani 3.000 siswa sekolah, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola.

“Setelah itu, kami cari (penerima manfaat dari) ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ucap Dadan.

Sebagai contoh, Badan Gizi Nasional telah mendatangi sebuah pesantren di Lamongan, Jawa Timur, yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Di situ lebih kurang 6.000 santri dan kami masuk dengan dua satuan pelayanan di pesantren tersebut. (Jadi) dapur satuan pelayanan (ada) di pesantren,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, satu satuan pelayanan akan mendapatkan anggaran lebih kurang Rp 8 sampai 11 miliar per tahun.

“Mungkin kita akan menganggarkan antara Rp 8 sampai 11 miliar per satuan pelayanan, tergantung daerah dan tingkat kemahalan,” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, dari jumlah anggaran itu, 85 persen di antaranya untuk membeli bahan baku.

“Hanya 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 juta-Rp 2,5 juta per bulan,” ucap Dadan.

Menurut dia, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang yang memiliki pekerjaan baru.

“Badan Gizi hanya menempatkan tiga orang saja di setiap lokasi, satu manajer, satu ahli gizi, dan satu lagi akuntan. Menunya tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan,” kata Dadan.

Adapun makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” katanya.

Dadan menyebutkan, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di kantor PM Downing Street 10, London, Inggris, pada Kamis, 21 November 2024 lalu. Salah satu yang disinggung dalam pertemuan adalah program makan bergizi gratis.

Seperti yang diketahui, makan bergizi gratis (MBG) adalah salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini berlaku untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Melansir detikNews, Inggris disebut membuka peluang kerja sama untuk mendukung program makan bergizi di Indonesia. Dalam hal ini, Inggris menilai kerja sama tersebut bisa menjadi berbagi praktik baik dan pembelajaran.

"Terkait hal ini, Presiden memaparkan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang memungkinkan, termasuk melalui berbagi praktik terbaik dan pembelajaran di bidang ini," demikian isi pernyataan bersama usai pertemuan Prabowo dengan PM Keir Starmer dalam gov.uk, yang dilihat detikEdu, Senin (25/11/2024).

Selain program makan bergizi, Inggris dan Indonesia juga menyepakati soal pentingnya rantai pasokan yang kuat, termasuk untuk ketahanan pangan. Kesepakatan juga menilai akan pentingnya mendukung dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi risiko lingkungan.

Kedua negara memandang bahwa pendidikan, kesehatan, penelitian, serta inovasi sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

Dibentuknya Badan Gizi Nasional

Untuk memperlancar program makan bergizi ini, pemerintah memiliki Badan Gizi Nasional yang menurut Perpres No 83 Tahun 2024, menjadi lembaga di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional ini yang nantinya bertugas dalam pemenuhan gizi termasuk program yang makan bergizi gratis.

Mengutip detikNews, program ini akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan dengan sasaran, yakni"

- Pada 2025 sekitar 40%

- Pada 2026 sekitar 80%

- Pada 2029 sekitar 100%

Pelaksanaan dan Sasaran Program Makan Bergizi Gratis

Menurut keterangan dalam unggahan Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (@pco.ri), yang dikutip Senin (25/11), program makan bergizi gratis dilaksanakan mulai 2 Januari 2025. Makan bergizi ini diberikan kepada anak-anak sekolah sesuai dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan.

Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp71 triliun. Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Berdasarkan Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, empat target utama penerima program MBG, yakni:

1. Peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta)

2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun

3. Ibu hamil

4. Ibu menyusui.

Sementara itu, untuk aturan pembagian makanan untuk setiap anak sekolah adalah sebagai berikut.

1. Anak sekolah PAUD-kelas 2 SD: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 8 pagi

2. Anak sekolah kelas 3-6 SD: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 9.30 pagi

3. Anak sekolah SMP-SMA: Makan Bergizi Gratis dibagikan pukul 12 siang.

Kini, program MBG telah diuji coba di berbagai sekolah di Indonesia, dari Pulau Jawa hingga Papua. Salah satu contoh yakni di Tangerang, terdapat 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024, demikian menurut laporan Indonesia.go.id.

Video: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Kucing Larry di Kantor PM Inggris

Video: Pertemuan Presiden Prabowo dengan Kucing Larry di Kantor PM Inggris

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons keluhan para pengembang yang khawatir program pembangunan rumah 3 juta setahun membuat pemesanan rumah menjadi turun.

Maruarar menyatakan, program ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.

"Saya rasa kebijakan ini sangat prorakyat, yang kita mau bangun itu adalah rumah rakyat. Saya pikir kebijakan ini justru disambut dengan sangat bahagia oleh rakyat kecil," ujarnya usai menghadiri Rakor Inflasi di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Dia mengaku, sudah memiliki berbagai strategi untuk merealisasikan target dari Presiden Prabowo Subianto agar bisa membangun 3 juta rumah setahun, di tengah keterbatasan anggarannya.

Pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Kejagung untuk membahas rencana aset-aset yang ditahan oleh Kejagung akan dipakai oleh Kementerian PKP. Bahkan, aset-aset yang disita dari para koruptor juga akan dimanfaatkan.

"Jadi menurut saya harusnya bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkritkan rencana kerja kami di bidang perumahan, di tengah keterbatasan anggaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, kebijakan 3 juta rumah per tahun membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis, sehingga banyak yang menahan pembelian.

"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu, dari 10 booking ada 1-3 yang dibatalkan," katanya dalam siaran persnya Sabtu (23/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan, program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Rachmat pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Pada periode Januari-Maret, penerapan makan bergizi gratis menyasar 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,48 triliun.

Lalu pada periode April-Juni, menyasar 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun.

Kemudian pada Juli-Desember, menyasar 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41,34 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2045, tetapi berdasarkan data rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya di Jakarta, Senin.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara simposium "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional" bersama Indofood.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Karena di dalam kebutuhan anak ada dua titik kritis yang harus kita atasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, dua titik tersebut yakni pada seribu hari pertama kehidupan atau ketika anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan titik kritis kedua pada usia 8-17 tahun.

"Ketika anak masih dalam kandungan kemudian disusui sampai usia lima tahun, itu penting sekali untuk kecerdasan, pengembangan otak, nah di situ stunting memang harus diatasi. Namun, kalau kita mengatasi stunting saja, anak itu tidak akan berkembang optimal, sehingga kita harus membuat kelanjutan dengan diberikan makanan bergizi seimbang," paparnya.

Sedangkan pada usia 8-17 tahun, sambung Dadan, intervensi pemberian makan bergizi seimbang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.

"Ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 17 tahun, misalnya dia tumbuh besar tetapi maaf, sedikit tertinggal, itu karena seribu hari pertama memang tidak mendapatkan gizi yang bagus. Di sisi lain, kalau ada anak yang cerdas tapi pendek, itu karena seribu hari pertamanya sudah bagus, tetapi intervensinya pada titik kritis kedua tidak tepat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024