Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2045, tetapi berdasarkan data rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya di Jakarta, Senin.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara simposium "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional" bersama Indofood.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Karena di dalam kebutuhan anak ada dua titik kritis yang harus kita atasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, dua titik tersebut yakni pada seribu hari pertama kehidupan atau ketika anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan titik kritis kedua pada usia 8-17 tahun.

"Ketika anak masih dalam kandungan kemudian disusui sampai usia lima tahun, itu penting sekali untuk kecerdasan, pengembangan otak, nah di situ stunting memang harus diatasi. Namun, kalau kita mengatasi stunting saja, anak itu tidak akan berkembang optimal, sehingga kita harus membuat kelanjutan dengan diberikan makanan bergizi seimbang," paparnya.

Sedangkan pada usia 8-17 tahun, sambung Dadan, intervensi pemberian makan bergizi seimbang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.

"Ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 17 tahun, misalnya dia tumbuh besar tetapi maaf, sedikit tertinggal, itu karena seribu hari pertama memang tidak mendapatkan gizi yang bagus. Di sisi lain, kalau ada anak yang cerdas tapi pendek, itu karena seribu hari pertamanya sudah bagus, tetapi intervensinya pada titik kritis kedua tidak tepat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Buleleng -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melakukan uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberklampok dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMPN) Satu Atap 1 Gerokgak, Buleleng, Senin (25/11/2024). Makanan dimasak oleh Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumberklampok mulai pukul 03.00 Wita.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengapresiasi pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Buleleng dengan menggandeng TP PKK desa setempat. Menurutnya, makanan yang dimasak di desa akan lebih fresh dibandingkan dengan yang dipesan terpusat dari Singaraja.

"Ini terobosan, yang masak ini ibu-ibu PKK. Saya kaget jam 3 pagi sudah persiapan masak. Dengan yang menyiapkan makanan ibu-ibu PKK ini kan anak anaknya pasti akan diberikan yang terbaik, makanan pasti higienis dengan kasih sayang sehingga benar-benar makanan yang dipersiapkan punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa," kata Mahendra saat meninjau.

Anggaran yang disediakan untuk satu porsi makanan sebesar Rp 17.500. Makanan yang disediakan meliputi nasi, lauk pauk, dan susu.

Uji coba ini akan terus dievaluasi. Mahendra mengatakan Pemprov Bali akan melakukan beberapa uji coba lagi dengan model dan skema yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk melihat skema mana yang terbaik dan lebih bagus digunakan.

"Kami akan coba beberapa model sehingga nanti pada saatnya kami akan tahu model apa yang terbaik. Ini satu model dimasak ibu-ibu PKK, saya pikir bagus sekali makanannya juga nggak kalah enak dan fresh karena dekat dia," katanya.

Mantan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri (Stafsus Kemendagri) itu mengungkapkan program makan bergizi gratis rencananya dilaksanakan pada 2025. Mahendra berharap bisa menemukan model terbaik sebelum penerapan program tersebut.

(iws/dpw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan program makan bergizi gratis (MBG) yang dilasanakan pada 2025 menyasar 17 juta jiwa. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan nilai anggaran mencapai Rp 51,53 triliun.

Hal ini berdasarkan data dalam paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy pada acara Core Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Rachmat menuturkan, program makan bergizi gratis merupakan investasi untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sebab, program ini membantu pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita, dan anak sehingga akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

"Ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan nutrisi. Kita tahu, bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan nutrisi, terutama pada ibu hamil, anak-anak balita, dan kelompok pelajar," ujarnya.

Berdasarkan laporan Global Hunger Index (GHI) 2023 yang mengukur tingkat kelaparan suatu negara, Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 127 negara.

Indeks kelaparan Indonesia tercatat sebesar 17,6, lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Filipina yang sebesar 14,8, Malaysia 12,5, Vietnam 11,4, dan Thailand 10,4.

Data GHI juga menunjukkan 7,2 persen populasi Indonesia mengalami kekurangan kalori, dan 26,8 persen balita menderita stunting.

Selain itu, sekitar 10 persen balita memiliki berat badan di bawah level ideal, serta 2,1 persen anak meninggal sebelum usia lima tahun.

Pada paparan Rachmat, disebutkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dibagi menjadi tiga tahap di sepanjang 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Maruarar Sirait menilai dukungan mantan gubernur DKI Anies Baswedan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono-Rano tak membuatnya gentar. Menurutnya, hal tersebut malah membuat tambah semangat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ara sapaan akrabnya ketika sambutan di acara kampanye Akbar Paslon 01 di lapangan banteng, Sabtu (23/11/2024). "Saya dengar mas Anies dukung pramono anung? Betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul?," katanya.

Ia juga mengatakan untuk melihat siapa nantinya yang lebih kuat antara calon yang didukung Anies atau didukung Prabowo dan Jokowi. "Kita lihat lebih kuat PDIP atau Anies atau RK yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo, Kita liat biar jelas, setuju?," katanya.

Menurutnya jika Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur, aliran anggaran dana untuk Jakarta bisa bertambah banyak. Ia mengatakan itulah salah satu alasan dirinya mendukung pasangan calon nomor urut satu tersebut.

"Kalau presidennya Prabowo gubernur nya, dari KIM partai yang solid, kompak gak? bagus ga warga Jakarta? Anggaran dari pusat bisa makin banyak ga ke Jakarta?," katanya.

"Buat pendidikan buat kesehatan, buat kebersihan lebih banyak ga? Jadi jelas ga? kenapa kita harus dukung RK," katanya.

Pihaknya sekali lagi menegaskan dengan adanya dukungan Anies di Paslon nomor urut 3 tak membuat gerbong RK gentar. Ia juga menyayangkan kalau dukungan Anies tersebut tak dimulai sejak awal.

"Jadi kalau mas anies ada di sana itu bukan buat kita grogi tp itu membuat kita tambah semangat. Harusnya mas Anies dukungnya dari dulu," katanya.

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait mengatakan bahwa partai politik (parpol) pengusung Cagub-Cawagub Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) lebih kuat dari PDIP maupun Anies Baswedan. Hal itu diungkap pria yang akrab disapa Ara untuk merespons dukungan Anies Baswedan kepada Cagub-Cawagub Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Ara menegaskan, dukungan yang diberikan Anies kepada Pramono-Rano Karno tidak membuat pihaknya hilang semangat untuk memenangkan pasangan RIDO. Justru, kata Ara, partai pendukung pasangan RIDO yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus lebih kuat dan solid.

"Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak?" kata Ara di Kampanye Akbar RIDO di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

"Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas, setuju?" sambungnya.

Ara menjelaskan, Jakarta akan semakin baik jika dipimpin Ridwan Kamil. Terlebih, Ridwan Kamil satu koalisi dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga anggaran dari pemerintah pusat akan lebih mudah.

"Kalau presidennya Prabowo, gubernurnya Ridwan Kamil dari KIM, partai yang solid, kompak nggak? Bagus nggak warga Jakarta? Anggaran-anggaran dari pusat bisa makin banyak nggak ke Jakarta? Buat pendidikan, buat kesehatan, buat kebersihan lebih banyak nggak? Jadi jelas kenapa kita mesti dukung Ridwan Kamil? Jelas?" katanya .



Jadi, kata Ara, kalau Anies ada di kubu Pramono-Rano, hal itu tidak membuat RIDO grogi. "Tapi itu membuat kita tambah semangat. Harusnya Mas Anies dukungnya dari dulu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Politkus Gerindra Maruarar Sirait menyinggung PDI Perjuangan (PDIP) dan Anies Baswedan saat memberikan sambutan di kampanye akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil – Suswono (RIDO).

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan hanya RIDO yang didukung penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Dia lantas membandingkan Pramono Anung – Rano Karno yang didukung PDIP dan Anies Baswedan.

“Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies, atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas, setuju?” ujarnya dalam kampanye akbar RIDO di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini juga mengaku tidak ambil pusing bila calon lain mendapat dukungan dari beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Anies Baswedan. Sebab, kata Ara, RIDO turut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh selain Jokowi, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia tak luput menjanjikan bahwa jika RIDO terpilih sebagai nakhoda provinsi DKI Jakarta, maka anggaran dari pemerintah pusat diklaim bakal melimpah.

“Kalau presidennya Pak Prabowo, gubernurnya Ridwan Kamil, partai koalisinya solid, akan bagus untuk warga Jakarta. Anggaran dari pusat bisa semakin banyak,” ucapnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dukungan dari para tokoh, partai politik, relawan, organisasi masyarakat, dan masyarakat Jakarta sudah sangat jelas.

Dalam hari terakhir kampanye, Ridwan Kamil atau biasa disapa RK kembali mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih dan mencoblos paslon nomor urut 01. Dia pun berjanji bakal menghadirkan Jakarta sebagai kota yang menjunjung keadilan, serta memastikan seluruh masyarakat hidup bahagia dan sejahtera.

“Jangan lupa, tanggal 27 nanti, coblos nomor satu, coblos yang ada monasnya. Enggak usah lihat yang lain,” ucap Ridwan Kamil.

Kampanye akbar merupakan agenda politik terakhir dari masing-masing pasangan calon (paslon) yang bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Selepas kampanye akbar, masa tenang akan diberlakukan pada 24 hingga 26 November dan waktu pemilihan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menilai gebrakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab berbeda arah dengan Satgas Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Gebrakan Ara tersebut antara lain pembangunan rumah berkonsep gotong royong, rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah

"Itu tak berkorelasi terhadap pencapaian Program 3 juta rumah. Program-program tersebut berbeda dengan arah yang selama ini disampaikan," tegas Joko, Sabtu (23/11/2024).

Namun demikian, Joko yakin, program 3 juta rumah dinilai akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satgas Perumahan.

Program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” tegas Joko.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seharusnya tetap berkelanjutan karena pada 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit.

Bahkan, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp 53 triliun.

Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

Oleh karena itu, REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan.

Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” paparnya.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Dampak Ekonomi

Joko menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp 112 triliun atau setara dengan 7 miliar dolar AS dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional.

Setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp 120 triliun-Rp 145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Gerindra Maruarar Sirait menemani calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menemui sejumlah komunitas dari berbagai etnisitas dan agama di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Jumat (22/11/2024).

Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil menandatangani pakta integritas untuk menjamin keamanan dan perlindungan kepada masyarakat dari semua golongan.

“Menandatangani pakta integritas bahwa agar kami selaku gubernur nanti (menjaga agar) semua agama, Kristen, Katolik dan kepercayaan (berbasis budaya) agar mereka terjamin dalam beribadahnya, difasilitasi rumah ibadahnya, dimudahkan perizinannya, dan sebagainya,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengaku, menjaga keberagaman bukan merupakan hal yang baru baginya. Sebab, saat menjabat gubernur Jawa Barat dia juga pernah melawan radikalisme di wilayahnya.

"Ketika saya melawan radikalisme itu banyak perlawanan sampai saya digugat triliunan. Tapi, itulah harga dari sebuah keteguhan dalam membawa wilayah Indonesia ke dalam wilayah Pancasila,” kata dia.

Selain itu, Ridwan Kamil juga memastikan akan mengalokasikan anggaran untuk program dana operasional rumah ibadah bagi semua agama jika memenangi Pilkada Jakarta 2024.

Dia juga berjanji akan mempermudah dan mempercepat proses persetujuan bangunan untuk rumah ibadah semua agama di Jakarta.

Di lokasi yang sama, Maruarar Sirait mengatakan, Jakarta adalah kota yang plural. Untuk itu dibutuhkan sosok pemimpin yang sudah terbukti kinerjanya.

“Jakarta ini jangan spekulasi, harus orang yang sudah matang sudah berproses (menjadi) wali kota, gubernur, Ridwan Kamil dan, Joko Widodo, Prabowo mendukung,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Gerindra Maruarar Sirait menemani calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menemui sejumlah komunitas dari berbagai etnisitas dan agama di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Jumat (22/11/2024).

Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil menandatangani pakta integritas untuk menjamin keamanan dan perlindungan kepada masyarakat dari semua golongan.

“Menandatangani pakta integritas bahwa agar kami selaku gubernur nanti (menjaga agar) semua agama, Kristen, Katolik dan kepercayaan (berbasis budaya) agar mereka terjamin dalam beribadahnya, difasilitasi rumah ibadahnya, dimudahkan perizinannya, dan sebagainya,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengaku, menjaga keberagaman bukan merupakan hal yang baru baginya. Sebab, saat menjabat gubernur Jawa Barat dia juga pernah melawan radikalisme di wilayahnya.

"Ketika saya melawan radikalisme itu banyak perlawanan sampai saya digugat triliunan. Tapi, itulah harga dari sebuah keteguhan dalam membawa wilayah Indonesia ke dalam wilayah Pancasila,” kata dia.

Selain itu, Ridwan Kamil juga memastikan akan mengalokasikan anggaran untuk program dana operasional rumah ibadah bagi semua agama jika memenangi Pilkada Jakarta 2024.

Dia juga berjanji akan mempermudah dan mempercepat proses persetujuan bangunan untuk rumah ibadah semua agama di Jakarta.

Di lokasi yang sama, Maruarar Sirait mengatakan, Jakarta adalah kota yang plural. Untuk itu dibutuhkan sosok pemimpin yang sudah terbukti kinerjanya.

“Jakarta ini jangan spekulasi, harus orang yang sudah matang sudah berproses (menjadi) wali kota, gubernur, Ridwan Kamil dan, Joko Widodo, Prabowo mendukung,” ucap dia.