JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk ikut berkolaborasi dalam mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, Kadin memiliki banyak talenta, pengembang, serta perusahaan-perusahaan luar biasa yang bisa diandalkan untuk bisa bersama-sama membangun bangsa, mengingat target program 3 juta rumah sendiri terbilang besar.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie untuk melakukan efisiensi, salah satunya, dengan mempersiapkan konsep Central Purchasing. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghemat banyak pengeluaran karena dilakukan dalam partai besar.

“Pak Anin, saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat, saran saya lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing,” kata Menteri Ara di Kantor Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia mencontohkan pada pembelian semen. Jika semua anggota Kadin yang bergerak di bidang infrastruktur membeli secara bersama, maka seharusnya akan ada diskon dalam pembelian semen tersebut.

“Contoh, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin, saya lihat satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semennya bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa,” urai Ara.

Menteri Ara mengungkapkan bahwa konsep Central Purchasing akan mendatangkan banyak manfaat bagi Kadin dan anggotanya. Konsep itu juga yang disebut Menteri Ara dapat menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk ikut bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

“Saya pikir, kalau Kadin bisa melakukan itu, akan sangat bermanfaat bagi anggotanya, bisa mendapatkan pasti diskon, pasti ada diskon. Berarti kan harusnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Jadi saya pikir, saya titip, kalau boleh Kadin boleh mulai melakukan satu aksi nyata, aksi korporasi. Saya yakin lah Kadin di bawah Pak Anin pasti maju,” tandas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan klarifikasi setelah menyebut pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, akan menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dia mengatakan, hal yang telah disampaikannya itu hanya sebuah doa. “Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?” kata Menteri Ara di Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Ara menyematkan jabatan “Bos” Danantara kepada keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Pandu Sjahrir melalui akun instagramnya beberapa hari lalu. Pada foto itu, Ara dan Pandu tampak akrab dan saling melemparkan senyum merekah sambil berjabat tangan.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan di akun @maruararsirait, pada Selasa (4/2/2025).

Selanjutnya kepada awak media, Ara enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Di sisi lain, Ara menyebut BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia. Di tahap awal berdasarkan profil Danantara, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN diantaranya Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai US$ 600 miliar atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui bahwa rencana memanfaatkan lahan sitaan dari para koruptor untuk pembangunan rumah rakyat tidak mudah.

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Ya pasti tidak ada yang mudah, tapi saya percaya dengan niat baik dan usaha itu tidak ada yang tidak mungkin," ujarnya.

Menurut dia, pemanfaatan lahan sitaan dari para koruptor merupakan rencana yang tidak mudah karena selama ini belum pernah dilakukan.

"Saya berusaha untuk bagaimana dengan keterbatasan dana dan anggaran yang ada, pilihan kita harus kreatif, melakukan terobosan-terobosan seperti kan tiga hal yang sudah kita lakukan, mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya," tuturnya.

Ketiga hal yang dimaksud yakni pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan waktu penerbitan PBG.

Tiga kebijakan itu hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga bagi masyarakat kelas menengah dan menengah ke atas tetap harus membayar.

"Saya pikir itulah terobosan-terobosan yang kami bisa lakukan Pada saat keterbatasan dana yang ada Saya pikir kita tetap optimis dengan langkah-langkah tadi, sehingga rakyat dimudahkan," pungkas Ara.

Pemanfatannya Rumit

Tanah sitaan dari koruptor tidak serta-merta bisa langsung digunakan untuk program pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara berada ada di Kementerian Keuangan.

Instansi aparat penegak hukum (APH), seperti Kejagung, sifatnya hanya mengajukan usul.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Hal senada juga pernah disampaikan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

(Sumber: KOMPAS.com | Penulis: Kiki Safitri | Editor: Jessi Carina)

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu pun berpotensi berdampak pada program 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) pun buka suara terkait hal tersebut. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, pagu awal Kementerian PKP TA 2025 yang semula sebesar Rp5,27 triliun menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

"Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimistis dengan situasi yang ada, tetap optimistis," ujar Maruarar pada Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dia mengatakan Kementerian PKP sejak awal telah melaksanakan sejumlah program efisiensi dari Pagu Awal Kementerian PKP TA 2025 sebesar Rp5,27 triliun menjadi sebesar Rp3,66 triliun.

Selanjutnya setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

Dalam rapat tersebut Ara mengajukan persetujuan Komisi V DPR RI terhadap rencana efisiensi pagu per Unit Eselon I. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat pada 14 Februari 2025.

Terkait progres Program Perumahan Tahun Anggaran 2024 yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan dengan anggaran sebesar Rp14,68 triliun, Ara menyampaikan capaian target Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2024.

"Dari target 139.489 unit dengan realisasi capaian fisik sebanyak 138.566 unit atau 99,34 persen dan realisasi keuangan Rp14,13 triliun atau 96,26 persen. Untuk Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31,11 triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan sebesar Rp30,97 triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit atau 99,31 persen," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, realisasi KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah mencapai 93.484 unit rumah.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam sambutannya di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

“Datanya dari Tapera, sudah 93.000 [unit rumah] dari 20 Oktober 2024 - 5 Februari 2025,” kata Ara, Kamis (6/2/2025).

Dalam paparan yang disampaikan Ara, total KPR subsidi yang telah terealisasi itu terdiri atas realisasi KPR FLPP sebanyak 37.955 unit dan realisasi akad dari BP Tapera khusus ASN sebanyak 1.384 unit.

Kemudian, sebanyak 32.130 unit dalam proses persetujuan akad kredit, 11.783 unit rumah ready stock atau selesai dibangun tetapi belum akad, dan 10.232 unit dalam proses pembangunan atau konstruksi.

Masih dalam paparannya, sejumlah Bank tercatat menjadi penyalur KPR FLPP. Diantaranya, BTN sebanyak 23.306 unit, BTN Syariah 5.100 unit, BNI 2.172 unit, BRI 1.935 unit, dan bank-bank lainnya sebanyak 10.088 unit.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan siap mendukung pembiayaan penyaluran perumahan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Erick menuturkan, program tersebut memang difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, dirinya bakal menginstruksikan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) untuk dapat berkontribusi secara optimal.

“Yang pasti kan kita support daripada tarif payment cicilan KPR-nya. Karena pasti kan nyicil. Nah, apalagi kemarin program itu kan fokus di menengah bawah, berarti pasti dan ada hubungan yang kami,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Meski siap mendukung pembiayaan secara penuh, Erick tetap mewanti-wanti agar Himbara tetap memperhatikan profil risiko penyaluran KPR tersebut.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian khusus yakni mengenai profil mitra developer. Hal itu guna menghindari adanya temuan sertifikat bermasalah yang bakal mengganggu laju bisnis Himbara akibat meningkatnya kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan proyek rumah garapan perusahaan tambang milik Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, di Kalimantan Selatan (Kalsel) akan dimulai pada Maret 2025 mendatang.

Sebagai informasi, emiten berkode ADRO tersebut sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan hal ini saat ditemui di kantor KADIN Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

“Ya, rencananya bulan depan (Maret), Boy Thohir (mulai pembangunan rumah),” jawab Ara singkat.

Ara mengungkapkan, dirinya pun akan bertemu Boy Thohir pada Sabtu (8/2/2025).

Adapun pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan, pelaksanaan program 3 juta rumah tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

"Ada 6 konglomerat yang sudah komit ya untuk membangun rumah rakyat. Dan itu diberikan bukan untuk dijual, tapi untuk diberikan," ungkap Ara.

IDXChannel - Pemerintah mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terlibat dalam program pembangunan tiga juta rumah. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu untuk mengurangi backlog rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah ingin Kadin terlibat karena anggotanya, terutama para pengembang perumahan (developer) memiliki pengalaman yang baik dalam membangun rumah. Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting.

Menurut dia, potensi Kadin sangat besar untuk terlibat dalam program tersebut. Dia juga meminta secara khusus kepada Ketum Kadin, Anindya Bakrie untuk membuat sistem terpusat untuk pembelian bahan baku atau material bangunan yang dia sebut sebagai Central Purchasing sehingga bisa menghemat biaya.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat, saran saya lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Contoh, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin, saya lihat satu saja bicara soal semen. Semen itu kalau bisa anggota Kadin dikonsolidasi, belanja semennya bisa bareng-bareng, 200 pengembang, harusnya itu ada efisiensi yang luar biasa," katanya.

Menurut Maruarar, Central Purchasing akan mendatangkan banyak manfaat bagi Kadin dan anggotanya. Bahkan, konsep ini bisa diterapkan untuk program-program lain sehingga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk ikut bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

"Saya pikir, kalau Kadin bisa melakukan itu, akan sangat bermanfaat bagi anggotanya, bisa mendapatkan pasti diskon. Pasti ada diskon. Berarti kan harusnya keuntungan perusahaan akan meningkat. Jadi saya pikir, saya titip, kalau boleh Kadin mulai melakukan satu aksi nyata, aksi korporasi. Saya yakinlah Kadin di bawah Pak Anin pasti maju," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Menara Kadin, Kamis (6/2/2025). Pada kesempatan itu, Kadin menyatakan dukungan penuh pada program 3 juta rumah.

Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto merupakan inisiatif yang baik yang akan sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Inilah kesempatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah. Tadi disampaikan insentifnya luar biasa, PPN dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB, sekarang PBG juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Ini contoh bahwa sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," katanya, Kamis (6/2/2025).

Anindya juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri PKP yang meski anggaran di kementeriannya telah dipangkas, namun tetap memiliki keyakinan bahwa program 3 juta rumah bisa dicapai dengan hasil yang maksimal.

Anindya menyebut, hal tersebut jelas tidak mudah mengingat target program mencapai hingga 3 juta rumah, dan ini juga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk bisa ikut serta bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

"Tentu tidak mudah, angkanya sangat besar, 3 juta. Tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri harus memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas, tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar tapi pengusaha pemula, pengusaha menengah," ujar Anindya.

"Dan inilah yang menyebabkan kita sangat menarik dan Pak Menteri ini akan menjadi salah satu program bagaimana bisa men-support program kementerian Bapak dan Pak Prabowo," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal kemungkinan pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Diketahui, jabatan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan di Danantara sempat disampaikan Maruarar dalam akun Instagramnya beberapa hari lalu.

Menurut pria yang karib disapa Ara ini, hal tersebut merupakan bagian dari doanya.

"Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?" kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, Maruarar enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Hanya saja, Pandu terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis ini.

Sama seperti Maruarar, Pandu memilih menjawab tidak tahu perihal kemungkinan dirinya bakal masuk struktur BP Danantara.

"Oh, belum tahu aku," kata Pandu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Pandu menegaskan bahwa kedatangannya ke Istana Negara untuk membahas soal investasi mobil listrik di Indonesia. Pembicaraan itu dilakukan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

"Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja," ujarnya.

Sebagai informasi, BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Pasalnya, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN tersebut, adalah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Jakarta -

Sebuah cluster di wilayah Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat dikabarkan digusur juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997. Padahal, warga cluster tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya akan mempelajari perihal tersebut.

"Kami akan pelajari, ya. Kami akan pelajari," kata Ara sembari meninggalkan gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, penggusuran yang dikabarkan terjadi di cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi viral di media sosial pekan lalu. Bangunan tetap digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang meski disebut telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Akibat penggusuran, warga cluster itu mulai pergi meninggalkan rumahnya. Setelah rumah tersebut kosong, beberapa tukang rongsok mendatangi rumah itu dan mengambil barang-barang warga yang tersisa.

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan pengembang perumahan memutuskan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut perwakilan pengembang, Abdul Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," kata Bari saat dihubungi detikProperti, Rabu (5/2/2025).

(abr/zlf)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan sejumlah langkah yang diambil oleh Kementerian PKP dalam rangka efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ara menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pagu awal Kementerian PKP TA 2025 yang semula sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.

"Menurut saya efisiensi ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk tetap menjalankan program 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi. Kami tetap berusaha, kita diminta Pak Prabowo untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan terkait dengan rencana efisiensi anggaran, Kementerian PKP sejak awal telah melaksanakan sejumlah program efisiensi dari Pagu Awal Kementerian PKP TA 2025 sebesar Rp5,274 Triliun menjadi sebesar Rp3,661 Triliun. Selanjutnya setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,613 Triliun.

"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 Miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 Triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Menteri Ara.

Dalam rapat tersebut Menteri PKP mengajukan persetujuan Komisi V DPR RI terhadap rencana efisiensi pagu per Unit Eselon I. Hal itu diperlukan agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 14 Februari 2025.

Terkait progres Program Perumahan Tahun Anggaran 2024 yang saat itu masih Direktorat Jenderal Perumahan dengan anggaran sebesar Rp14,68 Triliun, Menteri Ara menyampaikan capaian target Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2024.

"Dari target 139.489 unit dengan realisasi capaian fisik sebanyak 138.566 unit atau 99,34 % dan realisasi keuangan Rp14,13 Triliun atau 96,26 persen. Untuk Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31,11 Triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan sebesar Rp30,97 Triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik sebanyak 206.080 unit atau 99,31%," kata Menteri Ara.

Pada kegiatan rapat kerja yang membahas hasil Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2024 dan Rencana Program Kerja Tahun 2025 tersebut, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Ada juga Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan jajaran pimpinan di Kementerian PKP.

(KIE)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap berjalan pada tahun 2025.

Hal itu meski anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 telah terpangkas dari semula sebesar Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

BSPS dan FLPP menjadi bagian dari program yang dijalankan Kementerian PKP untuk memenuhi target 3 Juta Rumah dalam setahun, baik pembangunan maupun renovasi.

"Tapi kami berpikir ya, misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS. Kami juga sudah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Kami sudah meninjau beberapa titik," ujar Ara, sapaan akrabnya, usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Lanjut Ara, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 200.000 unit juga akan tetap dijalankan tahun 2025.

"Dan itu minimal, karena kami sudah berusaha mensimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kami punya titik awal itu minimal 220.000 yang tetap kita bangun," tuturnya.

Strategi Lain Mencapai 3 Juta Rumah

Ara menjelaskan, program pembangunan rumah yang memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan juga akan dimaksimalkan.

Sejauh ini sudah ada pembangunan rumah di Tangerang, Berau, dan Muara Angke, dari CSR tiga perusahaan.

"Kami berharap nanti sebentar lagi akan ada tambah-tambah lagi dari perusahaan-perusahaan lain," ucapnya.

Selain itu, Kementerian PKP juga sedang mempersiapkan pemanfaatan lahan milik Kementerian BUMN agar bisa dibangun rumah bagi rakyat dengan cara dikerjasamakan dengan pihak swasta dan pengembang.

"Supaya bisa dengan prinsip ya sesuai arah Presiden Prabowo, tanahnya tetap milik negara. Jadi nanti bangunannya itu bisa dengan pola strata title, bangunannya bisa diperjualbelikan tapi tanahnya milik negara," tuturnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP juga telah diperintahkan untuk mencari sumber pembiayaan kreatif. Salah satunya dari investasi luar negeri. Di mana sejauh ini ada lampu hijau dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Tahapannya masih melihat aset-aset yang ada nanti tentu sesudah MoU-kan kita bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan. Mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi. Kita juga ada lahan dan kita punya market yang besar. Saya pikir kita punya bargaining yang besar," jelasnya.

Di samping itu, Kementerian PKP juga berencana membuat rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan rumah di atas tanah negara untuk dihuni MBR.

"Saya sudah bicara dengan Pak Airlangga, Pak Nusron. Karena PSN itu adanya di tempatnya Menko, Menko Perekonomian (Airlangga), di Program Strategis Nasional," pungkas Ara.