Menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak adalah sebuah proses yang dinamis. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Dengan begitu, layanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan dapat hadir serta diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

"Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PANRB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Dengan koordinasi yang kuat dan ekosistem kolaboratif, Rini percaya pemerintah dapat mengatasi berbagai kendala. Misalnya seperti kapasitas ASN yang terbatas, infrastruktur dan anggaran yang tidak memadai, dan proses bisnis yang kompleks dan tidak terintegrasi.

Pasalnya, era digital adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah terus berbenah, beradaptasi, dan maju untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern. Pemanfaatan transformasi digital seperti SPBE dan INA Digital memungkinkan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

"Reformasi birokrasi tidak akan bermakna jika layanan yang kita hasilkan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Layanan publik harus merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rini menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Paguyuban PANRB. Pertama, BKN diminta untuk memastikan implementasi manajemen ASN berbasis merit terus berjalan dengan optimal serta meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, penempatan dan pengembangan karier ASN melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Rini juga meminta BKN fokus pada pengembangan sistem data ASN terintegrasi, yang mampu memberikan gambaran real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

Kedua, LAN diminta menjadi leading sector yang memotori pendidikan dan pelatihan ASN agar memperkuat inovasi dalam pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis teknologi dan pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan reformasi birokrasi berbasis digital. Serta, menjadi motor penggerak untuk menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi yang inklusif dan menjangkau ASN di wilayah terpencil.

Sementara ANRI didorong untuk meningkatkan digitalisasi arsip agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui integrasi dengan SPBE serta memastikan pengelolaan arsip yang inklusif untuk melindungi sejarah bangsa dan menjadi sumber data bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, ANRI juga diminta memperkuat edukasi kepada instansi pemerintah agar lebih sadar akan pentingnya pengelolaan arsip yang modern dan terstandar.

Mengakhiri arahannya, Rini turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PANRB.

"Arahan yang sudah disampaikan Pak Ketua Komisi II akan menjadi pedoman bagi Paguyuban PANRB dalam melaksanakan apa yang menjadi goals Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menguraikan setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 'PR' birokrasi. Pertama, sistem merit birokrasi yang merata secara nasional agar antara kapasitas birokrasi di pemerintah daerah dan pusat tidak jomplang.

"Selain itu kita ingin memastikan dan mengikhtiarkan politisasi terhadap birokrasi yang selama ini terus terjadi terutama di daerah pada momen-momen menjelang Pemilu dan Pilkada bisa kita reduksi. Mungkin menghilangkan sulit, tapi ikhtiar kita mereduksi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menilai ASN merupakan pionir dalam mendorong reformasi birokrasi dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang relevan dengan tuntutan zaman.

"Tanpa adanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, seluruh ide, gagasan dan visi kita untuk menghadirkan Indonesia Emas 2045 sulit kita wujudkan karena tulang punggung dari pelaksanaan visi itu adalah birokrasi itu sendiri," tutup Rifqinizamy.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Kementerian Sosial mengembangkan program Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Perumahan tersebut disediakan sebagai tempat relokasi bagi 93 kepala keluarga atau 259 jiwa warga yang terdampak banjir rob.

Di atas lahan seluas 1,6 hektare tersebut, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) dibangunkan rumah bertipe 36, dengan luas tanah 60 meter persegi. Di dalam Kampung Nelayan Sejahtera itu juga dibangun fasilitas umum, seperti community center, sarana ibadah, taman ramah anak dan lansia, sentra kerajinan dan UMKM, sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan, pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu bukan hanya berkaitan pembangunan fisik semata. Namun juga terdapat unsur pemberdayaan yang dilakukan Kemensos agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri.

‘’Dengan mengucap Bismillah, semoga pembangunan kampung nelayan korban rob di Eretan Kulon Indramayu ini berjalan lancar,’’ ujar Agus, ketika meletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Desa Eretan Kulon, Kamis (5/12/2024).

Peletakan batu pertama itupun menandai dimulainya pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu tersebut. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada Januari 2025. Selain peletakan batu pertama, Agus juga melakukan penanaman pohon di lokasi yang nantinya akan menjadi Taman Perdamaian Forum Keserasian Sosial di Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu itu.

‘’Jadi kita menanam pohon manga, yang menjadi ciri khas masyarakat Indramayu, dan pohon kelapa gading sebagai simbol kebermanfaatan,’’ kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyerahkan secara simbolis bantuan pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Indramayu kepada empat orang penerima manfaat. Bantuan itu merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial, Pemkab Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia. Total bantuan untuk pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera itu sebesar Rp 16,1 miliar.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati, menambahkan, saat ini masyarakat yang akan direlokasi juga telah dilatih pemberdayaan pengolahan ikan seperti kerupuk ikan, bakso, dimsum, hingga usaha bengkel las. ‘’Jadi bukan hanya rumah dan fasilitasnya, tetapi kami juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran untuk mendukung kemandirian ekonomi warga,’’ kata Mira.

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait meninjau langsung sasaran program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui fasilitasi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan pemberdayaan ekonomi di Jalan Tamansari, Kota Bandung pada Kamis (5/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Herman menjelaskan, program ini merupakan rencana kerja sama multi stakeholders, pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat miskin ekstrem di perkotaan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Alhamdulillah ya, Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, ya bahu-membahu dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten/kota, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi," jelasnya.

"Kita Jawa Barat dijadikan piloting, berkat inisiasi dari Pak Menteri PKP, tentu disupport oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Sosial," lanjutnya.

Calon penghuni yang bakal menempati Rusunawa ini, kata Herman, yakni masyarakat dengan kriteria tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan.

"Kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 Kepala keluarga (KK). Rencana 100 KK, 33 KK dari Kota Bandung, kemudian 50 KK dari Kabupaten Bandung, dan 17 KK dari Kota Cimahi," jelasnya.

Herman mengatakan, rencananya 100 KK tersebut akan ditempatkan di dua tower, yakni di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk yang berkapasitas 116 unit, masing-masing memiliki 58 unit.

"Kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk dan kita akan gratiskan sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu kurang lebih satu tahun," katanya.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," tambahnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan, Kota Bandung menjadi piloting yang kedua setelah Jakarta.

"Ini yang kedua ya, kita coba tata, sesudah di Jakarta kita menata minggu lalu ya, memindahkan yang di bawah kawasan jembatan, tol gitu ya, supaya dipindahkan ke rumah susun," ungkapnya.

Pada peninjauan langsung tersebut, Maruar menemukan tiga KK yang termasuk kriteria calon penghuni Rusunawa. Ia juga sempat berinteraksi dengan mereka.

"Yang pertama relokasi ke rumah susun, ibu ikhlas ya bu, terima kasih. Jadi ikhlas ke rumah susun, Rancaekek, kita akan pindahkan," katanya.

Maruar juga berjanji akan memberikan fasilitas lain agar calon penghuni bisa naik kelas dari miskin ekstrem.

"Nanti juga ibu juga akan dikasih pelatihan ya, hobinya memasak. Tolong KPI-nya itu bisa bekerja atau bisa berusaha supaya ada penghasilan," imbuhnya.

Direncanakan, kata Maruar, relokasi calon penghuni akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2024. Ia juga meminta agar pejabat setempat bergerak cepat.

"Saya senang sekali ini bisa jadi contoh buat daerah-daerah lain ya. Lihat ini sekda dan PJ Wali Kota. Itu bisa bergerak dengan cepat, kerjasama yang substantif," pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah

Karawang (ANTARA) -

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

"Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan," ujar Wihaji.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dia memastikan balokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin, dan mineral, sesuai kebutuhan harian penerima manfaat. "Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi
tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, kata dia, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendukbangga: Biaya makan gratis Rp10 ribu/porsi cukup penuhi gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bagikan proses pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN memiliki target untuk membentuk sekitar 30.000 unit satuan layanan yang akan mengelola MBG di seluruh Indonesia.

Unit satuan layanan ini dibentuk berdasarkan data geospasial sekolah yang diperluas berdasarkan data real time di radius sekitar 6 kilometer. Data geospasial sekolah digunakan karena anak sekolah merupakan kelompok sasaran utama di program ini.

Sedangkan data real time dengan radius 6 kilometer digunakan untuk menjaring sasaran utama selain anak sekolah. Yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Setiap satu layanan dirancang mengelola anggaran senilai Rp 7-10 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pembelian bahan baku, ongkos tenaga kerja lokal, dan pendistribusian MBG secara terstruktur berbagai kelompok sasaran.

"Setiap satu layanan akan mengelola anggaran berkisar Rp 7 hingga Rp 10 miliar tergantung pada wilayah," tutur Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis (5/12/2024).

Proses Pengelolaan Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut Dadan menjelaskan proses pengelolaan dana program MBG. Dijelaskannya bila BGN tidak membeli paket makanan, tetapi membayar bahan baku setiap bulannya.

Dari Rp 7-10 miliar anggaran yang tersedia untuk setiap unit satuan layanan, sekitar 85% dari anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku. Menu akan ditentukan setiap satu bulan sekali.

"Menu itu akan di set 1 bulan, katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," katanya.

Selanjutnya, sebesar 10,5% dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal. Atau dengan kata lain sebagai upah bagi tenaga kerja lokal.

"Seperti ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan," imbuhnya.

Sasaran Program Makan Bergizi Gratis

Setidaknya ada 4 kelompok sasaran utama program MBG tahap awal. Yakni anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Setiap layanan bisa mendistribusi makan bergizi untuk 3.000 anak sekolah. Jumlah ini akan bertambah 10% usai hasil uji coba selama 11 bulan dengan target 82,9 juta penerima.

Data anak sekolah diterima BGN dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sedangkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan.

"Kalau sekolah sudah ada, cuma yang ibu hamil, ibu menyusui kan nggak bisa pakai data sekarang kan," katanya.

Nantinya akan diterapkan mekanisme penghimpunan data untuk tiga kategori sasaran lainnya. Yaitu berdasarkan siklus usia, dari sejak anak itu dilahirkan, usia balita, hingga menyusui.

"Habis anak itu dilahirkan kan menyusui, habis itu anak balita, kan sudah bisa diperkirakan dari data. Basis data yang ada jumlahnya sekian," ujar dia.

Dengan basis data yang kuat dan upaya verifikasi lapangan, Dadan berharap MBG bisa memberikan manfaat dan bantuan jatuh di tangan yang tepat.

Makan Bergizi Gratis di Sekolah Mulai Dilaksanakan Januari 2025

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan MBG akan dilaksanakan pada semester depan atau Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen akan memberikan edaran ke sekolah-sekolah.

"Agar program makan siang bergizi itu tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi secara kesehatan jasmani tapi juga harus menjadi bagian dari pembentukan karakter," tuturnya dikutip dari arsip detikEdu.

Program Bergizi Gratis ini akan bersinggungan dengan Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Sedangkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat akan ditujukan untuk siswa tingkat TK hingga SLTA dan dilaksanakan juga pada semester baru yakni Januari 2025.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan

Karawang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengaku optimistis anggaran rata-rata Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp10 ribu per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Optimis pasti optimis," kata Wihaji saat ditemui usai acara peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat ancaman saat menggagas program makan bergizi gratis. Ancaman itu berupa serangan fisik, psikologis, bahkan ekonomi.

"Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul ancaman. Saya tahu saya diancam," ujar Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Prabowo menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis seperti fitnah dan hoaks. Ancaman itu bahkan ancaman terbuka.

"Saya mengerti adanya ancaman terbuka dan ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka dan ada senjata tertutup. Senjata terbuka itu ada seperti meriam tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, seperti fitnah, hoaks, dan ada ancaman ekonomi," pungkasnya.

Prabowo tak merinci lebih jauh ancaman-ancaman terhadap dirinya itu. Kini, program makan bergizi gratis mulai uji coba di sejumlah daerah.

Dukungan Pemprov NTT

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden. Andriko menilai program ini sebagai langkah strategis untuk menangani masalah stunting.

"Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat NTT juga siap mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dapat berdampak langsung untuk penanganan stunting dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045," terang Andriko.

Ia menambahkan bahwa NTT memiliki potensi pangan lokal yang sehat dan bergizi untuk mendukung program tersebut.

"Kami memiliki banyak pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti sorgum, jagung, ubi kayu, pisang, ikan, dan sayur kelor sebagai menu makanan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Andriko juga berharap potensi lahan kering NTT yang mencapai 4,75 juta hektare dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi embung. Hal ini dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Pemprov NTB Sasar 1,7 Juta Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan skema penyaluran makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di NTB akan disalurkan kepada 1,7 juta masyarakat. Rinciannya 1,2 juta untuk pelajar dan sisanya untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB mulai menggambarkan bagaimana pelaksanaan program nasional ini di daerah. Mulai dari persiapan komoditas hingga penyaluran kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Hulu-hilir kami bahas, termasuk bagaimana penyediaan komoditi-komoditinya. Bahan untuk pangan dan lain sebagainya. Bagaimana polanya dengan pelibatan koperasi. Bagaimana target grup dan sekolah," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (4/12/2024).

Meski NTB termasuk daerah lumbung pangan nasional, Gita menyatakan Pemprov NTB kini harus mulai memperhatikan sektor pertanian untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Jangan sampai program ini berdampak pada meningkatnya inflasi daerah. Begitupun dengan sektor peternakan, perikanan.

Menurut Gita, perlu adanya peningkatan produksi secara maksimal dari ketiga sektor tersebut, mengingat kebutuhan makan bergizi gratis ini tidak hanya sehari atau dua hari. Pun dengan jumlah sasaran yang mencapai hampir 2 juta.

"Saya sudah minta dikaji dari awal kemampuan produksi dan harus ada inovasi kami. Kemudian dalam rangka pemenuhan harus ada intensifikasi, ekstensifikasi produksi komoditas kami," ujar Gita.

Terkait telur dan susu sapi yang masih dikirim dari luar daerah, Gita menuturkan Pemprov NTB mulai memikirkan pengganti protein hewani tersebut dengan protein yang ada di daerah.

"Tadi sampai kami bahas telur puyuh dan sebagainya sebagai substitusi, walaupun di pusat pakainya tuna, kami pikirkan apa pengganti tuna. Apa upaya masyarakat untuk memenuhi semua itu," imbuhnya.

Pada 9 Desember 2024, Pemprov NTB akan melakukan uji coba makan bergizi gratis. Pemprov NTB akan melakukan uji coba menggunakan dapur umum yang dimiliki oleh beberapa OPD Pemprov seperti BPBD dan Dinsos NTB.

Video: Rancangan Stranas Pencegahan Stunting Program Makan Bergizi Gratis

Video: Rancangan Stranas Pencegahan Stunting Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran makan bergizi gratis (MBG) telah dipangkas dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak.

Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30 ribu-Rp40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," ujarnya.

Langkah Prabowo ini membuat para orang tua cemas.

Beberapa orang tua siswa menganggap jatah Rp10 ribu per anak per hari untuk penerima manfaat program tersebut masih tak cukup untuk memenuhi gizi.

Anastasya (29), ibu dari satu anak yang masih mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) di salah satu sekolah di Jakarta ini  menilai anggaran Rp10 ribu per anak per hari untuk MBG justru tak ada gunanya.

Anggaran katanya, tidak cukup untuk memberi makanan bergizi kepada anak. 

Ia menilai jatah makan gratis Rp10 ribu per anak per hari tidak masuk akal.

"Terlebih lagi sekarang harga pangan udah dinaikin. Mau beli apa sih dengan Rp10 ribu? Sedangkan anak untuk memenuhi tumbuh kembangnya wajib ketemu 4 sehat 5 sempurna, protein hewani, sayur, karbo, buah dan susu. Belum lagi anak-anak gizi buruk, butuh asupan vitamin," tegasnya.

"Jadi kalkulasi pemerintah dengan Rp10 ribu itu untuk memenuhi kebutuhan pangan anak dan ibu hamil tentu enggak make sense. Harga satu ikat sayur bayam aja bisa Rp3.000-Rp6.000. Belum protein hewani paling murah katakan telur Rp3.000 per butir, belum berasnya, dan itu cuma untuk sekali makan," jelas Aca.

Menurutnya, dengan uang Rp10 ribu hanya bisa mendapatkan seporsi nasi dengan sayur dan paling mentok mungkin telur. Ia menegaskan tidak mungkin setiap hari anak hanya diberi telur.

Pasalnya, untuk pertumbuhan optimal anak-anak butuh diberikan pengenalan dengan protein hewani lainnya. Menurutnya, semakin banyak pengenalan semakin baik untuk tumbuh kembang anak secara gizi maupun pertumbuhan otak.

Dengan harga pangan naik sekarang, menurut Aca, hitungan untuk jatah makan anak dan ibu hamil sekarang minimal seharusnya di Rp40 ribu-Rp50 ribu per hari.

Senada, Nabila (30), ibu dari dua anak yang salah satunya duduk di bangku taman kanak-kanak pun merasa jatah Rp10 ribu per hari belum bisa memenuhi gizi anaknya.

"Secara pribadi dengan uang Rp10 ribu itu tumbuh kembang anak belum bisa terpenuhi, apalagi anak-anak butuh asupan gizi yang cukup untuk bisa tumbuh kembang dengan optimal," ujar dia.

Menurut Nabila, dengan Rp10 ribu per porsi mungkin bisa cukup untuk membuat menu bergizi lengkap, namun tetap belum menjamin kebutuhan gizi harian setiap anak terpenuhi.

Apalagi, lanjutnya, pastinya masih ada biaya untuk pengolahan atau catering makanan. Ia mempertanyakan apakan uang Rp10 ribu saja bisa menutupi biaya bahan dan lain-lainnya itu.

Ia mengakui bahwa uang Rp10 ribu bisa membuat anak mendapatkan makanan dengan porsi sederhana, seperti karbohidrat, protein seperti telur, tahu tempe, sayur dan buah. Namun, ia menegaskan seharusnya jatah makan ini bisa ditingkatkan lagi.

"Tapi ya harusnya untuk jatah makan Rp10 ribu itu bisa ditingkatkan lagi anggarannya sih, supaya bisa kasih makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang," ujarnya

Di sisi lain, Laily (34) dengan dua yang salah satunya duduk di kelas 1 SD berpendapat jatah Rp10 ribu per hari masih bisa mencukupi dengan lauk pauk yang tepat.

Ia berkata Rp10 ribu per porsi masih bisa memenuhi gizi anak dalam tumbuh kembangnya, dan tentu akan membantu kalangan menengah ke bawah.

"Untuk menengah ke bawah ya, contohnya anak-anak yang bersekolah di SD negeri yang ibu bapaknya buruh atau ekonominya terbatas, yang pendapatannya sangat minim," imbuh Laily.

Menurutnya, bantuan Rp10 ribu per porsi MBG akan sangat membantu para keluarga di kalangan menengah ke bawah, asalkan tepat sasaran hanya untuk penerima yang membutuhkan.

Laily menilai gizi anak bisa terpenuhi dengan adanya karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan aneka sayuran yang menurutnya bisa mencukupi dengan Rp10 ribu saja dibandingkan dengan camilan tak sehat lainnya.

"Dibanding mereka pas jam istirahat makannya cireng, gulali, seblak. Tentu makanan bergizi dari pemerintah sangat membantu untuk tumbuh kembang mereka," ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan skema penyaluran makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di NTB akan disalurkan kepada 1,7 juta masyarakat. Rinciannya 1,2 juta untuk pelajar dan sisanya untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB mulai menggambarkan bagaimana pelaksanaan program nasional ini di daerah. Mulai dari persiapan komoditas hingga penyaluran kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Hulu-hilir kami bahas, termasuk bagaimana penyediaan komoditi-komoditinya. Bahan untuk pangan dan lain sebagainya. Bagaimana polanya dengan pelibatan koperasi. Bagaimana target grup dan sekolah," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (4/12/2024).

Meski NTB termasuk daerah lumbung pangan nasional, Gita menyatakan Pemprov NTB kini harus mulai memperhatikan sektor pertanian untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Jangan sampai program ini berdampak pada meningkatnya inflasi daerah. Begitupun dengan sektor peternakan, perikanan.

Menurut Gita, perlu adanya peningkatan produksi secara maksimal dari ketiga sektor tersebut, mengingat kebutuhan makan bergizi gratis ini tidak hanya sehari atau dua hari. Pun dengan jumlah sasaran yang mencapai hampir 2 juta.

"Saya sudah minta dikaji dari awal kemampuan produksi dan harus ada inovasi kami. Kemudian dalam rangka pemenuhan harus ada intensifikasi, ekstensifikasi produksi komoditas kami," ujar Gita.

Terkait telur dan susu sapi yang masih dikirim dari luar daerah, Gita menuturkan Pemprov NTB mulai memikirkan pengganti protein hewani tersebut dengan protein yang ada di daerah.

"Tadi sampai kami bahas telur puyuh dan sebagainya sebagai substitusi, walaupun di pusat pakainya tuna, kami pikirkan apa pengganti tuna. Apa upaya masyarakat untuk memenuhi semua itu," imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis, mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB tersebut masih menunggu arahan dari pusat. Namun, ia memastikan daerah pasti akan membantu menganggarkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sembari menunggu, Pemprov juga terus melakukan konsolidasi untuk mengetahui dengan jelas bagaimana hulu-hilir program ini.

"Yang lebih detail belum, ini juga bertahap. Ini juga akan konsolidasi, tetapi dengan intensitas pertemuan ini kami menjadi lebih progresif lagi. Kalau kemarin kan banyak dalam nuansa raba-raba, kalau sekarang lebih konkret sedikit," tutur Gita.

Pada 9 Desember 2024, Pemprov NTB akan melakukan uji coba makan bergizi gratis. Pemprov NTB akan melakukan uji coba menggunakan dapur umum yang dimiliki oleh beberapa OPD Pemprov seperti BPBD dan Dinsos NTB.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan anggaran sebesar Rp 110,95 triliun untuk tahun 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tersebut merupakan limpahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kemudian dibagi dua untuk Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024, mengenai Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PUPR sebesar Rp 116,23 triliun.

"Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian PKP, serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing K/L, jumlah tersebut kami bagi sebesar Rp 110,95 triliun untuk Kementerian PU dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun, untuk selanjutnya kami bagi per unit organisasi," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Selanjutnya, anggaran tersebut dibagi untuk empat direktorat jenderal (ditjen). Alokasi anggaran paling besar diberikan kepada Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 38,42 triliun.

Anggaran Ditjen SDA itu akan digunakan untuk pembangunan 20 bendungan dan revitalisasi danau atau situ, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai, dan lainnya.

Kemudian, alokasi anggaran terbesar kedua diberikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 37,31 triliun, disusul Ditjen Prasarana Strategis Rp 21,85 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 11,52 triliun.

Sebagai informasi, salah satu program prioritas Kementerian PU saat ini adalah membangun dan merehabilitasi infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur irigasi untuk ke sawah-sawah petani.

"Prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras lho," ujar Dody saat ditemui usai Raker dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Bahkan, untuk mewujudkan mimpi pemerintah dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, Dody mengatakan, kewajiban Kementerian PU adalah mendukung Kementerian Pertanian (Kementan).

"Beras kan semua orang kan kalau enggak makan beras kan seolah-olah enggak makan. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," tuntas Dody.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara soal program penyediaan rumah. Menurut Hashim hampir 11 juta keluarga yang antre mendapat rumah layak.

"Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta," kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Dengan kata lain, mereka tinggal di rumah-rumah berupa gubuk dan sebagainya," ujar adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Kondisi rumah yang tidak layak huni rentan menimbulkan persoalan stunting. Rumah yang tidak layak huni, tutur Hashim, memiliki tingkat kesehatan yang rendah.

"Dengan lantai yang berupa tanah, dapat air yang tidak bersih, air yang penuh dengan kuman, dengan bakteri, dengan virus, dan sebagainya itu yang menyebabkan stunting juga," terang Hashim yang juga Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, seiring dengan membangun 3 juta rumah layak huni, Prabowo juga ingin mengentaskan stunting.

Hashim pun menambahkan sekitar 25% anak Indonesia mengalami stunting.

"Itu menurut pemerintah, ya, 25%. Kita perlu pendekatan approach holistik, holistik. Gizi makanan penting dan perlu, tapi lingkungan hidup yang layak dan bersih juga perlu, sehingga Pak Prabowo putuskan program perumahan masif," tutupnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak senyum dulu.

Saat itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Kepala Negara mengaku sudah tahu semua masalah di Indonesia, mulai dari tidak adanya satu data hingga banyak aturan Undang-Undang yang bertabrakan.

Prabowo meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

Ia kemudian menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

"Solusinya bagaimana? Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili Wakil Menteri (Fahri Hamzah). Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau," ucapnya.

"Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Saat itu, selorohan Prabowo lalu muncul. Ia meminta Fahri Hamzah untuk tidak tersenyum selama program belum terealisasi.

"Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Pak Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan banyak sekali pengeluaran anggaran yang bisa dihemat.

Hal ini diketahui usai ia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan wakil-wakil menterinya untuk meneliti.

Namun, ia enggan menyebutkan pos-pos anggaran yang bisa dihemat tersebut agar para menterinya tidak cepat puas.

Yang pasti, lanjutnya, jika itu bisa dilakukan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil.

"Kebocoran-kebocoran kita kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa (kejar pertumbuhan 8 persen). Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar, gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota," ujar Prabowo.