Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Untuk membangun sarana tersebut, BGN membutuhkan dana Rp 6 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Sarana tersebut 100% dibangun oleh mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B).

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG yang dibiayai oleh APBN," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Secara bertahap, BGN menargetkan penambahan jumlah SPPG. Ia memproyeksikan segera ada penambahan 219 unit SPPG mitra sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG mitra.

"Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut menyangkut rencana pembangunan 1.542 unit SPPG baru, Dadan memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikannya Rp 6 triliun.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan usai rapat.

Dadan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut. Namun demikian, ia belum dapat memastikan kapan pembangunan dimulai karena masih dalam tahap perencanaan.

"1.542 dalam proses perencanaan dan tendernya mungkin akan di akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus," terang dia.

Paralel dengan rencana tersebut, saat ini pihaknya juga terus menjalankan pendidikan untuk para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Saat ini, pihaknya baru selesai mendidik 1.994 orang.

"Harus sejalan antara SDM dan infrastruktur. Kami punya perencanaan di Agustus karena SDM-nya sudah selesai itu akan sudah bisa membuka 7.000 SPPG, melayani lebih dari 20 juta (penerima manfaat)," ujarnya.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) struktural lembaga yang dipimpinnya belum cair sejak beroperasi.

Pencairannya menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Dadan sempat menyebut tukin sebagai gaji.

"Tukin, tunjangan kinerja. Kalau struktural menunggu Perpres. Jadi, kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan, usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, rancangan Perpres itu kini sudah berada di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, setelah ia menandatanganinya.

"Kan Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Kan keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah, itu kemarin saya sudah paraf," ucap dia.

Dadan mengaku tak masalah tukinnya belum cair.

Sebab, BGN baru saja beroperasi dan program makan bergizi gratis yang diurusnya baru terselenggara pada awal tahun ini.

"Enggak apa-apa, itu kan dirapel. Ini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya, itu harus dalam bentuk Perpres," ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat, Dadan menuturkan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar dia.

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu mewajibkan setiap pengembang perumahan di wilayah tersebut menyediakan lahan seluas dua persen dari total lahan yang dimiliki untuk tempat pemakaman umum (TPU).

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya potensi krisis lahan makam di Kota Bengkulu yang saat ini semakin terbatas.

"Kalau belum menyediakan lahan makam, pengembang tetap wajib ditagih. Ini bagian dari solusi menghindari darurat lahan makam di Kota Bengkulu," kata Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Bengkulu Ipo Every Ronald di Bengkulu, Selasa.

Ia menyebut hal tersebut telah diatur dalam regulasi yang berlaku dan sifatnya wajib, sehingga Pemkot Bengkulu berharap seluruh pengembang perumahan dapat mematuhi aturan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Jika pengembang perumahan tersebut tidak dapat menyediakan lahan secara fisik, terdapat pilihan lain, yaitu kompensasi dana dengan mengalokasikan nilai setara dua persen dari total lahan dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP).

Ronald menerangkan bahwa terkait dengan mekanisme hukum untuk kompensasi dana tersebut saat ini belum tersedia secara rinci di Kota Bengkulu.

Untuk itu, pemerintah kota saat ini mendorong agar para pengembang perumahan, khususnya yang baru memulai proyek pembangunan rumah dapat menyediakan lahan untuk pemakaman secara langsung.

Sementara itu, Pemkot Bengkulu juga menerapkan kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) gratis bagi masyarakat kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Nurlia Dewi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan bagi warga di wilayah tersebut yang belum memiliki rumah dan berencana membeli rumah subsidi, sehingga masyarakat kurang mampu tidak perlu membayar biaya balik nama sertifikat, dan proses kepemilikan rumah pertama menjadi lebih mudah.

"Memang benar BPHTB gratis ini berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah subsidi, tanpa perlu membayar biaya balik nama sertifikat," kata dia.

Terkait dengan persyaratan untuk program tersebut, yaitu rumah yang dibeli merupakan rumah pertama dan bersubsidi, pembelian rumah harus kredit, dan penghasilan pemilik rumah tidak boleh lebih dari Rp7 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025 untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pagu tambahan tersebut sudah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program MBG menyasar 82,9 juta penerima. Adapun hingga saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Belum Digaji

Meski memiliki pagu anggaran yang besar, seluruh struktural BGN belumlah menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan.

Dadan menyampaikan, BGN baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun. Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar Dadan.

Bill Gates Bahas MBG

Sementara itu, pendiri Microsoft, Bill Gates disebut akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5/2025) untuk memberikan dukungan terhadap program MBG.

Menurut Prabowo, persoalan MBG menjadi salah satu yang akan dibahas oleh Bill Gates saat bertemu dengannya pada Rabu (7/5/2025).

"MBG ini adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara mau ke Indonesia, yang dibahas adalah MBG. Tanggal 7 (Mei), yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita minta ketemu saya," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin (5/5/2025).

Prabowo merasa sangat senang dengan kunjungan salah satu orang terkaya di dunia itu. Padahal menurutnya, MBG saat ini masih berproses dan sebaiknya jangan dulu dipuji.

"Saya merasa sangat besar hati. Saya merasa jangan puji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025," ujar Prabowo.

Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyampaikan perkembangan MBG hingga awal April 2025.

Hingga 5 April, MBG sudah disalurkan ke 1.286 titik. Total capaian penerima MBG sudah 3,4 juta orang. Diperkirakan pada akhir Juni, MBG sudah bisa mencapai 6 juta sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun untuk mencapai target penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Angka ini membengkak dari prediksi semula Rp100 triliun.

Dia menjelaskan bahwa total anggaran mencapai Rp116 triliun itu diperlukan guna merealisasikan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penyaluran Makan Bergizi Gratis tembus 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.

“Jika mengikuti mekanisme yang kami rencanakan, akan dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan pada 82,9 juta,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dia menegaskan, saat ini total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, pihaknya masih membutuhkan injeksi APBN sebesar Rp50 triliun untuk merealisasikan target tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Dadan merinci bahwa pada Juni 2025 pihaknya menargetkan bakal menyerap anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Juli 2025 sebesar Rp16,12 triliun, dan Agustus Rp28,03 triliun.

Kemudian, pada September BGN menargetkan menyerap anggaran Rp51,44 triliun, Oktober Rp60,51 triliun, November Rp88,07 triliun, dan Desember Rp116,6 triliun.

“Jadi kalau sekarang Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember 2025,” pungkasnya.

Sementara hingga saat ini, BGN mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun dari total pagu tersedia Rp71 triliun. Di mana, penyerapan tersebut paling besar untuk mendukung produksi MBG.

Kemudian, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Prabowo juga menyebut saat ini terdapat 3,4 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima manfaat Makan Bergizi Gratis dan posisinya dibidik terus bertambah dan terakselerasi.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun selama 4 bulan belakangan ini untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyerapan anggaran itu paling banyak digunakan untuk biaya produksi MBG mencapai Rp2,386 triliun.

“Ini realisasi anggaran sampai sekarang. Jadi, BGN memiliki anggaran Rp71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp2,386 triliun jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Sementara itu, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sementara, remunerasi manajemen BGN disebut hingga saat ini belum dibayarkan. Hal itulah yang menyebabkan realisasi anggaran belanja pegawai masih sangat minim.

“Kami baru bulan ini atau bulan depan menerima gaji, jadi nanti pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis dilaporkan telah menembus 3,5 juta orang.

Dadan menjelaskan bahwa MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 Provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari Paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa Pondok Pesantren, Ibu Menyusui, Ibu Hami, hingga Balita.

Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

"Oleh karena itu pemahaman kepada masyarakat mengenai asupan gizi yang cukup bagi tubuh sangat diperlukan. Dengan meningkatkan asupan gizi, diharapkan Program MBG dapat menekan kasus stunting," kata Rahmawati Herdian.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan struktural lembaganya belum menerima gaji hingga saat ini. Namun ia tak mempersoalkan karena pembayaran gaji struktural BGN akan dirapel bila payung hukum lembaga tersebut sudah diterbitkan.

Dadan mengatakan, pembayaran gaji pejabat struktural BGN masih menunggu peraturan presiden (perpres). Ia menyampaikan, perpres BGN masih diproses di Sekretariat Negara (Setneg).

"Oh strutural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).



Dadan mengatakan, perpres itu nantinya akan mengatur gaji dan tunjungan kinerja (tukin) para pejabat struktural BGN. "Hak keuangan dan tunkin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf," ucap Dadan.

Saat dikonfirmasi apakah sudah terima gaji, Dadan tak menjawab detail. Namun, ia menegaskan bahwa tak masalah belum terima gaji, lantaran bisa dirapel. "Nggak apa-apa, kan (gaji) itu dirapel," tuturnya.

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyampaikan, BGN masih minim menyerap anggaran untuk belanja pegawai untuk TA 2025. Karena itu pegawai struktural BGN belum menerima gaji hingga saat ini.

Menurutnya, BGN baru menyerap Rp2,3 triliun dari Rp71 triliun anggaran untuk 2025. "Jadi baru kurang lebih 3,36% terkait dengan pegawai baru 0,01%. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).



Dadan menjelaskan, lambatnya belanja pegawai terjadi lantaran dana yang tersedia baru digunakan untuk membayar beberapa posisi teknis seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, hingga akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan," katanya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

(dhw/zlf)

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri berencana mengembalikan fungsi ekologis Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, Depok yang kini telah mengering dan beralih menjadi permukiman warga.

"Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian saat meninjau lahan bekas Situ Gugur, Senin (5/5/2025).

Supian mengatakan, Situ Gugur mengalami kerusakan parah sejak tahun 1966. Saat itu, tanggul situ jebol dan akhirnya mengering.

"Tahun 1970 sempat diperbaiki, tapi hanya bertahan lima hari, lalu ‘gugur’ lagi,” lanjutnya.

Menurut Supian, Situ Gugur dibangun pada masa penjajahan Belanda dan dulunya memiliki luas sekitar 8 hektare. Air dari danau tersebut dahulu dimanfaatkan warga sekitar untuk kegiatan pengolahan karet.

Oleh karenanya, Supian mengatakan, lahan tersebut memiliki potensi untuk difungsikan kembali sebagai danau alami karena masih menyimpan sumber mata air.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Supian menyebutkan, Satpol PP telah berusaha menahan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Namun, upaya itu terkendala proses administratif dan kepemilikan sertifikat tanah.

Padahal, menurutnya, penyelamatan fungsi lingkungan harus diprioritaskan ketimbang perdebatan administratif.

"Kalau kita berdebat soal administrasi, nanti bisa-bisa malah hilang semuanya jadi perumahan. Jadi, prioritas kami adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu," tegasnya.

Supian berharap upaya ini menjadi langkah awal penyelamatan kawasan resapan air di Depok.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

Jakarta -

Dua wilayah rukun tetangga (RT) di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), terendam banjir selama 2 bulan terakhir. Warga menduga banjir imbas puing proyek pembangunan tol yang menyumbat drainase warga.

"Ada dua RT, yakni RT 01 dan RT 02, yang terdampak banjir," kata salah satu warga RT 01, Yeti S, dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).

Dua RT tersebut berlokasi di RW 11, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan. Banjir terjadi dengan ketinggian bervariasi.

Warga menduga banjir akibat pengerjaan proyek pembangunan tol Harbour Road II di Jalan RE Martadinata yang membuat saluran air mampet. Diduga banjir disebabkan puing-puing proyek pembangunan tol menumpuk di selokan, sehingga membuat saluran pembuangan warga menjadi tersumbat.

"Saluran air tersumbat dan membuat banjir," kata dia.

Peristiwa banjir itu telah dialami warga selama dua bulan. Warga mengaku sudah melakukan protes ke pengelola tol, tapi tak direspons.

"Tidak ada tanggapan, cuma janji-janji saja," ujar Yeti.

Warga lainnya, Miftah, mengaku banjir di kediamannya sering terjadi sejak setahun lalu atau saat dimulainya proyek pembangunan jalan tol. Dia mengatakan Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakut sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir itu, salah satunya dengan menyedot air.

"Sudah satu tahun, kita menyedot, airnya ada lagi," kata Miftah.

Warga meminta pihak pengelola jalan tol merespons keluhan mereka karena, bila tidak ditanggapi dengan baik, akan menimbulkan kemarahan warga.

Sejumlah warga sempat melakukan unjuk rasa dengan menutup Jalan RE Martadinata pada Senin (5/5) sehingga membuat kemacetan di ruas jalan yang menghubungkan kawasan Ancol dengan Pluit Jakarta Utara.

(jbr/imk)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan hingga kini struktural pegawai di institusinya belum mendapat gaji. Ia mengatakan, dari anggaran senilai Rp 71 triliun bagi BGN, penyerapannya baru di angka Rp 2,386 triliun.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran BGN baru di angka 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen terkait dengan pegawai baru 0,11 persen," ujar Dadan dalam rapat.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," sambungnya.

Dadan menyebut penyerapan anggaran untuk pegawai masih rendah. Adapun yang diprioritaskan oleh Badan Gizi untuk gaji pegawai baru di ranah Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ungkapnya.

Dadan mengatakan, untuk Makan Bergizi Gratis, penyerapan anggaran baru 4,16 persen atau senilai Rp 2.386.275.222.490 (triliun). Sedangkan penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386.873.982 (juta).

"Kemudian untuk Makan Bergizi Gratis sendiri ini baru 4,16 persen, untuk modal masih 0 persen, karena kami masuk dalam tahap perencanaan," imbuhnya.

'Simak juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG'

(dwr/zap)