Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meyakini dengan menerapkan konsep gotong royong, persoalan sedikitnya anggaran pembangunan rumah yang dialokasikan untuk pihaknya pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,078 triliun bisa teratasi.

"Anggaran kami kecil tapi tidak membuat kami kalah. Kami yakin dengan konsep gotong royong dari founding father kita, kita bisa selesaikan permasalahan ini," kata Menteri PKP saat rapat perdana dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Di hadapan para legislator, dirinya membandingkan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rumah pada tahun 2024 dengan nominal mencapai Rp14,30 triliun.

Dari anggaran tersebut, Menteri Maruarar menjelaskan pemerintah baru bisa merealisasikan pembangunan rumah susun sebanyak 1.633 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 770 unit dari proyeksi 2.732 unit, serta rumah susun sewa sebanyak 31.911 unit dari target realisasi 135.319 unit.

Disampaikannya, apabila dibandingkan dengan data tersebut, pihaknya mesti bekerja 25 kali lipat lebih keras untuk mewujudkan pembangunan rumah 3 juta unit.

"Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta unit," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta para legislator untuk mengkritisi alokasi anggaran yang diberikan kepada pihaknya.

"Anggaran kami dari Rp14 triliun jadi Rp5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. tolong juga kritis apa juga betul anggaran itu? Karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka sejelas-jelasnya," ujar dia.

Sebelumnya, dirinya menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.
Menteri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa menyatakan upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.

Menteri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa menyatakan upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah dan juga atau gratis ke rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen itu bisa murah," kata dia.

Selanjutnya, guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya pada Kamis nanti akan bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Hari Kamis saya ke tempatnya, jam 2 siang, untuk masuk ke Ditjen Kekayaan Negara, dan saya mohon itu bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada rakyat," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, selain membuat harga hunian menjadi lebih murah, penggunaan tanah sitaan turut membuat adanya efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara.

Sebelumnya, dirinya meminta lahan sitaan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat kecil.

"Konsep saya bagaimana sesuai efisiensi adalah bagaimana yang sudah disita di Kejaksaan Agung, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Minggu lalu saya datang, hari pertama saya datang ke Jaksa Agung, di Banten saja (lahan sitaan) dari koruptor sudah dapat seribu hektare di Banten. Bagaimana itu saya mau yakinkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara (lahan sitaan) itu bisa buat rakyat," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin(28/10).

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Visi dan Misi Asta Citanya berkeinginan untuk membangun hunian dengan sanitasi yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan membangun perumahan sebanyak 3 juta unit per tahun, dengan rincian 1 juta rumah untuk perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.

Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.

“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contracti/MYC).

Dia juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya juga belum secara rinci merumuskan berapa kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk membangun 3 juta rumah. Pasalnya, saat ini pihaknya masih terlebih dahulu fokus merumuskan struktur Kementerian PKP terlebih dahulu.

Apabila hal tersebut rampung dilaksanakan, barulah pejabat terstruktur Kementerian PKP bakal merumuskan kebutuhan anggaran program, termasuk proyek 3 juta rumah.

“Belum [ada anggaran program 3 juta rumah], ya makannya kita harapkan ini Pak Menteri membuka struktur, struktur kita selesaikan dan jadi, baru nanti struktur organisasi membentuk struktur program, nanti struktur program itu [selesai dibuat] baru anggaran,” tambahnya.

Meski belum mengantongi anggaran tambahan sepeserpun, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku bakal segera melakukan groundbreaking program 3 juta rumah dengan menggunakan anggaran dan koneksi pribadi.

Ara memastikan, pihaknya bakal menyumbang lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di wilayah Tangerang. Untuk eksekusinya dirinya bakal menggaet pengembang raksasa Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan).

“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Lebih detail, Ara menyebut proses groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu bakal dilakukan pada 10 November 2024.

Dia menjelaskan, nantinya rumah-rumah tersebut tak akan disewakan atau dijual. Melainkan pemerintah murni menyediakan rumah layak bagi masyarakat secara gratis.

“[Dibangun] buat siapa? Ya buat rakyat. Lalu mau disewakan atau dijual? Mau dikasih saja,” pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan anggaran perumahan untuk 2025 turun dari anggaran 2024. Pada 2024, anggaran perumahan menyentuh angka Rp 14 triliun namun pada 2025 hanya Rp 5,078 triliun.

Pria yang sering disapa Ara ini membeberkan dengan anggaran Rp 14 triliun memiliki target pembangunan rumah 145 ribu unit dan hingga saat ini baru sampai 34 ribu unit. Sementara itu, dengan anggaran Rp 5,078 triliun ini pihaknya diminta untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

"(Tahun) 2024 targetnya 145 ribu saya mendapat data dari Dirjen Perumahan baru 34 ribu per hari ini, anggarannya Rp 14 triliun. Bayangkan, ini kita tahun ini itu targetnya hanya 145 ribu per hari ini baru tercapai 34 ribu. Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul nggak datanya?" katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/2024).

"Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta (rumah)," sambungnya.

Ia pun meminta anggota DPR untuk mengkritisi anggaran yang diberikan untuk tahun depan. Sebab, target yang harus dicapai cukup berat yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun.

"Anggaran kami dari Rp 14 (triliun) jadi Rp 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apa juga betul anggaran itu karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal mau terbuka sejelas-jelasnya," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Dengan anggaran sebesar Rp 5,078 triliun ini Ara membeberkan rincian penggunaan dana tersebut yaitu untuk melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

"Jadi (anggaran tahun depan) Rp 5,07 triliun. Untuk IKN (sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan), jadi palingan hanya sekitar Rp 4,5 sekian triliun (anggaran tahun depan)," tuturnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Rinciannya adalah sebagai berikut.

Rumah susun: Rp 3,5 triliun

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk Personil TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit
- Penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit
- Pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit
- Pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit
- Lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC) 701 unit
- Lanjutan pemeliharaan dan perawatan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower
- Lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC) 460 unit

Rumah Swadaya: Rp 0,7 triliun

- Pembangun rumah Swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit

Rumah khusus: Rp 0,105 triliun

- Pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB (Daerah Otonom Baru) sebanyak 50 unit
- Pembangunan Rusus suku Moi sebanyak 72 unit
- Lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate 49 unit
- Pembangunan Rusus Malawei 100 unit
- Pembangunan Rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit

Rumah umum dan komersial: Rp 0,121 triliun

- Pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di seluruh provinsi

Dukungan manajemen dan teknis lainnya: Rp 0,575 triliun

- Pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan
- Gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. alias BCA (BBCA) membeberkan proyeksi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di tengah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 2025 mendatang.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu rincian kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan terkait program itu.

“Kami senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi rencana kebijakan tersebut,” katanya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Terlepas dari hal tersebut, BCA menyatakan bakal tetap menyalurkan kredit secara pruden, tak terkecuali bagi KPR.

Hal ini tecermin dari penyaluran KPR perseroan yang tumbuh 10,7% secara tahunan (year on year/YoY) ke level Rp130,4 triliun hingga September 2024 ini.

Itu sebabnya, penyaluran KPR BCA ke depannya diharapkan akan terus tumbuh seiring dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah.

“BCA berkomitmen senantiasa memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik nasabah yang beragam,” pungkas Hera.

Adapun, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek itu dalam 100 hari pertama kerja.

Ara, sapaan akrabnya, menyatakan bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala terhadap sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga memutuskan untuk memperpanjang uang muka (down payment) alias DP rumah 0% hingga akhir 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa bank sentral akan melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% hingga Desember 2025, sehingga calon pembeli properti dapat dikenakan DP 0% saat mengambil fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA).

"Kami memperkuat kebijakan makroprudensial dengan Rasio LTV/FTV properti hingga 100% dan uang muka kredit kendaraan bermotor minimal 0%, berlaku 1 Januari—31 Desember 2025, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” demikian dikutip dari unggahan akun Instagram @bank_indonesia, Kamis (24/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ikut mengintegrasikan pembangunan jaringan gas (jargas) dengan pembangunan perumahan.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, hal tersebut diperlukan agar pembangunan jargas rumah tangga kian masif. Apalagi target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR).

Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini.

"Kementerian Perumahan juga bagaimana mengintegrasikan fasilitas jargas ini di perumahan-perumahan, di apartemen, ini kita perlu juga," kata laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Laode pun mengaku bakal segera mengirim surat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun, surat tersebut terkait koordinasi antar kementerian.

Terlebih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini memiliki program untuk membangun 3 juta rumah.

Kendati, Laode mengatakan, pihaknya tak mengejar target sambungan jargas pada 3 juta rumah tersebut. Dia menyebut pihaknya hanya ingin mengejar target 2,5 juta sambungan jargas tahun ini.

"Karena itu sudah dicanangkan harus dicapai di RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] sebelumnya. Nah, sekarang kita belum sampai," ucapnya.

Selain koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan jargas.

Adapun, koordinasi itu untuk meminta Kementerian BUMN menyusun mekanisme subsidi jargas yang anggarannya dapat berasal dari alokasi subsidi LPG 3 kg.

Tak hanya itu, Laode juga mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menggenjot program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program ini akan dilaksanakan dengan skema gotong royong.

Artinya, selain pemerintah pusat, juga dibutuhkan peran pemerintah daerah hingga swasta, mengingat ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.

Terkait hal ini, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Adriliwan Muhhamad membeberkan tantangan terbesar program ini, yakni ketersediaan material bangunan di daerah.

Pasalnya, dari 3 juta rumah tersebut, sebanyak 2 juta di antaranya akan dibangun di perdesaan.

"Material sangat sulit kalau di desa, apalagi kalau kita di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya merasakan, kita susah sekali mencari pasir, mencari semen," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta pada Senin (28/10/2024).

Selain masalah material bangunan, Andre juga menyebutkan perizinan membangun rumah yang berbelit-belit perlu dibenahi.

"Kita ikuti arahan pemerintah, tolong yang diutamakan itu bagaimana pemerintah bisa mengontrol material, kedua perizinan. Kalau sumber daya manusia kita bisa bantu teman-teman," lanjutnya.

Namun demikian, Andre menegaskan, pihaknya mendukung program tersebut.

"Bagi kami, Appernas Jaya sangat support," ucap Andre.

Pada kesempatan yang sama, Ara menyumbangkan 2,5 hektar tanahnya di Tangerang untuk program 3 juta rumah.

"Yang mau kita buat adalah kepedulian, kegotong-royongan. Motto kami adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat," ungkap Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Dengan anggaran sebesar Rp 5,078 triliun ini Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rincian penggunaan dana tersebut yaitu untuk melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

"Jadi (anggaran tahun depan) Rp 5,07 triliun. Untuk IKN (sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan), jadi palingan hanya sekitar Rp 4,5 sekian triliun (anggaran tahun depan)," tuturnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Rinciannya adalah sebagai berikut.

Rumah susun: Rp 3,5 triliun
- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk Personil TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit
- Penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit
- Pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit
- Pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit
- Lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC) 701 unit
- Lanjutan pemeliharaan dan perawatan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower
- Lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC) 460 unit

Rumah Swadaya: Rp 0,7 triliun
- Pembangun rumah Swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit

Rumah khusus: Rp 0,105 triliun
- Pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB (Daerah Otonom Baru) sebanyak 50 unit
- Pembangunan Rusus suku Moi sebanyak 72 unit
- Lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate 49 unit
- Pembangunan Rusus Malawei 100 unit
- Pembangunan Rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit

Rumah umum dan komersial: Rp 0,121 triliun
- Pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di seluruh provinsi

Dukungan manajemen dan teknis lainnya: Rp 0,575 triliun
- Pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan
- Gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran

Ditemui saat break acara, awak media bertanya mengenai anggaran perumahan sebesar Rp 5,07 triliun apakah cukup untuk program 3 juta rumah. Ketika ditanya apakah akan meminta tambahan anggaran untuk menopang program 3 juta rumah, Ara mengatakan pihaknya masih akan menghitung kebutuhan anggaran terlebih dahulu.

"Kita mesti hitung dulu. Itu baru usaha," katanya singkat.

Sebagai informasi, pada September 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebanyak Rp 40,59 triliun. Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah mendapatkan pagu indikatif anggaran 2025 Rp 75,63 triliun dan dengan tambahan anggaran tersebut maka total anggarannya menjadi Rp 116,23 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan mendapat tambahan anggaran sekitar Rp 500 miliar, yang terdiri dari pergeseran anggaran antar unit organisasi untuk pemenuhan padat karya BSPS sebesar Rp 300 miliar dan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 250.528.328.000

Dengan demikian, anggaran untuk Ditjen Perumahan tahun 2025 menjadi Rp 5.078.208.583.000 dari yang sebelumnya Rp 4.527.680.145.000.

"Anggaran Ditjen Perumahan menjadi Rp 5,078 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa? Rp14,68 triliun,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, rencana anggaran perumahan pada 2025 sebesar Rp5,07 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi 3 Juta Rumah bersama pemangku kepentingan di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa total anggaran 2025 sebesar Rp5,07 triliun tersebut sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

Dalam menjalankan Kementerian PKP, Maruarar mengusulkan empat direktur jenderal (dirjen). Pertama, dirjen yang mengurus perumahan di perdesaan, kemudian dirjen perumahan perkotaan, dirjen terkait kawasan permukiman, dan dirjen lainnya.

"Tadi sudah saya revisi, ada empat dirjen yang membantu saya, saya tidak mau ribet, Pak Presiden Prabowo tugaskan saya, kurang lebih jutaan rumah, jadi nanti ada dirjen mengurus (perumahan) desa, ada dirjen mengurus (perumahan) kota. Di bawahnya itu segala sesuatu, perencanaannya, apanya, semua ada di bawah. Jadi dia satu dirjen, selesai urusannya di situ. Jangan terlalu banyak lagi lintas-lintas ke sana-ke situ. Kita birokrasi membuat mudah, membuat jelas dan jangan membuat sulit. Jadi ada dirjen nanti urusan desa kemudian kota, satu dirjen itu urusannya dari atas sampai bawah," kata Maruarar.

Ia meyakini bahwa usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PKP tersebut lebih bersih, simpel dan bisa diakses publik.

"Saya juga akan membuat, mengusulkan, terus terang saja, SOTK-nya sudah sampai di istana, saya sudah minta
kepada Pak Presiden Prabowo, kasih kesempatan saya lima hari ini, mengusulkan SOTK yang kami yakini lebih bersih, lebih simpel, dan lebih bisa diakses publik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Menurut dia, anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Dirinya ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Mudah-mudahan delapan bulan lagi kita sudah bisa serahkan kepada berapa ratus masyarakat di situ

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat kecil secara gratis.

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri. Pada 10 November saya akan undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap delapan bulan lagi tanah yang disumbangkannya sudah terbangun perumahan yang dapat dibagikan secara gratis kepada masyarakat kecil di daerah tersebut.

"Mudah-mudahan delapan bulan lagi kita sudah bisa serahkan kepada berapa ratus masyarakat di situ. Dan saya minta jadi model. Nanti mungkin 10 persen TNI-Polri berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah. Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku agama yang ada di situ. Jadi tidak eksklusif," katanya.

Perumahan tersebut juga diharapkan dapat menjadi model ekosistem yang baik dan mengetuk semua pihak untuk turut serta.

"Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistem. Jadi saya ketuk ya, dan saya tidak biasa hanya menyuruh tentu walaupun sedikit contoh. Tapi contoh itu saya mulai dari saya sebagai menteri. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu juga berkenan," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Untuk itu, pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Maruarar Sirait, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, imbuhnya, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Selain itu juga Menyusun peraturan dan sistem dengan teknologi informasi yang baik serta menyediakan media informasi yang terbuka dan dapat diakses semua pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengusaha swasta untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran. Ia sendiri akan mencontohkan dengan menyumbang tanah untuk membangun rumah rakyat.

Menurutnya, gerakan tersebut harus dimulai dengan contoh. Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Hal ini menjadi contoh agar pengusaha swasta untuk pembangunan 3 juta rumah.

"2 hektare minimal," ungkapnya.

Menurutnya, pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka dengan memberikan contoh.

"Kita harus kasih contoh, nggak bisa nyuruh-nyuruh aja," tegas Ara.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah ini, Ara medorong gotong royong dengan menyumbangkan tanah maupun kontribusi pemberian jasa.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotong royongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya.

Pasalnya, anggaran negara dinilai tidak akan cukup untuk pembangunan 3 juta rumah. Adapun model sumbangan ini akan mulai diberlakukan pada 10 November 2024 mendatang.

"Anggaran negara nggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.