Bisnis.com, MALANG —Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mengapresiasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.

Apresiasi ini disampaikan saat kunjungan tim Kementerian PANRB di SDN Lowokwaru 3 Malang, yang merupakan salah satu sekolah penerima manfaat dari CSR GOTO.

Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program tersebut karena sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi bagi generasi muda.

“Kami sangat mendukung program yang diinisiasi Gojek, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (25/1/2025).

Dia menambahkan, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

Menurutnya, dDigitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.

Penggunaan platform digital, seperti yang dilakukan oleh Gojek, dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.

“Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.

Chief Public Policy and Government Relations GoTo, Ade Mulya, menegaskan melalui program CSR ini, GoTo mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang harapannya dapat berguna bagi penerapan program MBG oleh pemerintah kedepannya.

Pelaksanaan program CSR MBG, kata dia, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan juga secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah sehingga UMKM dapat mengaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar.

GoTo juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua untuk memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman.

Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir. Dengan demikian, GoTo memberikan solusi praktis bagi orang tua dalam mengawasi konsumsi makanan anak.

Sedangkan untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood yang disebut GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek untuk mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan pada saat pengiriman, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

“Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi, hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah seluruh proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, sembari memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.

Program MBG yang berbasis teknologi juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, seperti UMKM lainnya, hingga semua stakeholder yang ingin memantau distribusi bantuan dengan lebih terorganisir. Selain itu, digitalisasi memungkinkan evaluasi dan pelaporan yang lebih cepat, membantu pihak terkait untuk menilai sejauh mana program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang telah dimulai sejak 19 Agustus 2024 dengan total lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Pihak sekolah juga memuji inovasi teknologi yang diterapkan GoTo dalam menjalankan program ini. Dengan adanya fitur admin portal, pihak sekolah dapat memberikan masukan terkait variasi menu, alergi siswa, dan preferensi makanan secara mudah dan efektif.

“Misalnya, jika ada menu yang terlalu pedas, kami bisa langsung memberitahu pihak GoTo dan UMKM melalui fitur feedback. Alhamdulillah, masukan kami selalu ditindaklanjuti sehingga menu yang disediakan kini lebih sesuai dengan selera siswa,” kata Kepala SDN Lowokwaru 3, Anis Yuniati.

Sejak uji coba yang dimulai pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan total 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. Secara total, GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menjelaskan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa. “Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.

Hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara itu, mitra pengemudi yang terlibat juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo. UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan banyak anak ingin membawa pulang menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk keluarganya. Hal ini karena mereka merasa keluarganya belum pernah melihat makanan dengan gizi seimbang.

Hal tersebut disampaikan Dadan dalam acara Rapimnas PIRA di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). Menurutnya, program MBG menginspirasi banyak anak untuk berbagi makanan bergizi dengan keluarganya.

"Itu banyak anak yang betul-betul terpanggil dengan apa yang disajikan. Bahkan, ketika makan, ingat ibunya, ingat adiknya, sehingga tidak sedikit yang mau dibawa pulang. Karena ingat ibu-bapaknya di rumah tidak melihat makan yang dengan gizi seimbang," kata Dadan, dilansir dari detikNews.

Dadan menjelaskan, mayoritas anak di Indonesia tidak pernah melihat makanan dengan gizi seimbang. Fakta ini terungkap dari uji coba program MBG yang dilakukan selama 12 bulan.

"Bapak Presiden selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategis. Kenapa? Karena 60 persen anak di wilayah percobaan, yang kami kan sudah melakukan uji coba selama 12 bulan, itu 60 persen tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dalam sambutannya mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Namun, ia memastikan pemerintah akan terus menyempurnakannya.

"Kita semua mencatat. Ada yang pengirimannya terlambat, ada yang pengirimannya tidak sesuai, ada yang pakai susu, ada yang belum pakai susu, ada yang tidak pakai ayam, ada yang tidak pakai sayur, semuanya catatan itu kita catat," tuturnya.

"Itu bagian dari upaya terus melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Dan pemerintah akan melakukan penyempurnaan itu pada masa-masa yang akan datang," imbuh Muzani.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Pelaku UMKM di Biak Numfor dapat memanfaatkan potensi usahanya mendukung program makan bergizi gratis di Biak Numfor

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) orang asli Papua untuk menyediakan pangan lokal menu makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak setempat.

"Pelaku UMKM di Biak Numfor dapat memanfaatkan potensi usahanya mendukung program makan bergizi gratis di Biak Numfor," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Biak Numfor ZL Mailoa di Biak, Sabtu.

Ia menyebut ada 43 ribu siswa sekolah berbagai satuan pendidikan menjadi sasaran pemberian makan bergizi gratis pada 2025.

"Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan strategis Astacita dari Presiden Prabowo Subianto sehingga semua jajaran Pemkab Biak Numfor sudah menyiapkan anggaran untuk mendukungnya," katanya.

Diakuinya, untuk menyukseskan program makan bergizi gratis pihak Pemkab Biak Numfor akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), satuan TNI/Polri serta pemangku kepentingan lainnya.

"Hal ini kami lakukan untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG untuk anak-anak pada 2025 guna mewujudkan generasi emas Papua 2045," katanya.

Sekda Mailoa mengajak jajaran Pemkab Biak Numfor berkomitmen memberikan perhatian program makan bergizi guna mengatasi masalah gizi dalam menciptakan generasi penerus yang kuat dan sehat dan cerdas.

Ia mengaku, program MBG memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sekda Mailoa mengajak semua elemen masyarakat Biak Numfor untuk mendukung pemerintah daerah menyukseskan program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah. merupakan kebijakan pemerintah untuk menyiapkan generasi emas Biak 2045.

"Jajaran Pemkab Biak Numfor sudah siap melaksanakan program makan gratis untuk anak-anak," katanya

Pelaku usaha produksi perikanan Sandra Yawan mengatakan, kelompok usaha kelola hasil perikanan Ayundi siap menyuplai kebutuhan pangan lokal program MGB 2025.

"Hasil produk perikanan kelompok usaha Ayundi bisa dijadikan menu pangan lokal makan bergizi gratis bagi anak sekolah di Biak Numfor," ujarnya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Sejak Bapak Presiden Prabowo menggelorakan program Asta Cita yang salah satunya membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga) maupun pemerintah daerah untuk menjalankan program tersebut.

Dari konteks pemahaman Asta Cita keenam ini, Desa bukan lagi dipandang hanya sebagai lokus dan fokus, tetapi diharapkan menjadi subyek atas pembangunan itu sendiri.

Desa sebagai ruang kehidupan dan penghidupan, maka masyarakat dipandang sebagai aktor utama dalam menggerakkan pembangunan. Karena itu kualitas SDM masyarakat desa harus menjadi perhatian utama, baik skill, kompetensi, ataupun investasi generasi di masa yang akan datang menyambut bonus demografi pada Indonesia emas tahun 2045.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dibentuknya Badan Gizi Nasional yang secara teknis akan mengawal dan mengoperasionalkan program unggulan makan siang bergizi gratis ini, sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan handal dalam menyongsong masa depannya dan masa depan bangsa.

Program ini bertujuan memastikan anak-anak atau kelompok sasaran mendapatkan asupan nutrisi yang memadai untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat lebih fokus dan produktif dalam belajar. Karena kekurangan nutrisi sering kali berdampak negatif pada kemampuan kognitif dan konsentrasi anak-anak dalam belajar ataupun dapat berdampak pada pertumbuhan mereka.

Menyambut program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan ujicoba di bulan November dan Desember tahun 2024 yang lalu di setiap kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan simulasi program makan siang bergizi ini bertujuan agar dapat memberikan kemanfaatan yang optimal, efektif dan efisien dalam mencapai sasaran, dan memberikan multi player effects positif dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

Uji coba dilakukan di seluruh wilayah kab/kota dengan sasaran 9.048 siswa dengan melibatkan pihak ketiga yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Uji coba mencakup beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dari identifikasi siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis, penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi dengan pihak terkait, pengadaan bahan baku dan persiapan dapur, proses memasak, distribusi makanan, sosialisasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dari simulasi pelaksanaan makan siang bergizi gratis ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

a. Penyedia kesulitan dalam menghitung takaran gizi yang pas untuk pelajar.

b. Teridentifikasi beberapa bahan baku mengandung formalin.

c. Beberapa anak alergi terhadap jenis makanan tertentu.

d. Terdapat jenis makanan yang dalam waktu singkat berubah rasa sehingga tidak layak dimakan.

e. Terdapat siswa yang belum terbiasa makan sendiri (TK dan PAUD).

f. Lokasi sekolah jauh dari jangkauan penyedia sehingga mempengaruhi kualitas makanan

Memperhatikan kondisi lapangan saat ujicoba, dan memperhatikan kendala yang dihadapi, tim merekomendasikan :

a. Penyedia Program Makan Bergizi Gratis tidak diberikan hanya kepada satu pelaku usaha saja, dengan tujuan untuk memberi kesempatan/peluang usaha kepada pelaku usaha lainnya serta menjamin kualitas makanan bergizi yang akan diberikan kepada anak sekolah.

b. Mendorong kelompok masyarakat/petani untuk menyediakan sumber bahan pangan lokal, sehingga pada saat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang ada di wilayah masing-masing tidak bergantung kepada pasokan bahan pangan yang berasal dari luar daerah.

c. Pemberian Makan Bergizi Gratis pada anak PAUD hingga SD sebaiknya diberikan pada pagi hari, sedangkan untuk anak SMP dan SMA diberikan pada saat makan siang.

d. Menyusun daftar menu dengan kadar gizi yang sesuai sehingga para siswa tidak bosan menikmati makanan yang telah disediakan dan memastikan makanan tersebut halal, segar dan aman untuk dikonsumsi.

e. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan pendampingan Program Makan Bergizi Gratis lintas sektor secara berjenjang.

f. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan makan bergizi gratis secara berjenjang agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Peluang transformasi ekonomi Bangka Belitung

Jumlah siswa dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA/SMK terdata di Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung sebanyak 260.704 anak. Apabila dengan pagu per menu Rp10.000, 00 maka per hari akan ada uang beredar Rp2.607.040.000,00. Artinya jika dikelola dengan baik, uang Rp2,6 miliar per hari jika disinergikan dengan potensi desa, akan berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Program makan bergizi gratis ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bangka Belitung untuk andil melalui penyediaan bahan baku yang diperlukan dapur untuk memasak makanan yang akan diberikan kepada anak-anak yang menjadi sasaran. Bahan baku seperti beras, sayur, daging, telur, ikan dan sejenisnya adalah komoditas yang sebenarnya bisa dihasilkan oleh masyarakat Babel.

Jika ini ditangkap sebagai peluang, maka masyarakat bisa memulai menanam dan budidaya komodite yang diperlukan dapur. Kita ketahui bersama selama ini masyarakat Babel lebih banyak mengandalkan dari sektor tambang ketimbang pertanian, padahal peluangnya masih cukup besar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut lebih banyak didatangkan dari luar daerah seperti Palembang dan Jawa.

Di tengah kondisi tambang yang sedang tidak baik saat ini, masyarakat perlu melakukan transformasi perekonomian salah satunya di sektor pertanian, peternakan, holtikultura, perkebunan dan perikanan. Tentu ini tidak mudah, perlu kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pelaku yang mendapatkan mandat dalam menjalankan program makan siang bergizi.

Pemerintah daerah bisa berperan dalam memberikan pendampingan dan kebijakan stimulan dalam upaya budidaya seperti memanfaatkan kebijakan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan serta dukungan APBD melalui stimulan kepada petani dan kelompok budidaya lainnya.

Para tenaga penyuluh untuk melakukan pendampingan dalam budidaya, juga mengkonsolidasikan agar ada kepastian off taker dari hasil produksi masyarakat. Bumdes atau BUMD bisa dijadikan salah satu kelembagaan yang dipercaya dan dijadikan konsolidator dari hasil-hasil produksi yang dihasilkan masyarakat.

Oleh karena itu perlu ditata dan dilakukan koordinasi yang intensif serta kejelasan hubungan antar peran kelembagaan yang saling sinergi agar masyarakat tidak menjadi penonton di tengah program yang mulia ini.

*) Sugito S Sos MH adalah Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, para mitra yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis akan diberikan uang secara langsung untuk pengadaannya mulai Februari 2025.

Dadan mengatakan, selama ini, para mitra harus mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu, baru kemudian pengeluarannya di-reimburse oleh negara.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan, dalam minggu-minggu pertama program makan bergizi gratis ini, pihaknya memang menerapkan reimburse.

Dia mengaku sudah membayarkan reimburse para mitra program makan bergizi gratis.

"Ya, gini untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Dan kami sudah melakukan proses reimburse," ujar Dadan.

Sebelumnya, Kepala Chef Dapur Sehat Anak Bangsa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jonie Kusumahadi mengungkapkan anggaran produksi makan bergizi gratis (MBG) yang menggunakan sistem reimburse (penggantian dana).

Sistem reimburse anggaran dilakukan seminggu sekali kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Jonie, reimburse yang dimaksud yakni pengadaan bahan makanan untuk MBG menggunakan anggaran dari mitra MBG terlebih dulu.

Setelah seminggu, total biaya pengadaan bahan makanan baru di-reimburse kepada BGN.