Bisnis.com, JAKARTA — Ruslan Tanoko memborong 8,33 juta saham PT Avia Avian Tbk. (AVIA) lewat PT Sensasi Istana Warna.

Ruslan Tanoko saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Avia Avian Tbk. (AVIA). Selain itu, Ruslan juga menggenggam 99,995% saham PT Sensasi Istana Warna.

Dalam keterbukaan informasi Selasa (3/12/2024), Ruslan melaporkan telah membeli 8.337.200 saham AVIA pada 26 November 2024. Jumlah itu dibeli melalui lima kali transaksi dengan tingkat harga yang bervariasi.

Transaksi sahampertama, Ruslan membeli 869.300 saham AVIA dengan harga Rp418 per saham atau senilai Rp363.367.400. Kedua, 867.300 saham AVIA seharga Rp420 per saham atau senilai Rp364.266.000.

Ketiga, 4.223.900 saham seharga Rp422 per saham atau senilai Rp1.782.485.800. Keempat, 1.917.400 saham seharga Rp424 per saham atau senilai Rp812.977.600. Terakhir, 459.300 saham AVIA seharga Rp426 per saham atau senilai Rp195.661.800.

Dengan demikian, total saham yang diborong Ruslan mencapai 8.337.200 saham dengan nilai Rp3.518.758.600 atau Rp3,51 miliar.

Setelah transaksi tersebut, kepemilikan saham Ruslan Tanoko secara tidak langsung dalam AVIA meningkat dari 29.387.300 (0,0474%) menjadi 37.724.500 (0,0609%).

Di lantai bursa, saham AVIA melemah 17,2% ke posisi Rp414 per saham hingga Selasa (3/12/2024). prospek AVIA diyakini masih menarik bagi investor. Hal itu terungkap dari rekomendasi yang ditetapkan ketiga sekuritas tersebut.

NH Korindo memberikan rekomendasi beli dengan target harga Rp620 untuk AVIA. Senada, Buana Capital juga menyematkan peringkat beli untuk saham Avia Avian dengan target harga Rp605.

Sementara itu, Sinarmas Sekuritas lebih konservatif dengan memberikan rekomendasi netral atau add dengan target harga Rp540 per saham.

Berdasarkan data terminal Bloomberg pada Senin (2/12/2024), sebanyak 13 dari 15 sekuritas yang mengulas saham AVIA memberikan rekomendasi beli. Sisanya atau dua sekuritas lainnya menyematkan peringkat hold.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bujet makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 per sekali makan menjadi Rp10.000 dengan anggaran secara umum tetap senilai Rp71 triliun untuk 2025.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah menghadapi ruang fiskal yang sempit sehingga anggaran tersebut harus diutak-atik untuk memenuhi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, angka Rp71 triliun masih bruto dan tidak mungkin semuanya mengalir untuk makan bergizi. Perlu alokasi untuk operasional seperti upah pegawai, biaya pengemasan, serta vendor.

"Iya [ini menggambarkan ruang fiskal yang sempit], karena tidak bisa ambil [anggaran] lagi. Sehingga mau enggak mau yang Rp71 triliun dioptimalkan," ujarnya di Menara Bank Mega, Selasa (3/12/2024).

Meski demikian, Eko melihat pada dasarnya angka Rp15.000 per sekali makan merupakan best practice internasional, yakni sejumlah US$1.

Sementara di Indonesia, harga bahan baku maupun makanan berbeda setiap daerahnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Rp10.000 sudah cukup untuk menyediakan makanan dengan standar gizi yang baik.

Eko menegaskan pemerintah tetap harus berfokus sesuai dengan nama program tersebut, yakni Makan Bergizi Gratis. Khawatirnya, keinginan memberikan makan tersebut mementingkan penyalurannya saja tanpa mempertimbangkan gizi.

"Menurut saya faktor bergizinya itu harus dihitung benar-benar dijaga. Jangan sampai hanya karena ingin melayani banyak kemudian unit cost nya diturunin tapi gizinya juga enggak nambah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan berusaha menghindari pertanyaan wartawan terkait kesiapan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG mulai tahun depan.

Dirinya juga melimpahkan persoalan penurunan bujet dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 kepada Kementerian Keuangan.

"Itu nanti Menteri Keuangan ya," tuturnya.

Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Komisi V DPR RI resmi menyetujui pemisahan anggaran antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam pemerintahan sebelumnya, kedua kementerian itu tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, berdasarkan pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 116,22 triliun. Lalu pada 29 November 2024, pihaknya menerima surat tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025.

Dalam surat tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk dua kementerian itu. Rinciannya antara lain Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun.

"Dengan surat dari Kemenkeu sebagai turunan dari Keppres yang mengatur tentang itu, saya tanyakan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, apakah pergeseran anggaran dari Kementerian PUPR menjadi PU dan PKP sebagaimana angka yang tertulis tadi saya sampaikan (disetujui)," kata Lasarus, dalam Raker bersama mitra pemerintahan di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Begitu pula dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan anggaran sebesar Rp 2,31 triliun. Dengan pemecahan kementerian, kini anggarannya dibagi menjadi sebesar Rp 2,19 triliun untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Rp 112,42 miliar untuk Kementerian Transmigrasi.

Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi angka-angka tersebut dan disepakati bahwa angka tersebut telah sesuai. Dengan disahkannya pembagian anggaran ini, ia mengimbau agar tidak ada penambahan anggaran di lingkup mitra Komisi V.

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya.

Warga Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, diteror dengan kemunculan buaya. Hewan buas itu muncul di Sungai Klurak, Desa Bligo, dan Klurak.

Salah seorang warga, Karjoni (59), menyebut buaya itu hampir setiap hari muncul di sungai. Buaya itu bahkan sempat terekam kamera warga.

"Buaya muncul hampir setiap hari, kalau pagi buaya tersebut terlihat naik ke bantaran sungai arah rawa-rawa. Kalau sore jelang magrib buaya itu turun ke sungai," kata Karjoni, dikutip dari detikJatim, Selasa (3/12/2024).

Karjoni menyebut buaya itu kerap menampakkan diri baik siang maupun malam hari. Namun, saat ini belum ada warga yang menjadi korban.

"Meski sering muncul sampai saat ini warga masih aman-aman saja, namun warga merasa resah terutama warga yang tinggal dekat dengan bantaran sungai," jelas Karjoni.

Kemunculan buaya itu juga bikin resah warga Desa Bligo Kecamatan Candi. Ketua RT setempat, Arifin, mengaku sering mendapat laporan soal kemunculan buaya di Sungai Klurak.

"Memang benar akhir-akhir ini kami sering mendapatkan adanya kemunculan buaya di sungai Klurak. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan laporan buaya tersebut membahayakan warga sekitar bantaran sungai," kata Arifin.

Warga Desa Klurak Timur, Samsul (55), menambahkan kemunculan buaya ini baru pertama kali dialami warga. Dia menyebut buaya yang muncul lebih dari seekor.

"Saya sempat kaget melihat dengan jelas ada dua buaya yang muncul di sungai Klurak ini," kata Samsul.

"Dari keterangan warga, banyak warga juga melihat buaya muncul di RT 7, RW 2. Itu berarti buaya yang muncul di sungai Klurak ini lebih dari satu, jumlahnya 4 ekor," imbuh Samsul.

Warga Diimbau Hati-hati Beraktivitas di Bantaran Sungai

Terpisah, Kapolsek Candi, Kompol Eka Anggriana, mengimbau warga sekitar bantaran sungai berhati-hati saat beraktivitas. Selain itu, warga diminta menghindari lokasi tempat penampakan buaya.

"Jangan memberi makan buaya, karena dapat membuat buaya terbiasa dengan keberadaan manusia. Jangan mengganggu dan mendekati buaya, walaupun terlihat tenang ataupun sedang berjemur di pinggir sungai," pesan Eka.

"Apabila melihat kemunculan buaya, jangan lari atau teriak karena itu memicu serangan buaya. Segera untuk melaporkan ke polisi, agar petugas yang bertanggung jawab binatang melata tersebut mendatangi lokasi," pungkas Eka.

Video: Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak

Video: Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan panen siklus kedua modeling tambak budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, guna mendukung program makan bergizi gratis (MBG), yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

"BINS Kementerian Kelautan dan Perikanan di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Pada Senin (2/12/2024, Trenggono telah meninjau kegiatan produksi siklus kedua modeling tambak BINS Karawang bersama Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan bahwa dalam kunjungan itu, pihaknya bersama Presiden melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program makan bergizi gratis," ujarnya.

Lebih lanjut, Trenggono menyebutkan bahwa total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak.

Setiap petak masing-masing berukuran 2 ribu meter persegi dengan benih yang ditebar 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap.

"Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan," terang Trenggono.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirakan akan mencapai 0,8 kilogram per ekor, sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80 persen.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran makan siang gratis menjadi Rp 10 ribu per porsi. Ada kekhawatiran total yang dianggarkan dari semula Rp 15 ribu per orang menjadi Rp 10 ribu tidak mencukupi kebutuhan gizi ideal.

Menurut pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia, keterbatasan anggaran tersebut sebetulnya bisa diakali dengan subsidi silang. Bukan tidak mungkin kebutuhan anggaran makanan berdasarkan ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah relatif berbeda.

"Terkait anggaran sekarang yang hanya 10 ribu, menurut saya ini bisa asal dilakukan prinsip subsidi silang, karena ada beberapa daerah yang 10 ribu itu betul-betul tidak cukup," bebernya kepada detikcom, Selasa (3/12/2024).

"Jadi intinya harus ada mekanisme lain yang bisa memitigasi, melengkapi, menutupi kekurangan dari keterbatasan anggaran itu entah dari bentuk subsidi silang, public private partnership atau kerja sama lain yang ini sekaligus akan perlu dilakukan terutama pada wilayah yang membutuhkan anggaran lebih besar," lanjut dia.

Terlebih menurutnya di daerah terpencil, ketersediaan penyiapan makanan termasuk dalam bentuk kemasan nantinya diperlukan biaya tambahan. Walhasil, kebutuhan di setiap daerah dinilai Dicky tidak bisa disamaratakan.

Program makan bergizi gratis memang sudah berbasis ilmiah dan terbukti memperbaiki gizi anak berdasarkan penerapan di banyak negara. Namun, tantangannya bila dilakukan di negara berkembang, tidak hanya berkaitan dengan jumlah SDM, melainkan kesiapan transportasi, hingga menu makan bergizi yang wajib dipastikan sesuai dengan yang diharapkan.

Program semacam ini juga disebut Dicky tidak efektif bila hanya berjalan selama satu tahun.

"Kuncinya kan di konsistensi, keberlanjutan, kalau hanya hitungan 1 tahun ya tidak akan berdampak signifikan," pungkasnya.

NEXT: Penjelasan Pemerintah soal Hasil Uji Coba

Pengurangan anggaran makan bergizi gratis diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Modeling Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Karawang, Jawa Barat, memasuki masa produksi siklus kedua. Hasil panen ditargetkan dapat mendukung kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung kegiatan produksi siklus kedua Tambak BINS Karawang. Keduanya melakukan penebaran benih secara simbolis di salah satu kolam produksi. Total benih yang ditebar hari itu sebanyak 60 ribu ekor.

"Bapak Presiden sudah melihat langsung kegiatan modeling budi daya nila salin. Kami targetkan hasil produksi siklus kedua dapat mendukung pada program Makan Bergizi Gratis," ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Total benih yang ditebar pada siklus kedua hingga saat ini mencapai 600 ribu ekor di 10 petak yang masing masing berukuran 2 ribu meter persegi ditebar sebanyak 30 ribu ekor per petak dan di 5 petak yang masing masing berukuran 4 ribu meter persegi sebanyak 60 ribu ekor per petak, dan akan dilanjutkan penebaran secara bertahap pada petakan yang telah siap. Masa produksi dari benih ditebar hingga ukuran panen memakan waktu 8 sampai 10 bulan.

Dalam kurun waktu tersebut, berat ikan diperkirkan akan mencapai 0,8 kilogram per ekornya. Sehingga total panen bisa mencapai angka 360 ton dengan tingkat survival rate benih di kisaran 70-80%.

"Tentu perbaikan-perbaikan terus kami lakukan, sehingga produksi bisa terus meningkat," beber Trenggono.

Lebih jauh Trenggono menerangkan peningkatan produksi modeling budi daya nila salin untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui produk perikanan bermutu dan berdaya saing.

Selain itu, teknologi budi daya BINS akan dipakai untuk program revitalisasi tambak-tambak tidak produktif yang tersebar di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Trenggono turut memaparkan rencana program revitalisasi ke Presiden Prabowo saat kunjungan kemarin.

Sebagai informasi, selama berada di BINS Karawang, Prabowo didampingi Trenggono mengunjungi sejumlah titik, yakni gardu pandang untuk melihat landscape petakan tambak, menebar benih di kolam produksi, hingga meninjau lokasi pendederan.

Luas BINS sendiri mencapai 84 hektare termasuk di dalamnya kolam-kolam produksi, kolam tandon, petak pemeliharaan, gedung kantor utama sekaligus sebagai menara pandang, ruang kontrol, gudang pakan, laboratorium, bangsal panen, workshop, rumah jaga hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kegiatan budidaya didukung sejumlah teknologi di antaranya mesin pakan otomatis.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meyakini besaran anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis bisa memenuhi kebutuhan gizi siswa.

Dia menyampaikan bahwa angka Rp10.000 per porsi sudah melalui uji coba simulasi sampai akhir tahun, sehingga dia yakin penghitungan tersebut tidak dilakukan tanpa ada pertimbangan yang matang.

“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Ketum PKB ini turut menyampaikan pemerintah masih terus melakukan simulasi Program Makan Bergizi Gratis yang nantinya akan dimulai secara massal pada Januari tahun depan.

“Pasti ada aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu saja,” tuturnya.

Cak Imin menambahkan, pemerintah saat ini tengah melakukan simulasi agar Program Makan Bergizi Gratis ini dapat melibatkan lingkungan seperti sekolah dan masyarakat.

Dia juga mengatakan ada kemungkinan nantinya pemerintah akan melibatkan ibu-ibu. Pasalnya, kata dia, ibu-ibu dianggap lebih teliti dalam memperhatikan makanan yang bergizi untuk anak-anak.

“Kayaknya juga pada akhirnya melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail ya lebih terjaga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya dipangkas menjadi Rp10.000. Dia mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

“Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000,” katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Konten Premium

Berguguran Saham Emas (ANTM, MDKA, UNTR, BRMS) di Kantong BlackRock Akhir 2024

Sinyal Kuat Prospek Saham Emiten Telko TLKM, EXCL, ISAT 2025

Keputusan Vanguard untuk Portofolio Saham GOTO

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Sebanyak tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran untuk 2025. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Mereka yang hadir dalam rapat yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Hasilnya, ketujuh menko masing-masing meminta usulan tambahan anggaran. Usulan itu pun diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun pihaknya meminta waktu untuk dibahas terlebih dahulu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan setidaknya dalam waktu tiga bulan.

"Terhadap usulan tambahan yang diajukan, kami minta waktu setidaknya tiga bulan karena di Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya memang harus selesai. Oleh karenanya kami minta waktu terhadap usulan tambahannya setidaknya dalam rentang waktu tiga bulan," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Para Menko Kabinet Merah Putih, Senin (2/12/2024).

Keputusan itu akhirnya dapat disetujui oleh tujuh menko meski sempat ada interupsi. Salah satunya dari Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang tidak terima anggarannya hanya Rp 9 miliar di 2025.

"Kita ini baru dan kita sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi sekretariat dan 3 kedeputian. Kami perkirakan sekretariat membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar dan 3 deputi itu masing-masing Rp 75 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan," tutur Yusril.

Berikut usulan tambahan anggaran dari tujuh Kemenko Kabinet Merah Putih untuk 2025:

1. Kemenko Bidang Pangan
Pagu anggaran: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan: Rp 505.910.975.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000

2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 793.500.000.000

3. Kemenko Bidang Perekonomian
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 523.976.054.000

4. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 3.268.281.288.000

5. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 471.578.475.000

6. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 334.029.527.000

7. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 503.143.736.000

Bisnis.com, JAKARTA - Kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran dari Rp15.000 per anak menjadi Rp10.000.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai langkah pemerintah memangkas anggaran MBG per anak berisiko melahirkan ketimpangan nilai gizi imbas harga per porsi program MBG yang terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, pada Senin (2/12/2024).

Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Perbesar

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

“Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, maka bujet untuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepada Bisnis.

Perbesar

Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yakni food waste yang bertambah.

“Intinya adalah, dengan bujet yang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotongan bujet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Perbesar

Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait dengan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.

Zulhas mengaku keputusan itu diambil di luar koordinasi Kemenko Pangan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar antara Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Karena waktu membahas Rp10.000 [per porsi untuk program MBG] itu kan bukan koordinasi saya. Pelaksanaannya baru saya,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Zulhas menuturkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci apakah anggaran Rp10.000 itu sudah sesuai dengan harga pangan atau belum. Dirinya menyebut nantinya pihaknya bakal melakukan pembahasan lebih lanjut.

Berburu Dukungan

Sedikit memberi sinyal, Zulhas menyebut penetapan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi dilakukan dalam rangka menyesuaikan anggaran Badan Gizi Nasional yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

“Itu Badan Gizi anggarannya total Rp71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat, itu dibahas di situ. Dalam pelaksanaannya nanti di bawa ke saya,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rombongan presiden Prabowo saat kunjungan ke China mengemukakan bahwa dukungan untuk makan bergizi gratis itu disepakati di luar kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun.

Menurut Airlangga, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.

Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Perbesar

Sekadar informasi, kunjungan Presiden Ke-8 RI itu ke China pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (10/11/2024) telah membuahkan beberapa hasil konkret, terutama di bidang ekonomi dan bisnis, berikut juga politik luar negeri.

Di China, selama tiga hari ini, Prabowo bertemu dengan para pejabat tinggi negara mulai dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

Adapun Prabowo menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum itu mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

Selain di China, Prabowo juga mengemukakan konsentrasinya terhadap program makan bergizi gratis itu dalam lawatannya di Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT G20 Brasil.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan tertarik untuk memberi dukungan.

Dalam catatan Bisnis, Keir Starmer mengungkapkan minat dari pemerintah Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program dari Presiden Prabowo Subianto itu memang menjadi kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan asupan gizi bagi anak-anak dalam mendukung pendidikan mereka.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Ingris Keir Starmer di kediaman Keir di 10 Downing Street, London, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Presiden [Prabowo] menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Keir dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin meminta jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik provinsi maupun kabupaten/kota agar terlibat dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Saya minta TP PKK turut terlibat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Gorontalo yang akan dilaksanakan mulai tahun depan," kata Rudy di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, TP PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mendorong keberhasilan program-program pembangunan di daerah maupun nasional.

Hal itu disampaikan Rudy pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo.

"Pada tahun-tahun mendatang, akan ada program-program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, misalnya Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Ini harus kita kolaborasikan. PKK harus mengambil peran dalam program ini. Jadi, ini perlu kita siapkan dengan baik, sehingga sinergi ini bisa membuat program tersebut berhasil di Provinsi Gorontalo," kata Rudy.

Ia pun mengingatkan saat ini masih banyak anak usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang ternyata putus sekolah atau tidak sekolah.

"Hal ini yang harus diintervensi oleh pemerintah dan PKK, sehingga nanti hasilnya seimbang," ujarnya.

Menurut dia, fungsi PKK sampai ke satuan wilayah terkecil yang bisa membantu mulai dari aparat desa maupun kabupaten/kota hingga provinsi untuk mendorong program prioritas nasional.

"Ini juga menjadi program prioritas lima tahun ke depan, bahwa tingkat kemiskinan ekstrem harus ditekan. Kalau bisa kita mengintervensi melalui data, bagaimana kita memaksimalkan data regsosek untuk mengintervensi beberapa kegiatan sekaligus, meskipun dalam anggaran dan fiskal kita terbatas," katanya.

Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Djoewiati Kentjana Soebrata mengatakan rakor ini menjadi momentum untuk menyusun rencana induk dan strategi yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Rakor ini juga sebagai persiapan penyelenggaraan Rakornas 2025 yang akan membuat rencana strategis PKK sebagai dasar program selanjutnya.

Rapat koordinasi yang mengambil tema "Strategi PKK dalam aksi nyata melalui persiapan Rakernas X PKK untuk mendukung RPJMN 2024-2029" itu, diikuti oleh kepala Dinas Dukcapil-PMD, ketua PKK serta seluruh kader PKK se-Provinsi Gorontalo.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa penentuan anggaran Program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintah melalui pengkajian secara matang atau tidak gegabah.

"Semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun, sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk," kata Muhaimin kepada wartawan usai mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan pula bahwa pemerintah akan memastikan makanan yang diberikan melalui program tersebut terjamin nilai gizi dan kualitasnya.

“Makanan juga harus bergizi serta kualitas makanan juga harus terjamin,” kata dia.

Sebelumnya pada Sabtu (30/11), Muhaimin telah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata dia.

Meskipun dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutu makanan itu, kata Muhaimin melanjutkan, harus terjaga mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024