Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan mengundang PT Semen Indonesia Tbk dan pabrik-pabrik semen lainnya untuk membahas diskon semen untuk pembangunan rumah rakyat.

"Bapak (Direktur Utama) Semen Indonesia sebentar lagi saya undang bapak dengan pabrik-pabrik semen. Tolong pikirkan berapa diskon buat rumah rakyat," ujar Maruarar atau disapa Ara di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada Jumat.

Menurut dia, sudah saatnya Kementerian PKP melakukan negosiasi terkait diskon dengan para produsen material konstruksi demi memperjuangkan pembangunan rumah untuk rakyat kecil.

"Kita harus melakukan itu bagi rakyat. Jangan untuk rakyat malah tidak ada diskon. Kalau buat kepentingan kita, kita bisa nawar, kalau buat kepentingan negara dan rakyat, kita tidak nawar. Itu salah menurut saya, kita ubah mindset itu," katanya.

Ara mengatakan bahwa dengan semangat gotong royong maka perlu membuat efisiensi terkait pembelian material konstruksi untuk pembangunan rumah rakyat melalui konsep central purchasing.

"Bagaimana caranya kalau kita tidak bergotong-royong? Makanya kita membuat efisiensi juga. Namanya dengan konsep central purchasing. Kalau bagi perusahaan-perusahaan besar hal itu sudah biasa. Jadi beli semen, beli apa dilakukan sentralisasi," katanya.

Central purchasing penting untuk diterapkan dalam rangka penghematan dan efisiensi anggaran.

"Makanya saya usulkan kepada Presiden RI Pak Prabowo Subianto, Pak tolong kita kalau bisa buat gerakan efisiensi dan penghematan nasional dari anggaran. Jadi jangan kita pemerintah hanya berhenti sampai mengamankan APBN, tapi kita juga efisiensikan. Ini satu langkah saja," kata Ara.

Dia menambahkan kalau harga semen turun, harga cat turun, maka harga rumah kemungkinan juga dapat turun dan jika harga rumah menjadi murah maka hal tersebut menguntungkan bagi rakyat.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meyakini dengan menerapkan konsep gotong royong, persoalan sedikitnya anggaran pembangunan rumah yang dialokasikan untuk pihaknya pada tahun 2025 yang sebesar Rp5,078 triliun bisa teratasi.

Dirinya juga meminta para legislator untuk mengkritisi alokasi anggaran yang diberikan kepada pihaknya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melakukan groundbreaking proyek perdana program 3 juta rumah yang digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, groundbreaking pembangunan rumah susun gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses.

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Ara saat melakukan groundbreaking di Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha).

Ara menjelaskan, rumah gratis yang dibangun sebanyak 250 unit dengan tipe 60/36 tersebut akan diperuntukkan untuk MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Di samping itu, Ara juga menjelaskan bahwa lokasi rumah gratis ini akan dijadikan percontohan dari gerakan gotong royong pembangunan rumah gratis bagi MBR, terutama juga karena lokasinya yang tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta.

Di samping itu, pembangunan kompleks rumah rakyat itu juga dilakukan untuk mempersubur ekosistem perkembangan wilayah lewat pembangunan sekolah hingga tempat swasta.

“Seleksi dan kriteria calon penerimanya berproses seiring pembangunan, pasti peminatnya banyak sekali. Untuk itu saya pesan yang akan menyeleksi calon penerima harus tahu lapangan dengan kriteria yang ketat," tegas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menanggulangi pengangguran di dalam negeri.

Sebab, Hashim mengatakan adanya program 3 juta rumah ini bakal membuka banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

Adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal serupa sudah dilakukan oleh China dan Korea Selatan. Dimana proyek perumahan menjadi salah cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Itu (proyek perumahan) padat karya. Kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru. Pada saat kan banyak PHK-PHK,” kata Hashim kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Sehingga, program yang dicanangkan oleh Prabowo ini bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki rumah yang layak.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

KOMPAS.com - Jadwal peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah rakyat yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalami perubahan.

Semula, rencana groundbreaking rumah di Tangerang ini akan berlangsung pada 10 November, tetapi kini maju menjadi Jumat (1/11/2024).

Hal itu terungkap dalam Rapat Internal Kementerian PKP yang disiarkan dalam kanal YouTube Kementerian PKP pada Rabu (30/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

Rumah yang dibangun berupa rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan diberikan secara gratis.

Berdiri di atas lahan 2,5 hektar milik Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, tetapi yang membangun rumah dari perusahaan lain.

"Tanggal 1 (November) tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Fahri.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, acara groundbreaking rumah di Tangerang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi pengembang-pengembang swasta.

"Acara hari Jumat itu kita akan menggerakkan gerakan gotong royong, bukan cuma seremonial saja," ucapnya.

Secara khusus, ia pun meminta agar para developer-developer besar diundang menghadiri acara tersebut. Supaya mereka tergerak hatinya dan berkenan melakukan hal yang sama.

"Developer besar tolong diundang, karena saya harap gerakan ini dimulai developer-developer besar dulu," pungkas Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara marah-marah ke pegawainya dalam rapat internal pada Senin (28/10).

Kemarahan ia luapkan terkait lambatnya kinerja birokrasi di kementerian yang ia pimpin.

Ara marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangani.

Dalam rapat yang bertujuan mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat yang dikirim ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Surat tersebut sudah dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah Ara menjabat sebagai Menteri PKP, namun baru sampai pada Senin (28/10).

"Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang," ungkap Ara saat rapat, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).

Ara merasa malu atas keterlambatan surat tersebut. Ia menyesalkan lambannya birokrasi di kementeriannya, yang membuatnya terlihat tidak profesional di mata Jaksa Agung.

"Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngerti nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya 'Pak Ara mana, saya belum nerima suratnya'," ucapnya dengan nada kesal.

Saking kesalnya, Ara sempat menggebrak meja sambil menyoroti betapa lamanya proses pengiriman surat antar lembaga negara. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin surat resmi dari seorang menteri bisa tertunda hingga enam hari sebelum akhirnya sampai ke tujuannya.

"Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai," katanya sambil menggebrak meja.

"Saya malu sama Jaksa Agung, 'Pak Ara mana? Saya barusan cek, Pak Ara, belum sampai suratnya.' Ini baru kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh," lanjutnya.

Kekesalan Ara tidak hanya berhenti di soal birokrasi. Ia bahkan menawarkan untuk menggunakan dana pribadinya demi menunjang operasional kementeriannya.

Menurutnya, jika kendala yang dihadapi kementerian terkait fasilitas atau kekurangan peralatan, ia siap menanggungnya dengan uang pribadi agar kinerja kementerian tidak terganggu.

"Saya nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini, pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan, biar saya beliin pakai uang pribadi saya, nggak apa-apa. Negara ini sudah terlalu baik buat saya," tegasnya.

Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan dukungan penuh jika ada kebutuhan tambahan sekretaris atau fasilitas lainnya yang diperlukan kementerian untuk memperbaiki kinerjanya.

"Kalau kita hambatannya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit. Kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya," tambahnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025.

Padahal, kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Selasa (29/10).

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu memaparkan angaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Terkait program 3 juta rumah, Ara mengatakan akan menggunakan lahan sitaan dan BUMN. Ia mengatakan akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan terkait aturan hukum penggunaan lahan itu.

"Supaya ada keputusan dan kepastian hukum, yang penting kan itu. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat, semoga yang lain setuju," katanya.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di tanah sitaan itu, sambung Ara, masih akan dibuat aturannya. Ia mengatakan yang membangun rumah bisa pemerintah atau swasta.

"Kita harus taat aturan tapi juga ada fleksibilitas. Yang bangun bisa swasta, bisa negara," katanya.

Namun, terkait keputusan pasti skema pembangunan 3 juta rumah, ia masih harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Langkah selanjutnya rapat dengan Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri ATR supaya ini bisa enggak dilegalkan, diserahkan ke rakyat," katanya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada lagi pembangunan perumahan eksklusif.

Oleh karena itu, untuk mencegahnya bisa dimulai dengan melaksanakan edukasi kepada para pengembang.

"Kita bisa jelaskan edukasi tujuannya apa? Kita kan orang-orang pinter tuh bisa diedukasi dan punya hati ya," ungkap Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ara pun membeberkan mengapa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. Ini disebabkan oleh perbedaan suku, etnis, ras, maupun agama.

"Jadi, kita harus punya filosofis itu yang kuat. Nah, itu juga tampak dari perumahan-perumahan kita," tambah dia.

Sebagai contoh, dia meminta kepada para pengembang agar setiap perumahan dibangun dengan adanya tempat-tempat beribadah.

"Perumahan-perumahan itu kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi, itu suatu hal yang baik ya, jadi enggak eksklusif," lanjutnya.

Selain itu, Ara juga menekankan pemerintah tidak ingin menciptakan lingkungan perumahan yang terkesan seperti negara di dalam negara.

Maka dari itu, langkah pembangunan ke depan harus menghindari kesan tersebut.

"Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi, kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif," tuntas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Tegaskan Tak Ada Lagi Perumahan Eksklusif yang Dibangun Pengembang", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/29/113000121/prabowo-tegaskan-tak-ada-lagi-perumahan-eksklusif-yang-dibangun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.

Ia mengatakan sejauh ini direncanakan akan ada empat direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.

"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih harus berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.

"Hari Kamis saya akan diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini harus ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan ikut serta dalam melaksanakan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan keikutsertaan itu akan dilakukan Aguan dengan membangun perumahan di Tangerang, Banten pada 10 November mendatang. Ia menambahkan perumahan akan dibangun Aguan lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

Rumah akan dibangun di tanah milik perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya.

"Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada Selasa (29/10/2024) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam pernyataannya, Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat," ujar Ara di ruang rapat.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan pentingnya mengembalikan tanah sitaan dari korupsi kepada masyarakat, terutama untuk pembangunan perumahan dengan harga terjangkau.

"Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji, itu tidak sulit, Ketua. Kalau Ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah dan rumah," tambahnya.

Ara juga mengungkapkan bahwa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN), tentara, dan guru yang tidak memiliki rumah.

"ASN yang tidak pernah punya rumah, tentara yang tidak punya rumah, banyak sekali, mereka punya harapan," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Ara meminta izin untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN dalam rapat kerja di DPR untuk membahas usulannya lebih lanjut.

Menurutnya, penyelesaian masalah terkait tanah sangat penting.

"Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini bisa kita ambil negara dan kembalikan untuk rakyat dengan harga yang sangat murah. Jadi kita langsung berjalan, Ketua," tutup Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membuat perumahan dengan berbagai macam latar belakang penghuni agar tidak bersifat eksklusif. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memperbolehkan adanya perumahan eksklusif.

"Saya dapat pesan tidak boleh lagi ada perumahan yang eksklusif dari Pak Prabowo. Jadi perumahan itu juga harus dari berbagai macam latar belakang," ujar pria yang akrab disapa Ara itu dalam Diskusi Tiga Juta Rumah di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Ara mencontohkan perumahan yang tidak eksklusif, yakni bisa dari komposisi penghuni perumahan yang terdiri dari berbagai profesi. Ia pun akan menerapkannya pada perumahan yang bakal dibangun di atas tanah sumbangan miliknya di Tangerang.

Ara menyebutkan perumahan tersebut dapat diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri. (Tanggal) 10 November saya akan undang pengusaha. Saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya," ungkapnya.

"Mudah-mudahan 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan ke berapa ratus masyarakat di situ dan saya minta menjadi model. Nanti mungkin 10 persennya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah," tambah Ara.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan awalan yang baik dalam membangun perumahan bagi masyarakat. Ia juga akan mengajar ahli komunitas dan pemberdaya komunitas untuk mewujudkan hal itu.

"Jadi ada ekosistem yang baik, ada berbagai macam suku agama yang ada di situ jadi tidak eksklusif. Jadi kita mau bikin (perumahan tidak eksklusif), ahli-ahli komunitas saya mau undang," imbuhnya.

"Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistemnya," sambungnya.

Untuk cara mencegah adanya perumahan eksklusif, Ara menjelaskan perlunya edukasi mengenai tujuan tidak dibolehkan hal tersebut. Ia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan beragam latar belakang, sehingga perlu ditampakkan melalui perumahan.

"Kita mesti jelasin edukasi tujuannya apa. Orang-orang pintar bisa diedukasi, kan punya hati ya. Kenapa kalau nanti namanya eksklusif di Indonesia itu taman sari Indonesia itu berbeda agama, suku, etnis, itulah Indonesia kan begitu. Jadi kita justru harus punya filosofis itu yang kuat. Dan itu juga harus tampak dari perumahan-perumahan kita," katanya kepada awak media.

Selain menentukan komposisi profesi, ia juga mencontohkan cara agar ada keberagaman agama dalam suatu perumahan. Ia ingin perumahan membangun tempat ibadah untuk semua agama.

"Misalnya, saya akan coba minta tempat ibadah bagi semua umat beragama, saya mulai dari situ ya. Perumahan-perumahan itu ya kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi itu cara untuk suatu hal yang baik jadi nggak eksklusif," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku sangat senang karena para pejabat di Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas Maung produksi PT Pindad.

Maruarar bangga karena bisa menggunakan produk dalam negeri.

"Ya saya sangat senang, karena kita pakai produk dalam negeri dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri dan tentu kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan sehingga makin berkualitas," kata Maruarar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024)

Meski begitu, menurutnya, para menteri saat ini masih belum menggunakan Maung sebagai mobil dinas.

Bukan hanya Maruarar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto juga menyampaikan hal yang sama.

Sebagai pembantu presiden, Yandri mengaku siap mengikuti arahan.

"Kita sebagai pembantu beliau, kita samina watona saja, siap. Apa pun perintah presiden kita akan ikut, dan siap melaksanakan tugas dari bapak presiden," ujar Yandri di Kompleks Parlemen.

Saat ditanya kapan akan menggunakan Maung, Yandri mengaku menunggu arahan Presiden Prabowo.

"Ya kalau itu kita tunggu saja, tunggu arahan saja," kata Yandri.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan, pihaknya akan membeli mobil dinas Maung produksi PT Pindad untuk para menteri, wamen, dan kepala badan, bukan menyewa.

Menurut Prasetyo, Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong (mobil dinas Maung), semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Prasetyo belum tahu apakah pengadaan mobil dinas Maung ini bakal langsung diberikan kepada semua pejabat atau tidak.

Sebab, kata dia, mereka juga harus melihat kemampuan produksi dari PT Pindad.