BEKASI, KOMPAS.com - Developer Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menuding penggusuran lahan yang dilakukan pada Kamis (30/1/2025) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Abuse of power itu dilakukan oleh PN Cikarang bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja,” ungkap Abdul Bari, salah satu perwakilan pengembang, kepada Kompas.com pada Senin (3/2/2025).

Bari menilai, eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang banyak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.

Pertama, kata dia, sudah ada perlawanan penolakan eksekusi. Kedua, eksekusi pengosongan lahan tidak dibacakan di atas obyek sesuai kedudukan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak didengar oleh para pihak.

"Ketiga, eksekusi dilakukan di luar jam dinas operasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, dasar hukum perlawanan warga sangat jelas, merujuk pada Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, halaman 101.

"Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri,” ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah menggusur 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada tanggal 30 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan tersebut mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah dan bangunan yang mencakup ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang,” kata Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan pada Minggu (2/2/2025).

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mendadak meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah wilayah Jakarta Timur. Prabowo meninjau program tersebut di sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK).

"Iya betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya kepada wartawan, Senin (3/2/2024).

Teddy menyebutkan ada dua sekolah yang dikunjungi, yakni SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur. Prabowo juga mengunjungi dapur penyajian program makan bergizi gratis di kawasan setempat.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya, di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ujarnya.

Momen Prabowo meninjau makan bergizi gratis itu juga beredar di media sosial. Terlihat sejumlah warga di sekitar sekolah antusias menyambut Prabowo. Prabowo pun tampak keluar dari sunroof mobilnya menyapa warga sekitar.

Diketahui, program makan bergizi gratis mulai dilakukan sejak 6 Januari. Pelaksanaan digelar di seluruh Indonesia.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1).

Hasan menjelaskan, makan bergizi gratis hari ini akan mengoperasikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasional, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Simak juga Video 'Respons MUI-Dokter Gizi soal Serangga Diusulkan Jadi Menu Makan Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/rfs)

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah penjual yang menyewa lahan di depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ikut terdampak akibat penggusuran lahan yang terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Penggusuran itu kini membuat mereka kehilangan tempat berjualan.

Risna (40), salah satu pemilik warung kopi yang telah berjualan selama delapan tahun, mengungkapkan rasa paniknya saat penggusuran berlangsung.

“Kami (penjual) kalang-kabut ketika ada penggusuran. Kacau balau suasananya,” kata Risna kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Saat penggusuran berlangsung, Risna dan penjual lainnya terburu-buru menyelamatkan barang dagangan mereka.

Beruntung, aparat kepolisian turut membantu mereka dalam proses tersebut.

Risna mengaku telah mendapatkan informasi mengenai penggusuran lahan sejak Desember 2024.

Lalu, pada malam sebelum penggusuran, Risna menerima imbauan dari Ketua RT setempat untuk mengosongkan lahan.

“Saya konfirmasi ke penanggung jawab lapak yang disebut ‘jawara’ di sini. Tapi, ‘jawara’ mengonfirmasi, kalau lapak kami aman enggak terdampak penggusuran,” ungkapnya.

Meskipun demikian, penggusuran tetap dilaksanakan.

“Sebanyak 1.000 aparat gabungan itu turun. Ada ambulans. Ada pemadam kebakara. Dan ada polisi juga,” tambahnya.

Risna juga mengingat terdapat tiga alat berat yang dikerahkan saat penggusuran.

Hal serupa disampaikan oleh Rika (41), seorang penjual pisang barangan yang telah berjualan selama 15 tahun. Ia merasa sedih atas penggusuran yang terjadi.

“Saya luluh lantah, seperti lapak saya yang digusur,” ujarnya.

Rika juga menyoroti ketidakadilan dari pemilik lahan yang tidak bertanggung jawab atas penggusuran tersebut.

“Saya juga enggak mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan. Padahal, sudah bayar sewa. Bahkan, mereka juga enggak datang,” jelasnya.

Dari kejadian ini, Rika berharap dapat kembali berjualan dan meminta agar pemilik lahan atau "jawara" membayar ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah melakukan penggusuran terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Proses eksekusi ini mencakup tanah dan bangunan yang meliputi ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," jelas Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Penggusuran ini jelas berdampak pada Rika dan Risna yang membuka warung di depan perumahan yang terkena pengosongan lahan tersebut.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah penjual yang menyewa lahan di depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ikut terdampak akibat penggusuran lahan yang terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Penggusuran itu kini membuat mereka kehilangan tempat berjualan.

Risna (40), salah satu pemilik warung kopi yang telah berjualan selama delapan tahun, mengungkapkan rasa paniknya saat penggusuran berlangsung.

“Kami (penjual) kalang-kabut ketika ada penggusuran. Kacau balau suasananya,” kata Risna kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Saat penggusuran berlangsung, Risna dan penjual lainnya terburu-buru menyelamatkan barang dagangan mereka.

Beruntung, aparat kepolisian turut membantu mereka dalam proses tersebut.

Risna mengaku telah mendapatkan informasi mengenai penggusuran lahan sejak Desember 2024.

Lalu, pada malam sebelum penggusuran, Risna menerima imbauan dari Ketua RT setempat untuk mengosongkan lahan.

“Saya konfirmasi ke penanggung jawab lapak yang disebut ‘jawara’ di sini. Tapi, ‘jawara’ mengonfirmasi, kalau lapak kami aman enggak terdampak penggusuran,” ungkapnya.

Meskipun demikian, penggusuran tetap dilaksanakan.

“Sebanyak 1.000 aparat gabungan itu turun. Ada ambulans. Ada pemadam kebakara. Dan ada polisi juga,” tambahnya.

Risna juga mengingat terdapat tiga alat berat yang dikerahkan saat penggusuran.

Hal serupa disampaikan oleh Rika (41), seorang penjual pisang barangan yang telah berjualan selama 15 tahun. Ia merasa sedih atas penggusuran yang terjadi.

“Saya luluh lantah, seperti lapak saya yang digusur,” ujarnya.

Rika juga menyoroti ketidakadilan dari pemilik lahan yang tidak bertanggung jawab atas penggusuran tersebut.

“Saya juga enggak mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan. Padahal, sudah bayar sewa. Bahkan, mereka juga enggak datang,” jelasnya.

Dari kejadian ini, Rika berharap dapat kembali berjualan dan meminta agar pemilik lahan atau "jawara" membayar ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah melakukan penggusuran terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Proses eksekusi ini mencakup tanah dan bangunan yang meliputi ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," jelas Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Penggusuran ini jelas berdampak pada Rika dan Risna yang membuka warung di depan perumahan yang terkena pengosongan lahan tersebut.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II menggusur 27 bidang tanah di PerumahanCluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Padahal, para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 mengaku telah memilik Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.

Adapun dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah, ruko, dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi. Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Duduk Perkara

Para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 sempat menggelar aksi penolakan eksekusi rumah pada Kamis (30/1/2025) sejak pagi.

Salah satu perwakilan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Bari mengatakan alasan penolakan terhadap eksekusi oleh PN Cikarang kelas II dikarenakan sejumlah penghuni di perumahan tersebut telah memiliki SHM.

"Saya dapat menjelaskan di sini bahwa kami membeli unit rumah ataupun ruko di situ (Cluster Setia Mekar Residence 2) ada alasan yang di mana itu punya sertifikat," ujar Bari saat ditemui TribunBekasi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Tidak hanya itu, lanjut Bari, penghuni yang belum memiliki SHM pun sedang melakukan pembayaran melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank.

Bahkan ketika sebelum proses pembelian rumah maupun ruko di cluster tersebut, masyarakat terlebih dahulu melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hasilnya tanah tersebut tidak terblokir.

"Ada juga sebagian daripada warga dan saya kan kebetulan belinya dan sebelum kami belikan dilakukan pengecekan BPN dan itu tidak ada permasalahan sengketa dan sertifikat tidak terblokir," jelasnya.

Namun Bari menuturkan ketika dirinya sudah menempati lokasi cluster selama kurang lebih 2 tahun, para penghuni justru dikejutkan pada Rabu (18/12/2024) perihal informasi rencana PN Cikarang yang akan melakukan eksekusi.

Eksekusi diinformasikan saat itu oleh ketua RT setempat dan tindakan akan dilakukan pada Kamis (30/1/2025).

Hal itu tentu mengejutkan para penghuni yang mengakui belum pernah mengetahui duduk perkara hingga PN Cikarang kemudian melakukan eksekusi.

"Saya sampaikan transaksi jual belinya itu secara resmi dan legal, bangunan kami memiliki IMB dan kami punya hubungan hukum dengan sertifikat, yang menjadi duduk perkara itu tetapi kami tidak pernah dilibatkan atau dimintai keterangan di muka persidangan, tiba-tiba eksekusi," tuturnya.

Bari menjelaskan, setelah informasi permohonan eksekusi terdengar oleh para penghuni, mereka mengaku sempat diajak mediasi atau audiensi oleh pihak Nyi Mimi Jamilah.

Nyi Mimi Jamilah diketahui merupakan pemenang perkara yang hasil putusan pengadilannya menjadi landasan PN Cikarang Kelas II melakukan eksekusi pengosongan lahan di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Adapun ketika mediasi dilakukan, para penghuni mengaku dimintai uang sebesar Rp 4 juta sebagai bentuk pembayaran lahan per meternya.

"Pembayaran untuk membayar kepada pihak pemenang berdasarkan putusan, padahal kami tidak pernah bertarung dan kami tidak tahu duduk perkaranya, poin yang berdasarkan keterangan yang kami terima dari hakim itu keputusan itu dimenangkan oleh atas nama Nyi Mimi Jamilah berdasarkan keterangan yang kami terima," bebernya.

Lanjut Bari, pihaknya saat ini sudah melakukan gugatan keberatan di PN Cikarang. Sidang keberatan itu baru akan dilakukan pada Senin (10/2/2025).

"Kami keberatan dan kami lakukan gugatan perlawanan di PN Cikarang, seharusnya ketika ada perlawanan dari pihak yang merasa dirugikan dan memiliki hubungan hukum itu tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena masih ada proses," tukasnya.

Penjelasan PN Cikarang

Humas PN Cikarang, Isnanda Nasution mengatakan, eksekusi pengosongan lahan di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 dilakukan sesuai delegasi dari PN Bekasi dengan putusan awal nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

"Sudah tidak bisa lagi (menggugat), ini kan sudah pengadilan tinggi Mahkamah Agung (MA), terus kemudian kami ingin ada kepastian hukum," kata Isnanda saat ditemui awak media di sekitar lokasi eksekusi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Menurut dia, walaupun sejumlah penghuni diketahui memiliki SHM, tentu status hukumnya justru tidak kuat jika disandingkan dengan putusan delegasi.

Sebab, putusan delegasi tercantum dalam SHM Nomor 325/Jatimulya yang saat ini menjadi Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Sehingga dapat disimpulkan proses eksekusi lahan berhak dilakukan dan mulai berlangsung sekira pukul 17.48 WIB.

"Artinya sertifikat yang dimiliki oleh para penghuni tidak berkekuatan hukum dalam putusan itu, dan sertifikat nomor 325 itulah yang sah," pungkasnya.

(Sumber Kompas.com - Penulis: Achmad Nasrudin Yahya, Rachel Farahdiba Regar | Editor: Akhdi Martin Pratama; Larissa Huda)

(Sumber WartaKota Tribunnews - Penulis: Rendy Rutama | Editor: Budi Sam Law Malau)

Jakarta: Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur dan dikenal sebagai salah satu kota dengan biaya hidup yang murah. Memiliki udara sejuk dan lingkungan yang tenang sehingga menjadikannya sebagai tempat ideal untuk hidup yang lebih rileks.

Selain itu, akses transportasi di daerah ini sangat mudah dan pengguna kendaraan pribadi pun tidak perlu khawatir karena jalan yang tidak begitu macet.

Blitar juga memiliki destinasi wisata yang banyak dan menarik seperti Makam Bung Karno, Bukit Teletubbies, Pantai Serang, dan masih banyak lagi.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Blitar, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga serba Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kabupaten Blitar yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Blitar

Perumahan subsidi di Blitar. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Satreyan Regency

Perumahan ini terletak di Satreyan, Kanigoro, Kab. Blitar, Jawa Timur ini dibangun oleh Raden Fattah Bintoro. Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 12 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Adapun luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 63 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap spandek lurus, dinding bata merah diplester dan dicat, lantai tapak beton bertulang, serta pondasi S.

2. BMW Sumber Asri

Perumahan ini dibangun oleh Griya Madani Asri yang berlokasi di Sumber, Sanankulon, Kabupaten Blitar. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 17 unit.

Rumah murah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Dengan harga Rp150,5 juta, Anda mendapat dua kamar tidur, satu kamar mandi.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu atap menggunakan kerangka baja ringan genteng cor, dinding bata merah finishing, lantai keramik arwana ukuran 40 cm dan pondasi cakar ayam.

3. Madani Land Nusantara

Perumahan ini terletak di Garum, Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Raden Fattah Bintoro.

Rumah ini memiliki 9 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp150 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap spandek lurus, dinding bata merah diplester dan dicat, lantai tapak beton bertulang, serta pondasi semen halus.

4. Griya Pesona Asri

Perumahan subsidi ini terletak di Bence, Garum, Kab. Blitar, Jawa Timur. Dibangun oleh Surya Jaya Perdana, rumah ini memiliki 22 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap kerangka atap galvalum, genteng beton lokal, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Bendi Sakina Regency

Perumahan ini berlokasi di Bendo, Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Sakina Berkah Sejahtera.

Perumahan ini memiliki 17 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp147,5 juta dan Rp150 juta. Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng pres, dinding bata merah diplester, lantai keramik putih polos 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak kepala desa (Kades) untuk mempersiapkan diri untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam hal ini, dana desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

"Saya mengajak seluruh kepala desa, untuk memanfaatkan situasi yang sangat luar biasa ini. Sebab putaran ekonomi ini sangat bagus," jelas Yandri, dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG pada program MBG disaksikan oleh Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, di kompleks Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Minggu (2/2).

Yandri juga menegaskan Kemendes dan Badan Gizi Nasional (BGN) punya misi yang sama dalam memandirikan pangan masyarakat desa. Menurutnya, kemandirian ekonomi desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbaga macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintahan provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten/kota.

"Kementerian Desa dan BGN ini sangat erat bapak ibu. Karena BGN sejatinya yang akan memanfaatkan hasil dari desa. Karena di desa itu ada sekurang-kurangnya dua puluh persen dari dana desa itu dialokasikan untuk ketahanan pangan," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Yandri juga menjelaskan program MBG ini penting, karena membantu anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi dan merasa kenyang memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik, serta menunjukkan peningkatan dalam performa akademik mereka.

"Inti pokoknya kalau semua bahan baku yang ada di desa itu kita satu padukan, maka akan membantu makan bergizi gratis. Maka antara BGN dan Kemendes ini adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan," ungkap mantan Anggota DPR RI tersebut.

Sementara itu, Ketua Yayasan BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Ratu Rachmatu Zakiyah menjelaskan dalam pelaksanaannya, MBG ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Selain itu, juga mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.

"SPPG ini diharapkan bisa memberi makan bergizi gratis. Dan dengan ini saya yakin ke depan kita akan bisa menyongsong Indonesia Emas 2045," jelas Mahdi.

Sebagsi informasi, dalam kegiatan ini Yandri turut didampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani. Serta Anggota Komisi X DPR RI Hoerudin.

(hnu/ega)

CIANJUR, iNewsCianjur.id -  Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, menyiapkan sambungan air bersih gratis sebanyak 2.100 melalui program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Cianjur. 

Hala itu dikatakan Direktur Utama Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, Budi Karyawan, program 3 juta rumah itu harus dibarengi sambungan air bersih. Jadi kami menyiapkan akses air bersihnya dengan program sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program sambungan gratis untuk MBR ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Untuk tahun ini pihaknya menyiapkan 1.600 sambungan air gratis MBR serta 500 sambungan yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK). Totalnya sebanyak 2.100 sambungan air gratis MBR. Kebetulan pemerintah pusat sedang ada program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat tidak mampu jadi kami alokasikan kesana," tutur Budi.

Budi menuturkan, untuk menjalankan program pemasangan sambungan air bersih gratis MBR sekitar Rp2,3 miliar untuk 2.100 sambungan dengan perinciannya untuk satu sambungan menelan biaya Rp1.116.000.

"Memang biayanya sangat besar, ya sekitar Rp2,3 miliar untuk memasang sambungan sebanyak 2.100 sambungan MBR, tapi kami laksanakan untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut," terang Budi.

Selain program sambungan air bersih MBR, Budi menyebutkan pihaknya juga rutin mengadakan kegiatan santunan bagi anak yatim-piatu. Santunannya itu dikumpulkan dari semua karyawan Perumdam Tirta Mukti.

"Iya kami juga rutin memberikan santunan kepada170 anak yatim-piatu yang merupakan binaan Yayasan Yatim Piatu Tirta Dharma," pungkas Budi.

Editor : Ayi Sopiandi

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Menteri Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Tadi saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," kata Menteri Ara dikutip Senin, 3 Januari 2025.

Menurutnya, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. "Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujar dia.

Menteri Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha. "Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," ujar Menteri Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

(KIE)

JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh. Program ini diyakini tidak hanya akan menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga akan memberikan suntikan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan mengatasi masalah oversupply semen.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam keynote speech di ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).  Hashim, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan, mengungkapkan optimismenya.
 
"Kita sudah mendapatkan komitmen nyata dari pemerintah dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 hingga 6 juta unit rumah. Uni Emirat Arab juga berkomitmen untuk membiayai 1 juta unit, bahkan mungkin lebih.  Belum lagi potensi pendanaan dari Cina, Turki, India, dan Singapura," ujar Hashim.  

"Ini akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 sektor ekonomi yang terkait dengan perumahan, termasuk industri semen," sambungnya.
 
Hashim menekankan bahwa tingginya permintaan semen akibat program ini akan membantu mengatasi masalah oversupply yang saat ini dialami industri semen dalam negeri.  

"Selama kepemimpinan Pak Prabowo, program perumahan ini akan terus berlanjut," tegasnya.
 
Selain itu, Hashim juga mengingatkan pentingnya aspek lingkungan hidup dalam konteks pembangunan yang pesat. 

"Bisnis pasti berdampak pada lingkungan. Pabrik semen menghasilkan emisi, jadi kita harus menjaga lingkungan dengan baik," katanya.
 
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama SIG (PT Semen Indonesia (Persero) Tbk), Donny Arsal, memaparkan komitmen SIG terhadap praktik bisnis berkelanjutan yang berpedoman pada prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).  SIG telah menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang mengutamakan aspek Triple Bottom Line: Planet, People, dan Prosperity.
 
SIG secara aktif berupaya mengurangi emisi karbon per ton produknya melalui berbagai inovasi, seperti penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi energi, serta pemanfaatan bahan baku dan bahan bakar alternatif.  

"Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang emisi karbonnya 21% hingga 38% lebih rendah dibandingkan semen konvensional," jelas Donny.
 
SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan Bata Interlock Presisi (BIP), sebuah produk turunan semen hijau yang ramah lingkungan, cepat, efisien, dan tahan gempa.
 
Donny menambahkan bahwa SIG telah beralih ke Sustainability Linked Loan (SLL) sebagai bentuk komitmen terhadap dekarbonisasi.  

"SLL memberikan benefit berupa penurunan margin bunga dan terms yang lebih baik," ujarnya.  

Lebih lanjut, komitmen SIG dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) telah mendapatkan validasi dari Science-Based Target initiatives (SBTi), menjadikan SIG perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia yang tervalidasi SBTi.

Editor : Ali Masduki

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan melalui program 3 juta rumah. Tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat, sektor perumahan dinilai akan memberikan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sekarang sudah komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk pembiayaan 4 juta sampai 6 juta unit rumah. Di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Uni Emirat Arab juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk dari Cina, Turki, India, Singapura dan lain-lain. Ini semua akan menjadi stimulus ekonomi bagi 185 bidang ekonomi yang terikat atau tersentuh bidang perumahan, termasuk semen," ujar Hashim saat menyampaikan keynote speech pada acara ESG Sustainability Forum 2025 Jakarta, dikutip Minggu (2/2/2025).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan ini mengatakan, program 3 juta rumah setiap tahun akan meningkatkan permintaan semen sehingga dapat membantu mengatasi masalah oversupply yang dihadapi oleh industri semen domestik saat ini. "Itu selama Pak Prabowo memimpin, program perumahan akan terus berlangsung," ungkap Hashim.

Di sisi lain, Hashim juga menghimbau agar pelaku industri memperhatikan aspek lingkungan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi. "Apa hubungannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Bisnis itu pasti ada dampak. Pabrik semen kan berproduksi terus dan menghasilkan emisi. Di sini kita harus jaga baik-baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama SIG, Donny Arsal menyampaikan bahwa SIG terus menjalankan praktik bisnis berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

SIG juga telah memiliki dan menerapkan Sustainability Roadmap 2030 yang menyelaraskan aspek Triple Bottom Line yaitu Planet, People, Prosperity. SIG secara terus-menerus berupaya dalam menurunkan tingkat emisi karbon per ton produknya melalui penurunan konsumsi energi dan peningkatan produktivitas melalui teknologi berbasis AI (artificial intelligence), mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam melalui penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif, pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, maupun recovery panas (WHRPG), serta penggunaan teknologi baru sejalan dengan perkembangan zaman seperti hydrogen rich injection.

"Pola operasi yang ramah lingkungan telah mendukung inisiatif SIG dalam memproduksi semen hijau yang tercatat 21% sampai dengan 38% lebih rendah emisi karbon dibandingkan semen konvensional. SIG juga menawarkan solusi pembangunan rumah berkelanjutan dengan bata interlock presisi, produk turunan dari semen hijau SIG yang ramah lingkungan. Penggunaan BIP membantu proses pembangunan rumah menjadi lebih cepat dan efisien, serta ramah gempa dengan tampilan modern," kata Donny.

Donny menambahkan bahwa SIG telah mengonversi pembiayaan Perusahaan ke Sustainability Linked Loan (SLL). Selain sebagai komitmen SIG terhadap inisiatif dekarbonisasi, SLL juga memberikan benefit penurunan margin bunga dibandingkan hutang bank sindikasi eksisting dengan terms yang lebih baik. Inisiatif ini semakin menunjukkan keseriusan SIG dalam upaya dekarbonisasi.

"Komitmen SIG dalam mendukung pencegahan pemanasan global berupa target pengurangan emisi GRK (gas rumah kaca) telah meraih validasi dari lembaga internasional, Science-Based Target initiatives (SBTi). Pencapaian ini membawa SIG menjadi perusahaan pertama di industri bahan bangunan Indonesia tervalidasi SBTi, yang memiliki kriteria ketat dalam menetapkan target emisi GRK sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," ujar Donny.

Serang (ANTARA) - Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun milik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.

"Pembangunan SPPG ini merupakan sebagai contoh awal bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Sebab se-Indonesia dibutuhkan sebanyak 30.000 dapur MBG," kata Yandri saat peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Serang, Banten, Minggu.

Ia menjelaskan, SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 20x20 meter persegi. Dilengkapi dengan lapangan parkir yang luas untuk akses keluar masuk kendaraan.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan SPPG, Yandri mengatakan, bersumber dari dana yayasan Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

"Tidak ada dana dari Kemendes atau BGN, ini murni dari yayasan, karena BGN ini membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat nanti BGN yang sewa dan standar makan dari mereka jadi profit sharing," katanya.

Pembangunan SPPG ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu satu sampai dua bulan. Dan dalam program Kemendes akan lebih concern pada penyediaan bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, telur, dengan desa tematik melalui dana ketahanan pangan dari Dana Desa sebesar 20 persen.

"Dari anggaran Rp71 triliun minimal Rp16 triliun atau bisa Rp20 triliun untuk ketahanan pangan menyiapkan bahan baku makan bergizi, karena ini boleh lebih tetapi tidak boleh kurang," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Suwardi mengatakan, bangunan SPPG ini paling cepat akan mulai beroperasi pada April 2025. Yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Program Makan Bergizi Gratis.

"Untuk kapasitas satu bangunan SPPG ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 3.000 penerima manfaat. Ini adalah bentuk yang mulia untuk meneruskan program presiden," katanya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025