Kementerian Perumahan kabarnya akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kabar ini diperkuat dengan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua Umum DPP Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Nurdin Karumpa mengapresiasi ada rencana pembagian kementerian, sehingga Kementerian Perumahan dapat berdiri sendiri. Ia Menteri Perumahan dapat mendorong pembangunan serta melibatkan pengusaha konstruksi kecil.

"Kami memberikan apresiasi terhadap Bapak Presiden Terpilih Prabowo yang telah membagi dari Kementerian PUPR menjadi dua, (dengan) Kementerian Perumahan," ujar Andi kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

"Siapapun yang akan ditugasi oleh Bapak Presiden di lima tahun mendatang, tentu harapan kami dari pelaku dunia usaha (konstruksi), pertama pembangunan infrastruktur tentu tidak boleh berhenti, harus terus berlanjut dengan tentu menyesuaikan kemampuan keuangan negara," katanya.

Ia mengungkapkan sebesar 80% dari sekitar 140.000 anggota Gapensi berharap ada segmentasi pasar pekerjaan untuk mereka. Apalagi dengan adanya rencana program pembangunan 3 juta rumah.

"Dengan direncanakannya pembangunaan 3 juta rumah per tahun, (yakni) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, ini menurut saya menjadi peluang yang amat luar biasa jika ini benar-benar diwujudkan oleh kabinet Bapak Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan perumahan kecil dapat diserahkan kepada pengusaha konstruksi daerah daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama bagi proyek rumah yang biaya pembangunannya di bawah Rp 1 miliar.

"Harapan kita mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan rumah ini tidak dipaketkan lagi, tidak digabungkan lagi yang menjadi jatah BUMN. Jadi pembangunan perumahan itu benar-benar diberikan kepada pengusaha lokal di masing-masing daerah yang memang segmentasinya itu," ungkapnya.

Pasalnya, ada banyak anggota pengusaha kecil kesulitan menjalani hidup karena tidak mendapatkan pekerjaan. Ia berharap Kementerian Perumahan dapat memperbanyak pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Semua orang gulung tikar segala macam karena nggak mendapatkan pekerjaan lagi karena nggak dapat segmentasi itu. Maka, (kontraktor) berharap di Pemerintahan Prabowo lewat Kementerian Perumahan benar-benar pekerjaan pembangunan rumah yang 3 juta setiap tahun akan dibangun, (yang terdiri dari) 2 juta di desa kemudian 1 juta di kota, itu benar-benar diperuntukkan terhadap pelaku UMKM," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong mengatakan tidak masalah jika pemimpin Kementerian Perumahan dipimpin oleh seorang politikus, asalkan memiliki latar belakang pengusaha seperti pengusaha properti.

"Kita tahu bahwa politikus banyak yang dari latar belakang pengusaha ya, kalau memang dia berlatar belakang pengusaha properti ya boleh-boleh saja tapi jangan yang hanya benar-benar seorang politikus 100%, politikus tulen. Nah ini nanti bisa menimbulkan kendala lagi bagi program 3 juta rumah," kata Lukas ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, ia menilai bahwa adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan mendatang dapat menghilangkan backlog rumah. Terlebih lagi dengan adanya program yang cukup ambisius dari pemerintah, yaitu 3 juta rumah per tahun dengan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Pihaknya menyambut dengan tangan terbuka dengan adanya Kementerian Perumahan ini.

Terkait dengan adanya program 3 juta rumah per tahun, Lukas mengatakan hal itu bisa menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para broker properti di Indonesia. Sebab, dalam pembangunan rumah diperlukan seseorang yang dapat mendistribusikannya agar bisa tersalurkan dengan baik.

"Nah ini akan jadi tantangan dan jadi satu PR buat kita dan juga akan menjadi ladang garapan juga jika kita bisa bekerja sama dengan developer-developer yang menyediakan 3 juta rumah itu, karena kita tahu ya selama ini developer yang buat rumah subsidi itu umumnya mereka tidak menggunakan jasa broker properti sehingga ada beberapa developer yang pendistribusiannya tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik," tuturnya.

"Tentunya pemerintah dalam hal ini harusnya sih concern juga ya bahwa kita bisa jadi produsen tapi kita harus ada yang mendistribusikan, yaitu broker properti. Harusnya ini bisa dicermati oleh pak menteri nantinya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Kemungkinan tersebut ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan politikus Gerindra, Maruarar Sirait akan menjadi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Menanggapi hal itu, Pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda berpesan agar menteri baru nantinya mendengarkan masukan dari asosiasi-asosiasi pelaku industri untuk memahami permasalahan di bidang perumahan. Menurutnya, persoalan perumahan termasuk masalah yang kompleks.

"Menteri ini harus lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku bisnis, asosiasi, (dan) siapapun) itu untuk memahami permasalahannya lebih komprehensif. Karena memang kan perumahan ini sangat kompleks dan lintas kementerian," ujar Ali kepada detikProperti, Jumat (18/10/2024).

Ali menyoroti sejumlah masalah yang perlu dihadapi Kementerian Perumahan. Ia pun menyebutkan sederet rumusan masalah yang perlu diatasi oleh Menteri Perumahan, salah satunya jumlah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang terbatas.

"Banyak masalah misalkan kuota FLPP yang setiap tahun selalu habis. Meskipun ada kemungkinan katanya Prabowo mau naikan jadi 300 unit rumah," katanya.

Kemudian, ia menyebut pajak-pajak di sektor perumahan sangat tinggi. Penetapan pajak tidak bisa diputuskan oleh Menteri Perumahan saja, tetapi harus ada koordinasi dengan Menteri Keuangan.

Ali juga membahas soal ketersediaan lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat harga tanah semakin melonjak. Ia pun menyarankan ada koordinasi dengan Bank Tanah yang saat ini pelaksanaannya belum optimal.

Demikian juga pelaksanaan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Ali menilai pelaksanaan badan ini perlu lebih dioptimalkan.

Kemudian, masyarakat menengah di perkotaan juga butuh diperhatikan soal pengadaan rumah. Misalkan di Kota Jakarta, masyarakat kelas menengah seakan terabaikan karena pemerintah fokus pada pengadaan rumah untuk MBR.

Padahal, masyarakat menengah juga perlu diadakan hunian, termasuk bagi kaum Milenial dan Gen Z.

"Masalah lagi kaum menengah perkotaan yang kita lihat banyak market gap. Jadi kota-kota besar itu belum ada hunian yang betul-betul untuk kaum menengah," tuturnya.

Lebih lanjut, Ali menyoroti soal pembiayaan pengadaan perumahan. Menurutnya, sumber dana dari Kementerian Perumahan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang penting masalah pembiayaan kalau sama APBN sangat nggak kuat, APBN kita nggak kuat juga. Mau naikin porsinya mungkin tapi ambil dananya dari mana? Makanya perlu lembaga-lembaga atau dana abadi," imbuhnya.

Ia menyebut perlu adanya lembaga pembiayaan perumahan berupa dana abadi. Sebab, pembangunan perumahan akan terkendala tanpa pembiayaan yang tepat.

"Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) itu masih banyak konflik, banyak polemik tapi mesti memang ada lembaga pembiayaan perumahan jangka panjang yang itu mesti dibentuk kayak di Singapura, Central Provident Fund, itu harusnya seperti itu. Kita bisa belajar ke sana. Karena tanpa pembiayaan jangka panjang, ini akan terkendala juga pembangunan rumah rakyat," jelasnya.

Selanjutnya, ia mengatakan perlu ada perubahan undang-undang untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, dibutuhkan harmonisasi undang-undang yang mendukung Pemda mengurus perumahan rakyat di daerahnya masing-masing.

"Saat ini perumahan rakyat bukan domainnya Pemda. Sebelumnya, menurut saya itu harusnya ada di Pemda. Undang-undang Pemda-nya tidak mendukung itu. Perlu ada harmonisasi di antara undang-undang dan peraturan, sehingga Pemda juga ikut aktif fokus terhadap daerahnya masing-masing, karena saat ini masih fokusnya di pusat," terangnya.

Ali mengatakan pemerintah perlu mempercepat dan mewujudkan perumahan rakyat. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kementerian, badan, serta asosiasi-asosiasi pelaku industri.

"Kita perlu percepatan karena untuk penyediaan perumahan rakyat ini agar sedikit terlambat, tapi bukan tidak mungkin. Perlunya kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalahnya tanpa merusak bisnis masing-masing (pelaku industri)," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Kabar adanya Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin kuat. Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan Maruarar Sirait (Ara) akan menjadi Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah yang menjadi wakilnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdilah berharap bahwa menteri perumahan yang akan datang mengerti tentang perumahan. Hal itu karena perumahan dibutuhkan menjaga kesejahteraan dan kesehatan manusia dengan rumah layak huni. Tak hanya itu, perumahan juga mempunyai dampak positif terhadap industri turunannya.

"Kami berharap yang diamanatkan menjadi Menteri Perumahan dan Wamen Kementerian adalah orang yang pas dan mengerti tentang perumahan terutama perumahan yang berkaitan dengan rumah rakyat menengah ke bawah yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang terpenting lagi bisa menjaga ekosistem perumahan," katanya dalam keterangan yang diberikan kepada detikcom, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Junaidi juga berharap bagi menteri dan wakil menteri perumahan terpilih juga paham mengenai permasalahan dan hambatan yang terjadi di sektor perumahan, seperti perizinan, terkait pertanahan, pembiayaan, hingga syarat KPR.

"Siapa pun menteri dan wamennya jika tidak bisa mengatasi problem perumahan yang menjadi hambatan selama ini perlu jadi perhatian bersama tapi saya punya keyakinan peran Satgas Perumahan selama ini terhadap calon para menteri dan wamennya adalah yang terbaik dan patut direkomandasikan," paparnya.

Junaidi menuturkan, pihaknya akan mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan siap untuk melakukan pendampingan kepada pengusaha UMKM di desa untuk menunjang pembangunan 2 juta rumah di desa.

"Apersi siap men-support program 1 juta rumah perkotaan dan 2 juta rumah pedesaan yang akan datang. Mengapa demikian? Hampir semua pengusaha anggota APERSI diawali dari pengusaha UMKM dan sangat berpengalaman, diusia 26 tahun tentulah sudah matang untuk melakukan pendampingan terhadap saudara-saudara kita yang nantinya membangun program 3 juta rumah di desa," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan siapa sosok yang akan memimpin Kementerian Perumahan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hashim mengatakan, politikus Gerindra, Maruarar Sirait, yang akan mengemban jabatan Menteri Perumahan.

"(Menteri Perumahan) Pak Maruarar Sirait," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Tak hanya itu, adik Prabowo ini juga mengungkapkan siapa yang akan menjadi wakil Maruarar Sirait nantinya. Hashim mengatakan, Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, yang akan menjadi Wakil Menteri Perumahan.

"(Fahri Hamzah) Perumahan, Wakil Menteri Perumahan," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan itu.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Program 3 juta rumah Prabowo nantinya bukan hanya perihal kenaikan jumlah hunian yang tersedia, melainkan perlu memperhatikan desain bangunannya. Di mana rumah tersebut harus mengadopsi desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Menanggapi hal ini, Persatuan Perusahaan Realestat (REI) Aceh berkomitmen mendukung gagasan tersebut dalam realisasi program 3 juta rumah.

"Pelaku usaha properti siap menjadi bagian untuk menyukseskan program 3 juta unit rumah. Kami juga berkomitmen untuk mengadopsi kearifan lokal dalam pembangunan rumah di daerah," ucap Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Aceh, Zulkifli HM Juned, dalam keterangan persnya, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Zulkifli meyakini pemanfaatan desain arsitektur hunian sesuai kearifan lokal dapat menaikkan minat calon konsumen terhadap hunian yang ditawarkan pengembang.

"Desain rumah yang mengadopsi kearifan lokal bisa lebih diterima oleh pasar. Tentunya kearifan lokal seperti yang dimaksud Ketua Satgas Perumahan juga disesuaikan dengan kondisi riil pasar yang ada sekarang," ucapnya.

Selain itu, menurut Ketua Umum REI Joko Suranto program tiga juta rumah per tahun ini merupakan sebuah terobosan bagi industri perumahan nasional. Apalagi saat ini angka kekurangan (backlog) pasokan rumah yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.

"Program pengentasan kemiskinan, termasuk lewat penyediaan tiga juta unit hunian bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan sejalan dengan usaha mengentaskan backlog. REI berkomitmen mendukung program mulia ini," ucap Joko Suranto yang juga ditunjuk sebagai Anggota Satgas Perumahan.

Ada pun gagasan desain rumah harus disesuaikan dengan kearifan lokal pada awalnya diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo.

"Saya minta desain rumah yang pembiayaannya didukung Bank BTN, desainnya harus sesuai kearifan lokal. Misalnya, di Aceh, maka desainnya harus sesuai dengan desain Aceh. Tapi kita mengerti di Aceh ada beberapa suku, sehingga mungkin suku Gayo beda desain rumahnya. Begitu pula desain untuk Toraja atau Bali yang disesuaikan dengan daerahnya, jangan dibuat seragam," tutur Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue REI 'Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah', di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Program pembangunan 3 juta rumah ini nantinya mencakup penyediaan 2 juta rumah di wilayah pedesaan dan sejuta unit hunian di kawasan perkotaan.

"Saya mau sampaikan bahwa tiga juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (lima tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya," jelas Hashim.

Pembangunan dua juta rumah di pedesaan nantinya dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes, dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

Sementara itu, untuk penyediaan satu juta rumah di perkotaan, program itu terbuka untuk swasta, termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

"Pengembang swasta anggota REI silakan masuk, ini terbuka. Nantinya bisa diberdayakan aset-aset milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dibangun apartemen, seperti di atas lahan milik PD Pasar Jaya di DKI Jakarta," pungkasnya.

Video Rumah Unik, Fasad Nyerong Futuristis

Video Rumah Unik, Fasad Nyerong Futuristis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa anggaran untuk Kementerian Perumahan adalah Rp 51 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Hashim saat ditemui di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Kementerian Perumahan Rp 51 triliun," ujar Hashim.

Anggaran tersebut salah satunya bakal digunakan untuk melancarkan program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Prabowo.

Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di perkotaan dan 2 juta di perdesaan. Sehingga dalam satu periode kepemimpinan Prabowo atau dalam lima tahun, sebanyak 15 juta rumah bakal dibangun.

Sebelumnya, Hashim telah menyatakan Maruarar Sirait akan menjabat sebagai Menteri Perumahan, sementara Fahri Hamzah akan menjadi Wakil Menteri (Wamen) Perumahan.

Hal tersebut juga kembali dibenarkannya pada kesempatan ini.

"Benar, benar (Maruarar Sirait jadi Menteri Perumahan)," ucapnya.

"Iya, ya mendekati itu lah (Fahri Hamzah jadi Wamen Perumahan)," lanjutnya.

Meskipun telah menjadi Ketua Satgas Perumahan, Hashim dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi bagian dari Kementerian Perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Kementerian Perumahan pada kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto semakin nyata.

Ini mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang diketuai oleh adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo hingga munculnya nama-nama petinggi yang dikabarkan menjadi Menteri Perumahan.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dirinya juga sudah menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Eks Wakil Ketua DPR RI itu mengungkit soal perumahan.

"Masyarakat begitu banyak persoalan yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ini terutama karena fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk," kata dia, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyampaikan pendapatnya soal pembentukan Kementerian Perumahan.

Menurutnya, dengan adanya Kementerian Perumahan maka pemerintah bisa lebih fokus menangani sektor papan di tanah air.

Namun, apabila Menteri Perumahan berasal dari kalangan politikus, maka harus mampu menangani masalah perumahan secara profesional.

"Karena kalau enggak ahli misalnya supir enggak lihai mengemudi kan masalah bagi penumpangnya. Yang kedua kalau enggak hafal jalan enggak tahu jalannya ya bisa buat kita semua tersesat," ujar Iwan saat ditemui di kantornya, Selasa sore.

Iwan juga mengaku telah berkomunikasi dengan Satgas Perumahan Prabowo terkait transisi ini.

"Secara nomenklatur dan sebagainya sudah kita siapkan, sudah kita berikan masukan kepada Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan sebagainya," jelas Iwan.

Sementara selama 10 tahun, Iwan mengatakan sekitar 9,9 juta rumah subsidi telah dibangun.

Sedangkan dalam 5 tahun ke depan, Prabowo menargetkan bisa membangun total sebanyak 15 juta rumah subsidi lewat program 3 juta rumah per tahun.

Politikus dari Partai Gelora, Fahri Hamzah datang ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuannya, ia mengaku diminta oleh Prabowo untuk membantu masyarakat terkait perumahan.

"Tadi ketemu Pak Prabowo, dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan yang akan, mesti kita selesaikan pekerjaannya, dan ini terutama tentu kerama fungsi saya sebagai anggota satgas perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup insentif mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Khususnya yang paling bawah ya, ini yang akan diselesaikan lebih cepat," katanya kepada wartawan di lokasi, Selasa (15/10/2024).

Fahri tidak menjawab langsung ketika ditanya mengenai posisi jabatan yang akan diemban nantinya. Menurut Fahri, itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai pemimpin.

"Jadi, gini, posisi dan lain sebagainya itu hak prerogratif Pak Prabowo, karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi sudah kita katakan," katanya.

"Jadi surat kesediaan sudah, pakta integritas sudah, baru sekarang bertemu langsung dengan Pak Prabowo dan mengkonfirmasi langsung," ujar Fahri.

Ia berharap, Prabowo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk menyelesaikan banyak agenda ke depannya.

"Mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari yang sudah ada sebelumnya," tuturnya.

Sebelumnya, santer kabar Fahri akan mengisi kursi Menteri Perumahan. Sinyal diungkap oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Pada paparan acara Propertinomics, Hashim memberi sinyal nama yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan.

Awalnya ia membahas program perumahan Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah dalam setahun. Ia lalu menyebut nama Fahri Hamzah sebagai sosok yang bakal punya tugas berat terkait program penyediaan hunian tersebut.

"Tugasnya Pak Fahri (Fahri Hamzah) dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka. Untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta (rumah). Insya Allah. Prabowo 2 kali. Bisa 10 tahun, 30 juta yang mau dibangun," ujarnya dalam kesempatan tersebut, Kamis (10/10/2024).

Usai paparan, Hashim menyebut sudah memiliki nama calon Menteri Perumahan. Namun dirinya mengatakan nama itu masih bisa berubah kapan saja.

"Saya paham dan menghayati. Saya sudah tahu pak namanya. Tapi saya sudah komit untuk tidak bocor sampai tanggal 20. Kita di tim transisi sudah diwanti-wanti nama itu bisa berubah dalam 5 menit terakhir," katanya.

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

KOMPAS.com - Fahri Hamzah mengaku telah diminta masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Dia mengatakan, masyarakat memiliki banyak permasalahan yang pekerjaan-pekerjaan tersebut mesti segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan itu sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ini yang akan diselesaikan lebih cepat," ujarnya usai menemui Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/10/2024), dikutip dari tayangan kanal Youtube Kompas TV.

Ketika disinggung soal posisi yang akan dijabatnya di dalam Kabinet Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu masih enggan menjawab.

"Jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir, tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan," tuturnya.

Fahri menyebut telah menandatangi surat kesediaan dan pakta integritas beberapa hari yang lalu. Sehingga pertemuan pada Selasa hari ini dinilai sekadar follow up dan mengonfirmasi dari pertemuan dengan Prabowo sebelumnya.

"Mudah-mudahan apa namanya dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya ya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Prabowo sempat menyinggung betapa beratnya tugas Fahri Hamzah dalam melaksanakan target program 3 juta rumah.

"3 juta setiap tahun, lima tahun 15 juta, tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat," ucap Hashim ketika memberikan keynote speech dalam acara Propertinomic oleh Real Estat Indonesia (REI) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Ditemui usai mengantar Hashim ke mobilnya, Fahri tidak memberikan jawaban yang jelas terkait apa maksud penyebutan namanya oleh Hashim.

"Tanya ke Pak Hashim dong kok tanya saya," jawab Fahri singkat saat dikonfirmasi apakah dirinya masuk bursa Menteri Perumahan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibandung tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang diketahui sebagai adik kandung Prabowo tersebut mengungkapkan, pembentukan Kementerian Perumahan bertujuan untuk memuluskan program pembangungan 3 juta rumah besutan Prabowo.

Menurutnya, program perumahan tersebut juga penting dalam menekan angka stunting dan pemberantasan kemiskinan yang selama ini menghantui Tanah Air.

Untuk itu, lanjut Hashim, pemerintah baru berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah, dengan rincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya

Hashim menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bakal dibangun tiap tahunnya, sehingga dalam satu periode kepimimpinan Prabowo maka bakal terbangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (10/10).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk menggarap proyek perumahan bukan perkara yang mudah.

“Saya kira bagus (pembentukan Kementerian Perumahan), karena dengan program prioritas beliau (Prabowo) untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI beberapa waktu lalu.

Basuki menyatakan, dalam menyelesaikan backlog, membentuk organisasi perumahan saja dirasa tidak cukup.

Tak hanya itu, kata dia, sektor perumahan punya 175 turunan industri untuk mendukung sektor properti di Indonesia.

“Jadi kalau ini beliau (Prabowo) membentuk perumahan, bagi saya pribadi bagus,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA –- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo mengungkap alasan Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak membentuk Kementerian Perumahan.

Hashim yang juga adik kandung Prabowo Subianto itu menjelaskan kehadiran Kementerian Perumahan sebagai bentuk perhatian Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat RI. Khususnya, untuk memperlancar implementasi program pembangunan 3 juta rumah.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (13/10/2024).

Hashim menekankan, komitmen pemerintah ke depan menekan angka stunting tak hanya difokuskan lewat realisasi program makan bergizi gratis saja, melainkan juga melalui pengadaan hunian yang layak.

Pasalnya, tegas Hashim, tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Dengan demikian, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan.

Dalam rencananya, implementasi 3 juta rumah itu secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Saya mau sampaikan bahwa 3 juta rumah ini adalah per tahun, sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang sempat mengungkap sulitnya menggarap proyek perumahan. Karenanya, dirinya mengaku pembentukan Kementerian Perumahan baik untuk dijalankan.

Akan tetapi, hingga saat ini Basuki mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai teknis pembentukan Kementerian Perumahan tersebut. Dirinya juga mengaku belum mengetahui siapa saja nama yang masuk ke dalam bursa Menteri Perumahan.

“Belum ada [pembicaraan Kementerian Perumahan], saya kira bagus karena dengan program prioritas bila untuk [menyukseskan] 3 juta rumah, itu menjadi bagus,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/9/2024).

Basuki menuturkan, untuk mengentaskan backlog tak cukup hanya dilakukan dengan pembentukan organisasi perumahan semata. Terlebih, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luas mencapai hingga 175 turunan industri.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Prabowo akan menjadikan sektor perumahan dan properti sebagai salah satu program prioritas untuk mencapai target ekonomi yang dijanjikan sebesar 8% per tahun.

Sektor properti diharapkan bisa menyumbang 25% terhadap prroduk domostek bruto (PDB) Indonesia ke depan. Maklum, sektor ini memiliki keterkaitan dengan sekitar 185 sektor industri lain. Adapun saat ini, kontribusi sektor ini baru sekitar 3%.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon, Minggu (13/10).

Nixon menjelaskan bahwa strategi yang diusulkan BTN bukan hanya untuk mengatasi masalah pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dari sisi supplai ada masalah produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, sedang di sisi permintaan berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Nixon menambahkan, BTN mendukung sisi supplai dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Sedangkan di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, lanjut Nixon, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan. Sedangkan di sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal.

Selain itu, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar. Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pada kesempatan yang sama, Bonny Z. Minang, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5% menjadi minimal 8%. Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumennya yakni pembangunan rumah di pedesaan.

“Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni. Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor,” ujar Bonny.

BTN memiliki kapabilitas untuk mendukung program Tiga Juta Rumah karena telah menjadi tulang punggung bagi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui program tersebut, BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dengan adanya target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal. Sebagai contoh, penguatan infrastruktur dengan bantuan teknologi, sehingga keputusan kredit menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.

Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.

“Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia. Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah,” papar Hirwandi.