JAKARTA, Investor.id – Proyek 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti waktu singkat hanya setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat. 

PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) meyakini inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi jitu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan, SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar-BUMN memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan. 

”Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny Arsal dalam siaran pers, Selasa (10/12/2024). 

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, dia menyatakan, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. 

Penggunaan precise interlock brick, kata dia, memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian. 

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick, demikian Donny, juga lebih cepat daripada bata biasa. Sebab, ini tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian. 

Dia menambahkan, precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny menilai, precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing. 

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau,” ujar Donny Arsal.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui proyek 3 juta rumah. Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program tersebut. 

 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan cerdas sangat tergantung dari makanan yang bergizi.

Apalagi, Menko Zulhas mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan bahwa setiap anak Indonesia harus menjadi anak-anak yang cerdas. Untuk itu, kata dia, kebijakan yang ditetapkan pemerintah lewat program makan bergizi gratis (MBG) bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

“Pada ujungnya, kita ingin punya sumber daya manusia yang andal, kuat, cerdas, dan itu akan semua tergantung kepada sumber daya makanan yang bergizi,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut mantan Menteri Perdagangan 2022-2024 itu, penggunaan ikan dan sumber makanan akuatik di dalam program MBG sangat penting untuk memenuhi konsumsi protein. Dia juga menyatakan pemerintah sangat mendorong produk perikanan di menu MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

“Makanan bergizi ini penggunaan ikan dan sumber pangan akuatik lainnya dalam menu sangat kita dorong. Jadi kalau mau bikin cerdas, pintar, ini memang ikan yang harus [didorong],” ungkapnya.

Dengan begitu, Zulhas menyampaikan SDM Indonesia akan mampu berdaya saing dengan negara tetangga.

“Pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini adalah untuk menunjang makan bergizi gratis, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga tidak kalah dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan Asia. Selain makan bergizi gratis, tentu susu,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyampaikan sangat penting untuk mencapai swasembada pangan pada 2027 dengan membangun komitmen, upaya, dan sinergi timbal balik di antara para pemangku kepentingan.

Dia menuturkan kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas pangan melalui diversifikasi dan industrialisasi, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

“Oleh karena itu kita perlu upaya dan saling kerjasama sinergi, termasuk sinergi antar pemangku kepentingan, juga teman-teman para negara-negara sahabat,” tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang masuk ke menu MBG.

KKP juga berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

“KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi.

Sebagai contoh, Budi menuturkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Apabila ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya adalah sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

“Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa, 10 Desember 2024.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.
"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," ungkap dia.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," kata dia.

Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, perusahaan asal China menyatakan kesiapannya untuk membangun satu juta rumah.

Hal ini disampaikan Fahri saat ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya, jadi ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri," ujar Fahri.

Sinyal positif untuk menyukseskan program 3 juta rumah tersebut ia peroleh saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu.

Selain China, ada negara-negara di Timur Tengah yang menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pembiayaan.

"Kalau di Timur Tengah itu lebih banyak skema pembiayaan. Nah rata-rata, Qatar mau sejuta, Emirat (Uni Emirat Arab) mau sejuta," lanjut Fahri.

Oleh karena itu pemerintah tengah mengatur bagaimana skema pembiayaan yang hendak diberikan oleh asing tersebut bisa diterapkan di Indonesia.

Fahri juga menyebut tugas pemerintah saat ini adalah membereskan persoalan lahan yang digunakan untuk membangun 3 juta rumah setahun.

"Tanah, kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya, sedang kita atur termasuk bagaimana menarik rencana investasi besar yang ingin membantu sektor perumahan kita, itu sedang kita siapkan," tuntas Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo mencanangkan program membangun 3 juta rumah setiap tahun, dengan rincian 2 juta rumah dibangun di desa dan 1 juta rumah dibangun di kota.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, susu ikan digadang-gadang masuk ke dalam menu MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa susu yang masuk ke dalam program MBG akan menggunakan berbagai jenis susu.

“Iya susu saja, yang penting susu,” kata Zulhas saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Zulhas hanya menyebut bahwa saat ini olahan susu yang muncul di pasaran berasal dari kedelai, kelapa, hingga ikan. Sayangnya, Zulhas tak mengungkap secara detail apakah susu ikan akan tetap masuk ke program MBG andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya susu, susu itu kan ada dari kedelai, ada dari kelapa sekarang, ada dari ikan, ada dari macam-macam,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pihaknya terus mendorong agar susu ikan masuk ke menu MBG.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan sosiasialiasi akan manfaat dari susu ikan.

“Susu ikan ini kami dorong, sudah kami sosialisasikan, kami kenalkan manfaatnya dan semuanya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa susu ikan bakal menjadi salah satu alternatif untuk masuk ke menu MBG.

“Susu ikan satu alternatif, itu bagian dari inovasi karena kebutuhan susunya kan tinggi sekali,” jelasnya.

Menurut Trenggono, ikan kecil bisa diolah menjadi ekstrak tepung untuk susu ikan. Bahkan, dia menyebut, kandungan protein dari susu ikan juga sangat tinggi.

“Sementara ikan-ikan yang kecil-kecil itu kita bisa ekstrak menjadi tepung, kemudian berubah menjadi susu. Dan itu kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu satu alternatif,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis,Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana memperkirakan penjualan susu ikan bisa lebih murah seiring dengan bahan baku yang ada di Tanah Air.

“Harusnya bisa lebih murah karena dukungan bahan baku ikan yang relatif cukup banyak di Indonesia,” ujar Suhana kepadaBisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menuturkan, sebanyak 3 kg ikan segar dapat diolah menjadi 1 kilogram Hidrolisat Protein Ikan (HPI) asam amino. Ini artinya, susu ikan sangat berpotensi besar untuk mendukung kebutuhan susu nasional itu sekitar 4,4 juta ton pertahun atau setara dengan sekitar 12 juta ton ikan.

Selain itu, juga inovasi produk susu ikan ini merupakan produk blue economy, karena dari satu ekor ikan semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang menjadi sampah.

“Dari ikan utuh langsung masuk proses hidrolisis. Hasil dari proses hidrolisis ini keluar produknya ada HPI, fish bone, dan minyak ikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suhana juga memandang, apabila pemerintah mensosialisasikan produk susu ikan beserta keunggulannya, maka tidak menutup kemungkinan produk ini bisa diterima masyarakat.

“Pemerintah perlu lebih serius untuk mengembangkan produk inovatif dari para pelaku perikanan dalam negeri ini,” ujarnya.

Dia mengungkap bahwa sejatinya produk susu ikan ini hadir bukan untuk menggantikan susu sapi, melainkan menjadi pelengkap untuk dapat mengakomodir kebutuhan anak-anak Indonesia dengan masalah intoleransi laktosa agar tetap tercukupi kebutuhan protein hariannya.

“Jadi susu ikan ini bukan sejenis susu sapi, ya, tapi minuman berprotein yang berbahan baku dari ikan yang karakteristiknya menyerupai susu,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggulirkan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, susu ikan digadang-gadang masuk ke dalam menu MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa susu yang masuk ke dalam program MBG akan menggunakan berbagai jenis susu.

“Iya susu saja, yang penting susu,” kata Zulhas saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Zulhas hanya menyebut bahwa saat ini olahan susu yang muncul di pasaran berasal dari kedelai, kelapa, hingga ikan. Sayangnya, Zulhas tak mengungkap secara detail apakah susu ikan akan tetap masuk ke program MBG andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya susu, susu itu kan ada dari kedelai, ada dari kelapa sekarang, ada dari ikan, ada dari macam-macam,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan pihaknya terus mendorong agar susu ikan masuk ke menu MBG.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan sosiasialiasi akan manfaat dari susu ikan.

“Susu ikan ini kami dorong, sudah kami sosialisasikan, kami kenalkan manfaatnya dan semuanya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa susu ikan bakal menjadi salah satu alternatif untuk masuk ke menu MBG.

“Susu ikan satu alternatif, itu bagian dari inovasi karena kebutuhan susunya kan tinggi sekali,” jelasnya.

Menurut Trenggono, ikan kecil bisa diolah menjadi ekstrak tepung untuk susu ikan. Bahkan, dia menyebut, kandungan protein dari susu ikan juga sangat tinggi.

“Sementara ikan-ikan yang kecil-kecil itu kita bisa ekstrak menjadi tepung, kemudian berubah menjadi susu. Dan itu kandungan proteinnya sangat tinggi, jadi itu satu alternatif,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis,Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana memperkirakan penjualan susu ikan bisa lebih murah seiring dengan bahan baku yang ada di Tanah Air.

“Harusnya bisa lebih murah karena dukungan bahan baku ikan yang relatif cukup banyak di Indonesia,” ujar Suhana kepadaBisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menuturkan, sebanyak 3 kg ikan segar dapat diolah menjadi 1 kilogram Hidrolisat Protein Ikan (HPI) asam amino. Ini artinya, susu ikan sangat berpotensi besar untuk mendukung kebutuhan susu nasional itu sekitar 4,4 juta ton pertahun atau setara dengan sekitar 12 juta ton ikan.

Selain itu, juga inovasi produk susu ikan ini merupakan produk blue economy, karena dari satu ekor ikan semuanya terpakai, tidak ada yang terbuang menjadi sampah.

“Dari ikan utuh langsung masuk proses hidrolisis. Hasil dari proses hidrolisis ini keluar produknya ada HPI, fish bone, dan minyak ikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Suhana juga memandang, apabila pemerintah mensosialisasikan produk susu ikan beserta keunggulannya, maka tidak menutup kemungkinan produk ini bisa diterima masyarakat.

“Pemerintah perlu lebih serius untuk mengembangkan produk inovatif dari para pelaku perikanan dalam negeri ini,” ujarnya.

Dia mengungkap bahwa sejatinya produk susu ikan ini hadir bukan untuk menggantikan susu sapi, melainkan menjadi pelengkap untuk dapat mengakomodir kebutuhan anak-anak Indonesia dengan masalah intoleransi laktosa agar tetap tercukupi kebutuhan protein hariannya.

“Jadi susu ikan ini bukan sejenis susu sapi, ya, tapi minuman berprotein yang berbahan baku dari ikan yang karakteristiknya menyerupai susu,” terangnya.

Jakarta -

Pengembang, perbankan, hingga produsen material dan bahan bangunan berkumpul membahas perkembangan properti sepanjang 2024 dan tantangan yang akan akan dihadapi di 2025.

Acara yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum ini merupakan bagian dari rangkaian acara Housing & Urban Awards 2025.

Bahasan utama dalam pertemuan ini masih seputar tantangan besar sektor properti di 2025 yakni Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyatakan bahwa dalam realisasi program ini, mereka tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan menggandeng berbagai pihak, seperti pengembang, asosiasi, perbankan, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini.

Ada pun tantangan yang perlu diatasi tahun depan menurutnya adalah tata letak kota yang dinilai tidak cocok dengan tingginya urbanisasi, masalah KPR terhalang karena pinjol, hingga daya beli masyarakat yang melemah.

Kemudian, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

VP Subsidized Mortage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menuturkan sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ada pun perwakilan dari produsen material dan bahan bangunan yang hadir berasal dari Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) dan produsen baja ringan dari PT Motive Mulia.

Dalam kesempatan ini hadir hadir pula Ketua Umum SRIDEPPI, Risma Gandhi; Ketua Umum ARMI, Nicolas Kesuma; Direktur Operasional RMC & Precast PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin; dan Pengamat dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans.

(aqi/das)

Jakarta: Program 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya target penyelesaian yang singkat yakni setahun, keterbatasan anggaran, dan rendahnya daya beli masyarakat.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meyakini inovasi produk turunan semen hijau yakni precise interlock brick menjadi solusi jitu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian PKP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui program 3 juta rumah.
Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir.

Tiga BUMN yang berkolaborasi adalah SIG selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyatakan SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kolaborasi antar BUMN tersebut memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

”Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” kata Donny dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Desember 2024.

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan. Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan precise interlock brick memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny Arsal menambahkan, precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Donny.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah, dibutuhkan ketersediaan lahan yang memadai.

Menyikapi minimnya alokasi anggaran Kementerian PKP pada tahun 2025 mendatang, maka berbagai alternatif harus dipikirkan.

Salah satunya adalah pemanfaatan lahan milik negara yang disita dari para koruptor. Lahan tersebut bisa digunakan secara gratis.

“Saya sudah ketemu Jaksa Agung, paling gak tiga kai. Ada lahan 1.000 hektar di Banten, lahan dari koruptor. Jadi saya punya tema, ‘Lahan Koruptor Buat Rakyat’,” ujar Menteri PKP dalam Rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Namun pria yang akrab disapa Ara itu mengaku, mewujudkan konsep tersebut bukanlah hal mudah karena banyak regulasi yang harus dilalui.

“Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ (hasil sitaan-Red) mesti masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), kemudian masuk lagi ke Bank Tanah. Saya mesti berjuang lagi dari situ bisa gak masuk kepada individu,” papar Menteri Ara.

Penerima lahan tersebut juga harus masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Misalnya para PNS berpenghasilan rendah, guru, atau para aparat keamanan yang memiliki pangkat rendah.

“Ada juga lahan 157 hektar dari Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) dari Mojokerto. Tanah ini merupakan tanah yang Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang lagi,” jelas Ara.

Agar masyarakat yang masuk kategori MBR bisa menggunakan tanah tersebut, Ara harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan mendiskusikan kemungkinan tersebut.

SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menawarkan inovasi precise interlock brick guna mendukung program tiga juta rumah pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"SIG menyediakan produk bahan bangunan inovatif yang rendah emisi, serta fasilitas pembiayaan pemilikan rumah," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal di Jakarta, Selasa.

Kolaborasi antar-BUMN memungkinkan SIG memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dan terjangkau, serta memenuhi aspek keamanan dan kenyamanan.

“Sebagai market leader di industri bahan bangunan domestik, SIG memiliki kapabilitas untuk mendorong pembangunan rumah ramah lingkungan. Kehadiran semen hijau SIG dan produk turunannya yaitu precise interlock brick, memberikan nilai tambah yang mampu menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah saat ini,” ujar Donny.

Sebagai perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, SIG mendorong penggunaan semen hijau yang rendah emisi dan produk turunannya yang ramah lingkungan.

Precise interlock brick merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan precise interlock brick dalam pembangunan rumah lebih menguntungkan dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.

Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan precise interlock brick juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Precise interlock brick juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Donny menuturkan precise interlock brick menjadi solusi bagi pengembang properti dalam pembangunan rumah yang cepat dan terjangkau, serta ramah lingkungan, untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing.

“SIG siap berkolaborasi dengan pihak perbankan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang berkualitas dan terjangkau, melalui proyek 3 juta rumah.

Beberapa perusahaan BUMN, termasuk SIG yang merupakan penyedia solusi konstruksi infrastruktur dan perumahan, dikolaborasikan untuk mendukung program nasional tersebut dan memastikan tantangan yang menyertainya bisa teratasi secara efektif.

“Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir.

Tiga BUMN yang berkolaborasi adalah SIG selaku penyedia bahan bangunan, BTN selaku penyedia fasilitas pembiayaan, dan Perumnas yang akan melaksanakan pembangunan hunian terintegrasi atau transit-oriented development (TOD).

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilengkapi hunian warga. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat fungsi KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengusulkan rencana ini secara langsung kepada Ketua Dewan Nasional KEK yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menilai, usulan ini penting terutama sebagai upaya mendorong KEK sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa.

"Saya sendiri sudah menyampaikan langsung ada beberapa usulan ke Pak Menko Airlangga, mudah-mudahan ini nanti bisa mengakselerasi pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, termasuk nanti dukungan sektor perumahan di KEK yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Pak Menko Perekonomian," katanya dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurut Fahri, kehadiran hunian di KEK juga penting untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun. Di samping mengakselerasi pengembangan kawasan, kehadiran hunian juga mempermudah akses bagi pekerja ke tempat kerjanya.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan KEK akan memainkan peran kunci ke depan karena menjadi salah satu strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di angka 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan investasi dan industri diharapkan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.

"Presiden sangat senang melihat perkembangan dari masing-masing KEK dan optimalisasi KEK dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. KEK menjadi salah satu pembangunan yang bisa mendorong perekonomian di Indonesia serta lapangan pekerjaan untuk dapat bersaing dengan negara ASEAN dan Internasional," kata Menko Airlangga.

Keberadaan KEK ini akan memberikan fasilitas sekaligus lokasi strategis bagi industri untuk merambah pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Sehingga nantinya dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi, sekaligus menciptakan daya saing internasional.

(Rahmat Fiansyah)

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Kerugian itu terjadi lantaran aset berupa ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi hak negara telah dialihkan untuk kepentingan komersial, sehingga merugikan Pemerintah Kota Madiun.

"Niat jahat pengembang perumahan yang melakukan manipulasi terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) bisa merugikan banyak pihak, baik penghuni perumahan hingga negara (Pemkot). Warga yang ada diperumahan seharusnya mendapatkan hak-haknya, kemudian pemerintah bisa menunaikan kewajibannya untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat perumahan tersebut,” kata Dede.

Jadi perhatian KPK

Menurut Dede, KPK pada rakor monitoring dan evaluasi MCP menekankan pentingnya program penyelamatan keuangan dan aset daerah. Salah satunya yang menjadi atensi adalah penyelesaian aset bermasalah dan penertiban fasos atau fasum. Bahkan saat itu tim KPK mengunjungi Perumahan PAL tersebut.

“Total perumahan yang ada di Kota Madiun sebanyak 118 perumahan. Dan yang sudah menyerahkan PSU perumahan baru sebanyak 27 perumahan. Sehingga diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku agar serah terima PSU perumahan bisa berjalan secara optimal,” jelas Dede.

Dalam kasus ini, tiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal itu ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.