Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun total keseluruhan 104.000 rumah subsidi per Selasa, 18 Februari 2025. Rumah tersebut meliputi yang sudah maupun sedang dibangun dan diserahkan.

Ratusan ribu rumah subsidi itu diperuntukkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Rumah subsidi FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000. per hari ini," ungkap pria yang akrab disapa Ara itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara menyebut pembangunan 104.000 rumah FLPP itu merupakan bagian dari proyek-proyek perumahan yang sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, terdapat proyek revitalisasi Wisma Atlet yang akan dialihfungsikan untuk hunian vertikal bagi MBR.

Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut alihfungsi Wisma Atlet yang sudah siap diresmikan meliputi sebanyak tiga menara. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut kapan peresmian tiga menara Wisma Atlet tersebut.

Kemudian, dia menyebut terdapat tujuh menara lain yang akan siap diresmikan. Namun, ketujuh menara itu rencananya baru akan diresmikan pada April 2025.

"Kemudian 7 tower April akhir sudah siap. Jadi total 10 tower," kata Ara.

Untuk diketahui, kementerian yang dipimpin Ara ditugaskan menggarap proyek 3 juta rumah untuk MBR. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal mengevaluasi pendanaan sejumlah program usai didatangi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara.

Ara datang ke Kementerian Keuangan sekitar pukul 20.00 WIB. Agenda malam hari ini juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Pak Ara memiliki target yang lebih tinggi (pembangunan 3 juta rumah) dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan," beber Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Sang Bendahara Negara menekankan apa yang disampaikan Ara terkait kebutuhan dana program 3 juta rumah bakal ditindaklanjuti tim teknis. Ia mengklaim sudah menemukan beberapa cara untuk merealisasikan target tersebut.

Ia kemudian menyinggung soal target Presiden Prabowo Subianto membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen. Sri Mulyani menegaskan pentingnya untuk saling mendukung program-program yang sudah dicanangkan.

"Banyak program-program di dalam rangka mencapai Asta Cita dan growth 8 persen, apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi. Ini juga akan kita evaluasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo)," jelasnya.

"Kalau memang kita bisa memobilisasi dana lebih banyak, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful dan memiliki dampak. Ini yang akan kita bahas bersama mengenai mekanisme dari sisi pembiayaan," tambah Ani, sapaan akrab Menkeu.

Ani mengatakan sebenarnya APBN 2025 sudah menyiapkan dana pembangunan 220 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada Rp18 triliun yang dialokasikan dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan penyertaan modal negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Akan tetapi, Menteri PKP Maruarar Sirait punya target membangun rumah lebih banyak dari yang sudah dialokasikan APBN 2025.

Di lain sisi, Ani mengungkapkan beberapa skema lain yang sedang dipikirkan pemerintah. Ini meliputi perbaikan atau renovasi rumah sampai bantuan uang muka.

Sejumlah monyet liar berkeliaran masuk ke perkampungan penduduk di wilayah Boyolali Kota. Kedatangan monyet itu pun dikhawatirkan bisa mengganggu warga.

"Itu terpantau di wilayah RT 02 RW 02 (Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali. Terpantau sudah kisaran dua mingguan," kata salah seorang warga setempat, Sigit Purnomo, kepada para wartawan Rabu (19/2/2025).

Menurut dia, ada satu ekor monyet ekor panjang yang beberapa kali terpantau masuk permukiman warga di lingkungan RT 02 RW 02 tersebut. Namun, monyet tersebut berukuran besar.

"Ukurannya sangat besar. Dimungkinkan umurnya sudah tua, jenis kelaminnya jantan. Untuk posisinya sudah terbiasa dengan manusia, jadi nggak takut, berseliweran. Terus kalau ada apa diambil dimakan. Warga kadang kala kalau punya buah, dilempari pakai makanan itu, terus dimakan. Jadi memang sudah masuk di pemukiman warga," jelasnya.

Dikemukakan dia, monyet tersebut terpantau beberapa kali berseliweran di perkampungan penduduk tersebut. Monyet itu melompat dari rumah ke rumah di atap. Sehingga membuat atap genteng rumah warga ada yang mlorot. Juga pernah terlihat makan pupus daun pisang di kebun warga.

Pihaknya pun meminta pihak terkait untuk bisa mengevakuasi monyet tersebut. Karena dikhawatirkan mengancam warga dan meresahkan.

"Itu hanya seliwar-seliwer. Tapi dimungkinkan kalau lapar atau mungkin kena penyakit tertentu pas kumat juga dikhawatirkan membahayakan. Jadi mohon bantuannya untuk dilakukan evakuasi," pintanya.

Lurah Banaran, Sugianto, juga membenarkan adanya monyet ekor panjang yang akhir-akhir ini tampak berkeliaran di wilayah Kelurahan Banaran. Pihaknya juga mendapat laporan ada sekitar dua ekor monyet yang belum lama ini terpantau di wilayah Gambiran.

"Di Gambiran itu dua ekor. Tapi sudah pergi kok," katanya.

Pihaknya pun sudah turun mengecek ke lokasi. Namun monyet tersebut saat ini sudah pergi.

"Itu sering, maksudnya di musim penghujan seperti ini, (monyet) pada turun. Ada satu atau dua ekor. Masuk ke permukiman warga, tapi terus pergi," imbuh dia.

Meski sudah masuk ke permukiman warga dan berada di atap-atap rumah, lanjut dia, tapi monyet tersebut tidak sampai mengganggu warga. Pihaknya juga menyampaikan hal itu ke teman di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sementara itu Kepala DLH Boyolali, Suraji, mengatakan untuk penanganan monyet di wilayah Banaran tersebut, pihaknya siap meminjamkan kerangkeng atau kandang jebakan, jika warga ingin menangkapnya. Karena pihaknya tidak memiliki petugas penangkap monyet.

"Kami siap meminjami kandang jebakan untuk menangkap monyet itu," tandasnya.

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dok. APERSI Banten Ilustrasi perumahan.

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Proyek 3 juta rumah per tahun diminati investor dari sejumlah negara. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara yang telah berkomitmen berinvestasi dalam proyek itu yakni Qatar dan United Arab Emirates (UAE).

Ketua Satuan Tugas Perumahan itu menyebut, pemerintah Qatar berkomitmen mengucurkan dana untuk pembangunan 3 sampai 5 juta unit rumah. Sementara UAE diyakini akan mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.

"Baru negara Qatar. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membangun 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi," kata Hashim, dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Hashim menyebut telah melobi-lobi pemerintah dan pengusaha China untuk berinvestasi dalam proyek itu. Dia mengatakan ada sinyal keinginan dari negara tersebut, mengingat sektor properti di China tengah terpuruk.

"Saya sudah ke China tiga kali tahun ini dan pemerintah China, perusahaan konstruksi China sangat, sangat ingin datang ke Indonesia. Mengapa? Karena sektor konstruksi China sedang lesu. Mereka mencari pasar lain. Jadi kami datang di waktu yang tepat," ungkapnya.

Untuk proyek 3 juta rumah ini, Hashim mengatakan akan dibangun dalam waktu 10 tahun. Artinya jika per tahunnya 3 juta rumah, akan terdapat 30 juta unit rumah baru.

Proyek ini diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hashim menyebut, penambahannya mencapai 2% sampai 2,5%.

"Kami menargetkan dapat melakukan selama 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti (akan ada) 30 juta unit. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2% hingga 2,5%," pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikproperti, Hashim juga telah mengatakan ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Kontribusi investor dibutuhkan karena pembangunan proyek itu akan memakan dana mencapai Rp 900 triliun.

"Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta," kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kompleks perumahan menteri di Jalan Widya Chandra IV, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (19/2/2025) tak seperti biasanya.

Kali ini, sejumlah awak media berkumpul di depan gerbang pos jaga, mengikuti isu hangat Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet pada sore hari.

Penjagaan di kompleks perumahan tersebut diperketat. Setiap kendaraan roda dua yang mencoba masuk diperiksa dengan teliti.

Sementara beberapa kendaraan roda empat harus meminta izin khusus sebelum diizinkan melintas.

Petugas keamanan menyatakan pembatasan ini dilakukan atas perintah atasan mereka.

Salah satu rumah yang menjadi sorotan adalah rumah dinas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang berlokasi di Jalan Widya Chandra IV Nomor 19.

Meski demikian, tidak terlihat aktivitas mencolok di rumah tersebut. Dua petugas keamanan, satu mengenakan kemeja coklat dan satu lainnya berbaju hitam, tampak berjaga di sekitar area.

Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi keberadaan Satryo di dalam rumahnya, mereka diarahkan ke pos jaga, namun tidak diberi izin untuk masuk lebih jauh.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta pada sore hari yang sama.

"Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat," kata Teddy saat dikonfirmasi.

Teddy tidak memberikan rincian mengenai siapa saja pejabat yang akan dilantik dan enggan berkomentar lebih lanjut terkait isu reshuffle kabinet yang beredar.

Berdasarkan informasi yang beredar, Prabowo dikabarkan akan merombak jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang saat ini dijabat oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Satryo sempat menjadi sorotan publik setelah rekaman suara yang diduga miliknya viral.

Satryo diduga memarahi staf dan dianggap semena-mena dalam mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya.

Di sisi lain, Prabowo juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam kesempatan yang sama.

(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Larissa Huda)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta unit rumah menjadi andalan mendorong pertumbuhan ekonomi ke 8%. Hal ini diungkapkan oleh adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim menerangkan, pada awal program MBG dilaksankan dengan anggaran Rp 71 triliun, akan menambah 0,83% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, akan ada tambahan sebanyak Rp 100 triliun untuk program tersebut, sehingga penambahan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2%.

"Jadi dengan program makanan gratis itu sendiri, kita akan menambahkan 2%. Kenapa? Karena pengeluaran akan dilakukan langsung ke ekonomi lokal. Kami menargetkan (MBG) untuk 82 juta (penerima) yang harus diberi makan setiap hari," kata Hashim dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Kami memperkirakan dengan program tersebut (dana) Rp 171 triliun, itu menambah pertumbuhan ekonomi 2%," tambahnya.

Lebih lanjut, program pembangunan 3 juta unit rumah juga diyakini akan menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Utusan Presiden untuk COP29 itu juga menyebut dengan proyek tersebut, ekonomi Indonesia dapat bertambah 2%.

"Ketika kita mencapai kondisi stabil, 3 juta unit per tahun, kami memperkirakan kami dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kami sebesar 2% hingga 2,5% per tahun. (Jadi pertumbuhan ekonomi) Itu sudah lebih dari 8%," jelasnya.

Dia meyakini pembangunan 3 juta rumah per tahun ini dapat terwujud, karena banyak investor yang tertarik membiayai proyek tersebut. Hashim menyebut, rincian 3 juta rumah terdiri dari 2 juta rumah tapak di pedesaan, 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Pemerintah Qatar, saya sudah umumkan dua minggu lalu, pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan, 3 hingga 5 juta unit. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membangun 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi," ungkapnya.

Menurut Hashim, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi lagi, karena masih banyak proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengembang menyayangkan mencuatnya stigma developer nakal dari pemerintah. Hal ini dinilai mengganggu iklim usaha di sektor perumahan.

Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Pengembang pun merasa serba salah dalam memberikan penjelasan.

"Kita bingung menjawabnya, dijawab dianggap kita membela yang salah, yaitu tentang developer nakal, rumahnya tidak berkualitas dan seterusnya. Itu pasti ada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menggaransi itu pasti sedikit, lebih banyak yang dengan baik melaksanakan program pemerintah," ujar Ari dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ari mengaku sudah dikonfirmasi dari data BP Tapera, bahwa jumlah pengembang nakal sangat sedikit. Namun, tidak disebutkan berapa pengembang nakal dari data tersebut.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan tentu ada pengembang yang performanya kurang baik. Namun, adanya stigma tersebut justru membuat persoalan internal bagi pengembang.

"Pengembang itu sudah menyediakan perumahan, sudah memberikan lapangan pekerjaan, sudah membayar pajak tanpa ada bimbingan kita berjalan, kok masih kurang?" katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan klasifikasi dan klarifikasi dengan data yang terukur. Lalu, harus ada pendekatan untuk melihat masalah yang dihadapi oleh pengembang.

Joko mengatakan butuh identifikasi masalah dengan jelas. Lalu, ia menyebutkan yang dihadapi pengembang, di antaranya bisa terkait kewajiban kredit, infrastruktur, kewajiban legalitas, dan cash flow.

Selain itu, pengembang juga bisa saja berhadapan dengan mafia tanah. Hal itu mengakibatkan sertifikat tanah terblokir, sehingga tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah.

"Kita mesti tegas bahwa kita harus bank sehat itu kita support, masyarakat membeli atau konsumen mendapatkan haknya, kita support. Yang ketiga kita juga men-support pengembang yang profesional, yang proper. Kita tidak men-support pengembang yang aneh-aneh, yang main-main, kita juga nggak suka karena satu itu akan membuat mengintimidasi posisi kami," tuturnya.

Ia pun menambahkan pengembang merasa gusar dengan ajakan pemerintah kepada organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Langkah ini dinilai aneh dalam dunia usaha. Sebab, pengusaha tentu menginginkan usahanya berjalan dengan baik dan 'clear and clean'.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Kota Jakarta Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Salah satu pilihan hunian terjangkau di Kota Jakarta Selatan adalarMahata Tanjung Barat: Tipe Studio A.

Terletak di Jagakarsa, proyek ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 416 hunian dengan harga per unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 208 unit telah terjual, sementara 208 unit lainnya masih tersedia.

Dengan demikian, Kota Jakarta Selatan menyediakan alternatif menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga yang terjangkau, terutama melalui proyek seperti Perumnas Mahata Tanjung Barat.

KOMPAS.com - Kota Jakarta Barat saat ini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menjadi sorotan karena menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Salah satu cara untuk mengakses informasi mengenai rumah subsidi ini adalah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang menawarkan hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah pilihan hunian yang dapat ditemukan di Kota Jakarta Barat:

Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B, terletak di Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Terdapat 32 hunian yang ditawarkan dengan harga Rp 199 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 hunian telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ada, Kota Jakarta Barat menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Asosiasi pengembang merasa usaha perumahan terhambat lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025 tertahan. Lima ketua asosiasi mengambil sikap untuk meminta perbankan memformulasikan skema baru setara FLPP.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan saat ini pengembang tidak mendapatkan kejelasan dari pemerintah terkait FLPP. Perubahan skema FLPP yang tengah digodok menahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"Kami sebagai pengusaha mengambil posisi bahwa untuk saat ini kami mendorong perbankan untuk menemukan formula baru, cara pembiayaan baru yang setara dengan FLPP, sehingga atas kondisi yang kita jalani, kita alami bersama," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2025).

Menurutnya perbankan sendiri mendapatkan kondisi tidak nyaman. Mulai dari rencana target bank yang tidak tercapai hingga rencana nasabah membeli rumah tidak berjalan baik dan menghadapi kesulitan. Ia pun mengungkapkan sudah ada sejumlah perbankan yang telah memberikan rencana atau komitmen membuat formula atau skema baru setara FLPP.

Kemudian, Joko mengatakan usaha pengembang tidak boleh mengalami penghentian seketika atau kenaikan dan penurunan, seperti yang dialami dari pola penyaluran FLPP saat ini. Ia menyebut kebijakan menahan FLPP menimbulkan turbulensi. Hal ini berdampak langsung pada cash flow pengembang, kualitas perbankan, dan perekonomian dalam industri properti.

Adapun skema baru setara FLPP yang diharapkan harus memiliki collateral atau jaminan yang terjaga dari segi perizinan, legalitas, dan kapasitas. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi produk kredit.

"Pertama dari kolateral, yang kedua adalah dari sisi market jadi emisi market kan sudah ketahuan, berapa mereka. Kalau menggunakan pendekatannya FLPP, kita tahu desil 4 sampai 8 itu yang cover. Kemudian yang empat ke bawah untuk kabupaten yang tertentu memang masih bisa. Tetapi kalau yang mendekati kota besar itu akan susah. Yang ketiga berarti adalah pendekatannya adalah perizinannya," jelasnya.

Di samping itu, Joko menyebut FLPP masih menjadi produk yang disukai oleh masyarakat. Namun berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah, bukan berarti semua pengadaan rumah harus melalui FLPP. Ia mengharapkan ada upaya lain, sehingga tidak terlalu fokus membahas FLPP.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan investor atau pengembang mengharapkan keamanan dan perlindungan dari pemerintah. Ia mengatakan pengembang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung situasi yang dihadapi pengembang saat ini.

"Teman-teman sudah beberapa kali bertemu beberapa bank itu membuat skema yang usulannya mirip-mirip FLPP. Jadi kami tidak mau para pengembang mati di lumbung padi begitu saja, jadi pengembang ini harus hidup karena ada beban (kewajiban)," kata Joko.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyebutkan kini seharusnya sudah banyak rumah yang terbangun untuk Program 3 Juta Rumah. Akan tetapi, selama beberapa bulan pemerintah masih terus membahas soal FLPP. Padahal, tahun sebelumnya FLPP berjalan lancar meski kehabisan kuota.

"(Pengembang) Takut ini (ketidakpastian) makanya kami ingatkan, kita ambil sikap semoga Pak Prabowo dengan penanggungjawab ini berkenan kalau diinginkan ngobrol dengan kita semua, karena dari awal Satgas (perumahan) ini kita memohon agar kita diterima, keluh kesah kita ini sampai dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengembang resah lantaran penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertahan. Ribuan calon pembeli rumah pun terkatung-katung karena tidak bisa menerima fasilitas tersebut.

Joko mengungkapkan perbankan sedang tidak mengakadkan rumah untuk FLPP. Lantaran, saat ini pemerintah sedang menggodok perubahan skema sumber pembiayaan FLPP antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan perbankan dari 75:25 menjadi 50:50.

Menurutnya, ketidakpastian itu membuat calon pembeli terkatung-katung. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang. Penjualan rumah pun tertunda, sehingga mempengaruhi produktivitas pengembang.

"Januari sudah bisa jalan 20 ribu realisasi (penyaluran FLPP). Saat ini ada 30 ribuan lebih SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit) mereka terkatung-katung," ujar Joko dalam konferensi pers di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Jakarta: Garut merupakan kota priangan yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kabupaten ini terletak di Jawa Barat dikenal dengan julukan "Switzerland van Java" karena keindahan alamnya yang memukau.

Selain itu, Garut juga memiliki aksesibilitas yang cukup baik karena menghubungkan Kota Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat. Salah satu kecamatan yang bisa kamu pilih sebagai tempat tinggal adalah Tarogong Kaler.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kecamatan Tarogong Kaler, berikut adalah lima rekomendasi rumah subsidi mulai dari Rp140 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tarogong Kaler

Perumahan subsidi di Tarogong Kaler. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Bumi Mekarwangi

Perumahan ini berlokasi di Mekarwangi, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat ini dibangun oleh Bumi Widjaja Utama. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 4 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp142,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 64 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap menggunakan baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata merah plesteran acian, lantai mulya 30x30, serta pondasi batu kali slup bertulang.

2. Rancabango Hills

Rumah ini berlokasi di Rancabango, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Fauzan Priatna Mandiri dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 229 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 34 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan dengan atap spandek, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Cemara Pandan Indah

Berlokasi di Sinarjaya, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Djibril Cemara Oetama dengan jumlah unit tersedia sebanyak 164 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 Juta dengan luas bangunan 34 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan genteng metal pasir, dinding bata merah, plester, aci, dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 serta batu kali dan struktur bertulang.

4. Griya Mutiara Rancabango

Berlokasi di Rancabango, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Satria Griya Abadi dengan jumlah 48 unit subsidi yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 33 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, genteng multiroof berpasir, dinding bata merah, plesteran, acian, dan cat. Lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali dan pasang sloof.

5. Putri Dinar Lestari

Rumah ini berlokasi di Tanjung Kamunung, Tarogong Kaler, Kab Garut, Jawa Barat. Dikelola oleh Yudha Perkasa Indonesia Jaya dengan 11 unit subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga dari Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng pletong, dinding bata merah diplester di cat tembok, lantai keramik putih 30x30, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)