KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan saat ini tengah menjadi perhatian calon pemilik rumah.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Rumah subsidi tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang memudahkan calon pembeli dalam menemukan pilihan yang sesuai.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ada di Kabupaten Bantaeng.

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Boddia Town House adalah proyek yang dikembangkan oleh PT Abadi Jayatunggal Grup.

Rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi seharga Rp 136 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 rumah telah terjual dan 5 unit masih tersedia.

2. Green Valley: Tipe 36/84

Dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong, perumahan ini terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Dengan harga Rp 146 juta per unit, luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 84 meter persegi.

Saat ini, 92 rumah telah terjual, menyisakan 14 unit yang masih dipasarkan.

3. Green Lino Residence II Bantaeng: Tipe 36/72

Proyek perumahan ini juga terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah.

Dengan harga per unit Rp 146 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari 34 unit yang disediakan, 22 unit lagi masih dipasarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan oleh PT Zarindah Perdana.

Dipasarkan seharga Rp 146 juta per unit, masing-masing punya luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Griya Hana Lestari menawarkan total 68 rumah.

Dengan harga per unit Rp 146 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan lahan 100 meter persegi.

Saat ini, masih tersedia 6 unit lagi menanti pemilik baru.

Mengapa Kabupaten Bantaeng?

Rumah subsidi di Kabupaten Bantaeng menawarkan banyak keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Dengan harga yang bersaing dan lokasi yang strategis, peluang untuk memiliki rumah menjadi semakin nyata.

Di samping itu, keberadaan proyek-proyek perumahan yang dikelola oleh pengembang tepercaya memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi para pembeli.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan skema pembiayaan perumahan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian lebih murah.

"Kalau diperlukan saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil tapi desainnya ya menarik. Mungkin rumah seperti ini cocok buat rumah pertama generasi milenial. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh ya saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara usai meninjau pembangunan Perumahan XYZ Livin, Park Serpong yang dikembangkan oleh Grup Lippo.

Ara mengatakan desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk MBR. Ia juga menyampaikan sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, dukungan para konglomerat dibutuhkan untuk pembangunan hunian berkualitas bagi MBR.

Pada kesempatan itu, Ara meminta izin kepada CEO Lippo Group James Riady untuk menggunakan desain rumah di perumahan itu. Ia ingin menggunakan desain tersebut buat membangun rumah MBR.

"Seperti Pak James, Pak Franky (Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Franky Oesman Widjaja), Pak Anthoni (Pemimpin Salim Group Anthoni Salim), Pak Aguan (Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan beberapa pengusaha sangat diperlukan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Saya beserta jajaran Eselon I juga siap menindaklanjuti di lapangan. Kita lihat desain-desainnya yang dibangun Grup Lippo bagus dan bisa juga dicontoh sebagai model desain rumah bersubsidi bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengusulkan skema-skema baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau dan berkualitas.

"Kalau diperlukan, saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP. Dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil. Tapi desainnya yang menarik," kata Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Kementerian PKP, lanjutnya, saat ini sedang berupaya mencari skema-skema (scheme) pembiayaan dan desain-desain rumah yang menarik dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian terjangkau.

"Kita lagi mau mencari skema-skema yang mana pembiayaan dan gambar-gambar model mana yang menarik buat konsumen. Kita akan lihat mana yang bagus. Terbuka saja. Dan saya minta uji coba ke publik, bagaimana respon publik, marketnya bagaimana," kata Ara

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro rakyat ini perlu di dukung dan dilanjutkan.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian diperlukan dukungan dan pengawasan dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Apalagi dalam KPR FLPP pemerintah juga mengalokasikan anggaran APBN agar suku bunga KPR bersubsidi tersebut tetap selama masa tenor.

Sebagai upaya untuk mendukung KPR FLP agar kuotanya meningkat, imbuhnya, tentu dibutuhkan langkah kongkrit dan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan BPKP untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP yang selama ini sudah dilakukan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat d

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat.

"Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Kamis.

Menurut Sri, Kementerian PKP selaku perwakilan pemerintah dan fungsinya sebagai fasilitator serta regulator siap mendengar masukan dari semua sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat.

"Kami pemerintah terbuka mendengar masukkannya, jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan bagi investor bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci," ujarnya.

Sri mengatakan, pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan di sektor perumahan lewat pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kota Jakarta Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Salah satu pilihan hunian terjangkau di Kota Jakarta Selatan adalarMahata Tanjung Barat: Tipe Studio A.

Terletak di Jagakarsa, proyek ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 416 hunian dengan harga per unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 208 unit telah terjual, sementara 208 unit lainnya masih tersedia.

Dengan demikian, Kota Jakarta Selatan menyediakan alternatif menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga yang terjangkau, terutama melalui proyek seperti Perumnas Mahata Tanjung Barat.

KOMPAS.com -Jakarta Selatan kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Daerah ini menawarkan sejumlah pilihan rumah subsidi, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang kurang dari Rp 200 juta.

Berikut Pilihannya:

Salah satu proyek yang menonjol di Jakarta Selatan adalah Perumnas Mahata Tanjung Barat, yang berlokasi di Jagakarsa.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan mencapai 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Dibangun sebanyak 416 unit, dengan harga setiap unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, 208 unit telah terjual, sementara sisa 208 unit masih tersedia untuk calon pembeli.

Dengan kehadiran proyek ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau dan berkualitas.

KOMPAS.com - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Sulawesi Utara kini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menjadi salah satu pusat perhatian bagi mereka yang mencari hunian.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah akses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), di mana harga rumah di bawah Rp 200 juta menjadi daya tarik utama.

Apa Saja Pilihannya?

1. Griya Pinagut Lestari: Tipe 36

Terletak di Kaidipang, proyek ini dikembangkan oleh PT Porodisa Empat Tujuh.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, Griya Pinagut Lestari menawarkan 50 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Dari total unit yang tersedia, sebanyak 33 unit telah terjual, sementara 17 unit masih menunggu pemilik baru.

2. Griya Pinagut Lestari 2: Tipe 36

Juga dikembangkan oleh PT Porodisa Empat Tujuh dan berlokasi di Kaidipang, perumahan ini menawarkan 12 unit rumah dengan harga per unit Rp 168 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 102 meter persegi.

Hingga saat ini, 10 unit telah terjual, dan masih ada 2 unit yang tersedia untuk pembelian.

Dengan berbagai pilihan hunian yang terjangkau, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi lokasi yang patut dipertimbangkan bagi siapa saja yang sedang mencari rumah.

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya. Rencana itu merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

Rencana ini dinilai akan memberikan efek tersendiri. Untuk menjalankannya juga dihadapi sederet tantangan.

Menurut Pemimpin Tim Riset dan Penasihat di Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, program ini tidak hanya memberikan solusi hunian terjangkau, tetapi juga berpotensi menciptakan perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif.

"Dengan adanya program apartemen 1 juta apartemen ini kita juga bisa lihat akan terjadi perkembangan pusat komersial baru dan yang pasti ini ditargetkan untuk meningkatkan kenyamanan hidup dari pekerja usia produktif," ujarnya dalam acara konferensi pers (17/12/2024).

Lebih lanjut, pemanfaatan lahan yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) dinilai mampu menekan biaya pembangunan. Sehingga harga unit apartemen dapat lebih rendah dibandingkan hunian vertikal lainnya.

Selain itu, lokasi apartemen yang dirancang berada di kawasan perkotaan dinilai akan meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat.

"Walaupun ini merupakan apartemen menengah bawah tapi masih diperlukan aksesibilitas yang baik, baik dari kedekatan dengan transportasi umum maupun dari jaringan tol dan juga kemudahan ke pusat kerja maupun kegiatan komersial dan fasilitas umum lainnya" tambahnya.

Tak hanya soal hunian, program ini diyakini akan mendorong perkembangan pusat komersial baru di sekitar kawasan apartemen. Keberadaan pusat-pusat komersial ini diharapkan mampu memberikan dorongan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup para pekerja usia produktif di perkotaan.

Namun, untuk memastikan kesuksesan program ini, sejumlah tantangan perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah kepastian dukungan dari pemerintah, lokasi strategis, skema pembayaran yang sesuai daya beli masyarakat, serta transparansi legalitas proyek.

"Kita masih menunggu bagaimana aturan dari pengembangan program 1 juta hunian vertikal ini baik itu dari harga maupun dari target marketnya," katanya.

Selain itu, aksesibilitas lokasi harus diperhatikan agar apartemen ini tetap terhubung dengan transportasi publik, jaringan tol, serta fasilitas umum lainnya.

Dari sisi harga, skema pembayaran dan cicilan yang terjangkau menjadi faktor penting agar apartemen menengah bawah ini dapat menjangkau target pasarnya. Fasilitas minimal seperti keamanan, area parkir, dan ruang terbuka untuk bermain juga perlu disediakan untuk memastikan kenyamanan penghuni.

Untuk menarik minat calon pembeli, strategi pemasaran yang tepat sasaran harus dikembangkan. Kolaborasi dengan penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik konvensional maupun subsidi, dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung penjualan unit.

Selain itu, legalitas proyek juga menjadi perhatian utama. Konsumen properti saat ini semakin cerdas dan berhati-hati, sehingga transparansi dalam perizinan proyek menjadi keharusan untuk membangun kepercayaan pasar.

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, program 1 juta apartemen ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat kelas menengah bawah yang membutuhkan hunian terjangkau di kawasan perkotaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan komersial.