pkp

Pemkab Lebak anggarkan Rp10 M untuk program Makan Bergizi Gratis

Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan Rp10 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari Alokasi Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) 2025.

"Anggaran program MBG itu sesuai arahan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengalokasikan 2 persen dari target pendapatan asli daerah (PAD) 2025 sebesar Rp10 miliar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak Halson Nainggolan di Lebak, Jumat.

Pemerintah Kabupaten Lebak mempersiapkan petunjuk teknis (juknis) program MBG dengan mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk 225.055 siswa.

Program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto diharapkan berdampak positif terhadap kesehatan dan kecerdasan anak sekolah.

Selain itu juga menjadi investasi masa depan dalam menciptakan Indonesia Emas 2045 sehingga diharapkan dapat menurunkan angka malanutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan gizi buruk.

Dengan adanya program MBG, pemerintah berharap mampu mempercepat pencapaian target pembangunan manusia yang berdaya saing dan menciptakan generasi unggul dan berkualitas di masa depan.

Generasi unggul dan berkualitas diharapkan terwujud bila pelajar wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berprotein.

"Kita optimistis program MBG berjalan lancar karena sudah dilakukan pengkajian yang lebih matang, termasuk pengalokasian anggaran," kata Halson.

Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak Maman Suryaman mengatakan sasaran pelajar yang mendapatkan program MBG tercatat sebanyak 225.055 orang terdiri dari 33.245 pelajar PAUD/TK, 142.578 siswa Sekolah Dasar (SD) dan 50.232 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Begitu itu juga untuk ibu menyusui dengan ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi.

"Kami berharap program MBG itu segera direalisasikan, karena di daerah lain sudah diterapkan," kata menjelaskan.

Sementara itu, Kepala SDN 4 Rangkasbitung Barat Kabupaten Lebak Nengsih mengatakan siswa di sini menyambut baik program MBG, karena bisa terbantu terpenuhi konsumsi makanan yang mengandung gizi dan protein.

"Kami meyakini siswa senang dan juga dapat mengantisipasi anak putus sekolah," kata Nengsih.*

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Capaian Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Bakal Ada Perumahan Baru Khusus TNI-Polri, Groundbreaking Februari 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada pembangunan perumahan untuk TNI angkatan darat, laut, dan udara. Groundbreaking akan dimulai pada Februari dan Maret 2025.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.

"Bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat Angkatan Darat. Bersama-sama dengan Angkatan Darat. Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia juga memiliki rumah," kata Ara pada Kamis (30/1/2025).

Dalam pembangunan rumah kali ini, ia menggandeng sejumlah perbankan milik BUMN. Untuk pembangunan perumahan TNI Angkatan Darat (AD), bank pendampingnya adalah Bank Mandiri

"Saya sudah dua kali bertemu dengan Jendral Maruli KSAD (Kepala Satuan Angkatan Darat) dan juga dengan Dirut Mandiri. Nanti bank pendampingnya adalah Bank Mandiri," ungkap Ara.

Pembangunan perumahan selanjutnya diperuntukkan bagi anggota kepolisian atau Polri. Targetnya pembangunan dimulai paling lambat Maret 2025.

Selanjutnya, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada Maret mendatang. Nantinya bank pendamping untuk perumahan TNI AL adalah bank BNI.

"Kita akan mulai membangun bersama-sama BNI dan Angkatan Laut. Di tempat yang ditentukan. Paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut," sebutnya.

Terakhir, ada pula pembangunan perumahan untuk TNI Angkatan Udara (AU) dengan bank pendamping adalah bank BRI.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga tengah dibangun di beberapa tempat. Bahkan Kementerian PKP, menggaet investor asing yakni dari Qatar untuk pembangunan rumah di perkotaan. Ada pun nilai investasi yang digelontorkan mencapai US$ 16-20 miliar atau Rp 262-327 triliun (kurs Rp 16.379).

Lalu, Ara juga menyampaikan Uni Emirat Arab (UAE) tertarik menyusul Qatar. Saat ini mereka tengah melakukan survei lahan yang cocok.

Lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang telah disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Pekebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," imbuhnya.

(aqi/das)

BP Tapera mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - BP Tapera sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP. Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

100 Hari Kerja, Realisasi KPR Subsidi Capai 87.736 Unit Rumah

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan realisasi KPR Subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pada periode 20 Oktober 2024 - 30 Januari 2025 mencapai 87.736 unit rumah.

Maruarar menyampaikan capaian 100 hari kerja dalam Program 3 Juta Rumah, salah satunya terkait progres pembangunan rumah subsidi dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo, realisasi KPR Subsidi sudah mencapai 87.736 unit rumah yang terdiri dari realisasi rumah FLPP berjumlah 36.118 unit, rumah dari akad Tapera (khusus ASN) berjumlah 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi berjumlah 50.234 unit," katanya di Jakarta, Kamis.

Selain itu pada tahun 2025, Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program 3 Juta Rumah yang sedang disiapkan.

Ara mengatakan peta jalan ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)

Sri Mulyani Isyaratkan Kenaikan Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 171 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kuat terkait penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun.

Tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus meningkatkan jumlah sentra penyediaan makanan bergizi di seluruh Indonesia.

“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat. Saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025), dikutip dari Antara.

Efisiensi Anggaran demi Prioritas Nasional dan MBG

Pemerintah telah menetapkan efisiensi anggaran dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun. Langkah ini bertujuan memastikan belanja negara berdampak langsung pada masyarakat.

Pos anggaran yang tidak memiliki efek signifikan akan dipangkas, sedangkan program prioritas, termasuk MBG, akan mendapatkan perhatian lebih.

Sri Mulyani menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.

“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang bersekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan pelaksanaan program MBG agar target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang bisa tercapai lebih cepat. Awalnya, target ini dijadwalkan terpenuhi pada akhir 2025, tetapi kini dipercepat menjadi September 2025.

Untuk mendukung kelancaran program, Sri Mulyani telah mengarahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), agar mendorong lembaga keuangan memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program MBG.

Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi secara optimal.

Pemerintah juga akan terus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Penguatan tata kelola dan pemerataan distribusi makanan bergizi menjadi fokus utama agar manfaat program dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Respons Kepala Badan Gizi Nasional

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun merupakan konsekuensi dari percepatan program yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta orang? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” ungkap Dadan saat menghadiri acara Rapimnas PIRA di Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.

Dengan tambahan anggaran ini, ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat segera terealisasi dan membawa manfaat nyata bagi jutaan anak Indonesia serta sektor usaha yang terlibat dalam rantai pasokannya.

Makan Bergizi Gratis: Program Baru yang Terburu-buru?

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

Namun realitanya, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk “tidak gagap” melaksanakan juknis yang baru saja terbit di bulan Desember 2024.

Begitu pula bab “Kunci Keamanan Pangan” yang mengutip keamanan pangan organisasi kesehatan dunia WHO: jagalah pangan pada suhu aman – ternyata dalam alur makanan selesai dimasak hingga terkirim dibagi dalam 3 kloter.

Yang selesai dimasak pukul 4.30 pagi baru terkirim jam 7.45. Dan baru bisa dimakan sekitar istirahat pertama jam 9.00.

Padahal, prinsip keamanan pangan menyebutkan pada suhu kritis 5-60 derajat Celcius di lebih dari dua jam risiko kontaminasi mikroba tumbuh.

Jadi, suhu aman yang dipersyaratkan WHO mengandaikan makanan dikemas, diantar hingga saatnya dimakan harus terjaga di bawah 5C atau di atas 60C.

Apalagi, jika seluruh kloter selesai dimasak pukul 4.30, sementara kloter terakhir baru diantar pukul 10.00-12.00.

Sekarang bisa dipahami, kenapa ada keluhan “makanan basi” atau “rasanya aneh”, sebagaimana dilontarkan penerima manfaat.

Bulan Desember 2024 Kemenkes RI juga baru menerbitkan Standar Gizi dan Makanan progam Makan Bergizi Gratis dengan aneka resep lauk untuk pelbagai kelompok usia, yang perlu dikelola lagi apabila “master menu “/standar bahan pangan ingin disesuaikan dengan lidah setempat yang menjadi tanggung jawab SPPG/ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,

Menurut prakiraan, SPPG ini akan bertambah dari 500 titik lokasi pada awal 2025, menjadi 5.000 titik lokasi di bulan Juli 2025. Suatu proyek mega raksasa yang menguras otak dan tenaga.

Paparan iklan makanan dan minuman tidak sehat

Tentu kedengarannya brutal jika kita membandingkan program makan siang para siswa di Jepang, yang sudah berjalan selama 80 tahun – saat pemerintahnya insyaf dahsyatnya dampak Perang Dunia II bagi anak-anak yang masih hidup dan harus melanjutkan keturunannya.

Sementara anak-anak kita, selama 80 tahun terpapar iklan makanan dan minuman tidak sehat, bahkan kantin sekolah disokong industri produk ultra proses.

Begitu pula para ibu muda, lebih asyik belajar membuat makanan bayi hingga masakan di rumah menggunakan bumbu instan.

Tentu lidah yang sudah terasah begini akan menjadi sulit “dididik ulang”, apalagi ujug-ujug harus mengunyah sayur.

Seperti yang saya tulis di awal, assesment dan edukasi pra program menjadi landasan kokoh yang semestinya tidak boleh terlewat.

Assessment yang kuat membuat kita memahami tabiat makan anak dan preferensi pangannya.

Mengandaikan anak Papua perlu diberi papeda dan ikan kuah asam, akhirnya percuma saja terbuang, sebab mereka sekarang lebih menghargai mi instan dan nasi kuning. Begitu pula anak Jawa lebih doyan cilok ketimbang ikan pepes.

Namun dengan transisi edukasi pra program, pengenalan kembali pangan lokal yang sehat membuat anak dan guru sama pintarnya: bukan cuma menadahkan tangan demi bantuan gratis yang siap dihujat jika kurang nikmat, tapi justru bisa menghargai apa yang diberi.

Menu-menu transisi perlu jadi pertimbangan: saat cilok bergeser jadi bakso ikan sebelum muncul pepes ikan, misalnya.

Ketimbang sajian serangga dan aneka “menu eksotis” yang menjadi anekdot di jaman perang, karena ketidakmampuan membeli telur, ayam, ikan, apalagi daging.

Memberdayakan kantin sekolah

Assessment yang baik juga mempermudah kita melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang telah punya kantin.

Pemerintah daerah bisa memberdayakan pemilik kantin sekolah menjadi titik SPPG, dengan meningkatkan standar mutu.

Pemilik kantin selain paham apa yang jadi preferensi pangan anak sekolah di wilayahnya, juga bisa mengolah menu setempat dengan standar gizi yang telah dipelajari, tanpa mereka harus kehilangan pekerjaan, akibat para siswa mendapat makan siang gratis.

Hal di atas menjadi tantangan besar jika monitoring dan evaluasi yang lemah. Dana terkorupsi tentu melukai para pembayar pajak, sekaligus pahlawan ekonomi keluarga di saat kondisi finansial sedang “tidak baik-baik saja”.

Tapi, ini semua layak diperjuangkan secara bertahap dengan cara yang baik dan benar, bukan metode Bandung Bondowoso, sang idealis membangun 1.000 candi dalam semalam atau Sangkuriang yang ditantang membuat perahu dan danau dalam semalam.

Bukan suatu kebetulan rasanya, kenapa bangsa kita punya dua kisah legenda seperti itu – yang barangkali para petinggi dan pejabat negara saat ini dari gen Z maupun milenial tidak lagi paham ceritanya.

Saya juga teringat saat 1 Oktober 1979, pertama kali Hongkong punya trayek MRT yang hingga kini mereka lebih bangga menyebutnya sebagai MTR.

Dibutuhkan 46 tahun “berdarah-darah” untuk jadi seperti sekarang, di mana penduduknya ogah punya kendaraan pribadi.

Sejak pertama saya kenal Hongkong sekitar 55 tahun lalu dan tiap tahun sesudahnya, mustahil cerita “Hongkong tanpa debu dan dentuman tiang pancang”. Dan lihat hasilnya sekarang.

Saya ingat betul nasihat pembimbing disertasi saya, seorang ahli gizi yang amat sederhana dan rendah hati: “It is good to be fast, but it is better to be right!” – memang bagus bisa cepat, tapi lebih baik lagi jika jadi benar.

Dana triliunan bukanlah sejumlah uang yang “biasa”. Apalagi, berasal dari keringat rakyat yang sayang bangsanya.

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis adalah kebanggaan kita semua, wujud nyata kepedulian kualitas generasi masa depan.

Sekalipun contoh lauk masih didominasi gorengan, dengan pemikiran mengurangi risiko basi.

Belum lagi, persoalan susu kotak, yang dalam standar gizi terbitan Kemenkes di atas sama sekali tidak tertulis di dalamnya.

Sementara di luar sana, penerima manfaat program meributkan absennya susu. Ini menunjukkan, edukasi pra program yang terbengkalai.

Era 4 sehat 5 sempurna yang masih melekat erat, termasuk di kalangan pejabat tinggi.

Akibatnya, pembagian susu kotak menjadi ironi: yang dibagikan minuman bergula aneka rasa dengan kandungan susu hanya 30%. Produk berkasta sarat kepentingan, di negara dengan etnik yang 80% masyarakatnya intoleran laktosa.

Cari Rumah Murah di Aceh? Harga Mulai dari Rp120 Juta

Jakarta: Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Terletak di Pesisir Timur Pulau Sumatera, kota ini berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan sehingga lokasi sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan.

Kota ini merupakan tempat berdirinya Kerajaan pertama di Indonesia, Samudera Pasai. Dijuluki Kota Petro Dollar, Lhokseumawe memiliki kinerja ekspor dari PT Arun yang berhasil merajai ekspor gas alam terbesar di dunia.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Lhokseumawe, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp120 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kota Lhokseumawe yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Lhokseumawe

Perumahan subsidi di Lhokseumawe. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Indah Permai 3B

Perumahan ini terletak di Blang Weu Baroh, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh ini dibangun oleh Mutari Sabee Lamjaya. Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 38 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Adapun luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap genteng metal, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi beton bertulang.

2. Griya Rizqullah

Perumahan ini berlokasi di Alue Lim, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Triputra Griya Perdana.

Perumahan ini memiliki 11 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 120 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap seng spandek, dinding bata merah diplester, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Villa Buket Rata

Perumahan ini terletak di Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Cipta Karya Beurata.

Rumah ini memiliki 8 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp144,5 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 112 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap rangka baja dan seng, dinding bata, lantai keramik, serta pondasi beton.

4. Griya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Mesjid Punteuet, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh. Dibangun oleh Asrafi Sulfaz Beujaya, rumah ini memiliki 23 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp120 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap seng dengan atap rangka baja, dinding menggunakan batu bata, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.

5. Perumahan Aman Sentausa (PERMATA) II

Perumahan ini berlokasi di Cut Mamplam, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Lembah Thamar Perdana.

Perumahan ini memiliki 32 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 140 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng metal, dinding batu bata plester, lantai keramik, serta pondasi cor. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)