IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong penggunaan dana desa untuk ikut mendukung program Tiga Juta Rumah. Untuk mewujudkan hal ini, kepala desa (kades) akan diundang untuk berkoordinasi.

Menteri PKP, Maruarar Sirait berencana mengundang Asosiasi Kepala Desa untuk mendiskusikan rencana penggunaan dana desa untuk membangun rumah

"Terima kasih tadi ada yang menjelaskan, tolong siapkan undang Asosiasi Kepala Desa, paling tidak kita kasih desain rumah, mungkin bisa membantu dalam membangun rumah dan inilah fungsi fasilitator yang sangat penting," kata Maruarar di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pernyataan itu disampaikan Maruarat usai melangsungkan rapat antara Komite II DPD bersama Kementerian PKP. Dalam rapat itu, Anggota Komite II DPD, Bustami Zainudin yang diamini Wakil Ketua Komite II DPD, Angelius Wake Kako menyampaikan usulan pemanfaatan dana desa untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Dalam rapat tersebut, Maruarar menekankan pentingnya berbagai inovasi di sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat, terutama kaitannya dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana membuat pembangunan rumah menjadi mudah dan murah terutama buat rakyat kecil. Sebuah kebijakan itu harus pro rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat koordinasi terkait di Kantor OIKN, Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Rapat ini membahas Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti danPelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja tiba pukul 13.54 WIB.

Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba pukul 14.04 WIB, dan ada perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa rapat tersebut membahas bagaimana kelanjutan pemerintahan Prabowo dalam membangun IKN.

Di mana pihaknya mendapatkan sejumlah masukan dari Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian PPN/Bappenas) agar IKN harus segera dilaksanakan.

"Jadi hari ini saya hanya mendengarkan, nggak ada putusan apa-apa. Hanya mendengarkan terkait untuk 5 tahun ke depan ini IKN harus apa?," katanya.

Ia mengatakan, ada 5 statement pemerintah Indonesia yang menguatkan IKN untuk segera diselesaikan. Pertama, pernyataan Presiden Prabowo pada event G20 yang menyampaikan harus dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara.

Kedua, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Walaupun ini pemindahannya menunggu keputusan presiden," katanya.

Kemudian adanya target Presiden untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa ia telah diinstruksikan hntuk segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan judikatif.

"Jadi 5 itu menguatkan bahwa semuanya memang IKN harus segera diselesaikan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, Investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa pihaknya sejak didirikan konsisten untuk fokus membangun rumah sederhana untuk masyarakat.

Menurut Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdilah, dalam rentang 2020-2024, asosiasi yang dipimpinnya telah membangun sekitar 660 ribu rumah.

“Apersi sejak didirikan merupakan organisasi yang fokus membangun rumah sederhana dan rumah program pemerintah yang sekarang dikenal dengan nama program rumah KPR FLPP (kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya kepada Investor Daily dikutip Senin (9/12/2024).

Kini, jelas dia, di tengah rencana pemerintah menggulirkan Program Tiga Juta Rumah mulai tahun 2025, Apersi konsisten untuk mendukungnya.

“Apersi konsisten men-support (mendukung) Program Tiga Juta Rumah,” tegasnya.

Menurut Junaidi, pembangunan tiga juta rumah per tahun sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah. Karena itu, perlu adanya perlakuan khusus (lex specialist) baik dari sisi aturan dan kebijakan.

“Terkait program KPR rumah bersubsidi perlu adanya gebrakkan  untuk menembus hambatan yang menyulitkan dunia usaha,” tegas dia.

Junaidi juga berharap adanya perhatian khusus terhadap masyarakat non bankable dan non fix income untuk mereka mendapatkan rumah layak huni.

“Terima kasih kepada Menteri dan Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman yang intens mengkonsolidasikan dengan cepat dan sigap ke semua ekosistem perumahan,” ujarnya.

Junaidi menerangkan, semua harapan dan sikap tersebut sudah disampaikan saat Apersi bertemua Menteri dan Wamen PKP di kantor Kementerian PKP, Jumat (6/12/2024).

Menurut Junaidi, Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud bila seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% bagi rumah MBR.

“Penghapusan BPHTB dapat meringankan MBR dalam memperoleh rumah,” ujar Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku bahwa dukungan Apersi dalam Program Tiga Juta Rumah sangat diperlukan.

Untuk itu, dia berharap Apersi dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah," ujar Maruarar Sirait.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan sekarang masyarakat bisa mendapatkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 10 hari saja.

Percepatan pengurusan PBG ini merupakan salah satu regulasi yang dibuat oleh Menteri PKP bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut mengatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar tiga menteri ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

“Tujuannya kita harus membuat kebijakan sebagai regulator yang memudahkan dan mempercepat bagaimana rakyat bisa membangun rumah,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut dalam rapat bersama Komite II DPD RI di Senayan, Senin (9/12/2024).

Dikatakan, dengan regulasi yang baru ini, waktu pengurusan dokumen PBG menjadi semakin singkat.

“Pengurusan sertifikat hak milik yang sekarang menjadi PBG dari 45 hari bisa menjadi 10 hari saja,” ungkapnya.

Menurut Ara, selain pengurusan PBG, dalam SKB Antar Tiga Menteri juga diputuskan soal penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya pengurusan PBG yang ditiadakan.

“BPHTB yang selama ini 5 persen menjadi 0. Kemudian selama ini biaya pengurusan (PBG-red) yang selama ini harus dibayar biayanya kini menjadi 0,” jelas Menteri Ara.

Disebutkan, karena kewenangan penarikan BPHTB dan PBG ada di Pemerintah Daerah (Pemda), maka Mendagri Tito Karnavian akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan membicarakan hal ini.

“Pagi ini, Pak Mendagri ada rencana bertemu juga dengan Pak Presiden untuk bisa disampaikan kepada teman-teman Kepala Daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada Peraturan Kepala Daerah (Perkada) supaya itu bisa diimplementasikan,” paparnya.

Kuota untuk bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diusulkan untuk ditambah menjadi 800.000 unit pada 2025 mendatang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan alasannya.

Pria yang akrab disapa Ara ini membeberkan pihaknya sudah bertemu berbagai stakeholder sebelum meminta tambahan kuota FLPP. Ia mengatakan, kredit macet pada perbankan yang rendah, pengembang senang, hingga peminat yang banyak menjadi alasan diusulkannya kuota FLPP ditambah.

"Karena menurut saya dari berbagai pertemuan dengan stakeholder, banknya kredit macetnya rendah, developernya juga happy, kemudian peminatnya banyak. Kemudian yang bersedia tanda tangan akad dari konsumen sudah banyak," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia menuturkan, meskipun program FLPP bukan program baru yang dibikin olehnya, menurutnya pantas untuk dilanjutkan bahkan ditingkatkan karena banyak yang menerima manfaatnya.

"Program ini memang bukan di zaman kami, ini mungkin sudah beberapa tahun lalu, tapi kalau memang program ini bagus, saya sudah cek bolak-balik bagus, ya saya lanjutkan. Saya juga tidak mau sok sok buat program baru, kalau ada program dulu yang bagus ya saya lanjutkan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP ingin menaikkan kuota penyaluran FLPP menjadi 800 ribu unit. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.