Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Saat ini di NTT baru terdapat 17 SPPG. Anggaran sebesar Rp9 triliun akan digunakan untuk membangun 696 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT,” kata Kepala BGN Dadan Hindayani dalam keterangan yang diterima ANTARA di Kupang, Rabu.

Hal ini disampaikannya di hadapan Gubernur NTT Melki Laka Lena dan 22 Kepala Daerah se-NTT yang beraudiensi dengan dirinya di Jakarta.

Gubernur NTT sendiri mengajak seluruh kepala daerah di NTT ke Jakarta untuk berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pembangunan di NTT.

Kepala BGN menambahkan bahwa dengan akan adanya tambahan 696 SPPG, layanan pemenuhan gizi akan mencakup 1,5 juta siswa, dengan setiap unit rata-rata melayani 3.000 anak.

Dia menambahkan bahwa dari total anggaran, 85 persen akan digunakan untuk pengadaan bahan baku, sedangkan 15 persen lainnya dialokasikan untuk pembiayaan jasa, termasuk tenaga pemasak dan pekerja lainnya.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan bahwa Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam rilis juga disebutkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat melalui BGN mendapat tanggapan positif dari Gubernur dan Para Kepala Daerah yang akan berdampak positif bagi masyarakat NTT.

"Kami menyambut baik program ini, karena memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Dana Rp9 triliun ini jumlahnya dua kali lipat dari APBD NTT,” kata Melki.

Menurut dia, kesempatan besar itu akan menggerakkan ekonomi rakyat guna mendukung Program MBG ini.

Kunjungan ke Kemendikdasmen RI usai menemui Kepala Badan Gizi Nasional, Gubernur Melki bersama Para Bupati/Walikota bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bersama jajarannya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah NTT dan Kemendikdasmen dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kami melakukan pertemuan bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai momentum penting dalam menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan pendidikan di NTT, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di NTT dapat tercapai melalui sinergitas Pemerintah Daerah dan Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar orang nomor satu di NTT itu.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar pelatihan pengelolaan makanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman pengelola makanan tentang standar kebersihan, gizi, dan pendistribusian makanan, agar Program MBG berjalan optimal.

“Pelatihan ini memiliki nilai strategis dalam memastikan makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak tetap terjaga kebersihannya. Sentuhan langsung ke makanan yang terkontaminasi bisa menimbulkan penyakit, dan itu yang kita hindari," kata Farhan di Bandung, Rabu.

Pada pelatihan tersebut para pengelola makanan diberikan materi atau edukasi terkait cara memastikan makanan tetap bergizi, prosedur pengecekan kelayakan dapur, serta standar kebersihan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dengan adanya pelatihan tersebut, kata dia, para pengelola makanan dapat menerapkan standar yang lebih baik dalam penyajian makanan bergizi, sehingga MBG dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

“Pelatihan ini bukan sekadar peningkatan keterampilan, tetapi juga bagian dari silaturahmi dan upaya bersama dalam mewujudkan visi nasional,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Wilayah 2 BGN RI, Sony Senjaya, menuturkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada pemenuhan gizi yang baik.

Oleh karena itu, kata Sony, program MBG menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

"Kualitas SDM tidak hanya diukur dari kecerdasan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental. Akses terhadap makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah kunci dalam membangun generasi yang lebih sehat dan produktif," ujarnya.

Dia menyampaikan, pelatihan ini bukan hanya tentang teori, tetapi juga komitmen moral dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pelatihan ini menekankan pentingnya keterampilan, pengetahuan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan makanan,” kata dia.

Sony menjelaskan program MBG 2025 telah dimulai sejak Januari dan akan berlangsung hingga Desember, dengan implementasi bertahap sesuai kesiapan SPPG. Saat ini, sebanyak 726 SPPG telah tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan terus diperluas.*

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyebutkan pada tahap pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Port Numbay diikuti oleh 1.912 siswa dari empat sekolah.

“Jadi pada Selasa (18/3) kami telah mulai menjalankan tahap pertama program MBG di empat sekolah," katanya di Jayapura, Rabu (19/3).

Menurut Abisai, empat sekolah tersebut berada di wilayah Distrik Abepura yakni, TK YPK Kristus Terang Kotaraja, SD Negeri Kotaraja dan SD Vim Kotaraja.

"Karena situasinya dilaksanakan pada bulan Ramadhan maka menu makanan yang diberikan berupa makanan kering," ujarnya.

Dia menjelaskan pihak menyalurkan makanan kering agar bisa dibawa pulang oleh para siswa nanti jika selesai Lebaran barulah memberikan makanan yang berkuah.

"Meski memberikan makanan kering namun tidak menurunkan takaran kandungan gizi bagi anak-anak," katanya lagi.

Dia menambahkan kehadiran Program MBG ini sangat baik sekali bagi pertumbuhan generasi Papua oleh sebab itu saya minta jangan ada sekolah nantinya yang menolak.

"Oleh sebab itu saya mengajak seluruh masyarakat, orang tua serta unsur lainnya bersama sukseskan program MBG ini di Port Numbay," ujarnya lagi.

Dia menambahkan apalagi bahan makanan yang di guna ini semua berasal dari Kota Jayapura, sehingga untuk kualitas dan kesegarannya sangat di jamin, apalagi ini sesuai takaran gizi bagi anak-anak.

Bisnis.com, JAKARTA – Lima asosiasi pengembang mendatangi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada hari ini, Rabu (19/3/2025) untuk membahas sejumlah permasalahan, salah satunya terkait program 3 juta rumah yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Kelima pengembang tersebut di antaranya Realestate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himpera), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Dalam rapat tersebut, kelima pengembang kompak menyampaikan keluhannya mengenai lambatnya progres pembangunan proyek 3 juta rumah. Di mana, hingga saat ini proyek tersebut dinilai belum memiliki perkembangan yang signifikan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa selama 5 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, program 3 juta rumah belum kunjung lepas landas.

“Pada saat ini, kondisi 5 bulan program 3 juta [rumah] berjalan atau 5 bulan setelah ada Kementerian PKP itu, maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres,” kata Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama BAM DPR RI, Rabu (19/3/2025)

Joko juga menilai program 3 juta rumah tidak lagi mendapat perhatian Presiden Prabowo. Padahal, program itu masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah yang menilai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tak mampu megakomodir regulasi yang mampu mendorong sektor properti.

Alih-alih, tambah Junaidi, Kementerian PKP dinilai menimbulkan ketidakpastian usaha lantaran kerap menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satunya, mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

“Kegaduhan-kegaduhan yang disampaikan, salah satunya wacana penurunan harga [rumah subsidi]. Saat ini harga tanah meningkat, Menteri PKP justru memberi statement harga rumah diturunkan, ini sangat berbanding terbalik,” tegasnya.

Selain itu, pengembang juga menyoroti keputusan Kementerian PKP yang hendak melakukan audit pengembang. Hal itu dinilai tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dinilai sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

“Sangat sulit kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh diperiksa BPK, kami makan uang negara dari mana?,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu mengaku sepaham dengan apa yang disampaikan pengembang. Dia menyebut bakal segera melakukan RDP bersama Kementerian PKP dalam waktu dekat.

Terlebih, tambah Adian, wacana pemeriksaan BPK kepada pengembang dinilai tidak selaras apabila tidak ada aduan yang disampaikan oleh konsumen dan tak ada klausul pengingkaran kontrak antara konsumen dan pengembang.

“Menteri mengatakan bahwa periksa-periksa karena setahu saya konsumen yang beli rumah dan pengembang tentu punya klausul. Ada tidak yang dilanggar dalam klausul itu? kalau ada ya masuk perdata atau pidana,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) memproyeksi program strategis nasional (PSN) 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto tidak akan tercapai pada tahun ini.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan hal itu terjadi lantaran hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya melihatnya tidak akan terealisasi [program 3 juta rumah] kalau kondisinya masih seperti ini dan kondisi kementeriannya masih seperti itu,” kata Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (19/3/2025).

Pasalnya, tambah Joko selama 5 bulan menjabat Kementerian PKP disebut belum kunjung merilis peta jalan pembangunan 3 juta rumah.

Di samping itu, pengembang juga menilai Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menaruh perhatian mengenai kelanjutan pembangunan program 3 juta rumah yang notabenenya masuk ke dalam daftar program prioritas di RPJMN 2025 – 2029.

“Sekarang ini kan tidak ada progres bahkan Prabowo sendiri malah sudah jarang menyebut program 3 juta rumah itu. Karena memang tidak ada progres, yang disebut sekarang [proyek] hilirisasi, MBG [makan bergizi gratis], Danantara yang dahulu gak dikenal,” tambahnya.

Seiring dengan hal itu, Joko meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah itu. Mengingat, sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya.

Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah yakni Kementerian, kelembagaan, Kebijakan dan Pembiayaan.

“Harus ada perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” pungkasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memanfaatkan lahan sitaan bekas koruptor untuk pembangunan rumah subsidi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan selama itu untuk kepentingan masyarakat, KPK siap menyerahkan aset tersebut.

"Dalam hal ini tadi kami sudah sampaikan kalau misalnya Pak Menteri (Ara) berkenan silahkan mengajukan permintaan kepada kami atas aset-aset tanah. Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan ya kami akan serahkan. Demikian untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," kata Johanis kepada awak media di Kantor KPK, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Johanis menjelaskan aset berupa tanah sitaan milik koruptor biasanya akan dilelang olek KPK. Namun, jika tidak laku, lahan tersebut bisa diserahkan untuk kepentingan negara.

"Kalau ada aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," jelasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan saat ini pihaknya telah mendapatkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di daerah Bekasi dan Karawaci, Tangerang. Ara pun sudah melihat secara langsung kedua lahan tersebut pada Sabtu (22/2/2025) lalu.

Setelah dilakukan survei ke lahan eks-BLBI tersebut, ternyata yang dinyatakan clean and clear atau tidak diduduki oleh masyarakat hanya berada di Karawaci.

"Dan memang kita pilih yang clear and clean. Artinya yang di Karawaci itu sudah clear and clean karena tidak ada penghuni, tidak ada warga di atasnya. Kemudian juga lokasinya bagus banget," ungkap Ara.

Ia menargetkan dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan desain hunian yang akan dibangun di lahan tersebut. Rencananya rumah yang akan dibangun di tanah eks-BLBI Karawaci dapat ditempati oleh berbagai kalangan karena akan tersedia rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

Sementara itu, lahan eks-BLBI di Bekasi statusnya tidak clean and clear karena sudah diduduki sekitar 1.000 KK.

"Bekasi itu tidak bisa kami gunakan dengan cepat karena di situ sudah ada rumah di atasnya. Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean supaya bisa cepat dibangun," ucapnya.

Setelah ini, Ara berencana mengirimkan surat ke KPK untuk meminta aset sitaan koruptor yang bisa digunakan untuk lahan pembangunan rumah subsidi.

"Boleh kami berkirim surat ya, supaya kami diberikan kesempatan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK. Tadi kami sudah sampaikan tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Paling lama besok akan sampai surat dari kami ke sini Pak," ujar Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dianggap tidak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko.

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Padahal, menurut Joko, program 3 juta rumah berpeluang memberikan 9 juta lapangan pekerjaan baru.

"Akan tumbuhnya pekaku industri atau wiraswastawan baru minimal 400.000 di seluruh Indonesia," ucapnya.

Tak hanya itu, Joko mengatakan saat ini pengembang perumahan merasa tidak punya perlindungan dan kehilangan sosok "bapak".

"Kemarin-kemarin kita punya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu enggak pernah bikin problem. Ternyata saat ini kita banyak problem," ujarnya.

Pengembang perumahan juga merasa ketakutan akan kepastian usaha mereka dan merasa tidak nyaman dalam berusaha karena terus dicurigai, dikambinghitamkan, dan mendapatkan intimidasi.

Ini menyusul kebijakan yang dibuat oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang ingin melakukan audit perumahan subsidi, temuan developer nakal, perumahan porsi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga ide rumah gratis.

Padahal, jelas Joko, sektor properti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14-16 persen. Investas yang masuk pada tahun 2024 untuk sektor ini juga mencapai Rp 122 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang mengadu kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mengenai belum berjalannya proyek strategis nasional (PSN) program 3 juta rumah.

Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Joko Suranto menyebut, selama 5 bulan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk, program 3 juta rumah belum berprogres.

“Pada saat ini, kondisi 5 bulan program 3 juta berjalan atau 5 bulan setelah ada Kementerian PKP itu maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres,” tegas Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama BAM DPR RI, Rabu (19/3/2025).

Di samping itu, Joko juga menilai Presiden Prabowo Subianto tak lagi antusias menjalankan program 3 juta rumah. Sementara itu, program tersebut telah dipastikan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

Joko juga menyebut kehadiran menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) tidak membantu mendorong pertumbuhan sektor properti.

Pasalnya, hingga saat ini, Kementerian PKP belum meluncurkan peta jalan pengembangan properti dan dinilai acuh mendengarkan usulan yang disampaikan oleh pengembang.

“[Padahal] dengan program 3 juta rumah berarti akan ada tersedianya lapangan kerja sebesar 9 juta, kedua akan tumbuh pelaku industri atau swasta baru itu minimal 400.000 di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Joko mengaku gelisah dengan kondisi yang ada dan meminta agar DPR RI dapat segera turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

“Sekarang kita banyak problem sehingga kita merasa tak ada perlindungan, bahkan bimbingan. Kemudian, pelaku pengembang ketakutan akan kepastian usaha mereka dan yang ketiga mereka tak ada kenyamanan,” tambahnya.

Untuk diketahui, pengembang properti memang telah meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko.

Tak hanya program 3 juta rumah, pengembang juga menyoroti ketidakjelasan pelaksanaan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) usai Kementerian PKP mencanangkan perubahan skema dari semula 75% APBN : 25% perbankan menjadi 50% : 50%.

Hal itu dikonfirmasi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur FLPP. Kuota FLPP sebanyak 220.000 unit baru dapat disalurkan sebesar 7.000 unit lantaran program tersebut masih dalam tahap revisi skema.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima keluhan dari lima ketua umum asosiasi pengembang terkait industri properti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Para anggota dewan itu turut memahami keresahan para pengembang, terutama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

Anggota BAM DPR RI Harris Turino dari fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan pihaknya bingung dengan langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan program itu. Menurutnya, ada informasi simpang siur terkait regulasi, target pembangunan, dan sumber pembiayaan di bidang perumahan.

"Tiga juta rumah itu hal yang nggak mungkin dilakukan. Tiga juta rumah itu dari mana kalau dibagi tadi 18 ribu pengembang, nggak akan selesai setahun. Apalagi awalnya gratis itu," ujar Harris di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia pun mengatakan pihaknya akan melihat dan membicarakan terkait hal tersebut. Lalu, ia juga berpikir tentang langkah yang bisa diperbuat BAM DPR RI untuk membantu menangani keluhan pengembang.

Senada dengan itu, Anggota BAM DPR RI Siti Munawaroh memahami dan akan berusaha mencari jalan keluar. Sebab, pengembang ingin memberikan pelayanan terbaik buat kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah aspirasi yang tidak boleh didiamkan, artinya tentu kita perlu ada perjuangkan dan komunikasikan yang tentu tidak bisa secara tiba-tiba langsung kita memberikan solusinya karena ini berkaitan dengan tidak hanya developer," kata Siti.

Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS mengaku memahami keprihatinan para pengembang. Ia menyebut perumahan yang nyaman dan manusiawi merupakan dasar untuk menciptakan masyarakat yang produktif serta kohesi sosial.

"Kalau kemudian perumahan menjadi salah satu asta cita presiden Prabowo Subianto ya seharusnya ini didukung oleh kementerian lembaga yang memang dibentuk atau ditunjuk appointed untuk bisa menyukseskan (program)," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan perumahan yang terjangkau merupakan investasi terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyarankan agar ada inovasi kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah perumahan saat ini.

"Mudah-mudahan RDPU ini menjadi jalan bagi kita bisa memperbaiki situasi kebijakan, kelembagaan, dan juga pembiayaan perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua BAM DPR RI Cellica Nurrachadiana mengingatkan persoalan pengembang nakal perlu diatasi. Pihaknya menyadari perumahan adalah persoalan yang serius karena menyangkut kebutuhan papan masyarakat.

"Oknum tiba-tiba kabur akan menjadi beban pemerintah kita harus sikapi bersama siapa tau ada oknum," katanya.

Kemudian, Anggota BAM DPR RI Slamet Aryadi juga menyebutkan pemerintah yang terkesan menyudutkan pengembang, sebenarnya mengancam oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sebagai langkah melindungi masyarakat.

"Ancaman untuk pengembang nakal tujuannya apa? Tujuannya pemerintah ingin melindungi masyarakatnya agar tidak mendapatkan perumahan yang sifatnya subsidi yang asal-asal," katanya.

Wakil Ketua BAM DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan kejadian pengembang yang perumahannya diperiksa kondisinya oleh pihak kepolisian itu sebenarnya tidak diperkenankan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dilakukan kalau ada laporan dari konsumen.

"Setahu saya konsumen yang membeli rumah dari pengembang tentu punya klausul-klausul jual beli. Ada nggak yang dilanggar? Kalau ada perdata atau pidana. Apakah ada unsur pidana, nah baru di situ lah kemudian aparat hukum bisa bertindak," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyarankan agar pengembang menjalankan regulasi yang sudah ada, yakni Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Dengan begitu, lebih banyak rumah bisa dibangun untuk masyarakat.

Sebelumnya, lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan keresahan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Mereka mengeluhkan langkah pemerintah yang menimbulkan dalam industri properti saat ini.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Program 3 Juta Rumah. Namun, selama tiga bulan terakhir dinilai belum ada progres yang signifikan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi 5 bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia mengatakan para pengembang merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan. Pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga khawatir dengan kelanjutan usahanya lantaran merasa dicurigai dan diintimidasi sebagai pengembang nakal.

Selain itu, ia mengatakan pengembang merasa dirugikan dengan rencana rumah gratis. Hal ini membuat masyarakat membatalkan akad rumah. Wacana penggunaan tanah sitaan koruptor dan pembentukan central purchasing juga membingungkan para pengembang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan layanan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) baru bisa dimulai pada Agustus.

Hal ini, kata dia, disebabkan pencairan anggaran yang baru akan tersedia pada akhir Juli, sehingga pembangunan satuan layanan di wilayah-wilayah tersebut masih dalam tahap perencanaan.

"Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu?' Tidak di daerah yang terpencil dulu?. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa dilaksanakan, dan baru akan selesai di akhir Juli," ujar Dadan dalam acara CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

"Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus," imbuhnya lebih lanjut.

Sementara itu, Dadan menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto itu saat ini telah berjalan di 38 provinsi dan telah melayani lebih dari 3 juta orang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Awalnya, program ini hanya mencakup 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi kini telah berkembang menjadi lebih dari 1.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan wilayah terpencil lainnya.

Namun, hingga kini, SPPG yang beroperasi masih didukung oleh mitra karena dana pemerintah belum tersedia. Dadan menjelaskan satuan layanan yang dibiayai langsung oleh BGN harus berbasis APBN, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan tender.

"Dan belum satupun SPPG yang dibangun oleh BGN. Karena kalau yang dibangun oleh BGN itu kan harus berbasis APBN. Nah, sekarang baru dalam perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor," jelasnya.

Ia mengatakan wilayah 3T seperti Kepulauan Seribu, pedalaman Papua, dan daerah dengan jumlah anak sedikit menjadi prioritas pembangunan SPPG baru. Namun, karena wilayah-wilayah tersebut dianggap kurang menarik bagi investor, BGN mengandalkan dana APBN untuk mendanai program di sana.

Saat peluncuran MBG pada Januari lalu, ia menjelaskan seluruh pembiayaan masih berasal dari mitra karena anggaran pemerintah belum tersedia.

Dengan lebih dari 1.000 satuan layanan yang sudah beroperasi, Dadan mengatakan program ini terus berkembang dan ditargetkan menjangkau lebih banyak wilayah setelah pencairan anggaran dilakukan.

"Alhamdulillah sekarang seribu satuan pelayanan sudah berdiri, dan sudah melayani lebih dari 3 juta, dan itu berkaitan dengan rantai pasok tangan," ujarnya lebih lanjut.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan 82,9 juta butir telur per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut kebutuhan protein dalam program ini sangat besar, sehingga dapat menjadi peluang bagi sektor peternakan dan pertanian nasional.

"Kalau nanti sudah melayani 82,9 juta, kalau Badan Gizi mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak telur, makan telur di hari yang sama, akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton sehari," ujar Dadan di CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia juga menyebut setidaknya dibutuhkan 120 juta ekor ayam petelur.

Dadan menekankan program besutan Presiden Prabowo Subianto itu tak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pembeli (off-taker) bagi produk-produk lokal, termasuk hasil peternakan dan pertanian.

"Jadi betapa substansialnya program Badan Gizi. Tantangan terbesar bagi MBG bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak," jelasnya.

Selain telur, Dadan merinci setiap satuan layanan MBG yang melayani 3.000 anak per hari juga membutuhkan 200 kg beras, 350 ekor ayam, 300 kg sayuran, 350 kg buah, serta 30-40 liter susu. Jika program ini mencapai target nasionalnya, maka kebutuhan bahan pangan setiap harinya akan meningkat secara signifikan.

Dadan juga menyoroti keberadaan BGN dapat meningkatkan nilai tukar peternakan di Indonesia.

Adapun saat ini, nilai tukar peternakan (NTPT) masih rendah karena keterbatasan pasar dan daya beli masyarakat. Dengan adanya MBG, Dadan mengatakan diharapkan peternak memiliki kepastian pasar yang lebih baik.

"Kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar. Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Itu artinya, para pengusaha peternakan kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi," katanya.

Dadan berharap dengan adanya program MBG, NTPT bisa meningkat hingga 150, yang berarti peternak memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia mengatakan program ini juga membuka peluang bagi para pelaku usaha di sektor pangan untuk berkontribusi dalam rantai pasok bahan pangan bagi MBG.

"Kami berpikir dengan hadirnya Badan Gizi harusnya nilai tukar peternakan menjadi 150. Jadi ada 50 persen untuk investasi dan pendidikan. Makanya tidak heran para peternaknya tidak kaya," ujar Dadan lebih lanjut.

MADIUN, KOMPAS.com - Penemuan sarang ular kobra di beberapa rumah warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam dua bulan terakhir menggemparkan publik.

Betapa tidak, ular berbisa yang dapat mematikan manusia itu berkembang biak bebas di rumah warga.

Bahkan, koloni hewan yang dikenal nama latin Naja sputatrix ini hidup bertahun-tahun bersama pemilik rumahnya.

Terbongkarnya koloni puluhan ular kobra yang bersarang di rumah warga setelah tim relawan pecinta ular melakukan penyisiran atas dasar laporan masyarakat.

Kehadiran relawan pecinta ular memberikan banyak manfaat bagi warga sehingga selamat dari ancaman serangan ular berbisa.

Terlebih, para relawan tidak pernah meminta bayaran saat memberikan pertolongan mengevakuasi ular dari rumah warga.

Salah satu komunitas pecinta ular yang kerap memberikan bantuan kepada warga untuk mengevakuasi hewan berbisa sejenis ular dan lainnya adalah Jaga Satwa Indonesia (JSI) yang berpusat di Kota Madiun, Jawa Timur yang dikoordinatori Yonny Purwandana (43)

Yonny yang ditemui beberapa waktu di basecamp JSI di Jalan Jonggrang, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun nampak sibuk mengurus puluhan ular yang diselamatkan dari rumah warga.

Dalam satu kotak, terdapat beberapa ular piton yang sudah ditampung dari beberapa kali evakuasi. Tak hanya itu, nampak ular kobra disimpan di sebuah galon bekas air mineral.

Yonny bersama sejumlah pecinta hewan membentuk komunitas JSI sejak tahun 2023 bukan tanpa alasan.

Ia merasa prihatin dengan banyaknya satwa liar yang dibunuh karena minimnya pengetahuan warga terhadap habitat hewan.

Sebelum membentuk komunitas JSI, Yonny sudah bertahun-tahun aktif di komunitas Exotic Animal Lovers (Exalos) Indonesia.

“Motivasi kami menyelamatkan satwa karena kami miris saja. Jangan sampai karena kurang edukasi nanti ada beberapa satwa yang punah. Hal itu bisa terjadi karena perburuan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga terhadap habitat satwa,” kata Yonny.

Yonny khawatir, 20 tahun atau 25 tahun lagi satwa yang ada saat ini hilang dan tinggal menyisakan cerita saja.

Untuk meminimalkan hilangnya satwa, warga perlu diberikan pengetahuan terkait habitat hewan tetap dapat hidup di alam bebas.

“Kalau tahu jangan asal membunuh, karena satwa itu walaupun berbisa dan berbahaya tidak mungkin diciptakan Tuhan tidak bermanfaat. Karena semua ada rangkaiannya. Contohnya ular itu predatornya pembasminya elang. Sementara saat ini banyak di media sosial seperti Facebook ditawarkan rica-rica biawak. Padahal biawak itu salah satu hewan yang mengendalikan populasi ular. Yang membasmi ular itu adalah biawak karena biawaklah yang sering memakan telur-telur ular. Biawak itu memiliki sensor keberadaan telur ular,” tutur Yonny.

Lantaran banyak diminati, lanjut Yonny, biawak kemudian diburu lalu dijual per kilogram Rp 20.000.

Banyaknya perburuan biawak menjadikan satwa pengendali berkembangnya ular berkurang.

Kondisi itu menjadikan ular tumbuh kembang bebas hingga akhirnya banyak ditemukan di permukiman warga.

Terlebih, saat musim penghujan merupakan masa berkembang biaknya ular. Dalam waktu satu setengah hingga dua bulan, seekor ular dapat menetaskan 40 ekor anakan ular.

Selanjutnya, dalam dua hingga tiga tahun, anakan ular itu tumbuh dewasa dan dapat bereproduksi lagi.