JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah.

Program tersebut berpijak pada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Satgas bahkan menganggap REI adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan.

Lebih lanjut Bonny menyatakan Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 persen atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa, dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan hampir sama yakni masing-masing 45 persen dan 55 persen.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5 persen yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres).

Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Jakarta, Investor.id- Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan bahwa pendekatan propertinomic yang digagas Realestat Indonesia (REI) sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program tiga juta rumah.

Program itu berpijak kepada empat pilar yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

“Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan,” kata Bonny didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit dalam siaran pers dikutip Rabu (25/9/2024).

Dia menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2023, yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36 % atau setara sekitar 25,9 juta orang.

“Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha,” kata Bonny.

Dia menerangkan, penduduk Indonesia saat ini berjumlah sekitar 278 juta jiwa. Dimana komposisi penduduk di pedesaan dan perkotaan ternyata hampir sama yakni masing-masing 45% dan 55%.

Karena itu, selain di perkotaan, pemerintahan mendatang juga memberi perhatian besar terhadap masyarakat di pedesaan untuk mampu memiliki rumah.

Di antaranya dengan memberikan subsidi untuk membayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga miskin selama 25 tahun dan bunga KPR sebesar 5% yang akan diatur melalui keputusan presiden (keppres). Dengan begitu, masyarakat desa yang selama ini sering dianggap tidak eligible dan bankable akan dilirik oleh perbankan untuk memperoleh KPR.

Untuk pembangunan rumah di pedesaan nantinya dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

“Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan,” jelas Bonny.

Sebagaimana diberitakan, program tiga juta unit rumah akan mencakup dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar, yakni mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak tiga juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa,” kata dia.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

“REI mengapresiasi sekali program tiga juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama,” tutur Joko.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satunya melalui penyediaan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto pada pertemuan DPP REI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa 24 September 2024.

Kata Joko Suranto, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

"Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog," ucap Joko dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, tegasnya, sangat tepat karena industri perumahan ini melibatkan 185 industri ikutan sehingga membuka banyak lapangan kerja, menciptakan entitas usaha baru, dan menimbulkan titik-titik pertumbuhan baru yang pada akhirnya akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Kalau program ini berjalan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan kepada masyarakat, termasuk di desa-desa," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurutnya, dengan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah mendatang sekaligus akan mampu mengatasi angka kemiskinan, menekan gangguan pertumbuhan pada anak (stunting), serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikehendaki presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dimana seluruh rakyat Indonesia harus merasa aman, rakyat tidak boleh kelaparan dan harus memiliki kehidupan yang baik termasuk bisa bertempat tinggal secara layak.

"REI mengapresiasi sekali program 3 juta rumah ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Karena tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara (mengatasinya) masih tetap sama," tegas Joko Suranto.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Minang menyatakan, pendekatan propertinomic yang digagas REI sejak 2023 menjadi salah satu semangat (spirit) bagi pihaknya dalam menyiapkan program 3 juta rumah yang berpijak kepada empat pilar, yakni penguatan institusi kelembagaan, kebijakan dan keberpihakan, optimalisasi anggaran perumahan, dan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN).

"Sebenarnya satgas ini melakukan propertinomic, karena keempat pilar itu sudah kami eksekusi untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan permintaan rumah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Kami menganggap REI ini adalah ujung tombak perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan perumahan," tegasnya yang hadir didampingi anggota satgas lainnya, antara lain Budiman Sudjatmiko dan Panangian Simanungkalit.

Lebih lanjut Bonny Minang menyatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto nantinya memang mengaitkan program penyediaan perumahan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

"Dimensi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung, misalnya dengan mengukur kekurangan gizi atau rendahnya tingkat pendidikan. Juga tidak memiliki aset properti sebagai kolateral yang dapat digunakan sebagai pinjaman modal usaha," kata Bonny.

Sementara pembangunan rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional.

"Kami perlu menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan ini tidak akan mengganggu program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang selama ini sudah berjalan. Justru program FLPP akan ditingkatkan misalnya dengan menggunakan lahan-lahan idle milik pemerintah untuk hunian di perkotaan," jelas Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar tentang Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang bakal bergabung dengan Partai Golkar menjadi sorotan pembaca.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dari konflik Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyatakan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang ditawan dibebaskan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan bukan oleh Polisi-TNI.

1. Bahlil: Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar, Sudah Nego

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah tokoh lokal dari NTB.

Ia kemudian memberikan perhatian khusus kepada Fahri Hamzah yang berasal dari Sumbawa.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucapnya.

Ia kemudian berseloroh lagi menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan hadirin dalam acara peresmian smelter ini.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil.

2. Jubir KKB Klaim Pilot Susi Air Bukan Dibebaskan Polisi dan TNI, tapi oleh TPNPB

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, membantah klaim TNI-Polri yang menyebut pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, adalah keberhasilan mereka.

Sebby mengeklaim, pembebasan Philip merupakan kebijakan TPNPB.

"Philip Mehrtens bukan dibebaskan militer dan polisi Indonesia, namun dia dibebaskan oleh TPNPB sendiri dengan hormat dan bermartabat sesuai standar internasional," ujar Sebby dalam pesan singkat, Senin (23/9/2024).

Ia menilai, selama Philip disandera 19 bulan, TNI dan polisi dianggap tidak mampu membebaskannya. Menurut dia, pembebasan dilakukan dengan baik sesuai rencana TPNPB.

"TPNPB secara organisasi telah mengumumkan bahwa demi kemanusiaan siap bebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru dan dalam hal ini TPNPB benar-benar bertanggung jawab dan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa pejuang bangsa Papua bermartabat demi hak politik kemerdekaan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua yang tidak boleh diabaikan oleh PBB," katanya.

Sebby juga menjelaskan mengapa pembebasan Philip memakan waktu panjang hingga 19 bulan.

Menurut dia, pembebasan tersebut ditunda karena kesalahan Pemerintah Selandia Baru yang memercayakan pembebasan kepada militer dan polisi Indonesia.

"Indonesia sampaikan kepada Pemerintah NZ (Selandia Baru) bahwa militer dan polisi Indonesia mampu dan akan bebaskan pilot Philip Mehrtens melalui operasi militer. Namun faktanya, militer dan polisi Indonesia tidak mampu bebaskan pilot Philip Mehrtens," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia yang menyebutnya akan bergabung ke Golkar.

Fahri menganggap pernyataan tersebut sebagai sebuah gurauan.

"Beliau pemimpin masa depan dari Timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri kepada Kompas.com pada Senin (23/9/2024).

Pernyataan Bahlil tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada hari yang sama.

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa sejumlah tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta beberapa tokoh lokal dari NTB.

Bahlil kemudian menyapa Fahri, yang merupakan tokoh asal Sumbawa, dan diklaim bahwa Fahri hadir dalam kapasitasnya sebagai "putra daerah".

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi." ujarnya.

Ia juga menambahkan dengan humor, menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan oleh Fahri dan hadirin lainnya di acara tersebut.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil

Sebagai informasi, Fahri Hamzah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, ia merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal lantang mengkritik pemerintahan Jokowi pada periode pertamanya.

Namun, setelah mengalami kisruh internal di PKS, Fahri keluar dan mendirikan Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS lainnya, termasuk Anis Matta dan Mahfudz Siddiq.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa pihaknya siap menerima Wakil Ketua Umum Partai GeloraFahri Hamzah, jika tertatik bergabung dengan partainya.

“Jika Pak Fahri Hamzah yang saat ini beliau berada di Partai Gelora tertarik untuk masuk Golkar, tentu kami akan menerimanya dengan tangan terbuka,” ujar Ace kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (23/9/2024).

Ace bahkan mengakui bahwa pihaknya kerap berdialog dengan Fahri Hamzah yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI. Namun, dia enggan memastikan apakah Wakil Ketua Umum Gelora itu benar-benar akan bergabung dengan Golkar.

“Sejauh ini kan kami sama Pak Fahri sering melakukan diskusi dialog. Tapi tentu kalau memang Pak Fahri tertarik memasuki partai Golkar tentu kami sambut dengan baik,” kata Ace.

Ace pun memastikan bahwa Golkar adalah partai yang terbuka. Tetapi, ada mekanisme yang harus dilalui ketika seseorang inggin bergabung sebagai kader.

“Tentu di Golkar sendiri sebagai partai, memiliki mekanisme dalam melakukan kaderisasi. Harus mengikuti proses yang telah ditentukan dalam organisasi partai begitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah tokoh lokal dari NTB.

Ia kemudian memberikan perhatian khusus kepada Fahri Hamzah yang berasal dari Sumbawa.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucapnya.

Ia kemudian berseloroh lagi menyinggung setelan serba kuning yang dikenakan hadirin dalam acara peresmian smelter ini.

"Makanya kita semua datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, Fahri Hamzah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada periode 2014-2019.

Saat itu, ia masih berstatus sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan dikenal sebagai pengkritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi di periode pertamanya.

Namun, setelah terjadinya kisruh internal di PKS, Fahri keluar dan mendirikan Partai Gelora bersama sejumlah mantan kader PKS lainnya, termasuk Anis Matta dan Mahfudz Siddiq.

Jakarta -

Fahri Hamzah menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Istana buka suara soal kehadiran Fahri Hamzah.

"Beliau adalah putra daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan, Senin (23/9/2024).

Yusuf mengatakan Fahri Hamzah juga mendorong program hilirisasi. Selain itu, Jokowi ingin mendapatkan masukan dari tokoh daerah.

"Sewaktu Pimpinan Dewan, Beliau (Fahri Hamzah) sangat mendorong program hilirisasi," kata Yusuf.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional. Investasi pembangunan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman cukup besar, yakni Rp 21 triliun.

"Bayangkan kalau penambangan dan pengelolaan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Amman ini mengolah 900 ribu ton konsentrat per tahun, bayangkan kalau selamanya diekspor dalam bentuk mentah, nilai tambahnya berada di negara lain yang memiliki smelter," jelas Jokowi.

Sehingga, Jokowi sangat mengapresiasi adanya smelter PT Amman Mineral Internasional. Ia berharap smelter ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

"Nanti di smelter ini akan memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton tembaga, kurang lebih 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat," kata Jokowi.

Simak Video 'Jokowi Resmikan Smelter Tembaga PT Amman di NTB Senilai Rp 21 T':

[Gambas:Video 20detik]

(isa/imk)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo turut ditemani mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja ke Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin.

Mengenai keikutsertaan Fahri Hamzah, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan bahwa Fahri Hamzah merupakan putra daerah dan juga diundang oleh perusahaan pemilik smelter yang diresmikan Jokowi.

"Beliau (Fahri Hamzah) adalah putra daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," kata Yusuf dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

Yusuf menyampaikan semasa Fahri Hamzah menjabat pimpinan DPR, Fahri juga sangat mendorong terwujudnya program hilirisasi.

Selain itu, keikutsertaan Fahri Hamzah yang kini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu juga karena Presiden Joko Widodo ingin mendengar masukan dari Fahri selaku putra daerah.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," jelasnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali membentuk Kementerian Perumahan lagi, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum seperti sekarang ini. Hal itu sempat disinggung Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Rencana pemisahan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus pada tugas pokoknya. Mengingat pembangunan rumah adalah salah satu program utama yang hendak dijalankan oleh Prabowo pada masa jabatannya. Salah satu program terkait perumahan yang telah dia janjikan adalah program 3 juta rumah.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim beberapa waktu lalu.

Tugas Kementerian Perumahan bukanlah hal sederhana. Ada sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan Kementerian Perumahan, salah satunya mengurangi angka backlog.

"Itu bagus ya menurut saya dengan adanya rencana karena beliau punya program 3 juta rumah per tahun untuk perkotaan, pedesaan gitu kan, jadi dengan adanya kementerian perumahan bahwa pemerintah pak Prabowo-Gibran akan lebih fokus lagi, kalau kemarin 1 juta kita capainya sudah besar, karena backlognya masih banyak kan, masih sekitar 9 juta-an, nah itu dengan Kementerian Perumahan maka jadi lebih fokus," paparnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Rabu (11/9/2024).

Ia mengungkapkan, dengan adanya Kementerian Perumahan akan semakin fokus untuk mengurus permasalahan perumahan, seperti menurunkan angka backlog yang diklaim saat ini mencapai 9,9 juta.

"Ya, jadi lebih fokus, lebih bagus. Nanti dengan Kementerian Perumahan bisa lebih fokus," katanya.

Pekerjaan selanjutnya adalah mengatasi banyaknya rumah subsidi yang kosong. Dengan adanya Kementerian Perumahan dinilai bisa mengurus soal perumahan subsidi yang kosong atau tidak tepat sasaran.

"Ya nanti dengan Kementerian Perumahan bisa lebih fokus (urus masalah perumahan)," pungkasnya.

(abr/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan terpisah dari saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih itu menegaskan pemisahan tersebut dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus.

Pembentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan nasional.

Namun karena persoalan perumahan sangat kompleks, maka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan.

Menanggapi wacana ini, pengamat properti dari Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat.

Selain persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

Karena itu, menurut Syarifah, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.

“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan.

Diantaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan.

Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meskipun sudah bekerja.

“Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menangani persoalan perumahan,” kata Martin.

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo berencana untuk mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti saat ini.

Rencana pemisahan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus ke depannya. Mengingat pembangunan rumah adalah salah satu program utama yang hendak dijalankan oleh Prabowo pada masa jabatannya. Salah satu program terkait perumahan yang telah dia janjikan adalah program 3 juta rumah.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) lalu melansir dari detikFinance.

Menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tidak masalah dengan rencana tersebut. Dia menilai rencana ini justru dapat mempermudah pembangunan perumahan agar lebih terfokus.

"Nggak masalah. Jadi kalau yang selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan," kata Basuki saat ditemui seusai Rapat Kerja di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (9/9/2024).

Selain itu, menurutnya pemisahan Kementerian Perumahan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelum ada Kementerian PUPR, Kementerian yang mengurus perumahan di Tanah Air juga sempat berdiri sendiri.

"Dulu PU (Pekerjaan Umum) juga, PU saja. Kemudian jadi PU dan tenaga listrik. Kemudian Kimpraswil (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah), menjadi Kimbangwil (Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah)," lanjutnya.

Dia menyebutkan sesuai dengan ucapan Hashim, nantinya Departemen di PUPR saat ini seperti Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan SDA bisa masuk ke Kementerian Perumahan ini.

"Jadi kembalikan PU kepada key off-nya sebagai core business PU. Jadi Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA. Nggak apa-apa, karena memang PU sebagai pembina jasa konstruksi," ujarnya.

"Semua aturan mengenai kontruksi akan kembali. Jadi semua aturan konstruksi itu adalah di PUPR secara undang-undang. Yang lainnya mengikuti. Jadi saya kira ga masalah," pungkasnya.

(aqi/dna)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan akan mengembalikan fokus pekerjaan masing-masing instansi.

"Kalau saya bilang organisasi hanya vehicle untik mencapai 1 tujuan, dulu PU ya PU saja, kemudian menjadi PU dan tenaga listrik, kemudian jadi PUPR, kalau mau dipisahkan lagi, Kementerian Perumahan, tidak masalah," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan nantinya setelah Kementerian tersebut dipisah Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus untuk menjadi pembina industri jasa konstruksi di Tanah Air.

"Kalau yang saya perhatikan dari pak Hasyim (satgas perumahan Prabowo), ini mengembalikan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) kepada kiprahnya sebagai core bisnis PU, jadi hanya bina marga, cipta karya, dan SDA, tidak apa-apa," kata Basuki.

Sehingga menurut Basuki, Kementerian Pekerjaan Umum akan bisa lebih fokus terhadap kualitas jasa konstruksi, baik di sektor jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman dan wilayah, infrastruktur sumber daya air, hingga infrastruktur perumahan.

"Karena memang PU jadi pembinaa jasa konstruksi, jadi aturan bina konstruksi ada di Kementerian PUPR, yang lain akan mengikuti, jadi tidak ada masalah," pungkasnya.

Sekedar informasi tambahan, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan.

Sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menuturkan pendirian Kementerian Perumahan ini akan memisahkannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah pemisahan ini, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran untuk mengembangkan sektor perumahan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU, Perumahan Khusus untuk Perumahan. Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata Hashim dikutip (31/8).