Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Pemprov Bangka Belitung (Babel) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengaplikasian anggaran makan bergizi gratis (MBG). Pemprov memerlukan anggaran Rp 128 miliar untuk kebutuhan MBG tingkat SMA/SMK di Babel.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekda Babel Fery Afriyanto ketika mengikuti rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Untuk mempersiapkan program ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 128 miliar untuk seluruh siswa SMA/SMK di Babel. Jumlahnya ada sekitar 40.000 siswa," kata Fery, Kamis (23/1/2025).

Fery menjelaskan anggaran makan bergizi gratis atau MBG tersebut akan didukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut Pemprov juga telah melaksanakan rapat bersama badan gizi nasional.

"Tiga hari yang lalu kita sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana (Satpel) Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," jelasnya.

Selain dari APBN, lanjut Fery, program ini juga meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun seperti apa pelaksanaannya, Pemprov masih menunggu Juknis dari Kemendagri.

"Kita dapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis. Kita akan mensupport program tersebut," sebutnya.

"Namun, kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," tambahnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jawa Timur Ade Imam Sugianto berkunjung ke Sekolah Luar Biasa (SLB) dan TK Bhayangkari 1 Trenggalek. Ia memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meresmikan taman lalu lintas.

Istri Kapolda Jatim Imam Sugianto tersebut melihat langsung proses belajar mengajar yang berlangsung di SLB maupun TK. Pihaknya mengapresiasi kinerja para guru yang telah bekerja secara maksimal untuk memberikan pendidikan terbaik, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB.

Ade pun memberikan semangat kepada anak-anak SLB untuk terus belajar, meskipun memiliki kebutuhan khusus.

"Anak-anakku, teruslah berkarya, raih prestasi yang membanggakan dan wujudkan impian kalian," kata Ade Imam, Kamis (23/1/2025).

Kunjungan Ketua YKB Jatim tersebut juga menyalurkan program MBG kepada pelajar di SLB maupun TK Bhayangkari, serta bantuan sosial kepada guru dan karyawan sekolah. Upaya itu merupakan bentuk komitmen Bhayangkari untuk mendukung program pemerintah.

"Wujud nyata dukungan kami terhadap program pemerintah, khususnya makan siang bergizi yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Fasilitas pendidikan di TK Bhayangkari Trenggalek juga tak luput menjadi perhatian. Kini, sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari tersebut memiliki sarana pembelajaran berupa taman lalu lintas. Taman tersebut merupakan replika berbagai pengetahuan terkait lalu lintas dan jalan raya.

Sementara itu Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta menyambut baik kunjungan Ketua YKB Jatim. Perhatian istri Kapolda Jatim tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh guru maupun murid.

"Semoga para guru dan anak-anak semakin semangat dalam proses belajar mengajar. Ilmu yang didapatkan di sini kelak akan berguna bagi anak-anak semua," kata Indra.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Mensesneg RI Prasetyo Hadi tak menutup opsi penghematan APBN 2025 yang tertuang di Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dialihkan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis.

Prasetyo mengatakan program MBG kini telah berjalan baik. Namun, ia menekankan Presiden Prabowo Subianto meminta agar penerima manfaat program itu kian merata ke depan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui. Ini alhamdullilah MBG sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa peneirma manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).

Ia menyebut hal itu pun berkelindan dengan konsekuensi kebutuhan penambahan biaya.

"Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," ucapnya.

Prasetyo menyampaikan Inpres itu mengandung semangat agar seluruh kementerian/lembaga menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien.

Ia menekankan arahan Prabowo ialah seluruhnya harus berhemat dan lebih selektif lagi dalam mengadakan kegiatan.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," ujar dia.

Prasetyo pun menekankan tak ada K/L yang keberatan akan itu. Seluruhnya, patuh atas intruksi Presiden Prabowo.

"Yang disampaikan presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan. Rencananya, makanan MBG akan diberikan pada anak untuk dibawa pulang sebagai menu buka puasa.

Dadan memastikan bahwa menu makanan yang nantinya disiapkan akan tetap sesuai memenuhi standar gizi bagi anak-anak.

"Program makan bergizi gratis itu akan dilakukan dalam satu tahun, jadi ketika bulan puasa tiba, ketika anak sekolah, maka kemudian pada saat pulang mereka akan membawa makanan yang untuk dimakan saat buka puasa," kata Dadan ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Jenis menu yang diberikan masih sama berupa makanan ready to eat yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, Dadan menuturkan bahwa mungkin juga nantinya MBG selama bulan Ramadan juga dikombinasikan dengan susu, kurma, dan buah-buahan lain.

Untuk anak-anak yang sekolah di pesantren, makanan tersebut bisa disajikan secara langsung saat buka puasa.

"Jadi program makan bergizi akan tetap berlangsung selama puasa. Bagi mereka yang di pesantren, kan satuan pelayanannya kan ada di pesantren, jadi saat buka makanannya disajikan saat buka, tapi bagi yang dikirim ke sekolah, makananya dibawa saat pulang sekolah," tandasnya.

Video: BGN Pastikan Program Makan Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, tapi...

Video: BGN Pastikan Program Makan Gratis Tetap Berjalan Selama Ramadan, tapi...

PALOPO, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalokasikan anggaran Rp 78 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Sulsel Fadjry Djufri mengakui bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 78 miliar masih tergolong kecil dan belum mencukupi.

"Alhamdulillah Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran Rp78 miliar. Diharapkan nanti Pemerintah Kabupaten dan Kota mengalokasikan anggaran," kata Fadjry saat meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 5 Salamae, Kota Palopo, Kamis (23/1/2025).

"Tahun ini adalah tahun pertama kita memulai program bapak presiden RI Prabowo Subianto. Pasti belum cukup, tapi kan nanti mudah-mudahan tahun 2026 semoga kita bisa siapkan," sambungnya.

Fadjry menjelaskan bahwa untuk menjangkau seluruh siswa di Sulsel, anggaran yang ada memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah kabupaten dan kota.

Ia optimistis jika seluruh pihak berpartisipasi, maka program ini dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa.

"Nanti kalau semua berpartisipasi, Bupati dan Wali Kota, saya yakin kita bisa penuhi," imbuhnya.

Dukungan Guru dan Kepala Sekolah

Guru dan Kepala Sekolah SDN 5 Salamae menyambut baik program ini dan berharap MBG dapat berjalan secara berkelanjutan.

Mulianah, guru kelas I, menyatakan bahwa program ini sangat membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa.

"Mudah-mudahan hari ini program makan bergizi gratis yang pertama diujicobakan bapak Gubernur Sulsel bisa seterusnya berjalan," harapnya.

Kepala Sekolah Nursalim menambahkan bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG dirancang dengan kandungan gizi yang sudah terukur.

"Makanan gratis ini bukan seperti makan biasanya, tetapi sudah terukur kadar gizi yang ada di dalamnya. Semoga dengan program MBG ini bisa membawa perubahan dan dapat menjadikan anak-anak menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang," katanya.

Sebanyak 475 siswa di SDN 5 Salamae, dari kelas 1 hingga kelas 6, menikmati uji coba program ini.

Menu yang disajikan meliputi nasi, lauk berupa telur atau daging, sayuran, buah, dan susu, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan sajian yang berbeda.

"Jadi, bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantang juga untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan seperti yang dikutip dari Antara pada Kamis (23/1/2025).

Dadan menjelaskan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya.

Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," ujarnya.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyampaikan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta pada Kamis.

Program MBG kerja sama dengan BPOM

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG.

Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan program MBG.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi, ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ucapnya.

Dadan mengatakan bahwa terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienitas, serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM.

Menurutnya, BPOM memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia mengungkapkan juga bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program MBG, kata dia, menargetkan 82,9 juta orang yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," ungkapnya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," lanjutnya.

Selain menyehatkan, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian di daerah-daerah, karena setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

Ia merinci bahwa sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar SPPG yang mungkin semula para ibu yang menganggur.

"Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," ucapnya.

Dalam rangkaian persiapan menuju Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Surabaya pada 11-16 Februari 2025, Pimpinan Pusat Muslimat NU (PP Muslimat NU) menggelar pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu salah satunya membahas Kontribusi pada program Makan Bergizi Gratis.

Pertemuan ini dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana dmei membahas kemitraan Muslimat NU dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

PP Muslimat NU menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyediakan layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG) melalui inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU.

Layanan ini akan fokus pada penyediaan makanan bergizi berkualitas berbasis kearifan lokal yang dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa kolaborasi antara Muslimat NU dan pemerintah dalam program MBG sejalan dengan komitmen organisasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sosial yang nyata.

Muslimat NU, kata Khofifah, memiliki jaringan yang kuat di seluruh pelosok negeri, yang memungkinkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh kelompok sasaran dengan tepat.

"Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis. Kami telah mempersiapkan inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU sebagai bagian dari layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG)," ujar Khofifah, Kamis (23/1/2025).

"Inisiatif ini akan mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Dengan dukungan jaringan Muslimat NU di seluruh Indonesia, kami optimis dapat membantu mempercepat pencapaian target program MBG," lanjutnya.

Dalam diskusi bersama Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Dia menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas.

Prof. Dadan menyatakan apresiasi terhadap peran Muslimat NU yang dinilai mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Khofifah menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama dalam inisiatif ini.

"Melalui Dapur Sehat, Muslimat NU juga akan memberdayakan kader-kader perempuan di tingkat akar rumput untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong pola hidup sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tambah Khofifah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan saat Ramadhan, namun bentuk makanan yang disediakan berbeda.

"Jadi bentuk makanannya tidak masak segar, tetapi kita akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang memang pantas juga untuk berbuka, contohnya susu, kemudian ada kurma, ada buah," kata Dadan Hindayana usai penandatanganan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Jakarta, Kamis.

Dadan mengatakan bahwa jenis makanan yang diberikan berbeda, tergantung satuan pendidikannya. Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren ada di pesantren, sehingga saat berbuka, makanan dapat disajikan saat itu.

"Namun, bagi yang mungkin di sekolah, makanannya dibawa pada saat pulang sekolah," kata dia.

BPOM dan BGN menjalin kerja sama guna meningkatkan pengawasan serta mitigasi kejadian luar biasa dalam MBG. Menurut dia, keterlibatan BPOM dalam hal ini sangat penting, mengingat masifnya kegiatan ini.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan langsung selama setahun. Jadi ini kegiatan yang tidak pernah berhenti," ujar dia.

Dadan mengatakan, terdapat empat aspek yang diutamakan, dua di antaranya yaitu kebersihan atau higienis serta keamanan pangan, yang menjadi ranah otoritas BPOM. BPOM, kata dia, memiliki pengalaman dalam memitigasi kejadian luar biasa, misalnya dalam hal keracunan pangan.

Dia menyebutkan bahwa MBG merupakan upaya intervensi agar anak tumbuh secara baik, karena terdapat dua masa di mana pertumbuhan berjalan optimal, yakni 1.000 hari pertama kehidupan dan usia 8-17 tahun.

Adapun program tersebut, kata dia, akan mencakup 82,9 juta orang, yang dilayani melalui 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sampai sekarang baru ada 244 satuan pelayanan yang tersebar di 33 provinsi. Pada saat kami launching itu baru 190 di 26 provinsi, hari ini sudah di 33 provinsi," katanya.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar umum lancar, tetapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM, karena BPOM bisa memitigasi, kemudian mengevaluasi mulai dari aspek higienis sampai dari aspek keamanan pangan," katanya.

Selain menyehatkan, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perekonomian positif di daerah-daerah, mengingat setiap satuan pelayanan akan mengolah uang sekitar Rp8-10 miliar per tahun.

"Sekitar 85 persen uang itu digunakan untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, dan 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadinya menganggur supaya bisa bekerja. Jadi ini efek ekonominya akan sangat besar sekali. Dan karena ini kegiatan yang sangat besar, yang berlangsung setiap hari, memang kemudian butuh keterlibatan semua pihak," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui sebuah diskusi.

Diskusi bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Emas Indonesia" yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/1), juga dalam rangka menyambut Hari Pers 2025.

Diskusi itu diisi oleh sejumlah narasumber, yakni Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI Hasan Nasbi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana diwakili Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola yang merangkap sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Ermia Sofiyessi.

Selain itu juga hadir sebagai narasumber, yaitu penggiat dapur umum masyarakat Papua Selatan yang juga mantan Bupati Merauke dua periode, Johanes Gluba Gebze.

Dalam diskusi, Hasan Nasbi dikutip dari siaran pers pada Kamis mengatakan program MBG adalah program strategis dan menjadi wajah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasan menyebut keberlangsungan program MBG ternyata memberikan sejumlah dampak positif bagi para pelajar. Bukan hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga ada perbaikan kebiasaan sosial budaya diantara pelajar.

Berdasarkan peninjauan langsung di sejumlah daerah, ia menemukan fenomena di mana banyak anak-anak yang mau belajar untuk mengantre hingga banyak sekolah yang kemudian menyediakan tempat cuci tangan.

"Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antri untuk mengambil makanan, mungkin kalau tidak ada ini, anak-anak tidak akan belajar antri dan ini di desa-desa. Anak-anak belajar membawa alat makan, tetapi kalau dia tidak bawa makan, dia harus cuci tangan. Jadi, sekolah yang awalnya tidak menyediakan tempat cuci tangan, jadi menyediakan tempat cuci tangan," ungkapnya.

Bahkan, Hasan mengatakan adanya program MBG membuat banyak anak Indonesia yang kini menjadi menyukai sayuran.

"Kemudian anak-anak yang awalnya tidak suka makan sayur, jadi suka makan sayur karena ada temannya yang makan sayur," ujar Hasan.

Sementara itu, Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi, mengungkap bahwa pemerintah menargetkan 5.000 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025.

Dalam setiap SPPG, mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 3.000 paket MBG sehingga nantinya ada 15 sampai 17,5 juta anak penerima manfaat di 2025 ini.

"Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5.000 SPPG. Nah, itu kalau dikali 3.000 ada 15 juta dengan anggaran Rp71 triliun," ujar Yessi.

Terkait dengan pelaksanaan program MBG, ia juga menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG.

Selain mempermudah kinerja masing-masing dapur SPPG, hal tersebut juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.

"Biarlah BGN ini untuk menyiapkan makan bergizi, tetapi untuk suplainya mohon dibantu. Kalau bicara gizi, untuk satu hari saja, butuh 3.000 ribu telur untuk satu SPPG karena 3.000 penerima. Bisa tidak 3.000 itu dipikirkan oleh pemerintah daerah, jadi kepala SPPG itu tidak mencari pasar keluar daerah tersebut. Jadi itu bisa menjadi satu pemicu buat untuk memenuhi adanya pergerakan lokal untuk memenuhi pasokan," kata Yessi.

Sementara itu, Johanes Gluba Gebze menceritakan soal pengalamannya membentuk dapur umum untuk rakyat.

Ia sendiri menyusun Program Lima Aman untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Papua.

"Amankan perut rakyat, kalo perut rakyat sudah aman, berarti hati rakyat sudah aman, kalau hati rakyat sudah aman berarti pikiran rakyat juga aman, lalu mulut akan aman dan akan tertib untuk menghormati siapapun. Terakhir, amankan tangan rakyat agar dia tidak mencuri atau membunuh hanya karena dia lapar," kata Johanes.

Johanes lantas mengapresiasi kepekaan Presiden Prabowo dalam memahami apa yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia.

Ia menyadari bahwa pelaksanaan MBG masih belum sempurna, tetapi menurutnya hal itu adalah suatu proses yang sudah sesuai dengan jalan untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Kita tidak bisa sulap, tetapi kita bersyukur bahwa Presiden kita sudah mulai menyuarakan kesadaran kita untuk melihat Indonesia secara konkret," ucapnya.

Ia juga menyadari persoalan gizi tidak mampu diselesaikan dalam waktu singkat lantaran bukan persoalan yang mudah. Untuk itu, ia mengapresiasi Presiden Prabowo karena sudah berani dan bersedia untuk memulainya.

"Lima tahun tidak cukup untuk membangun konstruksi Indonesia bergizi. Kita sedang berusaha untuk membalik piramida konstruksi sosial masyarakat kita, di mana yang besar sejahtera bergizi itu banyak di atas. Sementara yang kurang bergizi itu kurang di bawah," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan, upaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan fokus pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok disabilitas.

“Untuk lansia, terutama lansia tunggal dan lansia miskin, serta kelompok disabilitas, itu tetap akan menjadi prioritas Kemensos,” jelas Agus di Kemensos Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kemensos juga telah menjalankan program intervensi berupa bantuan makanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun dan kelompok disabilitas.

Bantuan ini berupa makanan bergizi gratis dua kali sehari.

“Saat ini, bantuan makan gratis baru menjangkau sekitar 100.000 lansia dan 33.000 disabilitas," ujar dia.

"Meski masih terbatas, kami akan terus melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.

Agus juga menjelaskan bahwa untuk program BLT secara keseluruhan, pembahasannya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,” tutupnya.

Dia bilang, agar penyaluran BLT tepat sasaran, Kemensos rencananya akan membahas pengetatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, sesuai arahan Presiden.

“Perintah Bapak Presiden, kita diminta bersinergi, berkolaborasi agar kemiskinan ekstrem pada tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Agus.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa rencana pengetatan ini masih dalam tahap pembahasan.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengumumkan rencana program khusus untuk menciptakan ekosistem bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka dan terhindar dari kemiskinan lagi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

"Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma setelah graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini," ujar Budiman.

"Kami menyepakati buat program bersama, tadi menyepakati, jadi pengentasan kemiskinan itu adalah penanggulangan seperti Bansos, BLT, untuk mereka-mereka yang ada di garis miskin atau miskin ekstrem. Itu memang kerjaan yang sangat spesifik khas dari Mensos," imbuhnya.