JAKARTA, iNewsMuria - Program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mulai menjalani ujicoba di 100 kabupaten/kota dari 38 provinsi. Meskipun masih dalam tahap uji coba, program ini bertujuan untuk memetakan masalah yang mungkin timbul dan membiasakan pelaksanaan program besar dengan biaya yang tidak sedikit.

Politisi Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna SH MH mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG ini tidaklah mudah. Diperlukan usaha besar dan energi dari seluruh penyelenggara negara agar program ini dapat sukses dan mendukung terwujudnya generasi Emas 2045 yang unggul, siap bersaing di kancah internasional.

Prof Henry menilai pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional merupakan langkah penting. 

"Badan Gizi Nasional sangat layak diapresiasi karena merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi," ujar BGN Prof Henry, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).  

Prof Henry juga memberikan dukungan terhadap keterlibatan TNI dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, mengandalkan TNI yang sudah terlatih dan berpengalaman adalah keputusan yang tepat untuk memastikan kelancaran program ini di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Sementara itu, Prof Henry menggarisbawahi pentingnya fokus pada usia sekolah dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai anak-anak sekolah adalah kelompok yang paling tepat untuk diberikan akses makanan bergizi agar dampak program ini lebih maksimal, terutama dalam mengurangi angka stunting di Indonesia.

Indikator keberhasilan MBG, menurut Prof Henry, haruslah berdampak pada perbaikan gizi dan hasil belajar anak. Program ini, yang tertuang dalam Perpres Nomor 83/2024, diharapkan bisa membantu tumbuh kembang anak, dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

"Dalam pengembangan program MBG ini ke depan, sebaiknya dilakukan juga ujicoba dilaksanakan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini bertujuan agar program ini benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses makanan bergizi, memberikan dampak langsung bagi mereka yang paling membutuhkan," paparnya. 

Prof Henry menambahkan, program MBG ini memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya pada gizi, tetapi juga pada pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan MBG bisa dilihat dari peningkatan kehadiran sekolah, konsentrasi belajar yang lebih baik, serta penurunan kasus perundungan di sekolah-sekolah. Untuk itu, pengawasan dan tata kelola yang ketat sangat diperlukan.
 

Editor : Langgeng Widodo

Dalam rangkaian persiapan menuju Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Surabaya pada 11-16 Februari 2025, Pimpinan Pusat Muslimat NU (PP Muslimat NU) menggelar pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu salah satunya membahas Kontribusi pada program Makan Bergizi Gratis.

Pertemuan ini dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana dmei membahas kemitraan Muslimat NU dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

PP Muslimat NU menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan menyediakan layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG) melalui inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU.

Layanan ini akan fokus pada penyediaan makanan bergizi berkualitas berbasis kearifan lokal yang dapat langsung didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa kolaborasi antara Muslimat NU dan pemerintah dalam program MBG sejalan dengan komitmen organisasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui gerakan sosial yang nyata.

Muslimat NU, kata Khofifah, memiliki jaringan yang kuat di seluruh pelosok negeri, yang memungkinkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menyentuh kelompok sasaran dengan tepat.

"Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis. Kami telah mempersiapkan inisiatif Dapur Sehat Muslimat NU sebagai bagian dari layanan Sentra Pangan dan Penyediaan Gizi (SPPG)," ujar Khofifah, Kamis (23/1/2025).

"Inisiatif ini akan mengintegrasikan penyediaan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia. Dengan dukungan jaringan Muslimat NU di seluruh Indonesia, kami optimis dapat membantu mempercepat pencapaian target program MBG," lanjutnya.

Dalam diskusi bersama Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Dia menekankan bahwa penyediaan makanan bergizi tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas, keberlanjutan, dan aksesibilitas.

Prof. Dadan menyatakan apresiasi terhadap peran Muslimat NU yang dinilai mampu menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan program MBG ke daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Khofifah menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama dalam inisiatif ini.

"Melalui Dapur Sehat, Muslimat NU juga akan memberdayakan kader-kader perempuan di tingkat akar rumput untuk menjadi agen perubahan dalam mendorong pola hidup sehat dan pengelolaan pangan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tambah Khofifah.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di masa mendatang, meski hingga saat ini alokasinya masih tetap Rp71 triliun.

Dadan menjelaskan peningkatan anggaran bisa terjadi jika program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan secara penuh selama satu tahun kalender untuk seluruh penerima manfaat.

"Sejauh ini tetap Rp71 triliun. (Jika ada) kebijakan lain, itu ranah presiden," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/1).

Dadan pun menanggapi proyeksi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa anggaran untuk program MBG dapat mencapai Rp420 triliun per tahun.

"Jika nanti sudah penuh dari Januari sampai Desember untuk 82,9 juta (penerima), akan demikian. Tapi untuk 2025, sementara ini tetap Rp71 triliun," tambahnya.

Zulkifli sebelumnya menyebut anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Jumlah anggaran itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan BGN juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun, yakni tambahan Rp140 triliun pada Juni mendatang.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof Dadan lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program MBG bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk MBG pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, BGN akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

Anggaran 71 triliun yang akan digunakan untuk menopang kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak cukup. Maka, pemerintah pun berencana untuk menambah jumlah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan program selama satu tahun ke depan.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut jika anggaran MBG yang awalnya sebesar Rp 71 triliun hanya mampu memenuhi kebutuhan Juni 2025. Mengutip detikFinance, Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas, dikutip dari detikFinance, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Zulhas menyebut jika impor komoditas pangan adalah faktor utama penyebab bengkaknya anggaran MBG. Maka, strategi berikutnya untuk mengimbangi penambahan anggaran ini adalah penguatan di sektor produksi pangan local.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan soal ketersediaan anggaran MBG yang sudah ada. Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun cukup untuk program MBG berjalan selama setahun, asal dilaksanakan tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, hingga total menyentuh 17,5 juta penerima manfaat pada 2025.

Lalu apa efek dari penggelembungan anggaran MBG ini terhadap kinerja pemerintah? Apakah ada skema-skema yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan program MBG? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore kali ini akan membahas lebih lanjut peristiwa meledaknya rumah seorang polisi di Mojokerto. Mengutip detikNews, peristiwa memilukan tersebut menewaskan dua orang korban yang terdiri dari seorang ibu dan anak.

"Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya terima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa. Korban ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibunya 41 tahun," ungkap Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto.

Seperti diberitakan detikJatim sebelumnya, Ledakan hebat menewaskan ibu dan anak terjadi di rumah Desa Sumolawang, Puri, Mojokerto sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (13/1/2025). Warga setempat, Akhmad Suwanto (40) mengatakan sumber ledakan dari rumah Aipda Maryudi. Besarnya ledakan menyebabkan rumah tersebut hancur sekitar 95%.

Fakta-fakta apa yang muncul usai peristiwa ini terjadi? Ikuti laporan tim detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu untuk membahas lebih dalam wacana pendidikan investasi dan saham bagi para murid SD. Hal ini menyusul adanya harapan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, agar literasi keuangan dapat diajarkan ke masyarakat Indonesia sejak di usia belia. Tepatkah jika pendidikan investasi masuk ke dalam kurikulum? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Saksikan Live DetikSore :

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka-bukaan soal kecukupan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejauh ini sudah dikantongi pihaknya sebesar Rp 71 triliun.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, hingga total menyentuh 17,5 juta penerima manfaat pada 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17,5 juta penerima manfaat," sebut Dadan kepada detikcom, Selasa (14/1/2025).

Jumlah penerima itu memang masih jauh dari target awal yang mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Seperti diketahui, sebelumnya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan anggaran MBG kemungkinan akan ditambah. Dia mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Kembali ke Dadan Hindayana, dia juga mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo. Tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan.

Simak Video: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Kesepakatan Jokowi-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait keluhan netizen yang mengaku dipungut biaya untuk mendapatkan program makan bergizi gratis, dengan dalih penyediaan wadah makanan. Kepala BGN Prof Dadan Hindayana menekankan pemerintah tidak memungut satu rupiah pun kepada orang tua maupun siswa terkait program makan bergizi gratis.

"Semua program diselenggarakan dan dibiayai, termasuk mulai dari persiapan hingga distribusinya," terang Prof Dadan saat dihubungi detikcom Senin (13/1/2025).

Ia meminta sejumlah pihak tidak melakukan inisiatif atau hal yang tidak perlu dalam program MBG yang kemudian merugikan publik.

"Masyarakat yang belum mendapat bagian mohon sabar menunggu dan tidak melakukan inisiatif-inisiatif yang tidak diperlukan. Semua informasi resmi dari BGN dapat merujuk ke portal resmi BGN," bebernya.

"Adapun informasi yang bukan dari portal resmi BGN dapat diabaikan," sorot Prof Dadan.

Bila masih mendapatkan pemungutan semacam ini, masyarakat diminta tidak segan-segan melapor ke BGN melalui nomor WhatsApp maupun pelaporan langsung ke email.

"Apabila ada laporan atau pengaduan dapat mengirimkan email ke halo@bgn.go.id atau melalui nomor 0811-1000-8008 (WhatsApp Only)," kata dia.

Pemungutan biaya wadah makan bergizi gratis viral di media sosial. Salah satu pengguna X mengaku dimintai uang sebesar Rp 10 ribu untuk wadah makan bergizi gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kmn selain ke ad**n g3r*ndr*," beber netizen tersebut, dalam unggahannya Jumat (10/11/2025).

Video Menkes Sebut Standar Gizi MBG akan Dijaga

Video Menkes Sebut Standar Gizi MBG akan Dijaga

Jakarta (ANTARA) - Kepengurusan Jam'iyyah Ahlit Thoriqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) periode 2024-2029 yang merupakan bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), berkomitmen mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak dan santri yang dicanangkan Kabinet Merah Putih.

Pernyataan tersebut diungkapkan Mudir Aly JATMAN periode 2024-2029 Prof. Ali Maskur saat ditemui dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ali Maskur mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat mulia, apalagi ditujukan kepada anak-anak, juga kalangan santri, yang merupakan generasi penerus untuk mencapai pembangunan bangsa sehingga harus didukung secara penuh.

Salain itu dia juga memastikan organisasi itu akan mendukung penuh pelaksanaan program hilirisasi pada setiap sektor komoditas hasil industri hingga sukses dan memberi manfaat yang lebih bagi sosial-ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ali Maskur menjadi Mudir Aly atau Ketua JATMAN bersama dengan Kiai Chalwani sebagai Rois Aly terpilih untuk periode 2024-2029 sebagaimana hasil kongres ke-XIII di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (22/12).

"Artinya JATMAN kontinu pengurusan ini berkekuatan menjadi paku buminya spiritualitas Indonesia, tidak hanya oleh dan untuk Nahdlatul Ulama (NU), tapi untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Namun ia mengakui tidak mudah untuk melaksanakan program kerja JATMAN berikut dengan misi menyukseskan arah pembangunan bangsa selama lima tahun ke depan itu.

Dengan begitu JATMAN akan secara terbuka untuk menggandeng banyak kalangan, khususnya para syufi internasional dan termasuk Idaro Aliyah dibawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya.

"Semua pengurus dari semua ikatan yang mau berjalan dengan JATMAN akan kita rangkul, ya termasuk Idaro Aliyah dibawa kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya," kata dia, seraya menambahkan bawa struktur kepengurusan JATMAN 2024-2029 secara rinci akan resmi diumumkan dalam prosesi pelantikan 8 Januari 2025.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran makan bergizi gratis yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan tersebut merupakan imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Menurutnya, Rp 10.000 sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi makan bergizi gratis per porsinya. Pemangkasan tersebut kemudian menuai pro dan kontra, termasuk dari kalangan pakar.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Prof Dr H Jusuf Irianto Drs MCom menyatakan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah. Namun, keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

"Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi," ujar Prof. Jusuf dalam laman Unair dikutip Selasa (17/12/2024).

Pentingnya Komunikasi Kebijakan

Dosen Ilmu Administrasi Negara itu mengatakan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu pemerintah perhatikan. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

"Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya," jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa, menurutnya, berpotensi terjadi pada program makan bergizi gratis jika pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

"Program ini merupakan program andalan PresidenPrabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,"ungkapnya.

Amanah Janji Kampanye

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Prof Jusuf mendorong pemerintah memastikan realisasi program MBG sesuai dengan harapan rakyat.

"Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya," tegasnya.

Lebih jauh, Jusuf mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. Menurutnya, pemimpin sebaiknya makan setelah rakyatnya makan.

"Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fahri Hamzah mendampingi Maruarar Sirait yang diangkat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

Fahri Hamzah menjadi salah satu tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil menduduki posisi penting sebagai wakil menteri. Berikut profil Fahri Hamzah yang dirangkum dari berbagai sumber.

Profil Singkat

Fahri Hamzah Foto: Lamhot Aritonang

Fahri Hamzah adalah politikus dari Partai Gelora. Dia lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Fahri tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa, yaitu Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan.

Fahri lahir dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Hamzah dan ibunya bernama Nurjannah. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa.

Setelah dewasa, Fahri melanjutkan pendidikannya di Universitas Mataram dengan mengambil program studi Pertanian pada 1990 hingga 1992. Namun, Fahri memutuskan untuk pindah ke Universitas Indonesia pada 1992, di mana ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi.

Selama di Universitas Indonesia, Fahri semakin aktif dalam kegiatan organisasi. Ia menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya, serta pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

Selain itu, ia juga turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang. Pada masa akhir Orde Baru, Fahri aktif berorganisasi dan terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim tersebut bersama KAMMI.

Karier Politik

Fahri Hamzah (dok. YouTube Setpres)

Pascareformasi, karier politik Fahri mulai menanjak. Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002 dan ikut serta dalam diskusi-diskusi terkait amandemen UUD 1945.

Pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2004, Fahri terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, posisi yang terus ia emban setelah terpilih kembali pada Pemilu 2009.

Selama menjadi anggota DPR, Fahri juga pernah menduduki posisi penting lainnya, seperti anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR. Puncak karirnya adalah ketika ia menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Pada 4 April 2016, Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. Namun, Fahri menolak keputusan tersebut dan terlibat dalam sengketa hukum.

Pada 28 Oktober 2019, Fahri bersama Anis Matta, yang juga merupakan mantan pentolan PKS, mendirikan Partai Gelora. Setahun setelah mendirikan Partai Gelora pada 2020, Fahri dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan.

Pada 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini ditulis oleh Firga Raditya Pamungkas, Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah akan menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Istana Merdeka.

"Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo saat mengumumkan kabinet di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah memiliki sepak terjang yang cukup panjang di dunia politik. Simak informasinya berikut ini.

Profil Fahri Hamzah

Fahri memang dikenal sebagai sosok yang cukup aktif. Lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, fahri pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) pada tahun 1990-1992. Akan tetapi ia tidak melanjutkan kuliahnya di Umran dan memiliki masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1992.

Ketika kuliah, Fahri Hamzah sangat aktif sebagai aktivis. Ia pernah menjadi Ketua Umum Forum Studi Islam di Fakultas Ekonomi UI. Ia juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa UI pada periode 1996-1997.

Fahri juga turut berperan dalam kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan menjabat Ketua I pada periode 1998-1999. Hal ini seiring bergulirnya reformasi pada 1998.

Ia juga turut ikut serta dalam gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan setelah Soeharto jatuh, ia bersama gerakannya mendukung presiden baru BJ Habibie. Padahal ketika itu sebagian besar mahasiswa mulai menentang Habibie yang dianggap tidak ada bedanya dengan pemimpin terdahulu.

Karier Politik

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan dengan berdirinya Era Reformasi di tahun 1999, Fahri Hamzah mulai aktif di gedung rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun, Fahri juga terjun di dunia politik pada pemilu 2004. Kala itu, Fahri Hamzah bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri terpilih menjadi anggota DPR Dapil NTB dan karirnya terus menanjak sampai tiga kali pemilu beliau selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS.

Kiprah Fahri Hamzah di DPR tentu cukup jadi sorotan. Ia sudah menempati beberapa bidang komisi. Mulai dari komisi VI, komisi III hingga komisi VII. Pada pemilu tahun 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Dilansir dari Buku Digital Terbitan DPR RI, pada 2016 Fahri Hamzah dipecat oleh PKS karena Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri dituding tidak memenuhi amanah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Meski demikian, Fahri menilai dirinya tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar.

Pada 2019, Fahri bergabung dengan Partai Gelora dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hingga saat ini.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Maruarar Sirait resmi ditunjuk sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Kabinet Prabowo-Gibran. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini ditunjuk Presiden Prabowo Subianto masuk di kabinet Merah Putih tadi malam.

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo dalam pengumuman Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu malam (20/10/2024).

Dilansir situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pria yang akrab disapa Ara ini berasal dari keluarga politisi. Ayahnya Sabam Sirait, merupakan politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Keseriusannya di dunia politik terlihat dari pendidikan yang dia ambil. Ara menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Lalu ia sempat menjadi Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa jabatan 2005-2010. Pada Pemilu 2019 dia kembali mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif, tetapi tidak berhasil kembali ke Senayan.

Menutip dari detikSumut, nama Ara juga sempat terdengar saat dirinya menjadi salah satu orang dalam tim kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.

Pria kelahiran Sumatera Utara, 23 Desember 1969 ini bukan hanya seorang politisi, dia juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Pada Januari 2024 lalu, Ara mengumumkan dirinya telah berpisah dengan PDIP. Ia tidak mengungkapkan alasannya pamit dari partai yang telah bersamanya lebih dari 2 dekade. Ara kini bergabung dengan Partai Gerindra.

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024