Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa saja menunya?

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB 3 Menteri ini mengatur tiga hal yakni pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan, pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia mengapresiasi keputusan yang ditandatangangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU).

“Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” tutur Ari, usai berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menurut Ari, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 Menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan berbagai hal terkait sertifikasi lahan dan bangunan.

Kemudian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online, Kementrian Lingkungan Hidup terkait Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

Selanjutnya dengan Kementerian ESDM terkait pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Selain itu, kata Ari, perlu juga menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyangkut kasus pemanggilan pengembang anggota Himperra yang dituding melakukan berbagai pelanggaran pembangunan rumah.

Kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

Ari mengeklaim, selama ini Himperra konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR.

"Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya saja dalam implementasinya bersifat fleksibel tergantung setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

BEKASI, KOMPAS.com -Denden Imadudin Soleh, salah satu pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait kasus situs judi online, tinggal di Perumahan Vida, salah satu perumahan elite di Kota Bekasi.

Persisnya, Denden tinggal di Cluster Botanica, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya.

Di perumahan ini, Denden tinggal bersama istrinya, I, dan dua anaknya sejak 2020 silam.

"(Denden) memang termasuk warga baru di Botanica. Pak Denden beli rumah dan tinggal di nomor tiga. Sudah tinggal sejak tahun 2020," ujar seorang warga berinisial IL (46) ketika ditemui Kompas.com, Selasa (26/11/2024).

Pantauan Kompas.com pada Selasa siang, gerbang pintu Cluster Botanica dijaga ketat oleh beberapa sekuriti.

Untuk bisa memasuki area dalam Cluster Botanica, setiap pengunjung tidak bisa keluar-masuk secara leluasa.

Setiap pengunjung wajib melapor terlebih dahulu ke pihak sekuriti.

Di area dalam Cluster Botanica, terdapat sebuah pendopo yang berada di tengah taman.

Aktivitas pemilik rumah terlihat sepi, hanya ada beberapa warga yang keluar-masuk cluster.

IL menyebut bahwa warga Cluster Botanica umumnya mengetahui sosok Denden sebagai pegawai Komdigi.

Warga setempat juga cukup mengenal dekat dengan sosok Denden dan istrinya yang aktif dalam kegiatan pengajian dan posyandu setempat.

"(Denden) termasuk sering (terlibat kegiatan pengajian). Asik kalau lagi ngobrol-ngobrol masalah keagamaan, dia suka nanya," kata IL.

IL mengungkapkan, Denden termasuk warga yang ringan mengulurkan tangan untuk memberikan donasi.

Kemurahan hati inilah yang membuat warga setempat mengenal Denden sebagai sosok yang baik.

"Aktif mau ngasih donasi, besar-kecil itu relatif, tapi dia berkontribusi," ungkap IL.

Namun, pandangan warga terhadap sosok Denden seketika berubah ketika sejumlah personel Polda Metro Jaya menggeledah rumahnya pada akhir Oktober 2024, sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat itu, petugas menggeledah kediaman Denden hingga pukul 03.00 WIB.

Petugas turut membawa sejumlah barang dari kediaman Denden.

IL tidak bisa memastikan apakah petugas menangkap Denden pada saat penggeledahan, atau sebelum penggeledahan dilakukan.

Namun, ia memastikan bahwa Denden berada di lokasi pada saat penggeledahan dilaksanakan.

"Ada Pak Deden dan kooperatif sama petugas kepolisian," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya akhirnya menampilkan tersangka Adhi Kismanto dan Denden Imadudin Soleh, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap terkait kasus situs judi online.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (25/11/2024), keduanya dipamerkan ke hadapan awak media bersama 22 tersangka lain yang turut ditangkap dalam kasus ini.

Sama seperti yang lainnya, mereka mengenakan kemeja berwarna oranye bertuliskan “Tahanan Polda Metro Jaya” yang terletak di punggung.

Hanya saja, mereka mengenakan celana pendek.

Diketahui, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka terkait skandal judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi.

Dari ke-24 tersangka tersebut, mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi.

Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi website judi agar tidak terblokir.

Padahal, Kemenkomdigi seharusnya memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Para tersangka disangka melanggar Pasal 303 KUHP tentang judi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun, dan Pasal 5 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z UU TPPU dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah per tahun yang masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho.

Pria yang karib dipanggil Oho mengaku siap terlibat dalam proyek tersebut. Sebab, pihaknya telah menyiapkan teknologi dengan model 3D untuk merancang, merencanakan, dan mengelola informasi untuk proyek-proyek konstruksi bernama Building Information Modelling (BIM). Meski begitu, pihaknya masih memetakkan daerah-daerah mana yang dapat dikerjakan untuk melakukan proyek tersebut.

"Program 3 juta rumah dalam 1 tahun tidak kecil. Artinya kebutuhan perusahaan kontraktor diperlukan. Sebenarnya kita punya teknologi pembangunan konsep 3D kita juga harus memiliki teknologi itu harapannya pastinya Waskita akan masuk, kontribusi program 3 juta rumah," kata Oho dalam acara Public Expose, di Gedung Waskita Heritage, Jakarta, Kamis (26/11/2024).

Sementara itu, Direktur Business Strategic, Portfolio & Human Capital Rudi Purnomo mengatakan pihaknya telah melakukan menyampaikan aset-aset idle milik Waskita dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Bahkan pihaknya tengah melakukan riset mulai dari segi anggaran yang dibutuhkan, desain, hingga fungsi hunian yang dapat memberikan kelayakan.

Sebab, Waskita biasanya mengerjakan hunian yang ditujukan untuk kalangan menengah atas. Namun, dalam program tersebut, pihaknya harus beradaptasi lagi lantaran diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita sudah ketemu dengan Kementerian PKP. Memang kita sudah sampaikan bahwa aset-aset yang idle, tinggal skemanya seperti apa. Karena ini middle low, (kami) akan coba (riset) secara cost (agar) bisa memberikan kontribusi cukup ekonomis secara fungsi juga akan memberikan kelayakan. Ini juga kita sedang riset, memang belum kita ekspose cuma kita akan adjust lagi sesuaikan dengan kebutuhan Kementerian PKP seperti apa," terang Rudi.

Dia juga menjelaskan pihaknya telah berpengalaman membangun hunian, seperti Rusun Pasar Rumput hingga Rusun Kemayoran. Beberapa proyek yang sebelumnya digarap ini, Rudi menilai dapat menjadi parameter pihaknya dalam berkontribusi untuk program 3 juta rumah. Namun, dia bilang tetap masih menunggu arahan dari Kementerian PKP.

"Tapi memang saat ini secara kebutuhan plannya sudah ada beberapa lokasi yang kemarin kita sempat sampaikan ke Kementerian," imbuh Rudi.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menerjunkan timnya ke lokasi longsor di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean. Hasilnya, pihak kontraktor proyek perumahan yang diduga pemicu longsor diimbau untuk menghentikan aktivitas sementara waktu.

Tim Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman, Pratiwanto, menuturkan pihaknya mendapatkan sejumlah catatan. Pertama tingkat elevasi lahan calon perumahan tergolong tinggi sehingga potensi aliran air maupun longsoran bisa terjadi sewaktu-waktu.

"Catatannya ini kondisi elevasi tinggi, pasti ada air mengalir ke bawah pasti ada. Sementara berhenti dulu, karena ada ini (longsor). Sudah sampaikan ke kontraktor harus tanggung jawab atas dampak yang terjadi atas pembangunan," jelasnya saat ditemui di Dusun Jering VI, Selasa (26/11/2024).

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Dalam catatannya, dia juga meminta kontraktor menghentikan aktivitas sementara waktu. Setidaknya hingga adanya pembangunan talut maupun drainase. Agar luncuran air maupun longsoran material tidak jatuh ke permukiman.

Wanto, sapaannya, juga menyebut material sisi timur dan utara dekat dengan permukiman. Inilah yang akhirnya hanyut terbawa air dan menyebabkan banjir lumpur di rumah tiga warga yakni Suparjan, Sukarman, dan Sugiyanto.

"Dekat perbatasan dengan pemukiman makanya besok mau buat talut biar nanti aliran air tidak ke arah pemukiman tapi langsung turun. Idealnya kan ada talut arah bawah dan nanti airnya di alirkan ke selokan air di bawah itu," katanya.

Selain itu, Wanto juga meminta perangkat pemerintah tingkat padukuhan aktif agar mampu menjembatani keluhan yang muncul dari warga. Terutama atas dampak pembangunan calon perumahan tersebut.

Wanto menuturkan pembangunan calon perumahan berdampak ke tiga rumah warga. Seluruhnya mendapatkan kiriman air lumpur dan batu. Dari ketiganya, rumah Suparjan yang mengalami kerusakan parah.

"Intinya kalau ada dampak lagi akan komunikasi lagi yang jembatani Pak Dukuh. Kami sudah ke kontraktor, dia akan membuat drainase diarahkan agar air mengalir ke bawah. Ini sifatnya imbauan, karena kewenangan kami belum masuk ke sini," ujarnya.

Wanto juga menyebut akan ada koordinasi lintas instansi. Dalam hal ini dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY. Selain itu juga dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Sleman.

Tim Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman saat meninjau lokasi longsor di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, Selasa (26/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Dinas PUP-ESDM DIY berperan dalam pengawasan teknik konstruksi cut and fill. Berupa tindakan yang melibatkan proses penggalian dan penimbunan tanah untuk membuat permukaan tanah menjadi lebih rata. Sementara Dispetaru Sleman terkait tata ruang.

"Cut and fill harus izin ke PU Provinsi, ambil memotong bukit harus ada izin Provinsi. Soal area tata ruang izinnya ke Dispetaru Sleman. Nanti PU Sleman belakangan, setelah semua selesai dan diizinkan pemotongan dan tata ruang baru ajukan izin pembangunan," katanya.

Wanto mengaku sempat bertemu dengan penanggung jawab lapangan. Hanya saja dia belum mendapatkan jawab detail dari penanggung jawab lapangan tersebut.

"Tadi yang di lapangan belum bisa menyampaikan. Katanya yang mengurusi kantor jadi belum paham detailnya. Hasil ini tetap kami sampaikan ke atasan sebagai laporan tinjauan lapangan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya diduga dampak pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian sekitar satu meter.

Pemkab Sleman : Sinergi Tangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pemkab Sleman : Sinergi Tangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Suparjan dan keluarganya yang terdampak longsor diduga imbas proyek perumahan di Jering VI, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, memutuskan mengungsi. Hal itu karena ada bagian rumah mereka yang rusak dan sumur terendam lumpur.

"Kalau air belum ada, keluarga belum kembali ke sini karena kebutuhan air kan krusial. Sementara masih di rumah adik dulu, simbah juga masih di sana," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Selasa (26/11/2024).

Sementara itu, saat ini Suparjan melakukan pembersihan sumur secara manual. Secara perlahan material lumpur dikeluarkan dengan ember kecil.

Suparjan menuturkan pembersihan sumur tergolong sulit karena endapan sumur mencapai ketebalan sekitar satu meter. Ditambah lagi tekstur lumpur yang cenderung liat dan mengeras karena sudah empat hari.

"Hari ini dari pagi menguras sumur, karena tumpukannya belum bersih. Tebal lumpurnya ini 1 meter lebih, jadi tidak butuh waktu lama," ujarnya.

Kondisi kerusakan di rumah Suparjan memang tergolong parah dibanding dua rumah lainnya yang turut terdampak longsor. Selain sisi dalam rumah dibanjiri air, lumpur dan batu, kondisi sumur juga rusak.

"Sumurnya memang tidak pakai bibir buis beton jadi air lumpurnya kemarin langsung masuk ke bawah. Kalau ke dalam sumur ini sekitar empat meter," katanya.

"Dulu ini tuk (sumber mata air) terus akhirnya dijadikan sumur. Makanya tingginya cuma empat meter, kalau sumur lain sekitarnya lebih dalam lagi," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Mirza Anfansury sebut timnya akan melakukan tinjauan hari ini. Baik di lokasi calon perumahan maupun rumah warga terdampak.

Tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan catatan atas kejadian longsoran. Termasuk evaluasi bagi pihak kontraktor calon perumahan. Khususnya sisi lahan yang berhadapan dengan permukiman.

"Hari ini tim sudah perintahkan agar meninjau lokasi calon perumahan itu. Nanti akan ada sejumlah catatan untuk kontraktor pascatinjauan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya adalah pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian 1 meter.

Video Melihat dari Udara Dampak Longsor di Jalan Penghubung Tangerang-Bogor

Video Melihat dari Udara Dampak Longsor di Jalan Penghubung Tangerang-Bogor

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membalas pernyataan Maruarar Sirait soal suara Pram-Rano di Pilkada Jakarta yang disebut terkikis dari kelompok non muslim setelah mendapat dukungan dari Anies Baswedan.

Hasto menyebut pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan SARA dan pihaknya akan melaporkan ke bawaslu terkait pernyataan tersebut.

Hasto yakin, presiden seklaigus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun juga tak setuju dengan pernyataan Maruarar Sirait yang dinilai membawa isu SARA dalam kompetisi politik yang berpotensi memecah belah bangsa.

Hasto juga menegaskan Maruarar telah melupakan pesan sang ayah yang juga merupakan salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabam Sirait yang mengingatkan bahwa kekuasaan dan uang bisa menjadi berhala sehingga berbagai macam upaya pun dilakukan.

Hasto mengingatkan kembali pernyataan Ara dengan mengirimkan buku yang pernah ditulis ayahanda Maruarar, Sabam Sirait berjudul "Politik Itu Suci" sebagai buntut dari pernyataan Maruarar yang dinilainya mempertegangkan suku, agama, ras, dan antar golongan di Pilgub Jakarta.

Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberklampok dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satap 1 Gerokgak Kabupaten Buleleng pada Senin (25/11/2024).

Dalam uji coba pertama, siswa disajikan menu makanan yang sudah berdasarkan rekomendasi dari ahli gizi Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Berdasarkan rekomendasi, kebutuhan energi anak SD adalah 659,6 kkal, sedangkan anak SMP membutuhkan 822,8 kkal.

Adapun, kebutuhan anak SMA mencapai 841,9 kkal. Kebutuhan ini dipenuhi dari makanan bergizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah, dan susu.

Untuk itu anggaran makanan per porsi disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Untuk anak SD sebesar Rp16.000, SMP Rp18.250, dan SMA Rp23.000.

Pelaksanaan uji coba ini didukung pembiayaannya oleh Bank BPD Bali. Menu yang akan diberikan mencakup Jumlah siswa di SDN 2 Sumberklampok yang mengikuti uji coba makan siang gratis sebanyak 160 siswa, sedangkan di SMPN Satap 1 Gerokgak sebanyak 115 siswa. Uji coba juga dilakukan di SDN 1 Sumberklampok dengan jumlah siswa sebanyak 81 orang.

Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan kepada awak media bahwa program makan bergizi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.

“Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh dengan baik. Kognitif dan motoriknya akan meningkat, sehingga mereka makin mudah menerima pelajaran. Harapannya tentu mereka akan menjadi SDM yang unggul, penerus masa depan kita,” jelas Mahendra dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

Mahendra Jaya menambahkan bahwa makanan yang disiapkan ibu-ibu PKK tidak kalah enaknya dibandingkan katering, dengan keunggulan lebih segar dan dekat dengan lokasi sekolah.

“Kami akan terus menguji beberapa model sebelum penerapan penuh pada 2025. Model ibu-ibu PKK ini sangat bagus dan bisa menjadi salah satu pilihan utama,” imbuhnya.

Beberapa model lain yang sedang disiapkan Pemprov Bali diantaranya seperti menggandeng komite sekolah atau pihak ketiga. Model-model ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Bali sebelum program ini diterapkan. Selain di Buleleng, Pemprov Bali rencana mengadakan uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah di Bangli, Gianyar dan Denpasar dalam waktu dekat.

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementerian PU sudah mengusulkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) air bersih dan air limbah untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Secara umum, dukungan Kementerian PU untuk program tersebut melalui pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan.

"Harapan kami walaupun rumahnya murah, tapi tidak murahan. Walaupun untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi tetap kualitas bangunan dan infrastruktur dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," ujar Dody dalam Rapat Sosialisasi Kebijakan Penyediaan 3 Juta Rumah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari laman Kementerian PU.

Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

"Potensi jika BPHTB dihapuskan, nilai untuk rumah tipe 36 kurang lebih 6.250.000 rupiah, kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan 4.320.000 rupiah. Jadi rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat kurang lebih 10.570.000 rupiah, ini yang diuntungkan adalah masyarakat," jelas Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung program pembangunan 3 juta rumah ini. Menurutnya, program ini adalah kerja tim yang harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan oleh Kementerian PKP sendiri.

"Kami merasa tidak sendirian, apalagi PU adalah induk kami. Terima kasih juga kepada Kemendagri serta para kepala daerah yang telah mengikhlaskan PAD-nya berkurang untuk mendukung percepatan program ini," pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Senin (25/11/2024).

Tito pun menargetkan penetapan Perkada tentang pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG, serta percepatan penerbitan PBG, paling lambat bisa selesai dalam satu bulan ke depan atau pada Desember 2024.

"Kami sudah lakukan dialog dengan Ketua Asosiasi Gubernur, Asosiasi Bupati, Wali Kota, DPRD Tingkat Satu, DPRD Wali Kota, DPRD Kabupaten, semua sepakat mendukung," ucapnya dalam konferensi pers.

Di dalam unggahan akun Instagram-nya yakni @titokarnavian pada Senin (25/11/2024), Ia menjelaskan bahwa BPHTB dan retribusi PBG ditarik oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Namun, kedua retribusi ini dapat dibebaskan bagi kepentingan MBR," imbuhnya.

Pembebasan ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian pada Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2023 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan Pemda wajib memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

"Adapun kriteria MBR tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya," tutup Tito.