Jakarta: Kota Probolinggo terletak di Jawa Timur. Kota ini terkenal destinasi wisata yaitu Gunung Bromo.

Dijuluki Kota Mangga, kota ini memproduksi Mangga terbesar di Jawa Timur. Selain itu, daerah ini juga menawarkan banyak rumah subsidi.

Jika kamu ingin tinggal di Probolinggo, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp150 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Probolinggo

Perumahan subsidi di Probolinggo. Foto: SiKumbang PUPR

1. Bengawan Indah

Perumahan ini dikelola oleh Citra Madani Properti dan berlokasi di Jrebeng Wetan, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Perumahan ini tersedia 3 unit rumah subsidi.

Rumah subsidi seharga Rp150 juta memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Rumah juga sudah tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap kayu, dinding pasangan bata plester dicat, lantai keramik 40x40, serta pasangan batu kali sloof.

2. Griya Gunung Jati

Perumahanini berlokasi di Kebonsari Wetan, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur dibangun oleh Graha Karyacipta Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 9 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap galvalum Dan genteng madura, dinding batu bata plester acian finishing cat, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

3. De Daun Residence

Perumahan subsidi terletak di Sumber Taman, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dibangun oleh Arkana Putra Utama. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap galvalum Dan penutup genteng, dinding bata merah finishing plesteran, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.

4. Lentera Nirwana Barito

Hunian yang dibangun oleh Kareng Lor, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur ini menyediakan 5 unit rumah subsidi. Perumahan ini dibangun oleh Nayara Bangun Cipta.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap galvalu, penutup genteng beton, plafon hollow. Dinding bata struktur beton bertulang, tembok bata merah finishing diplester. Lantai keramik 40x40 serta pondasi bangunan utama batu kali.

5. Kademangan Permata Regency

Berlokasi di Sumber Wetan, Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dikelola oleh Trigraha Sukses Mandiri dengan jumlah unit tersedia sebanyak 219 unit.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap galvalum, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, dan pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berharap skema pembiayaan hunian menggunakan model sewa beli atau rent to own (RTO) bisa berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan RTO bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan hunian bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang non-fixed income seperti freelancer untuk bisa memiliki unit hunian.

"Oleh karena itu, solusi ini merupakan bagian dari penyelesaian kita menuju tiga juta rumah. Tiga juta rumah tidak dibangun pemerintah semua. Kalau dibangun pemerintah semua, bisa dihitung berapa alokasi dana yang harus disiapkan pemerintah. Ini merupakan program kolaborasi antarpihak," kata Haryo saat ditemui di Adhi Tower, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Sebagai langkah konkret pemerintah dalam menyediakan alternatif pembiayaan rumah, perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, telah menandatangani MoU kerja sama RTO dengan PT Adhi Persada Properti (APP) dan PT Adhi Commuter Properti (ADCP) sebagai pihak pengembang.

Saat ini, SMF sedang mengajak dan menyosialisasikan skema RTO kepada lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, dan diharapkan skema ini bisa berjalan pada kuartal II 2025.

Sementara di sisi lain, Kementerian PKP sudah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan model pembiayaan RTO untuk hunian ini sudah memiliki landasan hukum dan pihak penyelenggara telah mematuhi ketentuan OJK.

"Dalam konteks ini, di RTO ada risiko yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Kita perlu pastikan dari sisi agregator, mereka punya riwayat yang baik. Lalu dari sisi lembaga keuangan, pastikan lembaga tersebut mampu menyelesaikan kewajibannya hingga akhir. Jangan sampai di tengah jalan ada persoalan, dan ini menjadi masalah bagi semua pihak termasuk calon pemilik rumah," pungkasnya.

Adapun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, masih terdapat backlog rumah sebanyak 9,9 juta rumah tangga, di mana dari jumlah tersebut sebesar 47% merupakan masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau non-fixed income.

SUKABUMI - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kecukupan gizi masyarakat, Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Modern Assalam, Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (27/4/2025).

Kegiatan yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia ini diikuti oleh sekitar 300 peserta dan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan asupan gizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

"Tujuan utama dari Program MBG adalah meningkatkan kecukupan dan keseimbangan gizi, tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk kelompok lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lebih dari itu, program ini juga menciptakan lapangan kerja di sekitar dapur atau SPPG," kata Zainul Munasichin dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).

Sementara itu, Direktur Dialur Wilayah III BGN, Enny Indarty, menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan program, mulai dari latar belakang, target penerima manfaat, hingga peran strategis dapur sehat MBG dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

"Dapur SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar lokasi dapur," kata Enny.

"Masyarakat yang berminat menjadi mitra dapat mendaftar melalui portal resmi BGN di situs resmi BGN. Pendaftaran ini bersifat gratis," katanya.

Setiap Dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN dan didukung oleh tim yang terdiri dari ahli gizi dan akuntan. Dapur-dapur ini akan dioperasikan oleh 45 hingga 50 petugas yang bekerja setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, untuk menjamin kualitas gizi dan kelancaran distribusi.

Dengan diluncurkannya Program MBG ini, DPR dan BGN berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan peningkatan gizi nasional sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Batang -

Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, malam-malam blusukan ke Perumahan Bahtera 4, Desa Candiareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Ia mengecek kualitas bangunan dan fasilitas perumahan.

Usai melakukan pengecekan di perumahan tersebut, Maruarar memberikan penilaian 7,5 pada kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang.

"Saya kasih nilai hari ini 7,5 kualitas bangunan. Saya minta pengembang ya, soal sampah juga, kalau bisa ada biopori, kemarin saya lihat di Kendal bagus. 7,5 sudah bagus," kata Maruarar Sirait, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pihaknya tidak main-main untuk menindak pengembang yang bernilai jelek dalam pembuatan rumah subsidi.

"Ada juga kita temukan pengembang yang tidak bertanggungjawab, contoh tidak hujan saja banjir, longsor, bocor, retak-retak, airnya kuning, dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

"Negara harus hadir mencegah pengembang yang tidak bertanggungjawab. Jangan cari untung dari penderitaan rakyat. Tidak ada tempat pengembang yang seperti itu, agar dihukum seberat-beratnya," ucapnya.

Beberapa pengembang, dari hasil temuannya belum lama ini, langsung diproses hukum. Agar menjadi efek jera bagi pengembang lainnya.

"Sudah dilaporkan KPK, polisi, termasuk temuan saya beberapa hari ini," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan warga yang tidak punya slip gaji, berkesempatan untuk mengambil rumah subsidi dalam programnya yang baru.

"Pak Prabowo pro rakyat, kita menerima juga yang non-gaji, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ayam, bakso dan tahun ini total 25 ribu. Negara harus hadir, pemerintah Presiden Prabowo memperhatikan, yang tidak punya gaji, tetapi punya penghasilan seperti tadi bisa (rumah subsidi)," jelasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya program tersebut, warga yang tidak punya slip gaji bisa memanfaatkan untuk mengambil perumahan.

Sebelum mengecek perumahan, Maruarar berkunjung ke Rusun Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang). Dalam kunjungan tersebut, menteri menyoroti beberapa fasilitas dan kelayakan hunian bagi para pekerja di KIT B yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Hunian para pekerja yang sebelumnya barak diubah menjadi bilik atau kamar bagi para pekerja. Itu pun berdasarkan kemampuan para pekerja, dari berukuran sedang dengan fasilitas kipas hingga kamar berukuran besar, dengan menggunakan AC.

"Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian tadi fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki," katanya.

Menteri juga menyoroti jarak tempuh dari 10 tower ke sejumlah pabrik lokasi kerja yang dinilai kurang dekat. Namun, menteri apresiasi pada KIT B, terkait fasilitas pendukung, termasuk mendekatkan kebutuhan keseharian dengan minimarket.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan menyebut beberapa catatan yang disampaikan Menteri Maruarar.

"Alhamdulillah buat kami catatan Pak Menteri itu bagus, karena kan beliau orang lapangan. Jadi yang disampaikan itu hal-hal yang riil, buat saya itu bagus untuk melakukan penyempurnaan beberapa hal yang disampaikan oleh beliau tadi," terangnya.

(apl/dil)

Jakarta: Kabar baik bagi masyarakat yang selama ini kesulitan membeli rumah karena penghasilan tidak tetap! PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Adhi Persada Properti (APP), dan PT Adhi Commuter Properti (ADCP) resmi bekerja sama untuk mengembangkan skema kepemilikan rumah dengan sistem sewa beli atau rent to own.

Lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU), kolaborasi ini diharapkan menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini sulit mengakses kredit rumah konvensional. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bentuk dukungan pemerintah.

Penandatanganan MoU ini menandai langkah strategis ketiga institusi dalam menghadirkan solusi pembiayaan alternatif yang lebih inklusif terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income), yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan rumah konvensional.

Apa itu skema sewa beli?

Dengan skema rent to own, masyarakat bisa menyewa rumah terlebih dahulu dengan pembayaran bulanan yang nantinya bisa dikonversi menjadi kepemilikan. Artinya, sambil menyewa, kamu sekaligus mencicil rumah impianmu!

Model ini juga memudahkan karena tidak langsung dibebani biaya besar di awal seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan biaya notaris.

Model rent to own yang dikembangkan memungkinkan masyarakat menyewa unit hunian dengan pembayaran bulanan yang nantinya akan dikonversi menjadi kepemilikan rumah di akhir masa sewa, sekaligus meringankan beban biaya transaksi awal seperti BPHTB dan biaya notaris.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2024, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta kepala rumah tangga, yaitu sekitar 47 persen atau 4,6 juta di antaranya berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income).

Tingginya risiko akibat ketidakstabilan pemasukan membuat segmen ini sulit mengakses pembiayaan rumah konvensional. Melalui skema rent to own, diharapkan tercipta solusi yang lebih adaptif dan inklusif bagi masyarakat non-fixed income, sekaligus tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dalam penyaluran pembiayaan melalui mekanisme mitigasi risiko yang memumpuni.


Direktur Bisnis SMF Heliantopo menyampaikan sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, SMF terus berkomitmen untuk memperluas akses pembiayaan perumahan di Indonesia, tidak hanya bagi kelompok berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat non-fixed income yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam memiliki hunian layak.

“Produk rent to own ini diharapkan menjadi terobosan nyata, tidak hanya mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat non-fixed income, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui model kolaborasi yang saling menguatkan antara institusi pembiayaan dan pengembang properti," jelas Heliantopo di Jakarta, Selasa, 29 April 2025,

Direktur Utama ADCP Rizkan Firman menyampaikan ADCP sebagai hunian berkonsep transit-oriented development merupakan roda pendorong sektor perumahan yang memiliki fokus area yang ramah lingkungan.

"Dengan skema pembayaran yang dikerjasamakan ini, masyarakat mampu memiliki alternative pilihan pembayaran untuk memperoleh hunian impian. Salah satunya, hunian TOD yang dikembangkan ADCP yang mampu mewujudkan kehidupan yang lebih produktif dan lebih sehat, karena terintegrasi langsung dengan simpul transportasi massal, salah satunya LRT Jabodebek," ujar dia.

Harapannya, ADCP mampu memberikan nilai lebih untuk kolaborasi yang dilakukan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara luas.

Direktur Utama APP, Harry Wibowo menambahkan bahwa APP memiliki jumlah unit hunian ready stock sebanyak kurang lebih 2000-unit dan unit yang masih dalam pembangunan (under construction) dengan jumlah kurang lebih 2000 unit, sehingga total kurang lebih sejumlah 4000 unit, maka kami, PT APP siap mensukseskan program rent to own yang hari ini akan kita laksanakan penandatangan MOU nya.

APP meyakini, kolaborasi antara APP dan SMF, dengan dukungan penuh dari Kementerian terkait dan OJK, akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini jumlahnya telah melebihi 12 juta unit.

Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PKP, menyampaikan skema rent to own bukanlah hal baru di dunia internasional, dan hari ini kita mengambil langkah penting untuk mengimplementasikannya dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kami di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian PKP, sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan, menyampaikan apresiasi kepada SMF, APP, dan ACP yang bersedia menjadi pionir dalam skema ini," jelas dia.

Harapannya, inisiatif ini tidak hanya berhasil di tahap awal, tetapi juga dapat direplikasi secara luas di berbagai daerah dengan dukungan seluruh lembaga terkait, untuk mempercepat perluasan akses kepemilikan rumah di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, SMF, APP, dan ACP berharap dapat mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif, mempercepat penurunan angka backlog nasional, serta memperluas kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.

(KIE)

Batang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya ketersediaan layanan kebutuhan dasar di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat aktivitas perkotaan.

"Keberadaan mini market dan warung makan yang dikelola pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung kebutuhan harian pekerja, khususnya yang bekerja dalam sistem kerja bergilir (shift)," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa sore.

Menurut dia, variasi tipe kamar juga menjadi salah satu kekuatan dari rumah susun yang memiliki pilihan hunian mulai dari tipe sederhana hingga kamar berpendingin udara (AC) dengan fasilitas pribadi.

Hal itu, kata dia, akan memberi fleksibilitas bagi pekerja untuk memilih hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

"Hunian pekerja harus layak, sehat, dan terjangkau. Itu fondasi agar para pekerja dapat hidup lebih baik dan bekerja lebih produktif," katanya.

Ia dalam kunjungan kerja ke rumah susun pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang bertujuan meninjau secara langsung kondisi hunian pekerja serta mengevaluasi penataan dan kelayakan fasilitas pendukung.

Hunian ini disiapkan untuk menampung tenaga kerja industri dari berbagai sektor yang beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam peninjauannya, Maruarar Sirait mengamati sejumlah fasilitas mulai dari tampilan bangunan hingga kelengkapan kamar seperti ruang dapur, kamar mandi, dan ruang jemur.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa penghuni rumah susun guna mendengar langsung pengalaman mereka selama tinggal di hunian tersebut.

"Penataan hunian ini sudah jauh lebih baik dibandingkan konsep awal berupa barak. Namun, ke depan perlu lebih hati-hati dalam perencanaan, termasuk jarak ke tempat kerja, zonasi berdasarkan gender, dan kelengkapan fasilitas pendukung," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Jakarta -

Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

(aqi/das)

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Supian Suri mengusulkan, warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, bisa mendapatkan hunian dalam program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat.

Usulan ini disampaikan Supian Suri dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok.

“Ya prioritasnya kami harapkan ya buat warga yang selama ini menempati atau tinggal di Kampung Baru, sehingga mereka akan punya identitas, kami akan bisa mendata, kami akan bisa mengontrol,” kata Wali Kota Depok Supian Suri kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Selain itu, usulan ini juga turut memberikan peluang bagi warga luar Kampung Baru untuk mempunyai tempat tinggal yang layak.

“Sehingga dengan di situ (Kampung Baru) yang akan menikmati area itu bukan hanya sekelompok orang saja, tapi akan banyak pihak,” ujar Supian.

Langkah ini bisa menjadi bentuk upaya Pemerintah Kota (Depok) melayani masyarakat terutama untuk mereka yang tidak mendapatkan perhatian.

Rencananya program 3 juta rumah itu akan dibangun di lahan Kampung Baru milik Pemkot Depok seluas 1,5 hektar.

Lahan tersebut awalnya hendak dijadikan sebagai pembangunan SMKN 3, tetapi terkendala soal relokasi warga yang sudah menempati area tersebut.

Adapun Kampung Baru merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas), Jumat (18/4/2025).

Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel tiba di kediaman pelaku menggunakan empat kendaraan roda empat sekitar pukul 01.30 WIB.

“Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan," kata Bambang kepada wartawan, Jumat.

Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku. Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.

Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.

Diketahui, satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor kepolisian meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.

Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

(prf/ega)

Bisnis.com, BANDUNG — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendukung penuh perumahan perdesaan untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan Dony saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar oleh Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan diisi arahan dari para menteri dan pejabat Eselon I terkait arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.

Salah satu agenda yang diikuti 221 kepala daerah dari 30 Provinsi tersebut adalah penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan stakeholders yang dinilai berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya di wilayah perdesaan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru akan berjalan optimal mulai tahun 2026 mengingat APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya yakni Presiden Joko Widodo.

“APBN saat ini adalah warisan dari masa Presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara APBN era Presiden Prabowo baru akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku efektif tahun anggaran 2026,” jelas Fahri.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan di APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp850 miliar untuk renovasi 35.000 unit rumah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah bersiap menyambut program besar ini.

“Ini saatnya daerah menyiapkan langkah konkret untuk menyerap anggaran besar yang akan digelontorkan pemerintah pusat nantinya,” tegasnya.

Dony juga mendukung pelaksanaan Rakortek sebagai upaya mencapai arah pembangunan nasional, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat perdesaan.

“Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan prioritas pembangunan di Sumedang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Hunian yang sehat, dengan sanitasi yang baik, menjadi pondasi tumbuhnya keluarga yang kuat, anak-anak yang sehat, dan generasi yang unggul,” ungkapnya.

Bupati Dony berharap melalui Rakortek terbangun kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar tanah-tanah negara di perkotaan dijadikan rumah susun (rusun).

Mengingat, angka backlogperumahan menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tembus 15 juta unit.

Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar 9,9 juta unit backlog perumahan.

“Ini nanti untuk Dirjen (Direktur Jenderal) Perkotaan, Ibu Sri, pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun,” tegas Fahri usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Setelahnya, tanah-tanah tersebut bisa dihitung hatganya untuk menjadi elemen subsidi bagi negara.

Setelah urusan pertanahan maupun perizinan bersih, maka bisa dihitung bersapa besaran biaya jual beserta keuntungan yang diperoleh.

“Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa. Itu sudah turun 50 persen Pak. Karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen Bapak/Ibu sekalian,” lanjutnya.

Fahri menambahkan, solusi ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Artinya, orang yang sebenarnya tidak punya rumah itu makin banyak,” kata Fahri.

Menurut dia, banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah karena adanya sistem extended family (penambahan keluarga) di Indonesia.

Artinya, satu keluarga mengabsorpsi kegagalan anak-anak mereka yang tidak punya rumah, termasuk yang sudah menikah untuk tinggal di satu rumah yang sama dengan orang tuanya.

Selain itu, juga ada fenomena orang yang tidak mau berpisah dari anak-anaknya, meskipun mereka sudah menikah.

“Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia, keleleran (telantar),” sambungnya.

Sebagai contoh, migrasi keluar masuk Jakarta setiap pagi sampai puluhan juta kendaraan. Tentunya, ini menyebabkan kemacetan luar biasa.

Migrasi ini terjadi lantaran harga tanah di Jakarta semakin mahal, ditambah dengan belum populernya rumah vertikal atau rusun dan tidak memadainya transportasi publik.

Dengan demikian, masyarajat banyak yang bermigrasi ke luar Jakarta untuk memiliki rumah tapak.

“Sehingga, salah satu policy (kebijakan) yang presiden langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota,” tuntas Fahri.