Bandung (ANTARA) - Keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diperluas oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan yang adil dan inklusif.

"Dengan mengucapkan bismalah, perluasan keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis secara resmi saya luncurkan. Semoga upaya ini menjadi langkah awal yang kokoh mewujudkan kesejahteraan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ekonomi kerakyatan, sehingga benar-benar menjadi keberkahan bagi seluruh alam," kata Menteri UMKM Maman Abdurahman di SPPG Cileunyi (Ponpes Al Kasyaf), Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.

Dengan hadirnya UMKM, kata Maman, sebagai kolaborasi untuk mendukung dan memperkuat apa yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG agar lebih baik dalam mendukung pembentukan SDM berkualitas.

"Jadi kehadiran pemerintah bukan hanya sekedar memfasilitasi pendidikan saja, tapi bagaimana memfasilitasi untuk meraih mimpi mereka. Selain bekal pendidikan yang baik, juga harus ada bekal nutrisi asupan gizi yang baik juga, agar tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pelibatan UMKM ini, karena program MBG memang diarahkan untuk memiliki kemanfaatan ekonomi yang seluas-luasnya di daerah sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

"Program ini diamanahkan agar ada kemanfaatan ekonomi seluasnya di daerah sekitar dan juga di tingkatan kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sehingga ekonomi di daerah, ekonomi rakyat menjadi berkeadilan dan menjadi lebih optimal dan lebih hidup," ucapnya.

Dia menambahkan UMKM yang akan terlibat MBG perlu memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh BGN, seperti sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), keamanan bahan makanan, sampai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang terlibat dari hulu ke hilir program MBG.

"Untuk akses permodalan juga akan kami permudah, kita sudah mendekati bank Himbara dan bank daerah untuk mendukung program ini untuk mempermudah akses permodalan UMKM. Dan UMKM sendiri akan didampingi tiga bulan," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai di Kecamatan Tembuku, Bangli, Bali, Senin (19/5/2025). Peluncuran unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) itu dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tembuku.

Sebanyak 1.302 anak-anak di Kecamatan Tembuku menjadi penerima Program MBG pada tahap awal. Ribuan pelajar itu terdiri dari siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan SMP.

Siswa tampak antusias mendapatkan Program MBG. "Menu makannya lumayan enak. Jadi bisa lebih hemat bekal," celetuk salah satu siswa dalam siaran pers Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli yang diterima detikBali.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli, I Ketut Suastika, sangat mendukung pelaksanaan Program MBG. MGB merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi generasi muda yang berimbas pada terciptanya generasi muda yang berkualitas," ungkap Suastika.

Suastika mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama sehingga pelaksanaan Program MBG dari hulu ke hilir sesuai harapan. Program MBG di kecamatan lain di Bangli masih menunggu kesiapan masing-masing dapur umum dan arahan pusat.

"Kami harapkan program MBG ini bisa segera terlaksana di seluruh Bangli," harap suastika.

Menu Program MBG di Kecamatan Tembuku, Bangli, disiapkan oleh dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Penida. SPPG Penida memastikan proses produksi menu Program MBG sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sehingga, menu yang distribusikan, baik dari kandungan gizi kesehatan, sudah terjamin.

"Untuk menu MBG kami melibatkan ahli gizi dan relawan yang berkompeten di bidangnya. Sehingga, takaran dan gizi yang terkandung di dalamnya betul-betul diawasi oleh pihak yang berkompeten," jelas Humas Dapur umum SPPG Penida, I Dewa Ketut Adnyana.

Adnyana mengharapkan kerja sama seluruh pihak agar Program MBG di Bangli secara keseluruhan bisa berjalan lancar.

"Melalui pelaksanaan MBG ini, kami semua tentu berharap program nasional untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas bisa segera terwujud untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045," harap Adnyana.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Bandung (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang jelek guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menemui masalah di kemudian hari.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu. Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG itu harus berani menolak bahan baku yang jelek," kata Dadan di Kabupaten Bandung, Senin.

Kemudian, untuk prosedur pengetatan selanjutnya yakni mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.

"Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," ujar Dadan.

Prosedur pengetatan berikutnya, lanjut dia, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Kemudian, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, juga menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.

"Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan," ucapnya.

Kemudian, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

"Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik," katanya.

Yang tak kalah penting, kata dia, secara rutin akan dilakukan pelatihan penjamah makanan, mengingat banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ujarnya.

Selain meningkatkan SOP, kata Dadan, aspek organisasi juga menjadi perhatian termasuk soal transparansi dana yang dibuat semakin mudah dan akuntabel. Di mana saat ini tidak diperkenankan SPPG beroperasi sebelum memiliki rekening virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak dan uang muka yang dibayarkan untuk 10 hari ke depan.

"Jadi, sekarang itu UMKM mudah. Karena untuk modalnya kita beri 10 hari ke depan, kurang lebih Rp450 juta. Dan bisa dipertanggungjawabkan selama 10 hari. Kemudian dia harus mengusulkan proposal terus berkelanjutan. Sehingga tidak ada uang mitra lagi yang digunakan untuk mengolah makanan menjadi program makanan bergizi ini," tuturnya.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Sementara itu, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah. Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara heran masih ada 70 kepala daerah yang tak mematuhi aturan pemerintah untuk memangkas biaya rumah.

Ini terkait penggratisan tiga pungutan dalam pembangunan rumah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Ketiganya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangun Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Ada soal SKB 3 Menteri, kita Januari (2025) sudah bikin supaya PPN, BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati/wali kota yang belum jalanin (menjalankan aturan pemangkasan biaya rumah)," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Padahal, masuk dalam NKRI. Padahal, itu untuk membantu rakyat kecil. Supaya jangan dibolak-balik di media, karena itu bukan kewenangan kami (menggratiskan PPN, BPHTB, dan PBG)," tegas Ara.

Ara menegaskan penggratisan tiga komponen biaya itu merupakan bentuk karpet merah yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diklaim agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Akan tetapi, Ara heran mengapa kepala daerah tersebut tetap tak patuh. Ia bahkan menyoroti salah satu wakil wali kota Balikpapan yang juga ketua pengembang Real Estate Indonesia (REI) setempat.

"Saya juga harus laporkan supaya tidak dipelintir di lapangan. Ini (penggratisan PPN, BPHTB, PBG) bukan kewenangan saya (Kementerian PKP), kewenangan kepala daerah karena harus ada peraturan kepala daerah (perkada)," tutur Ara.

"Hari ini sekitar 60 yang belum membuat perkada. Padahal, kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu kewenangan saya? Tidak, tapi kita sudah bikin payungnya di atas," imbuhnya.

Ara menegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah rutin memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah setiap Senin. Ia menyebut Kementerian PKP juga telah meminta waktu untuk menyosialisasikan aturan ini.

"Jadi, kami menghadapi tantangan-tantangan (dalam merealisasikan program 3 juta rumah) seperti ini, tapi kami tidak cengeng," beber sang menteri.

"Ini kan bagus, arahan Presiden Prabowo. Karpet merah bagi rakyat kecil. Jadi, memang memprihatinkan. Kita masih tetap semangat, tapi inilah kondisi-kondisi di lapangan yang kami temui," tandasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Bandung (ANTARA) - Pemerataan gizi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang dibenahi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG dibentuk untuk menekan tingginya kasus stunting dan malnutrisi di Indonesia dan hadirnya program MBG diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerataan kualitas gizi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan IQ generasi mendatang, mengingat rata-rata IQ di Indonesia saat ini hanya sekitar 92,64,” terang Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari di Depok, Selasa (13/5).

IQ rata-rata anak Indonesia di bawah 79 Indonesia masih tertinggal di negara Asean yaitu berada di urutan kesepuluh dari 11 negara sedangkan Timor Leste di urutan kesebelas. “Indonesia menempati urutan 130 dari 199 negara di dunia karenanya program MBG akan dapat terlaksana dari sabang sampai Merauke untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Lucy juga berharap melalui program MBG ini, angka stunting di Indonesia yang saat ini sebesar 21% dapat turun menjadi 14% dan terus menurun. Ia juga menjelaskan bahwa stunting pada anak dapat disebabkan oleh kehamilan yang terlalu muda dan terlalu cepat. Pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang menuntut daya saing di kancah Internasional.

“Kami juga berharap program MBG ini dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, khususnya para pelaku UMKM setempat,’ harap Lucy.

Warga lokal akan dilibatkan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat akan bertugas mengisi dapur sehat baik sebagai petugas ataupun sebagai pemasok bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bagi masyarakat Depok yang ingin membangun dapur SPPG harus membentuk Yayasan terlebih dahulu kemudian didaftarkan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id

SPPG akan bekerjasama dengan Kodim dan Koramil dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Ke depannya akan ada buka lamaran yang diseleksi oleh mereka untuk bertugas di dapur sehat.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Depok Aditya Wiradi Putra, mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional yang telah berkenan menyelenggarakan acara sosialisasi untuk meningkatkan kualitas gizi nasional.

“Kami, selaku Anggota DPRD, berkomitmen untuk fokus dalam mengembangkan kualitas gizi di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cinangka,” ujar Aditya.

Analis Madya Kedeputian Promosi dan Kerjasama BGN Mochamad Halim menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat memperhatikan gizi nasional bagi anak-anak bangsa, mulai dari PAUD hingga usia dewasa, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahkan, program MBG juga disalurkan kepada non-peserta didik seperti balita, ibu menyusui, dan ibu melahirkan. Dalam Asta Cita, BGN berfokus pada enam sektor, yaitu swasembada pangan, koperasi, SDM, serta peningkatan sektor ekonomi.

“Pada tahun 2045, Indonesia akan genap 100 tahun merdeka dan diharapkan sudah terbebas dari stunting serta mampu bersaing secara global,” harap Halim.

Mochamad Halim juga menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra BGN diimbau untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya jika ada pihak yang menawarkan percepatan proses mitra SPPG dengan syarat mengirimkan sejumlah uang.

“Pendaftaran mitra BGN sepenuhnya gratis, sesuai arahan Presiden, untuk mendistribusikan MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat. Secara ekonomi, program MBG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa melalui penyaluran bahan baku ke koperasi atau BUMDes,” papar Halim.

“Menyongsong Indonesia emas 2045 ada tiga poin penting yang harus digarisbawahi yakni mengenai kualitas SDM, peran gizi dan Indonesia emas 2045. Kenapa Indonesia emas 2045 karena tepat 100 tahun Indonesia merdeka biar tidak ketinggalan dengan negara lain,” lanjutnya.

Sebagai informasi, anggaran program MBG dari yang awalnya 71 Triliun akan ditambah menjadi 100 Triliun. Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis bisa menyasar kepada 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025 nanti.

Semua sekolah di Gianyar, Bali, akan mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan program andalan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) itu akan dilakukan secara bertahap di Gianyar, tergantung kesiapan dapur.

Dua sekolah yang sudah mendapatkan Program MBG adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 dan SMP Negeri Hindu 3 Blahbatuh. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar turut memantau pelaksanaan program itu pada Senin (19/5/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Gianyar, Gusti Ngurah Adnyana, mengungkapkan pemantauan Program MBG sebagai dukungan menyukseskan program pemerintah pusat. Langkah tersebut juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan gizi anak.

"Pemkab Gianyar berkomitmen ikut menyukseskan Program MBG ini, terlebih ini merupakan suatu langkah yang baik terhadap pemenuhan gizi anak didik kita. Sehingga, anak-anak bisa fokus dan memiliki daya tangkap yang baik dalam proses pembelajaran serta akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM di Gianyar," terang Ngurah Adnyana dalam siaran pers.

Ngurah Adnyana mengatakan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk SMP Negeri 2 Blahbatuh dan SMP Negeri Hindu 3 Blahbatuh berada di Jalan Selukat yang jaraknya kurang lebih 5 kilometer (km) dari sekolah. SPPG ini hanya melayani dua sekolah saja dengan jumlah 1.557 peserta didik.

Petugas Sanitarian Dinas Kesehatan (Diskes) Gianyar, I Nyoman Sukerena Pande, mengungkapkan pihaknya bertugas memantau gizi dan kehigienisan makanan, terutama alat-alat yang digunakan dalam Program MBG.

Menurut Sukerena, SPPG dalam Program MBG berbentuk yayasan atau katering. Mereka harus memiliki standar baku mutu lingkungan. Khusus SPPG dalam bentuk yayasan, karyawan yang terlibat di dalamnya harus memiliki sertifikat kursus pembawa makanan dan juga pengolahan makanan.

"Sebelum pelaksanaan MBG, Diskes Gianyar membina yayasan atau katering yang melaksanakan program MBG memperhatikan kebersihan, dan juga menjaga kesegaran makanan yang diolah," terang Sukerena.

Selain itu, Diskes Gianyar juga terus memberikan arahan terkait awal mulai bahan makanan diterima, proses pengolahan, proses penyajian sampai penyimpanan bahan makanan yang sesuai dengan standar. "Akan ada survei ke lokasi SPPG setiap saat karena kami ingin memantau seluruh jalannya pelaksanaan MBG ini sudah diterapkan sesuai standar atau belum," tegas Sukerena.

Video: Antusiasme Siswa SLB Santap Menu Makan Bergizi Gratis

Video: Antusiasme Siswa SLB Santap Menu Makan Bergizi Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Kepala Badan Bergizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, sekitar 2.700 pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, terlibat dalam pemenuhan bahan baku untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Dadan usai menghadiri Peluncuran Program Perdana Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di Satuan Pelayanan Pememihan Gizi (SPPG) Cileunyi Al Kasyaf, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (19/5).

"Sekarang sudah tercatat 2.700-an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," ujar Dadan.

Menurut Dadan, keberadaan pelaku UMKM di Indonesia akan sangat diuntungkan dengan adanya program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Karena, untuk 1 unit SPPG saja setidaknya membutuhkan 15 UMKM untuk pemenuhan bahan bakunya.

"1 SPPG minimal 15 supplier minimal, tahu tempe, beras, ayam, sayuran, buah, termasuk minyak goreng. Sekarang sudah ada 1.343 SPPG di seluruh Indonesia 38 provinsi, dan itu 100 persen adalah UMKM, karena mitra badan gizi seluruhnya UMKM," katanya.

Dadan mengatakan, selain berdampak terhadap UMKM, program MBG juga sudah menyerap sebanyak 53 ribu tenaga kerja yang tersebar di seluruh SPPG di seluruh Indonesia. "Jadi ini sudah cukup besar tenaga kerja yang terlibat sudah hampir 53 ribu," kata Dadan.

Sementara itu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, program makan bergizi gratis (MBG) bakal memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM di Indonesia. Sehingga dirinya berharap semakin banyak UMKM yang terlibat dalam program tersebut.

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, menyukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi," kata Maman.

Menurut Maman, kehadiran program MBG ini juga akan berdampak terhadap tumbuh kembang para siswa di Indonesia. "Kehadiran pemerintah bukan hanya memfasilitasi pendidikan saja, selain bekal pendidikan yang baik, tapi juga harus ada bekal asupan nutrisi yang baik juga supaya pertumbuh kembangan anak menjadi lebih optimal dan cerdas," papar Maman.

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dandan Hindayana mengungkapkan bahwa 60 persen anak-anak di Indonesia tidak memiliki akses untuk mengonsumsi gizi yang seimbang.

Menurutnya, sebagian besar anak di Indonesia cenderung mengonsumsi makanan yang hanya mengandung karbohidrat, sementara asupan protein dan nutrisi lainnya masih sangat kurang.

"Bahkan, anak-anak itu tidak mampu beli dan minum susu," kata Dadan saat memberikan sambutan dalam acara ‘Kick-off Piloting Perluasan Keterlibatan UMKM dalam Program MBG’ di Pondok Pesantren Yayasan Al-Kasyaf, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada Senin (19/5/2025).

Dadan menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan anak-anak yang saat ini masih dalam kandungan hingga mereka berada di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dapat menjadi tenaga kerja yang produktif dalam dua puluh tahun mendatang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BGN berupaya melakukan intervensi dalam pemenuhan gizi yang seimbang melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Karena apa, kalau gizinya tidak terpenuhi maka Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang tidak produktif," tutur Dadan.

Dadan juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan tersebut, dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menjelaskan, dampak dari program ini tidak hanya berfokus pada kepentingan anak-anak menuju Indonesia emas, tetapi juga pada pemerataan ekonomi.

Saat ini, terdapat sekitar 2.700 pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan di 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

Dadan menyebutkan bahwa seluruh supplier yang terlibat dalam distribusi MBG adalah pelaku UMKM.

Mereka bekerja sama dengan MBG untuk menyuplai bahan baku seperti sayur, telur, daging, tahu, dan tempe.

“Di setiap SPPG dibutuhkan minimal 15 supplier, dan rata-rata adalah UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700-an yang terlibat dalam rantai pasok makanan bergizi, selain koperasi dan lain-lain,” jelas Dadan.

Ia menambahkan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam program ini sudah mencapai hampir 52 ribu orang, dan target tahun ini adalah untuk memiliki 30 ribu SPPG yang akan melibatkan hampir 1,5 juta pekerja.

Di Kabupaten Bandung, saat ini dibutuhkan 361 SPPG untuk menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah.

Dadan berharap dari SPPG tersebut dapat menghasilkan Rp 361 miliar untuk para pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

“Ini ada di wilayah Kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, dan akan ada uang ke Kabupaten Bandung itu Rp361 miliar,” ujarnya.