Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut sekitar 15 juta orang di Indonesia tidak punya rumah.

Fahri menyampaikan data antrean perumahan atau backlog di Badan Pusat Statistik (BPS) memang menyebut 9,9 juta orang tak punya rumah. Namun, Fahri berkata ada pembaruan data.

"Ini sedang kami koordinasi dengan BPS karena data backlog terbaru, keperluan rumah sekarang ini antrean untuk rumah baru itu lebih kurang 15 juta," kata Fahri pada Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri juga menyampaikan ada 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Menurutnya, dua hal itu menunjukkan masih banyak orang Indonesia yang tidak punya rumah.

Meski begitu, Fahri berkata tak terlihat banyak tuna wisma di Indonesia seperti di Amerika Serikat (AS). Hal itu disebabkan banyak orang yang tak punya rumah masih tinggal bersama orang tua.

"Karena ada sistem extended family di kita di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya, termasuk yang sudah menikah. Itu ditaruh di dalam keluarganya," ujar Fahri.

"Sehingga memang backlog yang begitu besar tidak nampak dia keleleran," ucapnya.

Fahri mengatakan persoalan ini menjadi perhatian pemerintah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai program 3 juta rumah setahun.

Program itu meliputi pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni. Program ini disebar di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Pemerintah akan fokus membangun hunian vertikal di perkotaan. Perumahan itu dibangun di atas tanah-tanah pemerintah. Sementara itu, program perumahan di desa akan berfokus pada renovasi rumah tak layak huni.

Fahri menyampaikan program ini telah berjalan. Namun, program itu baru akan maksimal tahun depan.

"Karena ini memakai APBN tahun 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," kata Fahri.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," ujar Fahri.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah menyebut Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) turut berkontribusi mendukung program 3 Juta Rumah di wilayah pedesaan.

Fahri menjelaskan, pemerintah bakal melakukan renovasi sebanyak 1 juta rumah di pedesaan. Di mana, dukungan pendanaannya salah satunya bakal berasal dari Kopdes Merah Putih.

“Presiden meminta kita membentuk 80.000 koperasi. Salah satunya nanti menjadi koperasi perumahan. Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualismenya berkurang, kegotong royongannya bertambah,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (29/4/2025).

Sayangnya, Fahri tidak merinci secara pasti berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi 1 rumah.

Akan tetapi, dia memproyeksi bahwa untuk merealisasikan program renovasi 1 juta rumah di desa itu diperlukan biaya setara dengan anggaran FLPP tahun ini yakni sebesar Rp28,2 triliun.

“Jadi di desa itu aktivitasnya adalah Koperasi, Bumdes, dan UKM. Sementara di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal itu nanti silakan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mencanangkan pembentukan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih.

Bahkan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengklaim dirinya telah menghitung secara kasar terkait keuntungan yang bisa dikantongi 80.000 KopDes tersebut bakal mencapai Rp1 miliar per tahun.

Apabila berjalan mulus, menurut perhitungannya, nantinya setiap KopDes Merah Putih bisa meraup untung sekitar Rp1 miliar per tahun.

“Orang saya pernah hitung, sebenarnya hitungan kasar saya, satu KopDes itu bisa untung Rp1 miliar per tahun. Jadi setahun bisa Rp80 triliun seluruh KopDes. Orang bisnisnya monopoli dan captive market, masa enggak untung?” ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Tak hanya itu, Budi Arie juga optimistis keberadaan 80.000 KopDes ini akan menjadi investasi sosial di desa.

Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam pelaksanaan program nasional yakni pembangunan perumahan rakyat melalui Program Gratispol.

"Prinsipnya Kaltim sangat mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satunya mendukung pembangunan perumahan untuk rakyat," katanya dalam keterangan di Samarinda, Selasa.

Pada kesempatan itu, Sekda Sri Wahyuhi turut
menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dibuka Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, para gubernur, bupati, wali kota dan kepala Dinas PUPR se-Indonesia.

Sekda menjelaskan dukungan Kaltim dituangkan dalam Program Gratispol, khususnya untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Program Gratispol untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR ini sudah diluncurkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur pada Senin, 21 April 2025," kata Sri Wahyuni.

Melalui bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah tersebut, lanjutnya, diharapkan seluruh rumah tangga dan keluarga di Kaltim memiliki rumah yang layak huni.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan rakyat ini perlu pemetaan mulai dari skala persoalan, bagaimana menyelesaikannya dan apa tugas masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini.

Fahri Hamzah mengungkapkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru saat ini terdapat 1 juta keluarga miskin ekstrem. Jumlah jiwanya mencapai 9,31 juta orang.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara sebanyak 26,9 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

"Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia," katanya.

Mengatasi permasalahan perumahan rakyat ini diperlukan dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerah, perusahaan swasta (melalui corporate sosial responsibility/CSR) dan juga para pengembang.

"Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat," katanya.

Demi pemerataan pembangunan perumahan secara nasional, Fahri Hamzah akan terus mendorong penerapan sistem digital. Hal ini penting untuk mengurangi potensi-potensi penyelewengan dan kongkalikong pusat dan daerah.

"Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital," jelasnya.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan 80 ribu koperasi. Salah satunya yang akan dibentuk adalah koperasi khusus perumahan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, koperasi ini nantinya akan beroperasi untuk mendukung program 3 juta rumah di mana lebih banyak menyasar di pedesaan.

"Sekali lagi, di desa itu pelibatannya adalah koperasi, BUMDes. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi, salah satunya nanti akan menjadi koperasi perumahan," ujarnya usai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan bersama Kemendagri, Selasa (29/4/2025).

Fahri Hamzah menilai, konsep gotong royong masyarakat perlu dihidupkan kembali lewat koperasi. Termasuk dengan pembentukan koperasi perumahan yang diharapkan mampu mengakomodasi target pemerintah di sektor perumahan.

"Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualisme berkurang, kegotongroyongannya bertambah. Karena dulu kalau orang kampung, yang namanya renovasi rumah itu ongkosnya hanya kasih makan tetangga. Itu tidak perlu ada uang, hanya mengajak saja," kata dia.

Fahri Hamzah menambahkan, dalam merealisasikan target 3 juta rumah selama Pemerintahan Prabowo–Gibran tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga investasi dari asing.

Program 3 juta rumah tersebut meliputi pembangunan dan renovasi rumah sebanyak 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

"Jadi di desa itu aktivitasnya, koperasi, BUMDes, UKM. Sementara perkotaan kita arahkan ke rumah vertikal, dan ongkosnya mahal. Itu silakan terlibat (pelaku usaha), termasuk investasi luar negeri," katanya.

Dalam RPJMN 2025–2029, Fahri Hamzah juga mengatakan pemerintah telah menetapkan bahwa penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan akan ditingkatkan dari semula 62,5 persen menjadi 74 persen pada akhir 2029. Target ini optimistis dapat dicapai jika program 3 juta rumah per tahun dapat direalisasikan.

"Sejumlah strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP meliputi konsolidasi data lintas kementerian/lembaga, penyederhanaan perizinan, identifikasi dan pendataan lahan-lahan idle, pengembangan skema pembiayaan perumahan, alternatif pembiayaan perumahan melalui skema investasi luar negeri, serta pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi teknologi pembangunan perumahan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta warga yang mengalami masalah perumahan agar melapor ke Kementerian PKP. Pelaporan bisa dilakukan melalui Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Ia pun meminta jajarannya untuk mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang. Hal itu disampaikannya usai menerima aduan dari warga ketika meninjau salah satu perumahan di Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kemarin.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Kementerian PKP fokus pada penyelesaian masalah rumah bersubsidi yang sering dihadapi rakyat.

"Silakan adukan ke Kementerian PKP apabila rakyat menghadapi masalah perumahan melalui BENAR-PKP di nomor WhatsApp 081288888911. Kami siap melakukan pendampingan agar masyarakat benar-benar terlindungi dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia mendapati akibat pengembang yang tidak bertanggung jawab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial. Sebab, sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae (Perumahan Ungaran Asri Regency) di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan yang berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," ucapnya.

Peninjauan lokasi perumahan tersebut dilakukan oleh Ara bersama Bupati Semarang, Komisioner BP Tapera, dan Perwakilan BTN Kota Semarang. Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan banyak rumah subsidi yang dikontrakkan oleh pemiliknya. Lalu, ada pemindahan lokasi rumah secara sepihak oleh pengembang.

Kemudian, ia menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan mencari solusi maupun menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut. Langkah ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga perumahan selama enam tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi warga seperti belum serah terima sertifikat rumah warga. Kemudian, terdapat ancaman tanah longsor yang membuat banyak warga was-was saat hujan turun karena aliran air yang cukup deras.

"Terima kasih atas perhatian Menteri PKP atas masalah yang kami hadapi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

(aqi/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal di tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Fahri melanjutkan, karena keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini maka program perumahan yang dijalankan baru program-program yang telah ada sebelumnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, Kementerian PKP bakal menggandeng badan usaha untuk menggunakan anggaran CSR miliknya mendukung pembangunan rumah rakyat seperti yang sudah dijalankan oleh Sugianto Kusuma hingga Garibaldi Thohir atau Boy Thohir.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, berapa usulan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PKP pada tahun depan, Fahri masih enggan untuk menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyusunan.

“Kalau regulasi teknisnya selesai. Baru masif betul itu tahun depan. [Anggarannya berapa] belum, tenang saja sabar,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, anggaran Kementerian PKP tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,46 triliun.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga mengaku gencar mencetuskan konsep gotong royong guna memenuhi kebutuhan pembangunan di tengah minimnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," kata Fahri.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemanfaatan tanah negara di kota solusi atasi backlog perumahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto baru bisa terwujud tahun depan.

Hal itu karena anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Menurutnya, hal itu baru bisa terwujud setelah program perumahan Prabowo didukung penuh APBN 2026.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," kata Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Fahri berkata pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Misalnya, anggaran renovasi rumah di APBN 2025 hanya Rp850 miliar. Uang itu hanya cukup merenovasi sekitar 40 ribu unit rumah.

APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Karena ini memakai APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi. Maka itu, belum sepenuhnya merefleksikan kebijakan Pak Prabowo terkait 3 juta rumah," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya tahun ini. Fahri berkata ada kemungkinan Prabowo menambah anggaran untuk perumahan tahun ini.

"Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya, terutama teman-teman di daerah, untuk menyiapkan bagaimana mengabsorbsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," ucap Fahri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah per tahun. Dia ingin pemerintah membangun atau merenovasi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang pernah menyebut usulan anggaran untuk program ini mencapai Rp21,6 triliun. Uang salah satunya digelontorkan untuk subsidi cicilan Rp600 ribu per bulan per rumah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," kata Fahri.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," kata Fahri.

---

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.