Jakarta (ANTARA) - Lima berita perekonomian kemarin, Selasa (13/5) masih menarik untuk dibaca hari ini. Mulai dari kolaborasi penguatan Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga soal strategi mitigasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perindustrian.

Berikut rangkumannya:

Kadin perkuat Satgas MBG dukung SPPG demi gizi 80 juta anak Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Kantor Satgas MBG Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong guna mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Satgas MBG merupakan bagian dari empat "quick wins" Kadin, yaitu MBG Gotong Royong, rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

Baca selengkapnya

ASDP layani 429.995 penumpang saat libur Waisak di empat lintasan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat melayani 429.995 penumpang dan 111.217 kendaraan selama libur panjang Hari Raya Waisak 2025 melalui empat pelabuhan lintasan utama.

"Penyeberangan selama libur panjang Hari Raya Waisak 2025, tercatat sebanyak 429.995 orang dan 111.217 unit kendaraan telah diseberangkan, dengan kondisi trafik yang lancar serta didukung cuaca cerah yang bersahabat sepanjang periode libur," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Apindo mendukung investigasi terkait isu di Cilegon, Banten

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung investigasi terkait isu di Cilegon, Banten, dan menekankan pentingnya aspek keamanan berusaha.

"Yang mengenai Cilegon saya cuma mengatakan bahwa saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa. Jadi kami tidak mau terlalu lihat di sisi itu, yang kami mau garisbawahi lebih dari aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

KKP perkuat pasar perikanan domestik lewat promosi dan temu mitra

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pasar perikanan domestik melalui kegiatan promosi terpadu dan temu mitra strategis guna meningkatkan daya saing produk lokal serta memperluas jangkauan distribusi hasil perikanan nasional.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Tornanda Syaifullah mengatakan pentingnya memastikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, agar tetap produktif di tengah dinamika perdagangan global imbas pengenaan tarif timbal balik dan kondisi geopolitik.

Baca selengkapnya

Kadin dorong penciptaan lapangan kerja tangkal dampak PHK industri

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan lahirnya wirausaha produktif sebagai langkah strategis untuk menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja di sektor industri secara inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi gimana pun juga PHK (pemutusan hubungan kerja) itu tentu akan ada dampaknya. Tugas kita adalah mengkompensasikan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan juga pengusaha baru," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie ditemui di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membangun 1.000 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, mengungkapkan Kadin akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merealisasikan target tersebut. Tahap awal, Kadin membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG Gotong Royong dan akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program ini.

"Kadin memiliki empat quick win, yang pertama adalah MBG. Oleh karena itu, kami menyebutnya MBG Gotong Royong Kadin," ujar Anindya saat peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG, di Jakarta, Selasa (13/5).



Terkait Satgas MBG, Kadin berencana menyusun buku panduan operasional, menggelar pelatihan, dan sertifikasi bagi pengelola dapur SPPG di seluruh Indonesia. Pelatihan tersebut akan mencakup administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga keamanan pangan. Kadin juga akan menggandeng Kadin Institute dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan.

Kita membuat khusus Satgas, ini mulai aktif besok (Rabu (14/5)) sudah bisa dibilang ada training

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Kantor Satgas MBG Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong guna mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Satgas MBG merupakan bagian dari empat "quick wins" Kadin, yaitu MBG Gotong Royong, rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

"Kita membuat khusus Satgas, ini mulai aktif besok (Rabu (14/5)) sudah bisa dibilang ada training. Supaya nanti semua orang yang ingin membuat SPPG atau dapur (umum MBG) itu bisa mendapat sertifikasi. Kenapa? Karena kita harus ingat, ini tujuannya mulia untuk 80 juta anak," kata Anindya ditemui di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa.

Menurut Anindya, konsep MBG menggabungkan pendekatan koperasi yang terukur dan pemberdayaan daerah, karena jaringan Kadin tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Peluncuran Satgas MBG juga didukung penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Kadin pada Maret 2025.

Kadin menyiapkan kantor operasional Satgas MBG dan memulai pelatihan awal untuk mendukung proses sertifikasi bagi para pelaku penyedia makanan sehat untuk anak-anak sekolah.

Anindya menekankan pentingnya sertifikasi karena dana pemerintah yang dialokasikan untuk program tersebut sangat besar, mencapai Rp170 triliun, sehingga harus dijalankan secara hati-hati dan profesional.

Pilot project program SPPG akan dimulai di enam titik awal, dengan harapan bisa dikembangkan menjadi 1.000 titik menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Selain enam titik awal, Kadin Provinsi juga telah memulai inisiatif serupa yang kini telah mencapai 280 titik, dengan pelatihan yang difasilitasi oleh Kadin Institute.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi menjelaskan, pihaknya telah menyusun buku panduan sebagai acuan seluruh anggota Kadin dalam menjalankan proyek SPPG di berbagai daerah.

Pilot project tahap pertama akan dilaksanakan di 16 lokasi yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bekerja sama dengan Tempo Scan.

Target program itu membentuk 30.000 dapur penyedia makanan bergizi dan menyiapkan 1.000 mitra SPPG dari kalangan pelaku usaha anggota Kadin.

Kadin Institute juga akan melatih administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga pemenuhan standar keamanan pangan untuk memastikan kualitas layanan SPPG.

Handojo berharap semua pihak mendukung inisiatif ini, agar SPPG bukan hanya menjamin gizi anak-anak tetapi juga membuka peluang industrialisasi agrikultur di seluruh tanah air.

"Tadi ada pertanyaan mengenai 'food safety'. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang, sekarang bagaimana kita memperbaiki ke depannya masalah food safety," kata Handojo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin di 16 lokasi lahan milik Tempo Scan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Tempo Scan Tower, Selasa (13/5/2025).

“Yang telah dicanangkan oleh Kadin, bahwa kita ingin berpartisipasi di 1.000 [SPPG],” kata Anin ketika ditemui di Tempo Scan Tower, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Adapun, program ini menjadi salah satu dari empat quick wins yang dicanangkan oleh Kadin Indonesia selain rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tenaga kerja migran.

Untuk mencapai target itu, Kadin Indonesia bersama dengan Tempo Scan melalui Satgas MBG Gotong Royong membuat proyek percobaan atau pilot project yang dapat diikuti oleh anggota Kadin di seluruh Indonesia.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Handojo S. Muljadi mengatakan, pilot project pertama akan dilaksanakan di 16 titik lokasi lahan milik Tempo Scan.

Sebanyak 16 lokasi itu tersebar di Bandung, Depok, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Semarang, Batam, Medan, Pontianak, Manado, Banjarmasin, Palembang, Tegal, dan Cirebon.

“Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan,” ujar Handojo.

Adapun, saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Setidaknya, sudah ada 6 titik lokasi SPG MBG Gotong Royong Kadin yang telah terdaftar, terverifikasi, dan telah disetujui lokasinya.

Keenam lokasi itu tersebar di kabupaten Cirebon, Kota Semarang, kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Tegal.

Di sisi lain, Handojo mengungkap bahwa Satgas MBG Gotong Royong Kadin akan menyusun buku panduan yang mencakup panduan mekanisme pendaftaran dan verifikasi kepada BGN, mekanisme penyusunan anggaran, panduan tentang administrasi keuangan dan perpajakan, hingga panduan aspek ketenagakerjaan.

“Nanti buku panduannya itu bekerja sama dengan Kadin Institute,” pungkasnya.

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam belas lokasi di Indonesia. Rencananya, SPPG ini dibangun di lahan milik Tempo Scan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan langkah ini sebagai salah satu dari empat quick win Kadin dalam mendukung program pemerintah. Bahkan Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

"Nah, kita membuat khusus satgas. Dimana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau. Menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok," kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong, di Gedung Tempo Scan, Selasa (13/5/2025).

Anindya menerangkan enam belas lokasi ini akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai Mitra Badan Gizi Nasional.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anindya menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi, yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang, dan Tegal.

"Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus," terang Anindya.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi mengatakan pihaknya menyediakan panduan bagi anggota Kadin lainnya yang ingin ikut serta terlibat dalam pilot project.

"Intinya pembentukan daripada Satgas MBG. Dinamakan MBG Gotong Royong. Itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam satu buku panduan atau guidebook. Jadi ini bagi seluruh anggota kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan," terang Handojo.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyediakan pelatihan untuk administrasi, keuangan, hingga keamanan makanannya.

"Kami juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, juga bagaimana perekrutan tenaga kerja. Administrasi, tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kedepannya masalah food safety," jelas dia.

Berikut lokasi yang akan dibangun 1.000 SPPG oleh Kadin:

1. Jambudipa, Bandung
2. Bypass Soekarno Hatta, Bandung
3. Citayam, Depok
4. Gemblongan, Surabaya
5. Cengkareng, Jakarta Barat
6. Bekasi Barat, Bekasi
7. Brigjen Sudiarto, Semarang
8. Jodoh Square, Batam
9. Binjai, Medan
10. Tanjung Pura, Pontianak
11. Maesa, Manado
12. Pelabuhan Timur, Banjarmasin
13. Perintis Kemerdekaan, Palembang
14. Jelutung, Jambi
15. Jl. Seram, Tegal
16. Mundi Pesisir, Cirebon

(rea/eds)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas. Tujuan pembentukan satgas untuk pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," kata dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

(astj/astj)

Jakarta -

Presiden Probowo memberikan arahan agar penjara di daerah strategis diubah menjadi perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang bekerja untuk pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo, tadi malam saya ngobrol hampir 2 jam dengan Pak Hashim dan beliau juga konkret bagaimana kita sudah bentuk satgas penjara menjadi rumah," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ara menyebut beberapa penjara di Jakarta memiliki lahan yang cukup luas seperti Salemba dan Cipinang. Nantinya lokasi penjara tersebut akan dipindahkan ke pulau.

"Aset-aset negara yang strategis, penjara ternyata itu ada di kota, seperti di Jakarta, di Salemba, di Cipinang itu luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian akan dipindahkan ke pulau," ungkap Ara.

Terkait waktu pemindahannya, Ara menyebut belum ditetapkan. Saat ini pemerintah masih melakukan survei. Setelah itu akan dibentuk sistem pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Kita juga akan melakukan survei, kemudian akan dibuat tata kelola yang benar. Makanya dari awal sudah melibatkan Kepala BPKP, kemarin hadir Pak Ateh. Kemudian juga sudah hadir dari Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara. Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati," jelasnya.

Ara akan kembali melakukan survei dan mematangkan konsep bersama kementerian dan badan terkait di Penjara Cipinang pada Rabu (14/5/2025) depan.

"Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan. Tapi polanya juga kami akan matangkan. Kami akan rapat lagi hari Rabu di penjara Cipinang," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucap Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

(aqi/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah usulan skema pendanaan baru untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Maruarar bilang pihaknya telah mengantongi restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat kucuran dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi BPI Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan,” tegasnya saat ditemui di MidPlaza, Jumat (9/5/2025).

Adapun, proyek perdana yang bakal digarap melalui bantuan pendanaan Danantara itu yakni alih fungsi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cipinang yang bakal disulap menjadi kompleks hunian.

Nantinya, area hunian dari alih fungsi Lapas itu bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi 65.000 pegawai Lapas yang belum memiliki hunian layak.

Selain itu, Ara juga menyebut tengah mencanangkan dukungan pembiayaan baru yang bakal dilaksanakan oleh industri perbankan. Dia menyebut, telah melakukan lobi-lobi dengan para bankir pelat merah maupun swasta agar alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi salah satu plafon pinjaman perumahan untuk rakyat.

“Nanti saya akan undang bank per bank, Bank Mandiri, BNI, BRI, kan setiap tahun itu kucurkan Rp300 triliun untuk kur. Dari situ nanti bagaimana untuk perumahan, tentu kita diskusikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa pemerintah bakal mewajibkan bank pelat merah untuk mengucurkan pembiayaan pada program 3 juta rumah.

Hashim menjelaskan, aturan itu saat ini tengah dalam pembahasan di ranah pejabat pengambil keputusan.

“Ya, saya berharap khusus untuk perumahan, bank Himbara mendukung dan saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” kata Hashim.

Hashim menegaskan, penyaluran program 3 juta rumah perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder termasuk pelaku industri keuangan perbankan. Alasannya, Presiden Prabowo memang hendak meninggalkan warisan berupa pemberian hunian layak bagi masyarakat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan untuk pembentukan Satgas (Satuan Tugas) khusus untuk mengerjakan relokasi penjara di Jakarta agar dibangun kawasan perumahan.

Langkah relokasi ini merupakan upaya penyediaan hunian di kawasan perkotaan, sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih dekat untuk mobilitas ke kantor.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo kepada wong cilik di sektor perumahan. Tadi malam saya berbincang dengan beliau juga memberikan masukan konkret yang bagaimana kita sudah bentuk Satgas Penjara Menjadi Rumah, itu arahan beliau," ujarnya di Jakarta, Jumat malam (9/5/2025).

Menurut Maruarar, beberapa Lapas yang berada di Jakarta seperti Lapas Cipinang dan Rutan Salemba punya kawasan yang cukup luas. Rencananya, tahanan yang berada di kedua lapas tersebut akan dipindahkan ke luar tempat lain, dan bangunannya akan dimanfaatkan untuk membangun hunian.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu sudah sempat menemui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lembaga pemasyarakatan di Jakarta.

Maruarar mengatakan beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," katanya

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan Lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas sehingga dibutuhkan Lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang hendak melakukan alih fungsi lembaga permasyarakatan (lapas) menjadi kompleks perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa nantinya proses alih fungsi tersebut bakal dimodali oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Bapak Hashim [Kepala Satgas Perumahan] bahwa Danantara akan men-support full untuk sektor perumahan,” kata Ara saat ditemui di MidPlaza, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk merealisasikan alih fungsi lapas menjadi hunian itu, Ara juga menyebut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengeksekusi alih fungsi lapas menjadi hunian.

Ara menegaskan, salah satu lapas yang bakal digarap pada tahap pertama yakni Lapas Cipinang. Nantinya, para tahanan yang ada di lapas Cipinang disebut-sebut bakal dipindahkan ke lapas pulau atau tempat lain yang lebih layak.

“Karena ada terobosan penjara menjadi perumahan, [napi akan] dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah overcrowd ya, jadi sangat penuh supaya juga lebih manusiawi,” ujarnya.

Dalam informasi sebelumnya, area hunian dari alih fungsi lapas itu nantinya bakal diperuntukkan bagi masyarakat serta bagi pegawai lapas yang belum memiliki hunian layak.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, saat ini terdapat 65.000 pegawai lapas yang belum memiliki rumah.

“Kami juga berterimakasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," katanya.

Jakarta -

Presiden Prabowo memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Wamen PKP Fahri Hamzah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo beserta anggotanya, Managing Director Stakeholder Management Danantara Rohan Hafas, dan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah bertemu untuk membahas mengenai hal itu. Ara menyampaikan hasil pertemuan tersebut, Danantara menyatakan dukungannya untuk sektor perumahan.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny saat ditemui di tempat yang sama.

(aqi/das)