Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat program rumah subsidi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.

Program rumah subsidi langkah konkret pemerintah pastikan akses setara hunian layak dan terjangkau," tambahnya.

Pada tahun ini terdapat terdapat 350 ribu rumah yang telah memiliki pendanaan, kata dia, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit.

Lonjakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, lanjutnya, serta bukti negara serius hadir dan menginginkan masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga merasakan keadilan.

Kementerian PKP, kata dia, terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia mengatakan pembaharuan data sebagai kunci efektivitas program dan sekarang data Badan Pusat Statistik (BPS) diperbarui setiap tiga bulan sekali sebagai acuan ketepatan sasaran penerima.

Dengan basis data yang dinamis, Menteri Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, dia juga mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Selain memperoleh manfaat hunian, kata dia, para jurnalis menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Keberadaan wartawan, lanjut dia, bakal menjadi kontrol sosial yang sehat dan memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia mengatakan rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian, dengan pengawasan aktif dan data yang akurat diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian layak secara fisik, serta adil secara sosial.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan sekadar program fisik, ini adalah bagian dari pemenuhan keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Maruarar Sirait, di Balikpapan, Minggu (18/5).

Dia di Balikpapan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat dari berbagai profesi seperti guru PAUD, pengemudi ojek dalam jaringan (daring) dan lain sebagainya dalam akad masal perumahan Mentari Village, Jalan poros Balikpapan-Samarinda Kilometer 21.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses setara terhadap hunian layak dan terjangkau.

Maruarar Sirait menyebut pada tahun ini terdapat 350 ribu unit rumah yang telah memiliki pendanaan, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit. Lonjakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Ini bukti bahwa negara serius hadir. Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tapi juga merasakan keadilan,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, katanya terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang selama ini menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data sebagai kunci efektivitas program. “Dulu saya dengar, tiba-tiba dari 200 ribu turun ke 30 ribu karena tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaiki. Data BPS sekarang bisa diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Dengan basis data yang dinamis, Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan termasuk juga untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, ia mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Maruarar Sirait berharap, selain memperoleh manfaat hunian, para jurnalis diharapkan menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Kalau wartawan tinggal di perumahan, mereka akan menyuarakan masalah. Kalau rumahnya banjir pasti ditulis, kalau janji pengembang tidak ditepati akan dikritik. Kalau kementerian saya korupsi, saya ingin itu dilaporkan," katanya.

Dikemukakannya ajakan tersebut tidak bertujuan membungkam kritik, melainkan mendorong partisipasi aktif jurnalis sebagai warga negara yang juga berhak atas tempat tinggal.

“Lihat gajinya, belum punya rumah, dan tetap menyuarakan kebenaran. Itu syaratnya,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan wartawan sebagai penghuni perumahan subsidi akan menjadi kontrol sosial yang sehat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia menegaskan, rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian.

"Dengan pengawasan aktif dan data yang akurat, diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil secara sosial," ujar Maruarar Sirait.

KOMPAS.com -Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah kini menjadi sorotan banyak calon pemilik rumah.

Dengan penawaran rumah subsidi yang terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), banyak opsi tersedia dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Hal ini membuat Palangkaraya menjadi alternatif menarik untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Berikut perumahan-perumahan yang layak dipertimbangkan:

1. Bumi Palangka III

Bumi Palangka III yang terletak di Jekan Raya merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan tipe rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Saat ini, tersedia 2 rumah dengan harga per unit Rp 95 juta.

2. Pesona Katimpun Permai

Pesona Katimpun Permai, juga berlokasi di Jekan Raya, dikembangkan oleh PTbKarya Griya Sejahtera.

Perumahan ini menawarkan 3 rumah tipe 36 dengan harga Rp 135 juta per unit.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 150 meter persegi.

Saat ini, 2 unit telah terjual, dan 1 unit masih tersedia untuk dibeli.

3. Fajaray Permai

Fajaray Permai adalah proyek yang dikembangkan oleh PT Fajaray Multi Raya dan terletak di Jekan Raya.

Dengan harga Rp 136 juta per unit, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi.

Proyek ini telah terjual 13 unit, dengan 23 rumah masih tersedia, menanti calon pembeli.

4. Mahir Mahar Permai

Mahir Mahar Permai berlokasi di Sabangau dan juga dikembangkan oleh PT Fajaray Multi Raya.

Proyek ini menawarkan 8 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah tapak berukuran 36 meter persegi ini memiliki luas total lahan 200 meter persegi, di mana 6 unit telah terjual dan masih tersisa 2 rumah.

5. Flora Permata Residence

Terletak di Pahandut, Flora Permata Residence merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Hm Nor Cipta Abadi.

Proyek ini menawarkan 14 rumah dengan harga Rp 142 juta per unit.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan lahan mencapai 150 meter persegi.

Saat ini, 10 unit telah terjual, meninggalkan 4 unit yang masih tersedia untuk dijual.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kota Palangkaraya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang sedang mencari rumah baru.

Kebutuhan hunian di Kabupaten Majalengka terus meningkat. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka mencatat, ada sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.

"Data backlog kita saat ini sekitar 60 ribuan. Artinya, itu jumlah warga yang belum punya rumah. Masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, bahkan sampai tiga keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majalengka, Sidharta saat dihubungi detikJabar, Jumat (16/5/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Majalengka mendorong pengembangan perumahan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor maupun pengembang. Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan bangunan (PBG), khusus untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tujuannya agar pengembang tertarik membangun rumah layak bagi warga yang belum memiliki hunian, terutama kalangan MBR," ujar Sidharta.

Saat ini, lanjut Sidharta, sudah tercatat 96 pengembang yang membuka atau tengah membangun proyek perumahan di Majalengka. Adapun fokus pengembangan saat ini ada di wilayah utara Majalengka.

"Wilayah yang paling berkembang antara lain Kecamatan Kasokandel, Kertajati, Ligung, hingga tengah kota di antaranya Cigasong dan Sukahaji," ucapnya.

Masuk Program Nasional 3 Juta Rumah

Di sisi lain, Majalengka juga masuk dalam program nasional 3 juta rumah yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Majalengka menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang untuk percepatan program tersebut.

"Dari 10 ribu unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, kita bisa dapat jatah sekitar 500-600 unit rumah. Namun sejauh ini teknisnya belum kami ketahui, masih perlu dibahas lagi," ungkap Sidharta.

Skema rumah subsidi ini menyasar warga non-penerima gaji tetap. Harga rumah yang akan dibangun itu diperkirakan sekitar Rp112 juta hingga Rp115 juta per unit, dengan cicilan ringan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun dengan bunga cicilan ditetapkan 5% flat.

"Jadi ada subsidinya betul, si harga rumahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena bersubsidi, ukuran spesifikasi segala macam sudah ditentukan, nanti pengembang itu membangun rumah dengan spesifikasi seperti itu," jelasnya.

Cegah Lonjakan Harga Tanah, Pemkab Terapkan Strategi Zonasi

Pemkab Majalengka juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga tanah di tengah perkembangan wilayah. Strateginya meliputi penetapan zonasi proaktif, pengembangan kawasan industri baru di luar pusat kota (desentralisasi), serta penerapan zona campuran (mixed-use zoning).

"Kalau yang menjadi praktek pekerjaan, karena kami kan ada bidang pertanahan ya. Khusus untuk yang kami lakukan untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan pemerintah kalau aturan yang sudah mengaturkan kita dengan penaksir harga KJPP KJSV gitu dengan appraisal ada perhitungannya, jadi ya tidak bisa harganya meroket gitu, harga pasar dengan harga kelayakan yang dihitung oleh appraisal tadi," ucapnya.

"Kalau secara keseluruhan kalau dalam artian untuk keperluan investasi, ya tidak ada campur tangan pemerintah. Yang pertama barangkali mungkin si lokasi tanahnya itu kan diikat dulu, dipagari dulu dengan deleanisasi kawasan. Kayak ini kan, kawasan peruntukan industri misalkan kayak di Kertajati kan ada KIEM ya, di situ kan sudah dipatok begitu itu untuk kawasan industri gitu, saya kira kalau untuk pelepasan tanahnya kan standarnya sudah jelas semua di situ jadi tidak ada yang bisa mainin harga. Karena kan sudah satu kawasan jadi itu tadi kawasan tadi sehingga harganya tidak lari-lari begitu," sambungnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

KOMPAS.com - Masyarakat yang sedang mencari rumah murah di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa hunian yang bisa dipilih.

Rumah murah yang dimaksud ialah rumah subsidi yang bisa dibeli melalui skema KPR subsidi.

Untuk mengetahui di mana saja daftar rumah subsidi di Kota Malang, masyarakat bisa mengunjungi situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Namun sebagai gambaran, Kompas.com menyajikan beberapa pilihan rumah subsidi di Kota Malang berikut ini:

1. Perumahan Diamond City Wonokoyo

Perumahan terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang ini dikembangkan PT Bumi Mentari Megah.

PT Bumi Mentari Megah telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia (REI).

Perumahan Diamond City Wonokoyo menawarkan rumah subsidi tipe 26/60 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 26 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis huniannya meliputi atap rangka baja ringan dan genteng cor, gypsum; dinding bata merah diplester dan diaci; lantai keramik 40 x 40; serta fondasi batu kali.

2. Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2

Perumahan yang dibesut PT Turen Indah Property ini berlokasi di Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang.

PT Turen Indah Property telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2 menawarkan rumah subsidi tipe 23 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 23 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hal itu ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Kamis (15/5) kemarin.

Untuk memiliki rumah subsidi tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP).

"Hari ini (Kamis, (15/5)) saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025).

Ara mengatakan, penandatanganan MoU itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara dirinya dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ia juga meminta agar rumah subsidi dibangun oleh pengembang yang bagus.

Sementara itu, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengungkapkan rasa senangnya mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi.

"Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,"
terangnya.

Lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.

"Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan untuk program pendataan BPS," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-Bupati Halmahera Tengah Teken MoU 1.000 Unit Rumah Subsidi

Video: Menteri PKP-Bupati Halmahera Tengah Teken MoU 1.000 Unit Rumah Subsidi

Jakarta: Bogor selalu menjadi kota yang incaran para pencari rumah. Faktor pendukungnya adalah transportasi hingga fasilitas umum yang memadai dan mudah diaksesnya.

Salah satu daerah yang bisa menjadi alternatif tempat tinggal adalah Parung Panjang di Kabupaten Bogor. Meski berada di Kabupaten, akses transportasinya sangat mudah karena tersedianya layanan Commuter Line.

Jika kamu ingin tinggal di Parung Panjang, berikut ini limarekomendasi rumah murahunit subsidi harga mulai dari Rp150,5 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Parung Panjang

1. Graha Tresna

Perumahan ini berlokasi di Cibunar, Parung Panjang, Kab Bogor, Jawa Barat. Saat ini masih tersedia sebanyak 24 unit subsidi dengan harga dari Rp181 juta setiap unitnya.

Mempunyai luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan dan genteng beton, dinding pasangan batako press finish cat, kemudian lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Puri Awan Parung Panjang

Perumahansubsidi ini terletak di Jagabaya, Parung Panjang, Kab Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Aladdin Mulia Sentosa. Perumahan ini memiliki 97 unit tipe subsidi mulai dari Rp150,5 juta.

Salah satunya tipe memiliki luas bangunan 31,5 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan plafond GRC Genteng Moneer. Dinding batako press plester acian cat dinding.

Lantai keramik lantai (20/30), keramik lantai kamar mandi (25/25), keramik dinding kamar mandi (25/40), dan pondasi batu kali.

3. Griya Hidayah Asri

Berlokasi di Gorowong, Parung Panjang, Kab Bogor, Jawa Barat, dibangun oleh Boyong Maradona saat ini masih tersedia sebanyak 87 unit dengan harga Rp168 juta.

Mempunyai luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis rumah diantaranya atap baja ringan, dinding plester aci, lantai keramik, dan pondasinya menggunakan cor plat.

4. Mahkota Estate

Perumahan ini terletak di Cibunar, Parung Panjang, Kab Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Innoland Sampurna Dua. Perumahan ini memiliki 1 unit tipe dengan harga Rp185 juta.

Luas bangunan 29 persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan genteng beton, dinding batako double dinding, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan beton bertulang.

5. Perumahan Puri Harmoni 8 Extension Tahap 2

Perumahan ini dibangun oleh Binangun Karya Propertindo berlokasi di Cibunar, Parung Panjang, Kab Bogor, Jawa Barat. Perumahan ini memiliki 48 unit subsidi.

Luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi ini dijual dengan harga Rp168 juta.

Adapun spesifikasi rumah ini adalah atap GRC, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pernyataan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengungkapkan tantangan besar yang menghambat target tersebut.

Dalam diskusi terbuka, Joko menyoroti sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan tercapainya target tersebut, meskipun REI siap berkontribusi dengan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Menurut Joko, ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai.

Pertama adalah regulasi yang belum jelas dan lambatnya pergerakan kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem yang ada saat ini dinilainya tidak cukup untuk mengejar target 3 juta rumah.

"Koordinasi yang lambat juga membuat pengembang ragu untuk berinvestasi," ujar Joko, Kamis (25/5/2025).

Joko menegaskan bahwa pemerintah perlu segera membuat kebijakan dan regulasi yang tepat, minimal terkait empat kebijakan utama: pertanahan, perizinan (legalitas), pembiayaan, dan pengawasan.

Joko juga menyinggung bahwa tanpa kebijakan yang jelas, seperti melalui Peraturan Presiden (perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), masyarakat desa dengan pendapatan tidak tetap sulit diakui sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh Joko menyoroti skema pembiayaan perbankan saat ini yang sulit diakses oleh MBR karena legalitas tanah yang tersebar dan pendapatan informal mereka yang tidak diakui secara resmi.

Tanpa kebijakan yang jelas terkait legalitas (perizinan), aset KPR menjadi tidak bisa disekuritisasi, akibatnya perbankan enggan memberikan pembiayaan.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan adanya subsidi selisih bunga (SSB) dan sistem yang mengakomodasi pendapatan informal, seperti yang pernah didiskusikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo, di mana 80 persen angsuran ditanggung pemerintah sehingga MBR hanya membayar sekitar Rp 120.000 per bulan," jelas Joko.

Solusi REI untuk Program 3 Juta Rumah

REI menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Berikut solusi yang diusulkan:

1. Regulasi yang Cepat dan Jelas

Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang mendukung pembangunan massal, termasuk kebijakan pertanahan dan pembiayaan.

Joko menekankan pentingnya Perpres atau PP untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan perbankan.

2. Skema Pembiayaan Khusus untuk MBR

REI mengusulkan skema pembiayaan khusus, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan suku bunga rendah dan subsidi dari pemerintah.

Selisih Suku Bunga (SSB) harus ditanggung pemerintah untuk meringankan beban MBR, sehingga angsuran menjadi lebih terjangkau.

3. Sistem Pengakuan Pendapatan Informal

Untuk masyarakat berpenghasilan informal, perlu ada sistem yang mengakui pendapatan mereka secara resmi. Hal ini akan memudahkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa risiko tinggi.

Jika ini dijalankan, Joko menegaskan bahwa sektor properti yang memiliki efek domino besar terhadap perekonomian, akan dengan cepat bangkit.

Dengan terwujudnya program 3 juta rumah, lapangan pekerjaan akan tercipta, PDB sektor properti dapat meningkat, bahkan melampaui negara tetangga seperti Thailand.

Untuk diketahui, saat ini sektor properti hanya 2,5 persen atau Rp 520,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selain itu, program ini akan memberikan dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang saat ini mencapai 9,9 juta.

Namun, tanpa regulasi yang jelas, pembiayaan yang inklusif, dan koordinasi lintas sektor yang kuat, target tersebut sulit tercapai.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyediakan 3.000 unit rumah subsidi bagi pelaksana program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Rumah tersebut khusus disediakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, ASN Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Petugas Lapangan KB, Petugas Lapangan KB non-ASN, tenaga kontrak/honorer Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP).

"Kemendukbangga/BKKBN mempunyai 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia dan 18 ribu ASN serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka sangat membutuhkan rumah subsidi, khususnya penyuluh di lapangan, termasuk kader TPK," ujar Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan 350.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Kemendukbangga/BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS), petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, wartawan, dan lainnya.

"Saya minta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tanggal 30 Juni sudah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi. Untuk lokasinya di koordinasikan dengan Kemendukbangga," ujar Maruarar.

Sebanyak 100 kunci rumah tersebut akan diserahkan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 29 Juni 2025 mendatang.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengemukakan, MoU tersebut merupakan kolaborasi yang luar biasa karena menyangkut data yang dapat dimanfaatkan menjadi dasar dalam menjalankan program-program prioritas.

"Kami akan menerima data TPK dari Kemendukbangga, kemudian kami padankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), setelahnya kami kembalikan data tersebut kepada Kemendukbangga," ujar Amalia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi saksi bisu semangat kebangkitan sektor properti Nasional.

Sebanyak 1.000 anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) se-Indonesia tumpah rumah di Benua Etam untuk merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 REI tahun 2025.

Acara yang berlangsung 14 hingga 16 Mei 2025 ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga deklarasi komitmen REI untuk menyukseskan program strategis pemerintah, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Program 3 Juta Rumah.

Berpusat di tiga lokasi strategis, yakni Samarinda, Balikpapan, dan jantung masa depan Indonesia, IKN di Penajam Paser Utara, perayaan hari jadi ini mengusung tema “Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah”.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menuturkan, kehadiran ribuan anggota REI menunjukkan soliditas dan komitmen kuat untuk terus berkarya dan berinovasi.

“REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata,” tutur Joko.

Joko menjelaskan, tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah" bukan sekadar jargon melainkan pendekatan yang menjadikan sektor properti, khususnya perumahan, sebagai pengungkit utama perekonomian nasional.

Konsep ini bahkan telah dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diakomodasi dalam kebijakan Satgas Perumahan.

“Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan ‘raksasa tidur’ bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil,” jelas urai Joko.

Data menunjukkan kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, 9 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 35-55 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, sektor properti mampu menyerap 14-17 juta tenaga kerja, menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, dan berpotensi besar dalam menekan angka stunting.

Semangat kebersamaan dan komitmen yang membara dari ribuan anggota REI di Kalimantan Timur menjadi sinyal positif bagi masa depan sektor properti Indonesia.

Dengan paradigma Propertinomic yang diusung, REI siap menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di kawasan strategis seperti IKN.

Para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) berkumpul di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekitar 1.000 orang anggota dan pengurus REI se-Indonesia berkumpul di perayaan ulang tahun ke-53 ini.

Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan, para undangan yang hadir berasal dari 38 dewan pengurus daerah (DPD) REI se-Indonesia. Puncak HUT REI ke-53 mengusung tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah".

"REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah, tetapi juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata," kata Joko Suranto saat acara ramah tamah Pemerintah Provinsi Kaltim dengan REI di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Pada kesempatan itu, Joko juga menyinggung soal tema Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah. Tema ini sekaligus menegaskan bahwa REI kapan saja siap digerakkan untuk memacu percepatan pencapaian Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. REI bahkan sudah menyiapkan pola pendekatannya melalui paradigma Propertinomic.

"Propertinomic telah kami presentasikan di hadapan Bapak Prabowo Subianto pada November 2023 dan Februari 2024. Saat ini, Propertinomic telah terakomodir dalam kebijakan yang disusun Satgas Perumahan dan Kementerian dan Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP)," ujar Joko.

Propertinomic adalah pendekatan yang menjadikan sektor properti termasuk di dalam perumahan sebagai pengungkit bagi perekonomian nasional. Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan "raksasa tidur" bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil.

Joko Suranto menjelaskan selama ini sektor properti telah memberi kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu tanpa adanya kementerian. Tetapi sekarang dengan adanya Kementerian PKP, seharusnya kontribusi sektor properti bisa naik berlipat ganda dan memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Lebih lanjut Joko Suranto menambahkan dirinya sangat mengapresiasi dan salut terhadap semangat anggota REI dari seluruh daerah yang hadir di Kalimantan Timur. Menurutnya, kehadiran ini menunjukkan REI tetap solid dan guyub seperti yang diharapkan para pendiri REI dulu.

"Kita semua adalah saudara meski tak sedarah. Mari kita besarkan REI agar semakin kuat, dan jika ada kekurangan ayo bersama-sama kita komunikasikan dan selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap para pengembang ini mau berinvestasi membangun perumahan di Kalimantan Timur. Diketahui Ibu Kota Nusantara terletak di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Video Rumah di Pondok Indah Diprotes Warga Gegara Jadi Tempat Usaha

Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) menjadi 350 ribu unit.

Awalnya, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi 220 ribu unit. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara selalu berkata ada kemungkinan penambahan kuota.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).

Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah KPR FLPP.

Melalui skema FLPP, pemerintah menyubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.

Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membiayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.