JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen menyediakan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat. Para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa," ujar dia saat pertemuan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, Jakarta, belum lama ini.

Maruarar dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) baru-baru ini juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni tetapi juga ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen "Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal" yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Guna mendukung program itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau, yaitu material bata interlock presisi sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

"Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo," kata Donny Arsal.

Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan kepada pengembang perumahan agar membangun rumah bersubsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri PKP mengatakan bahwa hal itu juga menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah subsidi yang berkualitas bagi masyarakat.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Menteri PKP dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, dia meminta para pengembang perumahan untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

Sebelumnya, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kamis (6/2) Menteri PKP juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi juga ramah lingkungan.

Hal itu sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Merespon hal itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), sebagai perusahaan BUMN klaster infrastruktur berkomitmen menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen.

"SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal.

Dia mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah.

Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan.

Selain itu, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

Ia menjelaskan inovasi bata interlock presisi merupakan terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata.

"Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan efisiensi anggaran sebesar Rp200,2 miliar di instansinya tidak memengaruhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.

"Tidak ada hubungannya dengan program Makan Bergizi Gratis, karena anggaran itu (efisiensi) terkait pengadaan lahan yang bisa diatasi dengan pinjam-pakai," ujar dia saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran tersebut terkait dengan pengadaan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ke depan akan diatasi dengan skema pinjam-pakai.

"Pinjam-pakai dari lahan pemerintah daerah, kementerian lain, TNI, Polri, BUMN, lembaga lain," katanya.

Menurut dia, lahan untuk SPPG sangat penting karena menyangkut tiga aktivitas penting untuk program MBG, yakni memasak, tempat pertemuan produsen dan apoteker, serta konsultasi gizi.

Ia juga menambahkan, penambahan anggaran MBG akan dipercepat di tahun 2025 karena target dari Presiden Prabowo Subianto juga meningkat.

"Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur," tuturnya.

Sebelumnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2) malam, Dadan juga menyebutkan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun apabila penerima manfaat juga ditambah.

"Karena kita sudah ada anggaran di 2025 sebesar sekarang Rp70,7 triliun sekian, jadi per bulannya, kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah," ucapnya.

Dadan juga mengungkapkan sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

"Jadi mereka kaget kalau kita sajikan ada karbohidrat, protein, sayuran, buah serat, dan ada susu. Itu 60 persen anak Indonesia tidak pernah melihat menu seperti itu," ujar dia.

Ia menyebutkan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun di tengah penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. BGN dinilai memenuhi syarat untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisien yang dilakukan pemerintah.

Dilansir detikFinance, Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan untuk bisa menerima tambahan anggaran itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," ujar Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

"Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang jadi kuncinya. Kalau infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Tapi kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran BGN dipangkas Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Anggaran yang dipangkas untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," katanya.

Pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," terangnya.

Untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu MBG untuk 82,9 juta penerima. Saat ini baru ada 246 SPPG.

(dai/dai)

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp200,2 miliar kena sikat Presiden Prabowo Subianto berkat arahan efisiensi APBN 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan porsi pemangkasan yang dialami lembaganya itu hanya 0,2845 persen dari pagu awal Rp71 triliun. Namun, ini membuat mereka harus putar otak agar operasi lembaganya tetap jalan.

Salah satu hasil putar otak adalah meminjam lahan kepada BUMN sampai pemerintah daerah (pemda).

"Ketika kunjungan Pak Presiden (Prabowo) ke Kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi, ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait pengadaan lahan," ungkapnya beres rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Yang kena (efisiensi Rp200,2 miliar) hanya pengadaan lahan, yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, instansi lain, kementerian lain, BUMN, dan lain-lain. Bisa pinjam pakai," tegas Dadan.

Dadan mengatakan lahan-lahan tersebut diperlukan untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan seluruh unit itu dikelola langsung Badan Gizi.

Meski, ia menegaskan SPPG untuk melayani program makan bergizi gratis bisa dibangun oleh siapa saja. Dadan juga menyebut pihak swasta boleh ikut terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur ini.

"Mitra yang menyiapkan (lahan SPPG), yang mengelola seluruh Badan Gizi. Mau disiapkan oleh BGN, mau disiapkan oleh TNI, mau disiapkan Polres, mau disiapkan oleh Polri, mau disiapkan BIN, mau disiapkan oleh pemda, mau disiapkan oleh swasta. Semua (SPPG) yang kelola Badan Gizi," jelasnya.

Bos BGN menargetkan 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia. Sedangkan saat ini baru tersedia 246 unit, lalu bertahap akan meningkat menjadi 700 satuan pelayanan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Itulah tujuan kami memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA,investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar pada tahun anggaran 2025. Hal ini selaras arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

“Sesuai instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah.  BGN pun termasuk salah satu yang kena efisiensi  besarannya kurang lebih 0,2845%,  jadi, berkurang Rp 200,2 miliar,” ucap Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung DPR pada Rabu (12/2/2025) malam.

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam  efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat S-37/MK.02/2025  yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. 

Efisiensi anggaran akan dilakukan BGN untuk alokasi biaya pengadaan lahan. Dalam pengadaan lahan nantinya BGN akan menggunakan sistem pinjam pakai. Namun dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menganggu pelaksanaan operasional makan bergizi gratis (MBG).

“Program MBG tidak kena, uang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemerintah daerah, lahan kementerian lain, lahan BUMN, dan lain-lain bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Lahan-lahan yang termasuk dalam pinjam pakai akan digunakan dalam operasional  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam  SPPG akan ada tiga aktivitas yaitu kegiatan  masak-memasak; tempat pertemuan antara produsen dan offtaker; serta  menjadi tempat konsultasi gizi.

Dia mengatakan BGN mengelola anggaran sebesar Rp 70,7 triliun selama tahun 2025 ini. Pemerintah akan menambah cakupan  penerima program dari 15 juta penerima menjadi  82,9 juta penerima sehingga dibutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar. Dari perhitungan yang dilakukan BGN memerlukan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan. Pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Jadi per bulannya kita akan butuh kurang lebih Rp 25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi tergantung nanti apakah dimulai September, atau dimulai November, atau dimulai Oktober, atau dimulai Desember,” tutur dia.

Penambahan jumlah penerima program MBG akan dilakukan secara gradual. Penambahan anggara akan dilakukan selaras dengan kesiapan dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Penerima MBG akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

“Kita  lihat apakah infrastrukturnya siap. Kalau infrastruktur dan SDM siap, maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas mengeksekusi lahan di Blok K Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/02/2025).

Lahan seluas 38.000 meter persegi itu merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Pulogebang tanggal 5 Februari 1997 atas nama Perum Perumnas.

Semula, lahan itu ditempati oleh sejumlah warga yang mengklaim lahan tersebut sehingga Perumnas mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan.

Pelaksanaan pengosongan lahan dilakukan setelah Perum Perumnas memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: No. 35/2022 Eks/PN.Jkt.Tim Jo No.369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim Jo No.237/PDT/2021/PT.DKI Jo No.1784 K/PDT/2022 tertanggal 20 Januari 2025.

Pengambilalihan kembali lahan tersebut sebagai upaya untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Perumnas senantiasa berpegang pada prinsip tata kelola yang baik serta mengedepankan komunikasi yang konstruktif dengan para pihak terkait guna memastikan proses berjalan dengan tertib dan sesuai regulasi," ujar Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perum Perumnas Nixon Sitorus, Kamis (13/02/2025).

Perumnas terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan sebagaimana arahan Kementerian BUMN, Kementerian PKP, dan Kementerian ATR/BPN.

Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung penyediaan hunian yang berkualitas bagi masyarakat serta mewujudkan kawasan hunian yang layak dan terjangkau.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Itulah tujuan kami memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman dikutip Antara, Kamis, 13 Februari 2025.

Dirinya juga akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal. Tentu dengan berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa.

"Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Itulah tujuan kami memberikan ekspos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman di Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Erick menuturkan tata kelola perusahaan (corporate governence) juga harus diperbaiki.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah yang diambil oleh BTN untuk menyelesaikan pemberian sertifikat rumah kepada nasabah KPR.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap adanya temuan belasan pengembang yang terindikasi melakukan pelanggaran pembangunan perumahan subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyebut, pihaknya telah melaporkan 14 pengembang FLPP di wilayah Jabodetabek ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK ya, ini untuk di daerah Jabodetabek saja, ini sekitar ada 14 pengembang. Ini belum [semua] masih sebagian yang baru kita kelilingi," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh belasan pengembang itu di antaranya pengabaian pada kualitas rumah yang dibangun sehingga menyebabkan sejumlah sarana dan prasarana yang ada tidak maksimal.

Selanjutnya, Kementerian PKP juga menemukan struktur bangunan perumahan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mulai dari tembok yang mengelupas hingga tanah yang tak dilakukan pemadatan dengan baik.

"Contohnya tanahnya masih banyak kita temukan, tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasangkan keramik banyak yang pecah-pecah. Saluran sanitasi, saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Heri mengaku tidak bakal segan untuk dapat melakukan pemutusan kerja sama pembangunan rumah FLPP pada pengembang yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Saya minta secara tegas kepada pengembang-pengembang yang nakal itu. Anda tidak berhak lagi untuk tidak mendapatkan FLPP itu. Banyak pengembang yang masih baik-baik juga," pungkasnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) yang mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

“Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025).

Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat untuk melakukan percepatan pembangunan 123 ribu rumah di lahan seluas 792 hektare milik BUMN.

"Jadi percepatan 792 hektar dengan 123 ribu rumah. Saya rasa angka yang luar biasa," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, telah disepakati kerja sama dengan berbagai sektor sekaligus memastikan adanya payung hukum yang jelas dan transparan guna memberikan kepercayaan kepada publik.

Erick juga mengatakan, kerja sama antara sektor swasta dan BUMN dipastikan akan lebih transparan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak dapat berupa joint venture atau perusahaan patungan, kerja sama operasi (KSO) atau konsep lainnya.

Lebih lanjut, kerja sama ini merupakan upaya untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Oleh karena itu, perlu didukung dengan ekosistem yang berkesinambungan.

"Karena itu saya bullish, saya sangat optimis makanya tadi saya sepakat dua hal dengan Pak Ara (Maruarar Sirait) sebagai Menteri Perumahan dan juga tentu pihak swasta, baik besar, menengah, kecil," kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dalam percepatan pembangunan 123 ribu rumah akan menggunakan lahan milik Perumnas dan lima lokasi milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang berada di kawasan stasiun.

Adapun lima lahan yang akan dikembangkan dengan konsep transit oriented development (TOD), yaitu Pulau Gebang, Jakarta, Stasiun Cisayur, Tangerang, Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, revitalisasi Rumah Susun Klender, Jakarta dan rumah tapak di daerah Jonggol, Jawa Barat.

"Jadi sudah ada beberapa lahan yang dari Perumnas memang kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Erick, 729 hektare itu. Sebagian besar adalah milik Perumnas dan ada beberapa lokasi, lima lokasi yang dimiliki oleh KAI, milik KAI ini semuanya ada di stasiun," kata Budi.